Komentar Jokowi Tentang Pidana Yang Menimpa Bang Yos

Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso (Bang Yos) yang kini jadi Ketum PKPI dipidana hukuman percobaan. Bang Yos dianggap melanggar pasal 276 UU Pemilu nomor 8 tahun 2012 dan peraturan KPU nomor 6 tahun 2013 oleh PN Semarang. Bang Yos dinilai melakukan kampanye terbuka sebelum masa kampanye rapat umum dimulai.
Karena pelanggaran itu Bang Yos dijatuhi vonis hukuman dua bulan masa percobaan dengan ancaman pidana satu bulan penjara dan denda 1J subsidair 15 hari.

Nur Mahmudi Tak Mau Depok Diambil Jokowi

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail tidak mau pusing dengan usulan dari berbagai pihak agar Depok melebur saja dengan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang kini dipimpin Joko Widodo (Jokowi). Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, selama menginduk ke Provinsi Jawa Barat, tidak ada kendala birokrasi di Kota Depok.
"Kalau ditanya nyaman, saya nyaman banget (tetap di Jawa Barat)," kata Nur Mahmudi ketika ditanya mengenai usul penggabungan itu di Balai Kota Depok, Rabu (30/10/2013).

Rapat Dewan Pengupahan Gagal, Jokowi Tak Bisa Tetapkan UMP 2014

Ratusan buruh dari berbagai elemen masih bertahan di depan kantor Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memaksa agar upah 3,7J yang mereka usulkan disetujui. Bahkan perwakilan buruh yang diundang, memilih berdemo ketimbang rapat bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta sehingga rapat tertunda. Sikap buruh yang tak mau tahu, pokoknya tuntutannya dipenuhi dipastikan mengakibatkan Dewan Pengupahan tak bisa berbuat apa-apa.

Iberamsjah: Kinerja Jokowi Masih Berantakan

Beberapa hari belakangan, Jakarta mulai sering diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang disertai angin kencang. Akibatnya beberapa titik wilayah di Jakarta mengalami genangan. Kondisi ini mengakibatkan timbulnya kemacetan arus lalu lintas.
Meskipun Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) telah bekerja extra keras dengan kewenangannya yang sangat terbatas untuk menangani banjir, tetapi menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Iberamsjah mengatakan bahwa pokok masalah banjir sebenarnya karena kinerja Jokowi yang berantakan (amburadul).

KPK Menilai Masih Ada Celah Korupsi yang Belum Ditindaklanjuti Pemprov

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengungkapkan pihaknya masih melihat adanya celah praktik korupsi di lingkungan Pemprov DKI, terutama dalam hal penganggaran.
"Yang masih bermasalah soal penganggaran. Dari empat temuan, semua belum ditindaklanjuti," ujar Bambang usai menggelar acara Semiloka Pencegahan Korupsi di kantor Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi), Balai Kota, Jakarta, Rabu (30/10/2013).

Hilangkan Anggaran Siluman, Jokowi Disarankan Pakai E-Budgeting

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta menggunakan sistem e-budgeting agar tak lagi muncul anggaran siluman mencapai triliunan seperti pada 2012 lalu. BPKP sebelumnya menemukan anggaran siluman di DKI senilai 1,471T.
"Saya ingatkan saja dalam penyusunan, penetapan sampai dengan perubahan, APBD rawan penyelewengan. Meski sudah disahkan, bisa saja di dalamnya tiba-tiba muncul anggaran siluman," kata Kepala BPKP Mardiasmo di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2013).

KPK Telah Terima Laporan Rekening Gendut Anah Buah Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar melaporkan setiap temuan rekening gendut pejabat Pemprov DKI ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Itu duit siapa darimana, itu urusan PPATK. Kalau sudah dapat angka gitu masuk ke KPK," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (30/10/2013).

KPK, BPKP dan DKI Kerja Sama Cegah Korupsi di Lingkungan Pemprov

Hari ini, Rabu (30/10/2013) Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Pemprov DKI melakukan kerja sama semiloka pencegahan korupsi di kartor Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi Perintahkan Anak Buahnya Serahkan LHKPN ke KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 52 persen pejabat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan menginstruksikan kepada jajarannya untuk segera melapor.
"Akan saya perintah untuk memberikan laporan segera. Sekarang langsung saya perintahkan," kata Jokowi dalam konferensi pers bersama KPK dan BPKP di Balaikota Jakarta, Rabu (30/10/2013).

Pekan Ini, Jokowi Cek 500 Pompa di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan mengecek ratusan unit pompa air di Jakarta pekan ini. Jokowi ingin memastikan Jakarta siap menghadapi musim hujan.
Tak ingin kecolongan di musim hujan kali ini, Jokowi akan memeriksa langsung kondisi pintu dan pompa air.
"Ada 500 pompa, minggu ini saya mau cek satu per satu. Akan saya kumpulin seluruh penjaga pompanya untuk memastikan tidak ada yang rusak," ujar Jokowi, Rabu (30/10/2013).

Jokowi Persilakan Pejabat Berekening Gendut Diseret ke KPK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan belasan rekening gendut milik pejabat Pemprov DKI Jakarta. Nama-nama pejabat Pemprov DKI itu terpantau memiliki transaksi mencurigakan dalam rekeningnya.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan PPATK untuk mengusut adanya dugaan kepemilikan rekening gendut tersebut karena dia tak akan menghalangi apalagi mengintervensi.
"Cari urusannya kan itu sudah wilayah hukum. Itu duit siapa? Dari mana? itu urusannya PPATK," kata Jokowi itu di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, (30/10/2013).

Jokowi Telah Perintahkan Tebang Pohon Tua

Setiap musim hujan ada saja pohon yang tumbang dan menimpa kendaraan warga. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) sudah meminta agar pohon yang sudah tua dan rapuh ditebang.

Buruh Tak Butuh Jokowi dan Akan Dobrak Balai Kota

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengadakan rapat upah buruh 2014 dengan sejumlah pihak terkait. Saat bersamaan, di gerbang luar Gedung Balai Kota DKI, ratusan buruh masih berunjuk rasa mendesak Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 3,7J segera diputuskan.
Dalam aksinya itu, para buruh mengecam Jokowi-Ahok beserta anggota DPRD DKI yang dinilai enggan menampung aspirasi mereka. "Kita tidak perlu mengemis lagi.

Jokowi Rapat UMP 2014

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengadakan rapat penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 dengan pihak terkait. Rencananya, Jokowi, akan menetapkan upah yang berlaku setahun ke depan, pada hari ini juga.
"Rapat penetapan hari ini jam 10.00 WIB di Balai Kota," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, Priyono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2013).
Rapat menentukan UMP DKI Jakarta dihadiri oleh anggota Dewan Pengupahan, unsur buruh dan unsur pemerintah, dengan jumlah sebanyak 30 peserta.

Pramono Edhie Ingin Duet dengan Jokowi

Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terus merangkak naik. Semakin banyak tokoh yang ingin duet dengan Jokowi di Pilpres 2014, salah satunya adik ipar SBY, Pramono Edhie Wibowo.
"Berpasangan dengan siapa pun bukan yang diharamkan, sangat mungkin terjadi," kata Pramono Edhie saat ditanya ketertarikannya berduet dengan Jokowi.
Hal ini disampaikan Pramono Edhie usai acara peluncuran akun twitter @edhiewibowo_55 di markas pemenangannya di Jalan Diponegoro No 43, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2013).

DPRD DKI Minta Jokowi Tindak Tegas PNS Malas

Anggota Komisi B, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Prasetyo Edi Marsudi ikut menanggapi kegiatan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang melakukan sidak ke Kantor Wali Kota Jakarta Timur beberapa pekan lalu.
Prasetyo meminta kepada Jokowi agar bersikap tegas dengan mengganti jajarannya yang tidak bekerja dengan maksimal atau malas, terutama kepada Kasudin UMKM dan Perdagangan Jakarta Timur, yang tak berada di meja saat jam kerja.

Jokowi Dukung Penerapan Denda Penerobos Jalur Bus TransJ

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) menyetujui penerapan aturan yang diusulkan Polda Metro Jaya agar para pengendara bermotor yang masuk jalur busway dikenai denda 1J.
"Semua yang berkaitan dengan tertib hukum, saya dukung," kata Jokowi di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2013).
Jokowi berharap aturan tersebut bisa memberikan efek jera pada warga yang melakukan pelanggaran.

Buruh Geruduk Kantor Jokowi, Jl Medan Merdeka Selatan Ditutup

Upah minimum provinsi (UMP) DKI 2014 tengah dirapatkan di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Sekitar 500 buruh yang menuntut UMP 3,7J menggeruduk kantor Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) itu. Akibatnya jalan arah ke Thamrin ditutup.
Buruh yang beraksi tergabung Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Mereka memenuhi seluruh badan jalan di depan kantor Jokowi, Rabu (30/10/2013).

Kesepakatan Jokowi-Moeldoko

Ketika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, dicapai beberapa kesepakatan antara Jokowi dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

Berikut kesepakatan yang mereka buat, Rabu (30/10/2013).

Golkar Tetap Capreskan ARB Meski Kalah dari Jokowi

Partai Golkar optimistis mencalonkan ketua umumnya, Aburizal Bakrie (ARB) sebagai calon presiden meskipun opini yang berkembang menyebutkan bahwa elektabilitas dan popularitas ARB jauh di bawah gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi).
"Kami optimistis dengan pencalonan ARB sebagai capres. Kalau tidak optimistis, kami sudah mundur dengan opini yang sengaja dikembangkan. Yang penting, berkompetisi dengan sehat, bukan saling menjelekkan," kata Ketua DPP Partai Golkar, Agun Gunanjar Sudarsa di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (30/10/2013).

Panglima TNI Siap Kerahkan Pasukan Bantu Jokowi Atasi Sampah dan Penyampah

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menyatakan kesiapannya membantu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya.
"Kami siap memberikan bantuan berupa pengawalan di lapangan. Memberikan tenaga prajurit bersama masyarakat tidak sembarangan buang sampah," ujar Moeldoko di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (30/10/2013).

Komnas PA: Jokowi Harus Terlibat Agar Kasus Video Porno di Kelas Tak Terulang

Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait menyebut semua pihak harus terlibat demi mencegah terulangnya peristiwa asusila seperti yang terjadi di ruang kelas sebuah sekolah menengah pertama (SMP) di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat.
Arist mengaku kesal dan meradang jika mendengar pernyataan-pernyataan dari berbagai pihak yang menyudutkan keluarga korban. Arist menilai, satu di antara penyebab terjadinya peristiwa tersebut ialah, peran sekolah dalam pengawasan internal di lingkungan mereka dinilai lemah.

Panglima TNI Mengeluh ke Jokowi bukan ke SBY

Pagi ini, Panglima TNI Jenderal Moeldoko bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Pertemuan keduanya guna membahas kondisi infrastruktur di DKI Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Moeldoko mangajukan keluhan ke Jokowi - bukan ke SBY, terkait kondisi jalan di depan Mabes TNI yang sempit.

Dibalik Kesuksesan Jokowi Ternyata Ada Sebuah Kepentingan

Ya, dibalik kesuksesan Jokowi (Joko Widodo) memimpin kota Solo dan sekarang memimpin Ibu Kota Jakarta, ternyata ada satu kepentingan besar dibelakangnya. Usaha keras yang dilakukan oleh Jokowi itu semua hanya demi sebuah kepentingan.

Dari perjalanan karirnya sebagai Walikota Solo hingga sekarang menjadi Gubernur DKI Jakarta, segala kebijakan dan program-programnya yang prorakyat memang bisa dianggap berhasil. Jokowi mampu mengatasi masalah-masalah PKL, pelayanan public, reformasi birokrasi, transportasi dan warisan budaya di Solo. Kini Jokowi mulai menata Kota Jakarta mengatasi masalah-masalah yang ada di Jakarta.