Rancangan Perda Jokowi Rawan Gugatan

Penertiban sejumlah angkutan umum di Jakarta yang sudah masuk usia uzur, mendatangkan reaksi beragam. Wakil Dinas Perhubungan DKI Jakarta Riza Hasyim mengatakan, kebijakan membuat Peraturan Daerah mengenai pembatasan usia angkutan umum, haruslah berdasarkan kekuatan hukum dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
"Permasalahannya kan harus ada undang-undang, dasar hukum dari pemerintah pusat. Turunan UU lalu lintas itu ke keputusan menteri, baru bisa dibuat Perda. Jadi perlu dasar hukum dari pusat," Riza Hasyim , Jumat (2/8/2013).
Riza Hasyim mengakui, dari kementerian sendiri belum mempunyai dasar hukum mengenai batasan usia angkutan umum. Sehingga dimungkinkan rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengganti angkutan umum tak layak, bakal menemui kendala berat.
"Enggak ada, karena dari menteri sendiri belum ada dasar hukum. Kita butuh itu sebagai patokan. Kalau bikin Perda tapi tidak ada dasar hukum dari menteri, kita juga akan digugat orang," terangnya.
Sebelumnya, Jokowi tengah berpikir merancang Perda mengenai pembatasan usia pada angkutan umum. "Itu baru diproses, diproses semuanya," ucap Jokowi itu di Balai Kota, Jumat (2/8/2013).
Jika telah rampung dan mendapat dukungan semua kalangan, maka dikuatkan menjadi Peraturan Gubernur (Pergub).
"Iya. Baru diproses. Di pergub dan perda, baru-baru," tambahnya.

Sumber :
merdeka.com

Prestasi Jokowi: Warga Rusun Marunda Tak Ingin Jokowi Jadi Presiden

Di tengah besarnya dorongan untuk mencalonkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai Presiden RI 2014, warga Rusun Marunda, Jakarta Utara, mengharapkan hal sebaliknya. Mereka berharap Jokowi masih menangani Ibu Kota, bahkan untuk periode selanjutnya.
Penghuni Rusun Marunda, khususnya di Klaster B, pada umumnya adalah warga yang direlokasi dari kawasan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Mereka telah merasakan nikmatnya hidup di rumah baru, yang bebas dari banjir dan ongkos sewa mahal.
"Kita mah siapa saja presidennya ikut saja kalau itu memang sudah pilihan orang banyak, tapi jangan Jokowi, deh," kata Titin, salah seorang warga di Klaster B Rusun Marunda saat ditemui Kompas.com di Rusun Marunda, Jakarta, Jumat (2/8/2013).
Warga rusun menginginkan agar Jokowi fokus membereskan masalah Jakarta lebih dulu. Selain itu, mereka ingin Jokowi memenuhi janji-janjinya yang pernah diucapkan saat kampanye.
"Kalau nanti dia (Jokowi) jadi presiden, nanti pikirannya kepecah ke daerah-daerah juga. Kita sih maunya Jokowi jadi gubernur dua periode," kata Tiona, salah satu warga Klaster B Rusun Marunda.
Sampai saat ini, mereka sudah cukup puas dengan kinerja Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, terutama untuk program Rusun Marunda ini. Mereka merasa betah tinggal di rusun tersebut.
"Daripada dulu tinggal di Muara Baru enggak jelas, mending tinggal di sini. Fasilitasnya sudah cukup lengkap. Ada PAUD, tempat ibadah, walaupun darurat, ya. Terus air sama listrik juga ada. Cuma tinggal transportasi saja sih," kata Tiona.
Dalam berbagai survei oleh lembaga survei independen, Jokowi selalu menempati urutan atas calon presiden RI. Meski demikian, Jokowi tidak pernah mau menanggapi hasil survei itu. Ia berdalih ingin berkonsentrasi menangani masalah Jakarta.

Sumber :
kompas.com

Mimpi Demokrat: Pemenang Konvensi Capres Harus Bisa Kalahkan Jokowi

Partai Demokrat berharap tokoh yang lolos seleksi dan memenangi bursa konvensi calon presiden dapat memenangi pemilihan presiden 2014. Tokoh yang menang dalam konvensi akan didukung habis-habisan untuk mengalahkan semua calon presiden yang ada, termasuk bila Joko Widodo akhirnya jadi maju sebagai calon presiden.
"Nanti yang menang (konvensi) akan didorong pakai promo habis-habisan karena yang dipilih memenangi konvensi adalah yang memenuhi kriteria disenangi masyarakat," kata Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Melani Leimina Suharli, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (2/8/2013).
Melani menegaskan, memenangi pemilihan presiden merupakan tujuan utama konvensi calon presiden. Wakil Ketua MPR ini menganggap konvensi menjadi sia-sia kalau tak memiliki peluang mengalahkan semua calon presiden yang ada.
Menurutnya, memenangi pemilihan presiden atau mengalahkan Joko Widodo merupakan hal realistis. Pasalnya, Melani yakin popularitas Joko Widodo hanya unggul dalam hasil survei dan bukan cerminan dari masyarakat pemilih di seluruh Indonesia.
"Era egaliter mungkin Jokowi, tapi apakah itu yang diinginkan masyarakat? Jokowi populer di Jakarta dan beberapa daerah, itu pasti. Dan apakah (popularitasnya) sampai Papua? Kalau tidak bisa ngalahin ngapain ada konvensi, kami harus bisa kalahkan," ujarnya.
Terkait konvensi, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengumumkan tujuh butir pokok terkait konvensi Partai Demokrat pada Minggu (7/7/2013) lalu. Dalam penjelasannya, SBY mengatakan, tujuh pokok terkait konvensi seperti penyusunan komite seleksi yang terdiri dari unsur internal dan independen.
Komite seleksi juga akan menentukan kriteria dan mengumumkan peserta konvensi pada Agustus 2013 ini. Sementara itu, peserta konvensi bisa berasal dari kader Partai Demokrat ataupun non-kader. Mereka yang lolos seleksi sebagai kandidat calon presiden nantinya harus menjalani konvensi selama delapan bulan yang dibagi ke dalam dua tahapan. Mereka akan disurvei oleh tiga lembaga dan hasilnya diumumkan ke publik.
Setelah hasil pemilihan legislatif diketahui, Partai Demokrat akan mengumumkan kandidat calon presiden yang diusungnya.
Seperti diketahui, dalam bursa calon presiden, nama Joko Widodo menjadi jawara sejumlah survei. Meskipun demikian, yang bersangkutan memang belum menyatakan kesiapannya maju sebagai calon presiden. Sebagai partai yang membesarkan Jokowi, PDI Perjuangan juga belum membuat keputusan dan baru mempertimbangkan Jokowi untuk diusung menjadi calon presiden periode 2014-2019.

Sumber :
kompas.com

Anggota DPRD DKI Minta Jokowi Tutup BUMD Penyedot Anggaran

Anggota Komisi A DPRD DKI Fraksi PDI-Perjuangan, William Yani, mendesak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menutup sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) yang hanya membebani Pemprov DKI.
"Beberapa BUMD di DKI tak memberi kontribusi jelas bagi PAD DKI. Malah nyedot anggaran. Maka ditutup saja," ujarnya kepada wartawan di DPRD DKI Jakarta pada Jumat (2/8/2013) siang.
William mencontohkan beberapa BUMD yang tak memberikan kontribusi keuntungan kepada Pemprov DKI, antara lain PD Dharma Jaya, Ratax Armada, Cemani Toka, dan Grahasahari Suryajaya. Keberlangsungan mereka dianggap hanya menjadi beban bagi Pemprov DKI.
"Sudah berapa tahun terakhir ini mereka tak bisa mandiri dan malah harus disuntik dana dari Pemprov DKI terus-menerus. Tak bisa lagilah," ujarnya.
Tidak hanya BUMD, lanjut William, beberapa tempat yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemprov DKI pun turut dievaluasi. Misalnya PT JIExpo dan Rumah Sakit Haji Jakarta. PT JIExpo, kata William, sebaiknya sahamnya dijual kepada pemilik mayoritas. Biarkan mereka mengelola sendiri Pekan Raya Jakarta (PRJ) di Kemayoran, sementara Pemprov DKI membuat PRJ yang lebih merakyat di Jakarta.
Untuk Rumah Sakit Haji Jakarta (RS Haji Jakarta), William mengatakan, saham Pemprov DKI di sana cukup besar. Namun, Pemprov DKI seakan tak punya kekuatan untuk turut mengelola rumah sakit tersebut. Selain tak pernah memberikan dividen, RS Haji lebih banyak dijalankan oleh Kementerian Agama.
"Peserta KJS yang berobat ke sana lebih sulit dibandingkan RS Pasar Rebo atau RS Budi Asih. Segera evaluasi direksinya, ganti dengan yang lebih punya energi. Itu baru bisa bagus," lanjut William.
Dia berharap, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memberikan saran yang lebih konkret kepada Pemprov DKI dan Badan Penanaman Modal DKI untuk segera diputuskan, apakah BUMD itu layak dipertahankan dengan mengganti direksi atau malah ditutup saja.

Sumber :
kompas.cm

Jokowi: Nggak Mungkin Pasar Campur Rumah Pemotongan Hewan

Sama seperti pedagang kaki lima (PKL), Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Tanah Abang segera direlokasi. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bertekad merelokasi RPH usai hari raya Idul Fitri tahu 2013 ini, meskipun ada penolakan dari para penjagal sapi di tanah abang.

"(RPH) Pindah juga, nggak mugkin pasar campur RPH, campur penduduk, campur orang jualan, campur, gimana," kata Jokowi.
Menurut dia, pengurusan seputar lokasi baru RPH diserahkan kepada Wali Kota Jakarta Pusat Syaefullah.
"Pokoknya pindah. Urusan Wali Kota itu, udah saya bagi-bagi kerjanya," jawab Jokowi saat ditanya lokasi RPH yang baru.

Sumber :
detik.com

Ketemu Syafii Maarif, Jokowi Tidak Bahas Pilpres 2014

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menemui mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif Kamis (1/8/2013) kemarin. Jokowi menegaskan pertemuan itu tidak terkait dengan Pilpres 2014.
"Nggak ada pembicaraan mengenai 2014. Ndak ada. Kalau membicarakan 2014 kemarin dengan tim panitia anggaran, untuk anggaran tahun 2014," ujar Jokowi sambil tersenyum usai meresmikan Mudik Bareng Indomaret di Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2013).
Jokowi menjelaskan pertemuan itu membahas mengenai banjir permasalahan premanisme di Jakarta. "Kan beliau guru saya. Kami bicara banyak, dari utara, selatan, barat sampai timur mengenai Jakarta, mengenai premanisme, mengenai banjir," kata Jokowi.
Jokowi menyambangi Syafii Maarif di kantor Maarif Institute di Jakarta. Pertemuan yang tidak terlalu lama itu berlangsung dengan santai dan efektif. Ikut dalam pertemuan kedua tokoh itu adalah Direktur Eksekutif Syafii Maarif Fajar Riza Ul Haq. Dalam pertemuan itu, Jokowi menyampaikan program-programnya dalam mengatasi kemacetan lalu lintas, banjir, dan kemiskinan.
Buya Syafii mendukung langkah Jokowi. Buya menyemangati Jokowi agar tetap konsisten, tidak takut dengan preman dan mafia.

Sumber :
detik.com

Jokowi: Kalau Ada yang Sewakan Kios di Blok G Langsung Copot

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyebut ada 600 pedagang kaki lima (PKL) yang bersedia direlokasi ke Blok G Pasar Tanah Abang. Ia mengingatkan jika ada oknum yang terbukti menyewakan kios maka fasilitas itu bakal dicabut.
"Nanti kalau ada yang sewakan langsung copot, yang jualan juga," kata Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2013).
Menurut dia, sudah ada 600 lebih orang yang mendaftar untuk berjualan di Blok G. Relokasi dilakukan usai lebaran dan pedagang digratiskan sewa kios selama 6 bulan.
"Paling tinggal sisa. Daftar semua, kalau ndak tinggal," ujar dia.
Ia juga mempersilakan pedagang di luar Tanah Abang untuk berjualan di blok tersebut.
"Itu kan sudah ngerti mana yang pedagang di sana dan bukan. Mereka saling kenal. Prioritas dapat pedagang Tanah Abang. Kalau ada sisa silakan," kata Jokowi.

Sumber :
detik.com

Hilangkan Bau, Jokowi Pastikan Pindah Rumah Jagal dari Blok G

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan menutup rumah pemotongan hewan atau RPH di Pasar Tanah Abang seusai Lebaran. Dengan demikian, keluhan bau oleh para pedagang pun sudah tak ada lagi.
"Pindahlah, enggak mungkin pasar campur RPH, campur penduduk, campur jualan," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2013).
Jokowi mengungkapkan telah menyerahkan soal penutupan serta pemindahan RPH di Pasar Tanah Abang ke jajaran pemerintah kota setempat.
Dikonfirmasi terpisah, Wali Kota Jakarta Pusat Saefullah mengungkapkan, pihaknya belum bisa menentukan lokasi pengganti RPH Pasar Tanah Abang. Pihaknya tengah membicarakan dengan pengusaha RPH untuk menentukan lokasi strategis.
"Masih dipikirkan bersama-sama. Ada beberapa lokasi, tapi belum bisa disampaikan," ujarnya.
Meski demikian, Saefullah membenarkan bahwa RPH Pasar Tanah Abang sudah tidak dikelola lagi oleh Dharma Jaya, tetapi sudah diambil PD Pasar Jaya.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan menutup rumah pemotongan hewan atau RPH di Pasar Tanah Abang seusai Lebaran. Dengan demikian, keluhan bau oleh para pedagang pun sudah tak ada lagi.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Diyakini Hampir Pasti Jadi Capres PDIP

Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak terbendung. Sejumlah praktisi politik melihat Jokowi hampir pasti menjadi capres PDIP, benarkah?
"Agak mendekati kepastian, tapi itu kan hak PDIP. Secara logika sudah pasti itu jagoannya PDIP kan," kata pengamat politik Hamdi Muluk, kepada detikcom, Jumat (2/8/2013).
Hamdi melihat animo masyarakat terhadap Jokowi makin tinggi. Elektabilitas Jokowi terus meningkat karena gebrakan memimpin Jakarta dinilai Hamdi cukup impresif.
"Track recordnya bagus, jadi dia memiliki semua potensi untuk meyakinkan orang bahwa dia pantas jadi presiden," katanya.
Faktanya, menurut Hamdi, sejauh ini Jokowi memuncaki survei capres. Dengan kondisi seperti saat ini, Jokowi bisa melenggang mudah jika dicapreskan.
"Tinggal kita lihat, kan pertarungan presiden nggak enak kalau Jokowi melenggang sendiri. Kita justru berharap ada calon lain yang maju karena kita diberi banyak pilihan terbaik," katanya.
Masalahnya tidak ada capres lain yang moncer saat ini. Mekanisme konvensi capres PD yang diharapkan bisa melahirkan capres penakluk Jokowi juga tak diikuti tokoh yang dinilai Hamdi cukup potensial.
Meski demikian, pada akhirnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menentukan capres PDIP. Apakah sejauh ini Mega menunjukkan kesan akan merestui pencapresan Jokowi?
"Saya kira mau. Tapi hati orang kan sulit ditebak dan juga strategi di dalam PDIP seperti apa. Tapi faktanya elektabilitas dan popularitas Jokowi jauh melewati Mega sekarang. Dan Mega maupun PDIP bisa menalar apa artinya ini," tandasnya.

Sumber :
detik.com

Tanda Tanda PDIP Bakal Usung Jokowi Pada Pilpres 2014

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Effendi Simbolon tak menafikkan kalau elektabilitas Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) sangat tinggi sehingga bila dilakukan Pemilihan Presiden, Jokowi dipastikan akan menang.
"Kita bersyukur. Kalau garis tangan Jokowi menjadi presiden. Kenapa tidak jadi presiden. Tapi dari garis institusi (PDI Perjuangan), jelas, Ketum jadi capres, apakah Megawati akan memilih dan menetapkan beliau (Jokowi), entahlah," kata Effendi Simbolon di Jakarta, Kamis.
Yang pasti, kata dia, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri tentu juga akan menjadikan elektabilitas Jokowi sebagai sebuah pertimbangan dalam menentukan capres PDI Perjuangan.
"Ibu Mega akan jadikan itu sebagai consideran, kita pantau terus sehingga kita mendapatkan pemimpin yang tidak semusim Ibu Mega sangat happy dengan tingginya elektabilitas Jokowi dan bahkan minta untuk tidak menjelek-jelekan Jokowi," kata mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu.
Ia menegaskan juga, PDI Perjuangan tidak akan jumawa dengan tingginya elektabilitas mantan Walikota Solo itu.
"Kita ikuti dinamika, tidak jadikan kami jumawa. PDI Perjuangan betul-betul menjaga dia," ungkap Effendi.
Bila garis tangan Jokowi memang menjadi pilihan masyarakat sebagai presiden Indonesia, maka, harus ada orang yang selevel dia untuk mengurus Jakarta.
"Bila Jokowi maju sebagai capres, maka harus ada orang yang sama levelnya meneruskan pembangunan Jakarta Ia juga mengingatkan akan adanya invisible hand (tangan yang tak terlihat) karena Jokowi jadi media darling.
"Perlu diwaspadai kenapa pemberitaan tentang jokowi begitu besar. Siapa yang bermain dibalik itu. Apa karena dia jadi media darling disebabkan adanya kontrak atau ada design khusus yang dilakukan," tanyanya.

Sumber :
antaranews.com

60 Juta Tanda Tangan Dukung Presiden Jokowi

Tim relawan Yayasan Panglima Besar Sudirman (YPBS) bekerja sama dengan LSM Bangun Gotong Royong Jakarta (Bang Rojak) menargetkan 60 juta tanda tangan dan fotocopi kartu tanda penduduk sebagai bentuk dukungan bagi Gubernur DKI Jakarta Jokowi menjadi Calon Presiden 2014.
"Tim relawan sudah membuka posko pengumpulan tandatangan dukungan pada 10 kota besar di Indonesia," kata pendiri Bang Rojak, Iwan Piliang di Jakarta, Jumat.
Pencanangan tandatangan dan fotocopi KTP dukungan Jokowi menjadi Capres 2014 akan berlangsung mulai 1 Agustus 2013 serentak pada 10 kota besar. Kota besar itu, meliputi Jakarta, Bandung, Yokyakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, Palembang, Lampung dan Makassar.
Iwan menyebutkan awalnya Tim Relawan YBS dan Bang Rojak menargetkan 45 juta tandatangan dan KTP sebagai simbol angka Proklamasi RI. Namun, targetnya berubah menjadi 60 juta dengan asumsi dukungan mencapai 31,94 persen dari 187,8 juta pemilih sesuai data Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Iwan optimis jumlah dukungan hingga enam bulan ke depan atau tepat pada 1 Februari 2014 akan mencapai 60 juta. "Sehingga tak ada alasan partai politik manapun untuk tidak mencalonkan Jokowi," ujar Iwan.
Iwan menuturkan rakyat Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki karakter egaliter dan trisul terhadap keadilan, yakni pemimpin yang dapat menegakkan keadilan ekonomi, keadilan hukum, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Iwan menambahkan gerakan tim relawan Jokowi merupakan tindakan publik yang terbentuk secara spontan.

Sumber :
republika.co.id

PDIP Ingatkan Jokowi Waspadai Bohir Politik

Popularitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden (capres) yang terus meningkat harus dibarengi dengan kewaspadaan.

Pasalnya, banyak pemodal yang akan mencoba mendekati serta memengaruhi kebijakan Jokowi jika maju dan terpilih sebagai presiden.
"Jokowi tidak boleh terlena dengan hasil survei, apalagi sampai tersandera dengan bohir-bohir (pemodal) politik yang sudah mengintai di sekitar dia," kata politikus PDIP Effendi MS Simbolon di Jakarta, Kamis (1/8/2013).
Untuk itu, lanjut Effendi, PDI-P tidak boleh terlena dengan fenomena Jokowi kendati keduanya saling mendapatkan keuntungan karena simbiosis. "Ya tapi di situlah kami (PDIP) tidak mudah terbuai, tapi justru kami lebih hati-hati untuk mencermati bagaimana fenomena alam. Apa itu reaksi masyarakat yang kuat, ya kenapa tidak untuk kita menuju Pemilu 2014," kata Effendi.
Fenomena Jokowi yang datang begitu cepat juga dikhawatirkan bisa menghancurkan partai yang sudah mapan dibangun berpuluh-puluh tahun. "Ini tidak ada resistensi terhadap Jokowi, warning pun tidak ada apalagi resistensi. Dia bagian dari PDIP, justru PDIP yang berkepentingan untuk sesuatu yang nampaknya mudah cepat datang itu kan juga cepat pergi. Jadi ini kami takutnya bisa terjadi," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI tersebut.
Effendi juga memperingatkan gaya kepemimpinan Jokowi. Menurutnya, Jokowi tidak boleh terjebak dengan rekayasa instan dan pencitraan media.
"Di sini Jokowi harus benar-benar terukur dan berperan sebagai politisi. Jangan sampai semua yang dilakukan hanya rekayasa untuk mendapatkan kursi nomor satu di republik ini," kata Effendi.
Dia juga mengaku tidak mengetahui siapa orang yang berperan di belakang mantan Wali Kota Surakarta itu. "Saya enggak tahu kalau itu. Ini kan pemikiran yang saya serap dari perkembangan selama ini. Jadi seperti apa Ibu (Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri) terhadap beliau, ya saya enggak tahu. Tapi yang perlu diingat, Jokowi adalah hasil talent scouting Ibu Megawati," tukasnya.

Sumber :
metrotvnews.com

Jokowi: Murah, Biaya Sewa PKL Blok G Rp 5-6 Juta Per Bulan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak ingin memberatkan pedagang kaki lima yang akan pindah ke Blok G Pasar Tanah Abang. Ia akan mempermurah biaya sewa lapak PKL di sana, yakni sekitar Rp 5-6 juta per bulannya.
"Ya, murah itu, coba bandingkan dengan blok lain. Kita pinginnya tidak memberatkan," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Kamis (1/8/2013) malam.
Jokowi mengatakan akan menggratiskan harga sewa lapak PKL di Blok G selama enam bulan ke depan. Kebijakan tersebut dilakukan sekaligus sebagai ajang promosi PKL yang sebelumnya berada di pinggir jalan untuk pindah ke dalam.
Diketahui, sejak pendaftaran dibuka pada 17 Juli 2013, rata-rata jumlah pedagang yang mendaftarkan diri mencapai 30 pedagang per hari. Dalam dua hari terakhir, jumlahnya meningkat hingga tiga kali lipat. Total, hingga Kamis sore, tercatat ada 695 pedagang yang mendaftar ke Blok G.
Jokowi melanjutkan, Pemerintah Provinsi DKI Ja karta melalui PD Pasar Jaya akan menerapkan sistem pembayaran harian untuk mencicil biaya sewa lapak. Itu dilakukan agar tidak memberatkan pedagang.
"Jadi enggak kerasa," tambah Jokowi.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu pun memastikan, tidak ada lagi biaya lain yang di pungut PD Pasar Jaya kepada para PKL. Uang sewa tersebut sudah mencakup seluruh aspek, mulai dari kebersihan, keamanan, listrik dan lainnya.
Sebelumnya, mulai Senin (22/7/2013) Pempr ov DKI Jakarta melakukan penataan Pasar Tanah Abang, yakni memakai sistem push and pull. Menarik PKL dari jalan ke tempat yang tersedia dan mendorong angkutan kota untuk tertib lalu lintas. Jokowi yakin usai Lebaran, penataan rampung.

Sumber :
kompas.com

Railbus Jokowi dan Penyerobotan Jalur "Busway"

Hanya dalam tempo tiga hari kemarin, yakni tepatnya dari Selasa (30/7/2013) hingga Kamis (1/8/2013), ada tiga pengendara mobil yang memaksa masuk ke jalur Transjakarta.
Ketiganya yaitu Febi Suhartoni, mahasiswa pengendara mobil Honda Jazz B 1011 UKF yang berulah dengan mengaku anak jenderal untuk dibukakan portal di jalur busway Koridor II, tepatnya di Jalan Galur, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2013) pagi.
Kemudian Basaria Sirait, seorang ibu rumah tangga penumpang Suzuki Ertiga B 1497 TZW yang membuka portal busway Koridor XI, tepatnya di dekat halte Imigrasi Jakarta Timur, Kamis (1/8/2013) pagi.
Dan terakhir, pengemudi Toyota Land Cruiser B 85 RKM yang memaksa masuk jalur busway Koridor VI, tepatnya di Jalan Warung Jati Barat tak jauh dari halte Pejaten Philips, Kamis sore kemarin. Untuk kasus terakhir, pengemudi yang belum diketahui identitasnya itu bahkan sempat memukul seorang petugas Transjakarta bernama Ferry.
Terlepas tiga pengendara yang "kepergok" dan akhirnya masuk pemberitaan tersebut, sebenarnya masih banyak pengendara-pengendara lain yang menggunakaa jalur yang semestinya hanya diperuntukan untuk bus Transjakarta ini. Padahal, dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, dalam Bab II Pasal 2 nomor 7 telah ditegaskan bahwa kendaraan bermotor roda dua atau lebih dilarang memasuki jalur busway.

Jalur Tak Steril, Penumpang Transjakarta Menurun
Dalam peringatan ulang tahun ke-9 Transjakarta pada 15 Januari 2013 yang lalu, diungkapkan bahwa terjadi penurunan penumpang Transjakarta selama tahun 2012 dibanding tahun sebelumnya. Penumpang Transjakarta berkurang hingga 3 persen dari sebanyak 114.783.842 orang pada 2011 menjadi 111.251.868 orang pada 2012.
Dalam data yang dikeluarkan oleh Institute For Transportation and Development Policy (ITDP) itu, pihak Transjakarta mengakui bahwa harapan untuk menciptakan sarana transportasi massal yang aman, nyaman dan cepat belum sepenuhnya dapat terpenuhi. Salah satu penghambat peningkatan kualitas pelayanan yaitu tentu saja tidak sterilnya jalur busway, selain masih terbatasnya stasiun pengisian BBG dan kurangnya armada.
Menurut ITDP, tidak sterilnya jalur busway menyebabkan jarak kedatangan antar bus di halte menjadi lama, karena perjalanan bus terhambat oleh kendaraan lain. Dan ketika bus sampai di halte, penumpang telah menumpuk dan desak-desakan pun tak dapat dihindari.
Selain itu, terlambatnya bus tiba di halte juga menyebabkan penumpang terlambat ke tempat tujuan. Faktor inilah yang menurut ITDP, membuat penumpang Transjakarta menjadi tak nyaman karena tujuan melayani penumpang secara cepat dan nyaman menjadi berantakan. Akhirnya penumpang Transjakarta meninggalkan layanan bus rapid transit pertama di Indonesia tersebut dan berpindah ke kendaraan pribadi. Akibatnya, jumlah pengguna kendaraan pribadi masih tetap tinggi dan jalanan Jakarta tetap macet.

Rencana Railbus Jokowi
Saat masih dalam masa kampanye Pilkada 2012 yang lalu, Jokowi sempat menyampaikan ide untuk mengganti jalur busway dengan railbus. Menurutnya, railbus dapat memecahkan segala permasalahan yang dialami oleh Transjakarta, terutama erat kaitannya dengan jalur tak steril dan lamanya jarak waktu kedatangan antar bus.
"Untuk koridor-koridor padat yang padat penumpang, saya punya gagasan untuk mengubahnya menjadi railbus. Nanti kalau diganti railbus, headway-nya akan semakin cepat. Jadi tak perlu menunggu lama," katanya saat berkunjung ke redaksi Kompas.com, Sabtu (31/3/2012) tahun lalu.
Ketika ditanyai mengenai kesulitan pemasangan rel di jalur bus Transjakarta, Jokowi mengungkapkan bahwa pemasangan rel di jalur busway yang memiliki koridor padat ini tidak akan memakan waktu lama. "Pasang rel itu tidak terlalu susah. Siapa bilang enggak bisa? Ini sudah pernah saya lakukan di Solo dan bisa," ungkapnya.
Di akhir kepemimpinannya sebagai Wali Kota Solo, tepatnya sebelum terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi memang sempat meluncurkan railbus Batara Kresna pada Agustus 2012. Kereta yang memiliki rute Sukoharja-Yogyakarta ini melintasi kota Solo.
Di kota itu, railbus melintasi jalan-jalan utama di kota Solo seperti Jalan Slamet Riyadi, Taman Sriwedari, Ngarsopuro, dan melintas di atas Sungai Bengawan Solo. Namun, railbus Jokowi di Solo yang berkapasitas 234 orang ini statusnya hanya sebagai angkutan wisata, bukan angkutan untuk transportasi massal. Oleh sebab itu jumlahnya hanya 1 unit.
Terkait rencana railbus di Jakarta, sampai akhirnya terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, sampai saat ini Jokowi sendiri belum pernah menyatakan apakah rencananya terkait railbus tersebut masih akan dilanjutkan atau tidak. Dengan fenomena jalur busway yang masih tak kunjung steril itu, masih adakah niat Jokowi untuk melanjutkan ide railbus di Jakarta?

Sumber :
kompas.com