Penolakan pasien miskin di sejumlah Rumah Sakit di Jakarta terus berlanjut. Penolakan itu bahkan menimbulkan korban jiwa.
"Petugas rumah sakit ini sengaja melemahkan kebijakan Jokowi. Ada yang
mencoba menghambat kebijakan KJS (Kartu Jakarta Sehat)," ungkap Ketua
Umum Pemerintahan Masyarakat Jakarta Baru (PMJB) Yudi Syamhudi di
Jakarta, Senin (11/3) sore.
Menurut Yudi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) harus tegas
terhadap RS yang menolak pasien miskin. Pasien miskin seharusnya
mendapat prioritas di RS karena mereka tidak memiliki uang yang cukup
untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik.
Politikus PDIP itu menegaskan, Jokowi dan Basuki harus benar serius
menindak rumah sakit yang menolak pasien miskin ini.Penolakan sudah
menimbulkan kematian pasien di beberapa rumah sakit.
"Beberapa waktu lalu agen pemantau KJS kami yang sekaligus sebagai
Relawan Pemulung, gagal menyelamatkan pasien di RSCM. Pasien tersebut
pemulung dan meninggal dunia. Saat ini sudah dilaporkan ke komnas HAM,"
katanya.
Pihak rumah sakit beralasan, banyak hutang yang belum dibayar sehingga terjadi pelayanan yang lemah.
"Bahkan ada petugas rumah sakit di RS Tarakan mengatakan sama saya bahwa
mereka tidak menyukai Jokowi karena kebijakannya yang berpihak kepada
warga miskin. Ini sangat memprihatinkan," katanya.
Dikatakan Yudi, para petugas tidak bisa lagi memainkan kepentingannya setelah Jokowi pemimpin Jakarta.
"Ini bahaya besar. Pak Jokowi harus serius untuk program KJS ini. Ini menyangkut janji yang harus dikonkretkan," tandasnya.
Sumber :
metrotvnews.com
Senin, 11 Maret 2013
Jokowi Akan Bicara dengan Ahli Waris Mbah Priok
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo optimistis masalah sengketa lahan di
lintasan akses tol Tanjung Priok akan segera selesai. Di antaranya
sengketa lahan dengan ahli waris makam Mbah Priok yang lokasinya akan dilintasi jalan bebas hambatan tersebut.
Jokowi mengatakan, ia akan segera menemui ahli waris lahan di Jalan TPU Dobo, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Ia juga berjanji akan mengedepankan ruang dialog demi mendapatkan jalan keluar yang tidak merugikan semua pihak.
"Semua diajak bicara, nanti akan dimulai oleh Pak Wali Kota, dan nanti saya juga akan ke sana, mungkin Rabu atau Kamis," kata Jokowi, Senin (11/3/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta ini menjelaskan, pembebasan lahan perlu dilakukan karena menyangkut akses ke Pelabuhan Tanjung Priok yang semakin padat. Ia mengatakan, kesibukan lalu lintas di Pelabuhan Tanjung Priok saat ini meningkat dua kali lipat. "Bisalah, ini kan masalah bicara, cara pendekatan, karena kita pendekatan yang baik, bukan represif," ujarnya.
Hingga pekan kedua Februari 2013, progres pengerjaan konstruksi akses tol Tanjung Priok ini baru mencapai 50 persen, sedangkan pengoperasian jalan bebas hambatan ini ditargetkan bisa dimulai pada 2014. Proyek yang dibiayai oleh pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) sebesar Rp 4,5 triliun ini juga masih terkendala pembebasan lahan.
Proyek ini dibagi menjadi lima seksi, yakni seksi E1 Rorotan-Cilincing sepanjang 3,4 kilometer, seksi E2 Cilincing-Jampea 2,74 kilometer, seksi E2A Jampea-Simpang Jampea 1,92 kilometer, seksi NS Link Simpang Jampea-Yos Sudaro 2,42 kilometer, dan seksi NS Direct Ramp 1,1 kilometer. Jalan tol ini dibangun untuk mempermudah alur distribusi barang dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok. Kendaraan yang menuju pelabuhan tersebut tidak lagi melewati tol dalam kota. Total investasi untuk pembangunan tiap seksi akses tol sepanjang 11,36 kilometer ini mencapai Rp 3,60 triliun.
Progres pembebasan lahan di seksi E2A mencapai 52.586 meter persegi atau sekitar 70 persen dari total lahan yang dibutuhkan, yakni 75.226 meter persegi. Sisa lahan yang belum dibebaskan di seksi ini termasuk eks makam Dobo atau makam Mbah Priok.
Secara terpisah, Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono menjelaskan bahwa pembebasan lahan area makam Mbah Priok telah difasilitasi. Nantinya luas wilayah makam itu akan diperkecil demi menopang sibuknya Pelabuhan Tanjung Priok. Hal itu dikarenakan pintu masuk dan keluar akses tol Tanjung Priok akan berada persis di area makam Mbah Priok.
"Ini sengketa dengan Pelindo. Nanti tetap ada masjidnya, ada tempat untuk ziarahnya, tapi area makamnya sedikit menyempit untuk menopang sibuknya aktivitas di pelabuhan," ujar Bambang.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi mengatakan, ia akan segera menemui ahli waris lahan di Jalan TPU Dobo, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Ia juga berjanji akan mengedepankan ruang dialog demi mendapatkan jalan keluar yang tidak merugikan semua pihak.
"Semua diajak bicara, nanti akan dimulai oleh Pak Wali Kota, dan nanti saya juga akan ke sana, mungkin Rabu atau Kamis," kata Jokowi, Senin (11/3/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta ini menjelaskan, pembebasan lahan perlu dilakukan karena menyangkut akses ke Pelabuhan Tanjung Priok yang semakin padat. Ia mengatakan, kesibukan lalu lintas di Pelabuhan Tanjung Priok saat ini meningkat dua kali lipat. "Bisalah, ini kan masalah bicara, cara pendekatan, karena kita pendekatan yang baik, bukan represif," ujarnya.
Hingga pekan kedua Februari 2013, progres pengerjaan konstruksi akses tol Tanjung Priok ini baru mencapai 50 persen, sedangkan pengoperasian jalan bebas hambatan ini ditargetkan bisa dimulai pada 2014. Proyek yang dibiayai oleh pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) sebesar Rp 4,5 triliun ini juga masih terkendala pembebasan lahan.
Proyek ini dibagi menjadi lima seksi, yakni seksi E1 Rorotan-Cilincing sepanjang 3,4 kilometer, seksi E2 Cilincing-Jampea 2,74 kilometer, seksi E2A Jampea-Simpang Jampea 1,92 kilometer, seksi NS Link Simpang Jampea-Yos Sudaro 2,42 kilometer, dan seksi NS Direct Ramp 1,1 kilometer. Jalan tol ini dibangun untuk mempermudah alur distribusi barang dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok. Kendaraan yang menuju pelabuhan tersebut tidak lagi melewati tol dalam kota. Total investasi untuk pembangunan tiap seksi akses tol sepanjang 11,36 kilometer ini mencapai Rp 3,60 triliun.
Progres pembebasan lahan di seksi E2A mencapai 52.586 meter persegi atau sekitar 70 persen dari total lahan yang dibutuhkan, yakni 75.226 meter persegi. Sisa lahan yang belum dibebaskan di seksi ini termasuk eks makam Dobo atau makam Mbah Priok.
Secara terpisah, Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono menjelaskan bahwa pembebasan lahan area makam Mbah Priok telah difasilitasi. Nantinya luas wilayah makam itu akan diperkecil demi menopang sibuknya Pelabuhan Tanjung Priok. Hal itu dikarenakan pintu masuk dan keluar akses tol Tanjung Priok akan berada persis di area makam Mbah Priok.
"Ini sengketa dengan Pelindo. Nanti tetap ada masjidnya, ada tempat untuk ziarahnya, tapi area makamnya sedikit menyempit untuk menopang sibuknya aktivitas di pelabuhan," ujar Bambang.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi Apresiasi Penangkapan Preman
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengapresiasi langkah Polda Metro
Jaya dalam memberantas aksi premanisme di Ibu Kota. Ia berharap, hal itu
dapat memberikan rasa aman dan nyaman pada seluruh warga Jakarta.
"Apa yang dilakukan aparat kepolisian seperti Polda sudah bagus, memberikan rasa nyaman yang lebih pada seluruh warga kota," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (11/3/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta ini mengatakan, dirinya sebisa mungkin akan mendukung dan membantu polisi untuk menciptakan keamanan kota. Sebagai wujudnya, Jokowi telah mengeluarkan instruksi kepada satuan polisi pamong praja untuk melakukan penjagaan selama 24 jam di lokasi-lokasi yang dianggap rawan tindak kejahatan. "Saya kira baik, dalam artian Satpol PP kita sudah banyak membantu aparat dan ditempatkan di pasar, terminal, Monas, Kanal Banjir Timur (KBT)," ujarnya.
Akhir pekan lalu polisi menangkap Hercules Rozario Marcal dan puluhan anak buahnya di pertokoan milik PT Tjakra Multi Strategi di Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Penangkapan itu dilakukan setelah polisi mendapat laporan tentang upaya pemerasan dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Hercules dan kawan-kawannya.
Kini Hercules dan anak buahnya ditahan polisi di tempat berbeda. Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru itu dijerat dengan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 214 KUHP karena melawan petugas, Pasal 170 KUHP tentang perusakan, dan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Hercules juga dianggap melanggar Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena kepemilikan senjata tajam.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
"Apa yang dilakukan aparat kepolisian seperti Polda sudah bagus, memberikan rasa nyaman yang lebih pada seluruh warga kota," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (11/3/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta ini mengatakan, dirinya sebisa mungkin akan mendukung dan membantu polisi untuk menciptakan keamanan kota. Sebagai wujudnya, Jokowi telah mengeluarkan instruksi kepada satuan polisi pamong praja untuk melakukan penjagaan selama 24 jam di lokasi-lokasi yang dianggap rawan tindak kejahatan. "Saya kira baik, dalam artian Satpol PP kita sudah banyak membantu aparat dan ditempatkan di pasar, terminal, Monas, Kanal Banjir Timur (KBT)," ujarnya.
Akhir pekan lalu polisi menangkap Hercules Rozario Marcal dan puluhan anak buahnya di pertokoan milik PT Tjakra Multi Strategi di Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Penangkapan itu dilakukan setelah polisi mendapat laporan tentang upaya pemerasan dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Hercules dan kawan-kawannya.
Kini Hercules dan anak buahnya ditahan polisi di tempat berbeda. Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Baru itu dijerat dengan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 214 KUHP karena melawan petugas, Pasal 170 KUHP tentang perusakan, dan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Hercules juga dianggap melanggar Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena kepemilikan senjata tajam.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
1 Dokumen Lagi, Monorel Bakal Diputuskan Jokowi
Kelanjutan pembangunan mega proyek monorel terus mendekati kepastian.
Pihak PT Jakarta Monorel (JM) mulai melengkapi dokumen setelah Gubernur
DKI Jakarta Joko Widodo tak henti-henti mendesaknya. Dijumpai di
Balaikota Jakarta, Joko Widodo alias Jokowi menyampaikan perkembangan
terkini tentang rencana pembangunan monorel.
Ia mengatakan, PT JM telah menyelesaikan dan menyerahkan dokumen kepemilikan saham investor yang akan terlibat dalam pembangunannya, yakni Ortus Holding Ltd. Dengan begitu, keputusan Jokowi untuk merestui pembangunan monorel hanya tinggal sejengkal lagi. Ia berjanji akan segera memutuskan pembangunannya begitu PT JM menyelesaikan dokumen utang-piutang terkait ganti rugi biaya tiang pancang kepada PT Adhi Karya.
"Sudah ada progres baik. Hanya kurang satu, baru saja laporan ke saya. Pengambilan saham sudah beres, tinggal (ganti rugi) tiangnya saja belum. Kalau tiangnya beres, langsung jalan," kata Jokowi, Senin (11/3/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta ini memastikan, proses pembangunan monorel akan dibangun di mulai tahun ini. Pasalnya, saat ini PT JM hanya tinggal mencari kesepakatan harga ganti rugi tiang pancang dengan PT Adhi Karya. "Katanya sih masih belum sepakat masalah harga, masih tawar-menawar, nanti saya ikut menyambungkan. Ini kan masalah bisnis dengan bisnis, biar cepat rampung," ujarnya.
Mengenai jalurnya, PT JM akan menggunakan konsep yang telah dikaji sejak lima tahun lalu. Rute yang diajukan yakni green line dengan jalur Semanggi - Casablanca - Kuningan -Sudirman - Karet - Semanggi, serta blue line dari Kampung Melayu - Casablanca - Karet - Tanahabang - Roxi - Mall Taman
Sumber :
megapolitan.kompas.kom
Ia mengatakan, PT JM telah menyelesaikan dan menyerahkan dokumen kepemilikan saham investor yang akan terlibat dalam pembangunannya, yakni Ortus Holding Ltd. Dengan begitu, keputusan Jokowi untuk merestui pembangunan monorel hanya tinggal sejengkal lagi. Ia berjanji akan segera memutuskan pembangunannya begitu PT JM menyelesaikan dokumen utang-piutang terkait ganti rugi biaya tiang pancang kepada PT Adhi Karya.
"Sudah ada progres baik. Hanya kurang satu, baru saja laporan ke saya. Pengambilan saham sudah beres, tinggal (ganti rugi) tiangnya saja belum. Kalau tiangnya beres, langsung jalan," kata Jokowi, Senin (11/3/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta ini memastikan, proses pembangunan monorel akan dibangun di mulai tahun ini. Pasalnya, saat ini PT JM hanya tinggal mencari kesepakatan harga ganti rugi tiang pancang dengan PT Adhi Karya. "Katanya sih masih belum sepakat masalah harga, masih tawar-menawar, nanti saya ikut menyambungkan. Ini kan masalah bisnis dengan bisnis, biar cepat rampung," ujarnya.
Mengenai jalurnya, PT JM akan menggunakan konsep yang telah dikaji sejak lima tahun lalu. Rute yang diajukan yakni green line dengan jalur Semanggi - Casablanca - Kuningan -Sudirman - Karet - Semanggi, serta blue line dari Kampung Melayu - Casablanca - Karet - Tanahabang - Roxi - Mall Taman
Sumber :
megapolitan.kompas.kom
Niat Jokowi Terganjal Kerumitan Birokrasi
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tampak kebingungan saat ditanya
mengenai penyelesaian jalan rusak di Ibu Kota. Di satu sisi ia ingin
semua titik jalan rusak segera diperbaiki, tetapi di sisi lain ia
seperti "tersandera" birokrasi yang rumit sehingga terpaksa mengurungkan
niatnya.
Jokowi: "Di pemerintahan yang rumit prosedurnya memang enggak bisa jalan langsung, perlu melewati lelang. Kalau saya biasa di swasta, ada duit, besok pagi langsung"
Untuk itu, kata Jokowi, sementara ini penanganan jalan rusak di semua penjuru Ibu Kota baru dilakukan sekadarnya dengan cara ditambal. Ia bertekad agar masalah jalan rusak bisa segera teratasi setidaknya pada tahun ini.
"Ya sudah ditambal, tapi itu bukan penyelesaian masalah. Mestinya (diperbaiki) total, biar jalan (jadi) bagus," ujarnya.
Jumlah jalan rusak di DKI semakin banyak, terutama setelah banjir merendam wilayah Jakarta seluas 41 kilometer persegi pada pertengahan Januari 2013. Pada akhir Januari 2013, Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta mencatat ada sekitar 8.000 lokasi jalan rusak dengan luas sekitar 5 juta meter persegi. Kerusakan melanda hampir semua wilayah di Jakarta. Namun, kerusakan paling banyak terjadi di Jakarta Timur.
Sebelum banjir, Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta mencatat ada 15 ruas jalan yang harus segera diperbaiki. Namun, setelah banjir, kerusakan bertambah 13 ruas jalan.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi: "Di pemerintahan yang rumit prosedurnya memang enggak bisa jalan langsung, perlu melewati lelang. Kalau saya biasa di swasta, ada duit, besok pagi langsung"
Untuk itu, kata Jokowi, sementara ini penanganan jalan rusak di semua penjuru Ibu Kota baru dilakukan sekadarnya dengan cara ditambal. Ia bertekad agar masalah jalan rusak bisa segera teratasi setidaknya pada tahun ini.
"Ya sudah ditambal, tapi itu bukan penyelesaian masalah. Mestinya (diperbaiki) total, biar jalan (jadi) bagus," ujarnya.
Jumlah jalan rusak di DKI semakin banyak, terutama setelah banjir merendam wilayah Jakarta seluas 41 kilometer persegi pada pertengahan Januari 2013. Pada akhir Januari 2013, Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta mencatat ada sekitar 8.000 lokasi jalan rusak dengan luas sekitar 5 juta meter persegi. Kerusakan melanda hampir semua wilayah di Jakarta. Namun, kerusakan paling banyak terjadi di Jakarta Timur.
Sebelum banjir, Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta mencatat ada 15 ruas jalan yang harus segera diperbaiki. Namun, setelah banjir, kerusakan bertambah 13 ruas jalan.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi Janji Sempurnakan Panggilan Darurat 119
Penanganan Gawat Darurat Terpadu dengan sistem yang terhubung dalam line
119 masih terus dikaji oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
Pasalnya, panggilan darurat 119 sulit dihubungi oleh masyarakat dan
pasien pun kesulitan menemukan rumah sakit terdekat saat membutuhkan
pertolongan medis.
"Iya, ya tahu-tahu. Ini juga masih barang baru dan masih banyak perbaikan. Masih banyak juga RS yang belum bergabung. Informasi yang diterima RS dari 119 kan belum penuh dari sekian ratus RS kan baru itu-itu saja," ungkap Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (11/3/2013).
Menurut Jokowi, sosialisasi nomor panggilan 119 sudah cukup baik. Namun, kendalanya masih banyak RS yang belum mau bergabung ke dalamnya. "Kita harus paksa. Biar semua masuk ke 119," singkatnya.
Perlu diketahui, layanan panggilan darurat 119 diresmikan Jokowi pada Jumat 1 Maret 2013 lalu. Hingga kini, hanya ada delapan rumah sakit yang telah terhubung dengan pusat informasi 119 tersebut.
Kedelapan RS itu antara lain, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), RS Fatmawati, RS Persahabatan, RS Harapan Kita JP, RS Harapan Kita AB, RS Tarakan, RS Koja, RS Cengkareng, dan satu Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT).
Sumber :
merdeka.com
"Iya, ya tahu-tahu. Ini juga masih barang baru dan masih banyak perbaikan. Masih banyak juga RS yang belum bergabung. Informasi yang diterima RS dari 119 kan belum penuh dari sekian ratus RS kan baru itu-itu saja," ungkap Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (11/3/2013).
Menurut Jokowi, sosialisasi nomor panggilan 119 sudah cukup baik. Namun, kendalanya masih banyak RS yang belum mau bergabung ke dalamnya. "Kita harus paksa. Biar semua masuk ke 119," singkatnya.
Perlu diketahui, layanan panggilan darurat 119 diresmikan Jokowi pada Jumat 1 Maret 2013 lalu. Hingga kini, hanya ada delapan rumah sakit yang telah terhubung dengan pusat informasi 119 tersebut.
Kedelapan RS itu antara lain, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), RS Fatmawati, RS Persahabatan, RS Harapan Kita JP, RS Harapan Kita AB, RS Tarakan, RS Koja, RS Cengkareng, dan satu Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT).
Sumber :
merdeka.com
Jokowi Enggan Tiru Budaya Luar
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan enggan meniru budaya dari
negara lain. Ia cukup percaya diri, kebudayaan nasional, khususnya
budaya Betawi mampu bersaing dan menjadi identitas daerah serta bangsa
Indonesia.
"Saya enggak mau ngikut-ngikut. Kota, negara harus punya diferensiasi, harus punya identitas dan karakter sendiri," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (11/3/2013).
Terkait kehadirannya bersama sang putri, Kahiyang Ayu, di tengah-tengah konser K-pop bertajuk "Music Bank World Tour Live in Concert" Jokowi mengaku untuk mempelajari manajemen dan hal teknis lain dalam helatan konser musik, selain tentunya sekaligus memenuhi undangan dari Kedutaan Besar Korea Selatan.
Saat ditanyai komentarnya mengenai konser tersebut, Jokowi merasa tidak kaget dengan penampilan artis yang matang, serta manajemen panggung yang luar biasa megah. Di lain sisi, Korea Selatan telah memulai mengasah aliran musik mereka (K-Pop) lebih dari 10 tahun lamanya, sehingga Jokowi menilai wajar jika sambutan masyarakat Indonesia, dan negara lain menjadi sangat akrab.
Konser musik itu menghadirkan delapan grup K-Pop seperti Super Junior atau Suju, 2PM, SHInee, B2ST, Infinite, Teen Top, dan Eru.
"Mereka menyiapkan lebih dari 10 tahun, sudah membangun positioning, membangun diferensiasi dan brand. Ya enggak kaget kalau muncul sebagai produk yang matang dan go international karena dipadukan dengan teknologi," ujarnya.
Di Jakarta, kata Jokowi, bisa dibuat pertunjukkan serupa dengan nuasa Betawi. Bahkan ia menyampaikan rencananya untuk menampilkan kesenian tanjidor yang dikemas dalam panggung akbar.
"Kita lihat nanti pas ulang tahun Jakarta," ujar Jokowi.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
"Saya enggak mau ngikut-ngikut. Kota, negara harus punya diferensiasi, harus punya identitas dan karakter sendiri," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (11/3/2013).
Terkait kehadirannya bersama sang putri, Kahiyang Ayu, di tengah-tengah konser K-pop bertajuk "Music Bank World Tour Live in Concert" Jokowi mengaku untuk mempelajari manajemen dan hal teknis lain dalam helatan konser musik, selain tentunya sekaligus memenuhi undangan dari Kedutaan Besar Korea Selatan.
Saat ditanyai komentarnya mengenai konser tersebut, Jokowi merasa tidak kaget dengan penampilan artis yang matang, serta manajemen panggung yang luar biasa megah. Di lain sisi, Korea Selatan telah memulai mengasah aliran musik mereka (K-Pop) lebih dari 10 tahun lamanya, sehingga Jokowi menilai wajar jika sambutan masyarakat Indonesia, dan negara lain menjadi sangat akrab.
Konser musik itu menghadirkan delapan grup K-Pop seperti Super Junior atau Suju, 2PM, SHInee, B2ST, Infinite, Teen Top, dan Eru.
"Mereka menyiapkan lebih dari 10 tahun, sudah membangun positioning, membangun diferensiasi dan brand. Ya enggak kaget kalau muncul sebagai produk yang matang dan go international karena dipadukan dengan teknologi," ujarnya.
Di Jakarta, kata Jokowi, bisa dibuat pertunjukkan serupa dengan nuasa Betawi. Bahkan ia menyampaikan rencananya untuk menampilkan kesenian tanjidor yang dikemas dalam panggung akbar.
"Kita lihat nanti pas ulang tahun Jakarta," ujar Jokowi.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi Diminta Menyamar Saat Blusukan
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mungkin sudah biasa blusukan saat melakukan sidak ke instansi pemda atau menemui warga. Tapi pernahkan dia menyamar saat blusukan?
Rupanya gaya blusukan macam ini dinanti oleh pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Effendi Ghozali. "Kita menunggu Jokowi blusukan dengan menyamar," kata Effendi saat acara peluncuran buku karya Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Suhardi Alius di Jakarta, Senin, 11 Maret 2013.
Effendi membandingkan cara blusukan Jokowi dan Suhardi. Sebelumnya, Suhardi menceritakan saat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, dia sering menyamar untuk memantau bawahannya. Tiap malam, dia menyambangi dua Polres dengan mengenakan celana pendek dan sandal jepit untuk melaporkan penipuan palsu. Ada yang menolak dan ada pula yang menerimanya.
Dari penyamaran itu Suhardi jadi tahu bagaimana bawahannya menangani laporan masyarakat. Menurut dia, cara penanganan itu penting karena mempengaruhi kualitas pelayanan kepolisian. "Karena 80 persen pelayanan ada di bintara, sedangkan bintara ada di lapangan. Jadi kualitas ditentukan di lapangan," kata dia menjelaskan.
Effendi pun menganjurkan Jokowi meniru gaya Suhardi ini. "Saya yakin kisahnya lebih seru," kata dia.
Sumber :
www.tempo.co
Rupanya gaya blusukan macam ini dinanti oleh pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Effendi Ghozali. "Kita menunggu Jokowi blusukan dengan menyamar," kata Effendi saat acara peluncuran buku karya Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Suhardi Alius di Jakarta, Senin, 11 Maret 2013.
Effendi membandingkan cara blusukan Jokowi dan Suhardi. Sebelumnya, Suhardi menceritakan saat menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, dia sering menyamar untuk memantau bawahannya. Tiap malam, dia menyambangi dua Polres dengan mengenakan celana pendek dan sandal jepit untuk melaporkan penipuan palsu. Ada yang menolak dan ada pula yang menerimanya.
Dari penyamaran itu Suhardi jadi tahu bagaimana bawahannya menangani laporan masyarakat. Menurut dia, cara penanganan itu penting karena mempengaruhi kualitas pelayanan kepolisian. "Karena 80 persen pelayanan ada di bintara, sedangkan bintara ada di lapangan. Jadi kualitas ditentukan di lapangan," kata dia menjelaskan.
Effendi pun menganjurkan Jokowi meniru gaya Suhardi ini. "Saya yakin kisahnya lebih seru," kata dia.
Sumber :
www.tempo.co
Jokowi Segera Bebaskan Lahan Tol Tanjung Priok
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, bakal segera membebaskan empat titik lahan untuk tol di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Menurutnya,
pembebasan empat titik lahan itu bertujuan untuk mempercepat
pembangunan jalan tol dari Tanjung Priok menuju Marunda, Jakarta Utara.
"Ada sekitar tiga atau empat titik yang harus diselesaikan," katanya di
Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin, 11 Maret 2013.
Jokowi mengatakan, pembebasan lahan tersebut kini masih terkendala penolakan warga. Mereka enggan melepas tanahnya yang sudah ditinggali selama ini. Dia berharap proyek tersebut bisa berjalan lancar tanpa harus merugikan pelaksana proyek maupun masyarakat. "Karena ini untuk kepentingan negara, kepentingan ekonomi, jadi semoga tidak ada masalah," ujarnya.
Jokowi yakin, pembebasan lahan itu bakal selesai dalam kurun waktu dua bulan. "Kalau nanti ada hambatan saya akan ikut turun langsung membantu pembebasannya," kata dia.
Dia yakin, pembangunan jalan tol Tanjung Priok ini akan membantu mengurangi kemacetan di dalan kota. Soalnya, tol khusus kendaraan berat itu akan menghubungkan langsung dengan tol JORR. "Jadi truk tidak perlu lewat tol dalam kota lagi, dan kalau tidak dipersiapkan akan menciptakan masalah baru di pelabuhan nantinya," ujarnya.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Djoko Murjanto mengatakan, keberadaan tol Tanjung Priok itu bakal menunjang keberadaan Pelabuhan Kalibaru. Karena itu, dia menilai keberadaan tol itu penting untuk memperlancar arus distribusi barang.
Hingga saat ini, kata Djoko, pembebasan lahan tersebut sudah mencapai 81 persen. Dia berharap agar pembebasan lahan bisa 100 persen pada April 2013 mendatang. Menurutnya, proyek jalan tol itu diperkirakan bisa rampung pada akhir 2014.
"Panjangnya 16,5 kilometer, dan konstruksinya akhir 2014 bisa selesai sehingga arus barang ekspor impor bisa lewat Tanjung Priok," katanya.
Sumber :
www.tempo.co
Jokowi mengatakan, pembebasan lahan tersebut kini masih terkendala penolakan warga. Mereka enggan melepas tanahnya yang sudah ditinggali selama ini. Dia berharap proyek tersebut bisa berjalan lancar tanpa harus merugikan pelaksana proyek maupun masyarakat. "Karena ini untuk kepentingan negara, kepentingan ekonomi, jadi semoga tidak ada masalah," ujarnya.
Jokowi yakin, pembebasan lahan itu bakal selesai dalam kurun waktu dua bulan. "Kalau nanti ada hambatan saya akan ikut turun langsung membantu pembebasannya," kata dia.
Dia yakin, pembangunan jalan tol Tanjung Priok ini akan membantu mengurangi kemacetan di dalan kota. Soalnya, tol khusus kendaraan berat itu akan menghubungkan langsung dengan tol JORR. "Jadi truk tidak perlu lewat tol dalam kota lagi, dan kalau tidak dipersiapkan akan menciptakan masalah baru di pelabuhan nantinya," ujarnya.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Djoko Murjanto mengatakan, keberadaan tol Tanjung Priok itu bakal menunjang keberadaan Pelabuhan Kalibaru. Karena itu, dia menilai keberadaan tol itu penting untuk memperlancar arus distribusi barang.
Hingga saat ini, kata Djoko, pembebasan lahan tersebut sudah mencapai 81 persen. Dia berharap agar pembebasan lahan bisa 100 persen pada April 2013 mendatang. Menurutnya, proyek jalan tol itu diperkirakan bisa rampung pada akhir 2014.
"Panjangnya 16,5 kilometer, dan konstruksinya akhir 2014 bisa selesai sehingga arus barang ekspor impor bisa lewat Tanjung Priok," katanya.
Sumber :
www.tempo.co
Jokowi Juga Paksa Rumah Sakit Bergabung ke 119
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak hanya memaksa seluruh rumah
sakit di Jakarta untuk bergabung dalam program Kartu Jakarta Sehat
(KJS), tetapi juga dipaksa untuk terintegrasi dalam saluran telepon 119.
Hal ini dilakukan untuk mendongkrak layanan kesehatan, khususnya bagi
masyarakat miskin di Ibu Kota.
"Bukan (hanya) sosialisasi, kita harus paksa biar semua masuk ke 119," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Senin (11/3/2013).
Meski begitu, mantan Wali Kota Surakarta ini menyadari bahwa sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) melalui call center 119 masih menjadi hal baru yang masih perlu dievaluasi dan diperkuat. Untuk itu, ia berharap dengan paksaan ini SPGDT menjadi lebih kuat karena basis datanya mencakup banyak rumah sakit.
"Sekarang kan info di 119 belum banyak karena rumah sakit yang ikut cuma itu-itu saja, maka nanti (dipaksa) biar bisa dapat info dari ratusan rumah sakit," ujarnya.
SPGDT melalui 119 adalah sistem bebas pulsa yang ditopang APBD dan dibantu pemerintah pusat. Ke depan, sistem SPGDT akan dicoba dan merambah provinsi lain di Indonesia. SPGDT mengintegrasikan sumber daya manusia serta fasilitas medis yang ada di Jakarta. Sistem call center ini berada di bawah koordinasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta. SPGDT memudahkan masyarakat saat mencari ruangan kosong di rumah sakit rujukan. SPGDT ini juga merupakan program Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan asosiasi rumah sakit vertikal dan Dinas Kesehatan DKI.
Saat ini, sistem SPGDT baru terintegrasi dengan sembilan RS, yaitu di RSUD Cengkareng, RSUD Koja, RSUD Tarakan, RSJP Harapan Kita, RSAP Harapan Kita, Ambulans Gawat Darurat DKI, RSUP Fatmawati, RS Cipto Mangunkusumo, dan RS Persahabatan. Pada April 2013, SPGDT Dinas Kesehatan DKI akan segera tekoneksi dengan 92 rumah sakit yang bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta.
Saat ini ada empat operator yang bekerja 24 jam menerima panggilan telepon dari masyarakat. SPGDT juga melayani informasi nomor-nomor telepon suku dinas, rumah sakit, dan layanan ambulans. Integrasi data di tahap awal adalah informasi rekapitulasi data kapasitas ruang rawat yang tersedia di semua rumah sakit yang tergabung dalam sistem SPGDT secara real time. Pada tahap selanjutnya, data yang diintegrasikan akan lebih mendalam dan kompleks dengan tujuan untuk menanggulangi situasi gawat darurat korban secepat mungkin.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
"Bukan (hanya) sosialisasi, kita harus paksa biar semua masuk ke 119," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Senin (11/3/2013).
Meski begitu, mantan Wali Kota Surakarta ini menyadari bahwa sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) melalui call center 119 masih menjadi hal baru yang masih perlu dievaluasi dan diperkuat. Untuk itu, ia berharap dengan paksaan ini SPGDT menjadi lebih kuat karena basis datanya mencakup banyak rumah sakit.
"Sekarang kan info di 119 belum banyak karena rumah sakit yang ikut cuma itu-itu saja, maka nanti (dipaksa) biar bisa dapat info dari ratusan rumah sakit," ujarnya.
SPGDT melalui 119 adalah sistem bebas pulsa yang ditopang APBD dan dibantu pemerintah pusat. Ke depan, sistem SPGDT akan dicoba dan merambah provinsi lain di Indonesia. SPGDT mengintegrasikan sumber daya manusia serta fasilitas medis yang ada di Jakarta. Sistem call center ini berada di bawah koordinasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta. SPGDT memudahkan masyarakat saat mencari ruangan kosong di rumah sakit rujukan. SPGDT ini juga merupakan program Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan asosiasi rumah sakit vertikal dan Dinas Kesehatan DKI.
Saat ini, sistem SPGDT baru terintegrasi dengan sembilan RS, yaitu di RSUD Cengkareng, RSUD Koja, RSUD Tarakan, RSJP Harapan Kita, RSAP Harapan Kita, Ambulans Gawat Darurat DKI, RSUP Fatmawati, RS Cipto Mangunkusumo, dan RS Persahabatan. Pada April 2013, SPGDT Dinas Kesehatan DKI akan segera tekoneksi dengan 92 rumah sakit yang bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta.
Saat ini ada empat operator yang bekerja 24 jam menerima panggilan telepon dari masyarakat. SPGDT juga melayani informasi nomor-nomor telepon suku dinas, rumah sakit, dan layanan ambulans. Integrasi data di tahap awal adalah informasi rekapitulasi data kapasitas ruang rawat yang tersedia di semua rumah sakit yang tergabung dalam sistem SPGDT secara real time. Pada tahap selanjutnya, data yang diintegrasikan akan lebih mendalam dan kompleks dengan tujuan untuk menanggulangi situasi gawat darurat korban secepat mungkin.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi tinjau pengerjaan Tol Tanjung Priok
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meninjau perkembangan pembangunan Tol Tanjung Priok di Jakarta Utara. Jokowi sengaja memantau langsung untuk mempelajari hambatan proyek ini seperti soal pembebasan lahan di empat titik.
"Moga-moga (masalah pembebasan) selesai 3-4 titik. Pak wali kota (Jakarta Utara, Bambang Sugiono) sudah sampaikan, dua bulan selesai lah," kata Jokowi usai bertemu Dirjen Bina Marga Kementerian PU, Djoko Muryanto di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Proyek E2, Semper Barat, Jakarta Utara.
Jokowi siap membantu Bambang bernegosiasi dengan warga soal pembebasan lahan itu. Jokowi optimis warga dapat mengerti dengan pembangunan proyek ini.
"Kalau memang nggak bisa nanti saya ikut turun enggak apa-apa. Kita pingin ajak masyarakat karena ini untuk kepentingan negara, ekonomi, umum ya win-win (solution). Kita juga nggak ingin merugikan lah tapi pekerjaan proyek ini jangan sampai terlambat," jelasnya.
Nantinya, tol ini dikhususkan untuk angkutan barang mengingat semakin tingginya aktivitas di pelabuhan. "Kalau akses nggak segera disiapkan tidak segera selesai itu bisa jadi terhenti dan problem untuk pelabuhan," tegas Jokowi.
Sebelumnya, pihak Pelindo mengeluhkan soal pembebasan tanah dalam pengerjaan proyek ini. Akibatnya, pembangunan tol mengalami sedikit hambatan.
"Ruas akses ini jantung, akses ekonomi vital. Kalau tidak segera diselesaikan tentunya akan menghambat ekspor impor dan sebagainya. Kami berharap pak gubernur untuk segera diselesaikan hambatannya," ujar perwakilan Pelindo, RJ Lino dalam rapat tertutup sebelumnya.
Sementara itu Dirjen Bina Marga KemenPU Djoko Muryanto mengatakan akses tol memiliki beberapa ruas yakni E1, E2, E2A, NS.
Sumber :
merdeka.com
"Moga-moga (masalah pembebasan) selesai 3-4 titik. Pak wali kota (Jakarta Utara, Bambang Sugiono) sudah sampaikan, dua bulan selesai lah," kata Jokowi usai bertemu Dirjen Bina Marga Kementerian PU, Djoko Muryanto di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Proyek E2, Semper Barat, Jakarta Utara.
Jokowi siap membantu Bambang bernegosiasi dengan warga soal pembebasan lahan itu. Jokowi optimis warga dapat mengerti dengan pembangunan proyek ini.
"Kalau memang nggak bisa nanti saya ikut turun enggak apa-apa. Kita pingin ajak masyarakat karena ini untuk kepentingan negara, ekonomi, umum ya win-win (solution). Kita juga nggak ingin merugikan lah tapi pekerjaan proyek ini jangan sampai terlambat," jelasnya.
Nantinya, tol ini dikhususkan untuk angkutan barang mengingat semakin tingginya aktivitas di pelabuhan. "Kalau akses nggak segera disiapkan tidak segera selesai itu bisa jadi terhenti dan problem untuk pelabuhan," tegas Jokowi.
Sebelumnya, pihak Pelindo mengeluhkan soal pembebasan tanah dalam pengerjaan proyek ini. Akibatnya, pembangunan tol mengalami sedikit hambatan.
"Ruas akses ini jantung, akses ekonomi vital. Kalau tidak segera diselesaikan tentunya akan menghambat ekspor impor dan sebagainya. Kami berharap pak gubernur untuk segera diselesaikan hambatannya," ujar perwakilan Pelindo, RJ Lino dalam rapat tertutup sebelumnya.
Sementara itu Dirjen Bina Marga KemenPU Djoko Muryanto mengatakan akses tol memiliki beberapa ruas yakni E1, E2, E2A, NS.
Sumber :
merdeka.com
Jokowi: Orang Desa kok Pakai Ultah
Tepat 21 Juni mendatang, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi)
berulang tahun ke-52. Namun Jokowi tidak pernah merayakan ulang
tahunnya, cukup memanjatkan doa saja.
"Saya nggak pernah ultah. Orang desa aja pakai ultah. Doa aja sendiri," kata Jokowi saat ditanya ulang tahunnya yang selang sehari dengan HUT ke-486 DKI Jakarta itu.
Hal ini disampaikan Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2013).
Menurut dia, HUT Jakarta akan diselenggarakan di Monas. Romansa Betawi akan mewarnai perayaan tahunan tersebut.
"Nanti dilihat ajalah kita buat romansa Betawi di Monas pas ultah Jakarta besok Juni. Tanjidor yang ditampilkan dalam sebuah panggung yang sangat akbar," ujar pria kelahiran Surakarta 21 Juni 1961 itu.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menceritakan kesannya menonton K-Pop dalam hajatan Music Bank akhir pekan lalu. Jokowi rupanya ingin mengetahui seluk beluk manajemen musisi yang telah mendunia itu.
Jokowi menceritakan, industri K-pop itu disiapkan lebih dari 10 tahun. Setiap hari artisnya harus latihan 10 jam menyangkut suara dan kondisi fisik/
"Semuanya dilatih dan itu yang nyanyi kemarin, menyiapkan lebih dari 10 tahun, sudah membangun positioning, bangun diferensiasi dan brand. Itu lalu muncul sebagai produk yag matang kemudian bisa internasional ya nggak kaget," papar Jokowi.
Namun, Jokowi tidak ingin meniru K-Pop untuk diterapkan di Jakarta.
"Kota negara harus punya diferensiasi, mereka ada K-Pop, kita nggak boleh niru-niru, nggak boleh. Kita harus punya identitas karakter sendiri. Hanya manajemennya yang ingin saya pelajari, kemarin itu menurut saya adalah perpaduan antara teknologi dan entertainment. Bagus sekali," kata penggemar musik cadas ini.
Sumber :
news.detik.com
"Saya nggak pernah ultah. Orang desa aja pakai ultah. Doa aja sendiri," kata Jokowi saat ditanya ulang tahunnya yang selang sehari dengan HUT ke-486 DKI Jakarta itu.
Hal ini disampaikan Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2013).
Menurut dia, HUT Jakarta akan diselenggarakan di Monas. Romansa Betawi akan mewarnai perayaan tahunan tersebut.
"Nanti dilihat ajalah kita buat romansa Betawi di Monas pas ultah Jakarta besok Juni. Tanjidor yang ditampilkan dalam sebuah panggung yang sangat akbar," ujar pria kelahiran Surakarta 21 Juni 1961 itu.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menceritakan kesannya menonton K-Pop dalam hajatan Music Bank akhir pekan lalu. Jokowi rupanya ingin mengetahui seluk beluk manajemen musisi yang telah mendunia itu.
Jokowi menceritakan, industri K-pop itu disiapkan lebih dari 10 tahun. Setiap hari artisnya harus latihan 10 jam menyangkut suara dan kondisi fisik/
"Semuanya dilatih dan itu yang nyanyi kemarin, menyiapkan lebih dari 10 tahun, sudah membangun positioning, bangun diferensiasi dan brand. Itu lalu muncul sebagai produk yag matang kemudian bisa internasional ya nggak kaget," papar Jokowi.
Namun, Jokowi tidak ingin meniru K-Pop untuk diterapkan di Jakarta.
"Kota negara harus punya diferensiasi, mereka ada K-Pop, kita nggak boleh niru-niru, nggak boleh. Kita harus punya identitas karakter sendiri. Hanya manajemennya yang ingin saya pelajari, kemarin itu menurut saya adalah perpaduan antara teknologi dan entertainment. Bagus sekali," kata penggemar musik cadas ini.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi Paksa RS Layani Pasien KJS
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan semua rumah
sakit di Jakarta untuk ikut mendukung program Kartu Jakarta Sehat (KJS).
Jika tidak maka rumah sakit itu akan dikenai sanksi.
"Ini semua baru dirumuskan. Paksa," kata Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2013).
Menurut dia, sanksinya masih dirumuskan. "Kalau nggak dipaksa, ada yang menghindar-hindar. Padahal rakyat membutuhkan ruang, membutuhkan pelayanan. Membutuhkan pengobatan kalau nggak dipaksa ya gini-gini terus," ujar dia.
Tindakannya seperti apa? "Pasti kan itu ada putusannya, biar ndak kleru (keliru) ya nunggulah di Biro Hukum," jawab Jokowi.
Ia berharap hal itu segera direalisasikan. Jokowi menyarankan masyarakat yang menderita sakit ringan sebaiknya berobat ke puskesmas dahulu sebelum dirujuk ke rumah sakit.
"Ini proses transisi, kita harus sadar. Yang dulu nggak pernah ditangani sekarang ditangani karena memang kewajiban kita sehingga ada masalah transisi. Tolong semua menyadarilah," paparnya.
Ia juga ingin melakukan pengecekan ke lapangan terhadap 4 rumah sakit yang diduga menolak pasien dan kini sedang diselidiki Dinkes.
"Mau saya cek saja di lapangan," ujar dia.
Sumber :
news.detik.com
"Ini semua baru dirumuskan. Paksa," kata Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2013).
Menurut dia, sanksinya masih dirumuskan. "Kalau nggak dipaksa, ada yang menghindar-hindar. Padahal rakyat membutuhkan ruang, membutuhkan pelayanan. Membutuhkan pengobatan kalau nggak dipaksa ya gini-gini terus," ujar dia.
Tindakannya seperti apa? "Pasti kan itu ada putusannya, biar ndak kleru (keliru) ya nunggulah di Biro Hukum," jawab Jokowi.
Ia berharap hal itu segera direalisasikan. Jokowi menyarankan masyarakat yang menderita sakit ringan sebaiknya berobat ke puskesmas dahulu sebelum dirujuk ke rumah sakit.
"Ini proses transisi, kita harus sadar. Yang dulu nggak pernah ditangani sekarang ditangani karena memang kewajiban kita sehingga ada masalah transisi. Tolong semua menyadarilah," paparnya.
Ia juga ingin melakukan pengecekan ke lapangan terhadap 4 rumah sakit yang diduga menolak pasien dan kini sedang diselidiki Dinkes.
"Mau saya cek saja di lapangan," ujar dia.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi Soal PNS di Harpitnas: Nggak Ada Masalah
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo belum menerima short message service
yang melaporkan PNS DKI membolos hari ini, yang sering dipelesetkan
sebagai di "Hari Kejepit Nasional" alias Harpitnas.
"Nggak ada bunyi. SMS di saya nggak ada yang berbunyi (melapor) itu. Artinya nggak ada masalah," kata Jokowi.
Hal ini disampaikan Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2013).
Jokowi mengaku tidak akan libur pada libur nasional yang jatuh Selasa besok. Sidak bakal digelarnya apabila ada laporan dari warga.
"Misalnya, Pak Jokowi di kelurahan ini ada yang begini, ya baru saya ke sana. Sidak sidik," kata Jokowi.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, I Made Karmayoga mengatakan 98,74% PNS Pemprov DKI Jakarta hari ini masuk kerja.
"Yang tidak masuk karena sakit ada 153 orang, minta izin 114 orang, ambil cuti 253 orang, sedang libur shift 421 dan tanpa keterangan ada satu orang. Tren kenaikan masuk kerja ini terus membaik dari tahun ke tahun," kata dia.
Sumber :
news.detik.com
"Nggak ada bunyi. SMS di saya nggak ada yang berbunyi (melapor) itu. Artinya nggak ada masalah," kata Jokowi.
Hal ini disampaikan Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2013).
Jokowi mengaku tidak akan libur pada libur nasional yang jatuh Selasa besok. Sidak bakal digelarnya apabila ada laporan dari warga.
"Misalnya, Pak Jokowi di kelurahan ini ada yang begini, ya baru saya ke sana. Sidak sidik," kata Jokowi.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, I Made Karmayoga mengatakan 98,74% PNS Pemprov DKI Jakarta hari ini masuk kerja.
"Yang tidak masuk karena sakit ada 153 orang, minta izin 114 orang, ambil cuti 253 orang, sedang libur shift 421 dan tanpa keterangan ada satu orang. Tren kenaikan masuk kerja ini terus membaik dari tahun ke tahun," kata dia.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi Tinjau Pembangunan Tol Cilincing-Jampea
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau pembangunan akses tol
Tanjung Priok (Cilincing-Jampea), di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU)
Proyek E2, Semper Barat, Jakarta Utara, Senin (11/3/2013). Jokowi tiba
di lokasi sekitar pukul 12.50 WIB, dan langsung menggelar rapat bersama
pihak terkait, hadir di antaranya Wali Kota Jakarta Utara Bambang
Sugiyono.
Perlu diketahui, sampai pekan kedua Februari lalu, progres pengerjaan konstruksi akses Tol Tanjung Priok ini baru mencapai 50 persen, sedangkan pengoperasian jalan bebas hambatan ini ditargetkan bisa dimulai pada 2014. Proyek yang dibiayai oleh pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) sebesar Rp 4,5 triliun ini juga masih terkendala pembebasan lahan.
Proyek ini dibagi menjadi lima seksi, yakni seksi E1 Rorotan-Cilincing sepanjang 3,4 kilometer, seksi E2 Cilincing-Jampea 2,74 kilometer, seksi E2A Jampea-Simpang Jampea 1,92 kilometer, seksi NS Link Simpang Jampea-Yos Sudaro 2,42 kilometer, dan seksi NS Direct Ramp 1,1 kilometer.
Akses tol ini dibangun untuk mempermudah alur distribusi barang dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok. Kendaraan yang menuju pelabuhan tersebut tidak lagi melewati tol dalam kota. Total investasi untuk pembangunan tiap seksi akses tol sepanjang 11,36 kilometer ini mencapai Rp 3,60 triliun.
Progres pembebasan lahan di seksi E2A mencapai 52.586 meter persegi atau sekitar 70 persen dari total lahan yang dibutuhkan, yakni 75.226 meter persegi. Sisa lahan yang belum dibebaskan di seksi ini, di antaranya termasuk eks makam Dobo atau makam Mbah Priok.
Hingga pukul 13.00 WIB, Jokowi masih menggelar rapat tertutup di Kantor Dinas PU proyek E2. Dari informasi yang dihimpun, Jokowi bersama pihak terkait membahas rencana pembebasan lahan proyek ini.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Perlu diketahui, sampai pekan kedua Februari lalu, progres pengerjaan konstruksi akses Tol Tanjung Priok ini baru mencapai 50 persen, sedangkan pengoperasian jalan bebas hambatan ini ditargetkan bisa dimulai pada 2014. Proyek yang dibiayai oleh pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) sebesar Rp 4,5 triliun ini juga masih terkendala pembebasan lahan.
Proyek ini dibagi menjadi lima seksi, yakni seksi E1 Rorotan-Cilincing sepanjang 3,4 kilometer, seksi E2 Cilincing-Jampea 2,74 kilometer, seksi E2A Jampea-Simpang Jampea 1,92 kilometer, seksi NS Link Simpang Jampea-Yos Sudaro 2,42 kilometer, dan seksi NS Direct Ramp 1,1 kilometer.
Akses tol ini dibangun untuk mempermudah alur distribusi barang dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok. Kendaraan yang menuju pelabuhan tersebut tidak lagi melewati tol dalam kota. Total investasi untuk pembangunan tiap seksi akses tol sepanjang 11,36 kilometer ini mencapai Rp 3,60 triliun.
Progres pembebasan lahan di seksi E2A mencapai 52.586 meter persegi atau sekitar 70 persen dari total lahan yang dibutuhkan, yakni 75.226 meter persegi. Sisa lahan yang belum dibebaskan di seksi ini, di antaranya termasuk eks makam Dobo atau makam Mbah Priok.
Hingga pukul 13.00 WIB, Jokowi masih menggelar rapat tertutup di Kantor Dinas PU proyek E2. Dari informasi yang dihimpun, Jokowi bersama pihak terkait membahas rencana pembebasan lahan proyek ini.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi Tunjuk Plt Kepala Dinas Pertamanan
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak memperpanjang masa jabatan
Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Catharina Soeryowati. Hal itu
karena Catharina telah memasuki masa pensiun pada 1 Maret 2013 lalu,
yaitu berusia 56 tahun.
"Kepala Dinas Pertamanan sudah ada Pelaksana Tugasnya (Plt)-nya," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI I Made Karmayoga di Balaikota Jakarta, Senin (11/3/2013).
Menurut Made, Plt Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI yang ditunjuk oleh Jokowi, yaitu Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Wiriyatmoko. Karena, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI berada di bawah Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI.
"Sama saja seperti kemarin, yang menjadi Plt Kepala Satpol PP itu Sylviana Murni yang juga menjadi Asisten Pemerintahan. Satpol PP berada di bawah Asisten Pemerintahan DKI," kata Made.
Perpanjangan jabatan seorang Pejabat Pemprov DKI, menurut Made, adalah hak prerogatif Gubernur DKI Jakarta. Jadi, sepenuhnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI itu melanjutkan jabatannya atau tidak, merupakan keputusan dan kewenangan umum Gubernur.
Saat ini, Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait pemberhentian Catharina pun telah ditandatangani oleh Gubernur.
Sekretaris Daerah DKI Fadjar Panjaitan mengatakan, Catharina memang telah memasuki batas pensiun. Saat ini, Catharina telah memasuki usia 56 tahun. Namun dalam aturannya, PNS dapat diperpanjang jabatannya hingga usia 60 tahun.
"Sampai sekarang belum ada perpanjangan, memasuki batas pensiun 56 tahun atau dibebastugaskan," kata Fadjar.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
"Kepala Dinas Pertamanan sudah ada Pelaksana Tugasnya (Plt)-nya," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI I Made Karmayoga di Balaikota Jakarta, Senin (11/3/2013).
Menurut Made, Plt Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI yang ditunjuk oleh Jokowi, yaitu Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Wiriyatmoko. Karena, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI berada di bawah Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI.
"Sama saja seperti kemarin, yang menjadi Plt Kepala Satpol PP itu Sylviana Murni yang juga menjadi Asisten Pemerintahan. Satpol PP berada di bawah Asisten Pemerintahan DKI," kata Made.
Perpanjangan jabatan seorang Pejabat Pemprov DKI, menurut Made, adalah hak prerogatif Gubernur DKI Jakarta. Jadi, sepenuhnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI itu melanjutkan jabatannya atau tidak, merupakan keputusan dan kewenangan umum Gubernur.
Saat ini, Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait pemberhentian Catharina pun telah ditandatangani oleh Gubernur.
Sekretaris Daerah DKI Fadjar Panjaitan mengatakan, Catharina memang telah memasuki batas pensiun. Saat ini, Catharina telah memasuki usia 56 tahun. Namun dalam aturannya, PNS dapat diperpanjang jabatannya hingga usia 60 tahun.
"Sampai sekarang belum ada perpanjangan, memasuki batas pensiun 56 tahun atau dibebastugaskan," kata Fadjar.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Dubes Finlandia Tawarkan Kerja Sama kepada Jokowi
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menjamu Duta Besar
Finlandia untuk Indonesia Kai Sauer, di Balai Kota, Jakarta, Senin
(11/3/2013). Dalam pertemuan ini, keduanya membahas kerja sama di bidang
pendidikan.
"Beberapa hal yang ditawarkan adalah kerja sama dalam bidang pendidikan," ujar Kai Sauer.
Kerja sama yang ditawarkan ke Pemprov DKI Jakarta, juga di bidang energi dan manajemen. Sauer menjelaskan, pertemuan hari ini masih membahas program yang ditawarkan, belum sampai pada tahap keputusan.
"Ini masih pertemuan perdana, jadi belum berbicara secara jauh tentang hal tersebut," jelas Sauer.
Sumber :
http://jakarta.tribunnews.com
"Beberapa hal yang ditawarkan adalah kerja sama dalam bidang pendidikan," ujar Kai Sauer.
Kerja sama yang ditawarkan ke Pemprov DKI Jakarta, juga di bidang energi dan manajemen. Sauer menjelaskan, pertemuan hari ini masih membahas program yang ditawarkan, belum sampai pada tahap keputusan.
"Ini masih pertemuan perdana, jadi belum berbicara secara jauh tentang hal tersebut," jelas Sauer.
Sumber :
http://jakarta.tribunnews.com
Saingi K-Pop, Jokowi akan orbitkan Tanjidor di panggung akbar
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyaksikan gelaran Music Banks di
Gelora Bung Karno. Menurut Jokowi, dari ajang itu dia bisa belajar
banyak bagaimana K-Pop membangun positioning dan diferensiasi.
Melihat kesuksesan K-Pop, menurut Jokowi tidak lantas harus ditiru mentah-mentah. Jakarta juga punya diferensiasi yang membuatnya berbeda.
"Kota dan negara harus punya diferensiasi, mereka ada K-Pop kita gak boleh niru-niru. Kita harus punya identitas karakter sendiri. Di sini hanya manajemennya yang ingin saya pelajari, kemarin itu menurut saya adalah perpaduan antara teknologi dan entertainment. Bagus sekali," tegas Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (11/3).
Lantas, apa yang akan ditawarkan Jokowi tentang Jakarta? Jokowi menyebut salah satunya tanjidor. "Nanti dilihat ajalah kita buat romansa Betawi di Monas pas ultah Jakarta besok Juni. Tanjidor yang ditampilkan dalam sebuah panggung yang sangat akbar," ujar Jokowi.
Jokowi mengaku belajar banyak dari manajemen pentas K-Pop. Dia mengamati kehebatan tata cahaya panggung dan persiapan pertunjukan.
"Mereka disiapkan lebih dari 10 tahun, setiap hari mereka harus latihan 10 jam, suara fisik semuanya dilatih dan itu yang nyanyi kemarin, maksudnya mereka menyiapkan lebih dari 10 tahun. Mereka sudah membangun positioning, diferensiasi, dan brand. Itu lalu muncul sebagai produk yang matang kemudian bisa go internasional ya gak kaget," papar Jokowi.
Kalau ultah Jakarta menyiapkan gelaran akbar tanjidor, wartawan bertanya bagaimana Jokowi merayakan ultah sendiri? "Saya gak pernah ultah. Orang desa aja pake ultah. Doa aja sendiri," kata Jokowi.
Sumber :
merdeka.com
Melihat kesuksesan K-Pop, menurut Jokowi tidak lantas harus ditiru mentah-mentah. Jakarta juga punya diferensiasi yang membuatnya berbeda.
"Kota dan negara harus punya diferensiasi, mereka ada K-Pop kita gak boleh niru-niru. Kita harus punya identitas karakter sendiri. Di sini hanya manajemennya yang ingin saya pelajari, kemarin itu menurut saya adalah perpaduan antara teknologi dan entertainment. Bagus sekali," tegas Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (11/3).
Lantas, apa yang akan ditawarkan Jokowi tentang Jakarta? Jokowi menyebut salah satunya tanjidor. "Nanti dilihat ajalah kita buat romansa Betawi di Monas pas ultah Jakarta besok Juni. Tanjidor yang ditampilkan dalam sebuah panggung yang sangat akbar," ujar Jokowi.
Jokowi mengaku belajar banyak dari manajemen pentas K-Pop. Dia mengamati kehebatan tata cahaya panggung dan persiapan pertunjukan.
"Mereka disiapkan lebih dari 10 tahun, setiap hari mereka harus latihan 10 jam, suara fisik semuanya dilatih dan itu yang nyanyi kemarin, maksudnya mereka menyiapkan lebih dari 10 tahun. Mereka sudah membangun positioning, diferensiasi, dan brand. Itu lalu muncul sebagai produk yang matang kemudian bisa go internasional ya gak kaget," papar Jokowi.
Kalau ultah Jakarta menyiapkan gelaran akbar tanjidor, wartawan bertanya bagaimana Jokowi merayakan ultah sendiri? "Saya gak pernah ultah. Orang desa aja pake ultah. Doa aja sendiri," kata Jokowi.
Sumber :
merdeka.com
Jokowi: Saya Enggak Kuat "Nunggu" Lama-lama
Pihak PT MRT Jakarta terus didesak untuk segera memberikan paparan
detail terkait kelanjutan pembangunan megaproyek angkutan massal
berbasis rel (mass rapid transit/MRT). Pasalnya, Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo terus menyatakan keinginannya untuk segera
mengeksekusi pembangunan proyek yang telah mangkrak bertahun-tahun itu.
Dijumpai di Balaikota Jakarta, Joko Widodo alias Jokowi berkali-kali mengungkapkan rencana percepatan pembangunan MRT. Ia mulai gundah karena selama lima bulan memimpin Jakarta putusan pembangunan MRT itu belum juga bisa diputuskan.
"Nunggu sudah lima bulan ini kan. Saya menunggu terus, enggak kuat saya menunggu terlalu lama kayak gini. Saya ingin itu segera, putuskan, segera ngecor," kata Jokowi, Senin (11/3/2013).
Saat ditanya mengenai ancaman pergantian direksi PT MRT Jakarta, Jokowi mengaku ada kemungkinan seperti itu. Namun, dirinya belum mau berbicara lebih mengingat ada tenggat waktu yang telah diberikan pada PT MRT Jakarta untuk melengkapi dokumen, seperti skema pembiayaan dan rencana pembangunannya.
"Saya kan biasanya seperti itu (mengganti), entah monorel atau MRT, entah apa. Enggak kuat, saya kan enggak kuat (menunggu lama-lama)," ujarnya.
Sebelumnya, mantan Wali Kota Surakarta ini berjanji akan mebentuk tim pengkaji MRT sebelum mengeluarkan putusan pembangunannya. Sejatinya, tim pengkaji telah ada di intern PT MRT Jakarta, tetapi dianggap belum mengakomodasi aspirasi masyarakat Jakarta.
Jokowi menjelaskan, kehadiran masyarakat dalam tim pengkaji diharapkan mampu merumuskan hasil kajian yang akurat dan berimbang. Ia mengaku khawatir MRT yang memakan biaya Rp 15 triliun tak memberikan dampak positif yang sebanding atau malah merugikan masyarakat.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Dijumpai di Balaikota Jakarta, Joko Widodo alias Jokowi berkali-kali mengungkapkan rencana percepatan pembangunan MRT. Ia mulai gundah karena selama lima bulan memimpin Jakarta putusan pembangunan MRT itu belum juga bisa diputuskan.
"Nunggu sudah lima bulan ini kan. Saya menunggu terus, enggak kuat saya menunggu terlalu lama kayak gini. Saya ingin itu segera, putuskan, segera ngecor," kata Jokowi, Senin (11/3/2013).
Saat ditanya mengenai ancaman pergantian direksi PT MRT Jakarta, Jokowi mengaku ada kemungkinan seperti itu. Namun, dirinya belum mau berbicara lebih mengingat ada tenggat waktu yang telah diberikan pada PT MRT Jakarta untuk melengkapi dokumen, seperti skema pembiayaan dan rencana pembangunannya.
"Saya kan biasanya seperti itu (mengganti), entah monorel atau MRT, entah apa. Enggak kuat, saya kan enggak kuat (menunggu lama-lama)," ujarnya.
Sebelumnya, mantan Wali Kota Surakarta ini berjanji akan mebentuk tim pengkaji MRT sebelum mengeluarkan putusan pembangunannya. Sejatinya, tim pengkaji telah ada di intern PT MRT Jakarta, tetapi dianggap belum mengakomodasi aspirasi masyarakat Jakarta.
Jokowi menjelaskan, kehadiran masyarakat dalam tim pengkaji diharapkan mampu merumuskan hasil kajian yang akurat dan berimbang. Ia mengaku khawatir MRT yang memakan biaya Rp 15 triliun tak memberikan dampak positif yang sebanding atau malah merugikan masyarakat.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi-Basuki Diminta Tidak Ancam Rumah Sakit
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi dan Wakil Gubernur DKI
Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok diminta tidak memberikan
pernyataan yang bernada ancaman kepada pihak rumah sakit di Jakarta
terkait pelayanan kesehatan kepada warga miskin. Pasalnya, pihak rumah
sakit dinilai sudah sangat kewalahan menghadapi melonjaknya pasien
pascaprogram Kartu Jakarta Sehat (KJS).
Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Nova Riyanti Yusuf atau akrab disapa Noriyu di Jakarta, Senin (11/3/2013), menyikapi ancaman pencabutan izin RS yang menolak pasien.
Noriyu mengatakan, pernyataan bernada ancaman kontraproduktif. Fakta di lapangan, kata dia, dokter, perawat, bidan yang bekerja di Jakarta harus melayani pasien yang mencapai dua kali lipat daripada sebelum KJS berlaku sekitar empat bulan lalu. Padahal, tidak ada tambahan tenaga kesehatan baru.
Akan lebih arif, kata Noriyu, gubernur dan wakil gubernur memberi semangat dan pengertian kepada para tenaga kesehatan di Jakarta. Mengancam, kata dia, bisa menyebabkan turunnya moral dan semangat para tenaga kesehatan.
"Kalaupun ada oknum dokter yang bandel, mari kita serahkan kepada proses di Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia," ujar dia.
Noriyu mengatakan, KJS memang program yang sangat populis. Namun, kata dia, perlu ada evaluasi terutama terkait sarana dan prasarana. Dengan demikian, ke depannya tidak ada lagi penolakan pasien lantaran tidak ada ruang perawatan yang kosong.
Selain itu, dokter spesialis kejiwaan itu berharap Pemprov DKI Jakarta lebih mengedepankan pelayanan promotif dan preventif dibanding kuratif dan rehabilitatif. Nantinya, kata dia, perlu ada perubahan paradigma masyarakat dari "sakit" menjadi "sehat" seperti kalimat bijak "lebih baik mencegah daripada mengobati".
"Jokowi-Ahok adalah pasangan fenomenal dan saya sangat bersyukur dapat menjadi warga beliau. Namun, perlu diingat bahwa setiap kebijakan Jokowi-Ahok juga perlu dikritik dan seluruh tindak-tanduk serta ucapan mereka juga harus diperhatikan. Tentu demi kebaikan seluruh lapisan masyarakat, terutama rakyat miskin," pungkas Noriyu.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Nova Riyanti Yusuf atau akrab disapa Noriyu di Jakarta, Senin (11/3/2013), menyikapi ancaman pencabutan izin RS yang menolak pasien.
Noriyu mengatakan, pernyataan bernada ancaman kontraproduktif. Fakta di lapangan, kata dia, dokter, perawat, bidan yang bekerja di Jakarta harus melayani pasien yang mencapai dua kali lipat daripada sebelum KJS berlaku sekitar empat bulan lalu. Padahal, tidak ada tambahan tenaga kesehatan baru.
Akan lebih arif, kata Noriyu, gubernur dan wakil gubernur memberi semangat dan pengertian kepada para tenaga kesehatan di Jakarta. Mengancam, kata dia, bisa menyebabkan turunnya moral dan semangat para tenaga kesehatan.
"Kalaupun ada oknum dokter yang bandel, mari kita serahkan kepada proses di Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia," ujar dia.
Noriyu mengatakan, KJS memang program yang sangat populis. Namun, kata dia, perlu ada evaluasi terutama terkait sarana dan prasarana. Dengan demikian, ke depannya tidak ada lagi penolakan pasien lantaran tidak ada ruang perawatan yang kosong.
Selain itu, dokter spesialis kejiwaan itu berharap Pemprov DKI Jakarta lebih mengedepankan pelayanan promotif dan preventif dibanding kuratif dan rehabilitatif. Nantinya, kata dia, perlu ada perubahan paradigma masyarakat dari "sakit" menjadi "sehat" seperti kalimat bijak "lebih baik mencegah daripada mengobati".
"Jokowi-Ahok adalah pasangan fenomenal dan saya sangat bersyukur dapat menjadi warga beliau. Namun, perlu diingat bahwa setiap kebijakan Jokowi-Ahok juga perlu dikritik dan seluruh tindak-tanduk serta ucapan mereka juga harus diperhatikan. Tentu demi kebaikan seluruh lapisan masyarakat, terutama rakyat miskin," pungkas Noriyu.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi komentari konser Slank & K-Pop
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ikut mengkomentari terkait di
persulitnya kelompok Band Slank, dalam penyelenggaraan konsernya di
Jakarta.
Selain itu, Jokowi juga mengkomentari beberapa boyband asal Korea Selatan, yang lebih di kenal masyarakat pecinta musik tanah air dengan sebutan K-pop.
Menurutnya, terkait pelarangan konser musik rock seperti yang di alami kelompok band Slank harusnya tidak terjadi. Dia menilai, semua jenis musik bisa menyelenggarakan konsernya dimana saja, termasuk di Jakarta. Tetapi, dia menambahkan, semua mempunyai aturan dan mekanisme masing-masing, termasuk soal perijinan keamanan.
Dia berharap, konser musik seperti Slank bisa dinikmati penggemarnya dengan tertib. Nantinya Slanker, julukan fanatik musik Slank diimbau untuk menjaga ketertiban dan keamanan saat pertunjukkan.
"Intinya, mau musik apapun sama aja. Asal penggemarnya bisa nikmatin dengan tertib dan aman. Sama-sama jaga keamanan," ujar Jokowi, di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (11/3/2013).
Berbeda dengan konser rock seperti Slank, mantan Wali Kota Solo tersebut juga berharap, penyelenggaraan konser yang menghadirkan band luar negeri seperti band-band asal Korea, atau K-pop bisa dilaksanakan seperti penyelenggaraan konser lainnya di Jakarta.
Seperti diberitakan, beberapa boyband asal Korea Selatan beberapa waktu lalu menyelenggarakan konsernya di Jakarta. Namun, tidak seperti biasanya, kedatangan para K-pop tersebut melakukan konser untuk kerjasama kedua negara antara Indonesia dan Korea Selatan.
Selain itu, Jokowi berkilah, kedatangannya ke konser K-pop tersebut karena dirinya mendapat undangan dari panitia penyelenggara. Dalam konser itu, sekaligus dirinya ingin mengetahui seperti apa manajamen musik K-pop, hingga akhirnya musik tersebut sangat di gandrungi di Indonesia.
Namun begitu, Jokowi mempersilahkan untuk aliran musik apapun bisa menyelenggarakan konser di Jakarta, termasuk Slank. Group musik yang digawangi Bim-Bim dan Kawan-kawan, memang saat konser di Jakarta kerap mengalami keributan antar penontonnya.
Sumber :
http://metro.sindonews.com
Selain itu, Jokowi juga mengkomentari beberapa boyband asal Korea Selatan, yang lebih di kenal masyarakat pecinta musik tanah air dengan sebutan K-pop.
Menurutnya, terkait pelarangan konser musik rock seperti yang di alami kelompok band Slank harusnya tidak terjadi. Dia menilai, semua jenis musik bisa menyelenggarakan konsernya dimana saja, termasuk di Jakarta. Tetapi, dia menambahkan, semua mempunyai aturan dan mekanisme masing-masing, termasuk soal perijinan keamanan.
Dia berharap, konser musik seperti Slank bisa dinikmati penggemarnya dengan tertib. Nantinya Slanker, julukan fanatik musik Slank diimbau untuk menjaga ketertiban dan keamanan saat pertunjukkan.
"Intinya, mau musik apapun sama aja. Asal penggemarnya bisa nikmatin dengan tertib dan aman. Sama-sama jaga keamanan," ujar Jokowi, di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (11/3/2013).
Berbeda dengan konser rock seperti Slank, mantan Wali Kota Solo tersebut juga berharap, penyelenggaraan konser yang menghadirkan band luar negeri seperti band-band asal Korea, atau K-pop bisa dilaksanakan seperti penyelenggaraan konser lainnya di Jakarta.
Seperti diberitakan, beberapa boyband asal Korea Selatan beberapa waktu lalu menyelenggarakan konsernya di Jakarta. Namun, tidak seperti biasanya, kedatangan para K-pop tersebut melakukan konser untuk kerjasama kedua negara antara Indonesia dan Korea Selatan.
Selain itu, Jokowi berkilah, kedatangannya ke konser K-pop tersebut karena dirinya mendapat undangan dari panitia penyelenggara. Dalam konser itu, sekaligus dirinya ingin mengetahui seperti apa manajamen musik K-pop, hingga akhirnya musik tersebut sangat di gandrungi di Indonesia.
Namun begitu, Jokowi mempersilahkan untuk aliran musik apapun bisa menyelenggarakan konser di Jakarta, termasuk Slank. Group musik yang digawangi Bim-Bim dan Kawan-kawan, memang saat konser di Jakarta kerap mengalami keributan antar penontonnya.
Sumber :
http://metro.sindonews.com
Jokowi Didesak Jelaskan Hasil Evaluasi Program KJS
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo diminta menjelaskan hasil evaluasi
program Kartu Jakarta Sehat. DPRD DKI harus meminta pertanggungjawaban
atas sejumlah kasus buruknya penanganan medis.
"Program KJS adalah program yang sangat populis, namun di sisi yang lain juga membuka lembaran baru tentang permasalahan pelayanan kesehatan di Jakarta," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan, Nova Riyanti Yusuf, Senin (11/3/2013).
Nova menuturkan, kasus penolakan pasien oleh rumah sakit harus dilihat secara obyektif. Alasannya, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan khususnya di Jakarta, belum memadai.
Politikus Partai Demokrat ini juga mempertanyakan sikap Jokowi yang terkesan mengancam rumah sakit yang tanpa alasan menolak pasien. "Ancaman seperti ini akan kontraproduktif karena rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, termasuk tenaga dokter, perawat sudah sangat kewalahan menghadapi gelombang pasien yang melonjak setelah KJS berlaku," imbuhnya.
Menurut dia, dokter dan tenaga medis di DKI sudah kewalahan melayani pasien yang jumlahnya dua kali lipat sejak program KJS diberlakukan. Apalagi program layanan kesehatan bagi warga kurang mampu ini tidak diimbangi dengan penambahan jumlah tenaga medis dan sarananya.
"Perlu diminta penjelasan Gubernur bagaimana evaluasi KJS dan bagaimana rencana beliau untuk memperbaikinya, terutama dalam kaitannya dengan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di DKI Jakarta," ujar Nova.
Sumber :
news.deik.com
"Program KJS adalah program yang sangat populis, namun di sisi yang lain juga membuka lembaran baru tentang permasalahan pelayanan kesehatan di Jakarta," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan, Nova Riyanti Yusuf, Senin (11/3/2013).
Nova menuturkan, kasus penolakan pasien oleh rumah sakit harus dilihat secara obyektif. Alasannya, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan khususnya di Jakarta, belum memadai.
Politikus Partai Demokrat ini juga mempertanyakan sikap Jokowi yang terkesan mengancam rumah sakit yang tanpa alasan menolak pasien. "Ancaman seperti ini akan kontraproduktif karena rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, termasuk tenaga dokter, perawat sudah sangat kewalahan menghadapi gelombang pasien yang melonjak setelah KJS berlaku," imbuhnya.
Menurut dia, dokter dan tenaga medis di DKI sudah kewalahan melayani pasien yang jumlahnya dua kali lipat sejak program KJS diberlakukan. Apalagi program layanan kesehatan bagi warga kurang mampu ini tidak diimbangi dengan penambahan jumlah tenaga medis dan sarananya.
"Perlu diminta penjelasan Gubernur bagaimana evaluasi KJS dan bagaimana rencana beliau untuk memperbaikinya, terutama dalam kaitannya dengan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di DKI Jakarta," ujar Nova.
Sumber :
news.deik.com
4 Siasat Jokowi Perangi Preman
Ulah preman-preman bikin resah warga Ibukota. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak gentar memerangi aksi premanisme.
Jokowi bermitra dengan Polda Metro Jaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban Jakarta. Ia juga memiliki beberapa 'jurus' yang dapat digeber untuk membantu polisi melawan gerombolan preman.
Berikut 4 siasat Jokowi memerangi preman :
Siagakan Satpol PP
Satpol PP menjadi 'senjata andalan' Jokowi dalam mengantisipasi aksi-aksi premanisme di tempat-tempat umum.
Jokowi mengerahkan kekuatan Satpol PP di pasar, terminal, hingga Kanal Banjir Timur (KBT). Bahkan Satpol PP diperintahkan bekerja selama 24 jam menjaga keamanan.
"Itu urusan Pak Kapolda (masalah penangkapan Hercules cs). Kami di Pemprov hanya membantu dengan taruh Satpol PP di pasar, terminal, KBT, Monas itu," kata Jokowi di Gedung Nusantara IV, MPR RI, Minggu (10/2/2013).
Jokowi mengatakan pihaknya mendukung kepolisian untuk memberantas premanisme.
"Gimana gitu aja ditanyakan, ya dukung. Nggak akan kami taruh Satpol PP di pasar, KBT, terminal kalau nggak dukung," ujar Jokowi.
Preman Itu Urusan Aparat
Jokowi enggan mencampuri permasalahan yang bukan domainnya, termasuk masalah penangkapan Hercules dan anak buahnya yang diduga melakukan pemerasan.
Bagi dia, persoalan premanisme maupun soal penangkapan semacam ini menjadi wewenang penuh aparat Polda Metro Jaya.
"Kalau sudah masuk kriminal dan hukum, itu urusan aparat," jawab Jokowi saat dimintai tanggapan oleh wartawan di sela-sela kunjungannya ke eks Taman BMW, Jakarta Utara, Sabtu (9/3/2013).
Hercules telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan di Kembangan, Jakarta Barat. Ia diancam dengan UU Darurat dengan pidana maksimal 20 tahun penjara.
Razia Preman untuk Jakarta Aman
Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayuseno memerintahkan seluruh jajaran untuk meningkatkan Babinkamtibmas di wilayahnya masing-masing guna mengurangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Salah satu upaya untuk mengurangi gangguan tersebut adalah dengan menggelar kembali operasi premanisme.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto mengatakan operasi tersebut akan digelar di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sasaran operasi ini adalah pelaku kejahatan jalanan, senjata tajam dan senjata rakitan.
"Operasi ini akan dilakukan terus pada tempat-tempat yang ditengarai menjadi sarang preman. Premanisme ini memang meresahkan masyarakat," kata Rikwanto di Jakarta, Selasa (6/11/2012).
Rikwanto mengatakan, upaya kepolisian ini disambut Gubernur DKI Joko Widodo. "Beliau (Jokowi) sudah paham kondisi Jakarta dan akan bermitra lebih baik lagi dengan kepolisian untuk mewujudkan Jakarta yang aman," ujar dia.
Rikwanto mengatakan, operasi ini merupakan operasi khusus yang dilakukan secara periodik. Meski di luar operasi, pemberantasan terhadap aksi premanisme dan kejahatan jalanan, kata dia, tetap dilakukan.
Ia mencontohkan, Sabtu (3/11/2012) Polda Metro berhasil mengamankan sejumlah preman dari wilayah Jakarta Timur seperti di wilayah Pasar Resbo, Matraman, Pulogadung, Cakung, Makasar, Duren Sawit, Ciracas, Kramat Jati, Jatinegara dan Cipayung.
Dari hasil operasi tersebut total preman yang diamankan sebanyak 107 orang.
"47 Orang diamankan karena tidak memiliki KTP, dibina lalu dipulangkan. Kemudian 57 memiliki KTP dan dipulangkan serta dua diproses hukum karena terlibat pengeroyokan, satu diproses di unit narkoba," jelas Rikwanto.
Sulap Monas Jadi Ruang Kreatif
Jokowi prihatin dengan suasana Taman Silang Monumen Nasional (Monas) saat ini yang disusupi aksi premanisme.
Jokowi berjanji akan menyulap taman raksasa itu dengan mengadakan festival musik dan sebagainya.
"Nanti dilihat, mulai 2013 organisasinya kita ubah. Kemudian tinjauannya kita perbaiki total," ujar Jokowi di Gedung Aldevco Octagon, Jl Warung Buncit Raya, Jakarta Selatan, Rabu (12/12/12).
Jokowi meminta masyarakat sabar menunggu perubahan di Monas pada tahun 2013 mendatang. Monas akan dijadikan ruang kreatif.
"Misalnya festival-festival musik etnik, seni tradisi, tari-tari tradisional. Akan banyak di sana," kata lulusan Fakultas Kehutanan UGM ini.
Sebelumnya, 4 preman yang meresahkan pengunjung kawasan Monas terjaring Operasi Sikat Jaya. Para preman ini melakukan aksi pemerasan terkait tarif masuk Monas di luar harga yang ditentukan yakni Rp 20 ribu.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi bermitra dengan Polda Metro Jaya dalam menjaga keamanan dan ketertiban Jakarta. Ia juga memiliki beberapa 'jurus' yang dapat digeber untuk membantu polisi melawan gerombolan preman.
Berikut 4 siasat Jokowi memerangi preman :
Siagakan Satpol PP
Satpol PP menjadi 'senjata andalan' Jokowi dalam mengantisipasi aksi-aksi premanisme di tempat-tempat umum.
Jokowi mengerahkan kekuatan Satpol PP di pasar, terminal, hingga Kanal Banjir Timur (KBT). Bahkan Satpol PP diperintahkan bekerja selama 24 jam menjaga keamanan.
"Itu urusan Pak Kapolda (masalah penangkapan Hercules cs). Kami di Pemprov hanya membantu dengan taruh Satpol PP di pasar, terminal, KBT, Monas itu," kata Jokowi di Gedung Nusantara IV, MPR RI, Minggu (10/2/2013).
Jokowi mengatakan pihaknya mendukung kepolisian untuk memberantas premanisme.
"Gimana gitu aja ditanyakan, ya dukung. Nggak akan kami taruh Satpol PP di pasar, KBT, terminal kalau nggak dukung," ujar Jokowi.
Preman Itu Urusan Aparat
Jokowi enggan mencampuri permasalahan yang bukan domainnya, termasuk masalah penangkapan Hercules dan anak buahnya yang diduga melakukan pemerasan.
Bagi dia, persoalan premanisme maupun soal penangkapan semacam ini menjadi wewenang penuh aparat Polda Metro Jaya.
"Kalau sudah masuk kriminal dan hukum, itu urusan aparat," jawab Jokowi saat dimintai tanggapan oleh wartawan di sela-sela kunjungannya ke eks Taman BMW, Jakarta Utara, Sabtu (9/3/2013).
Hercules telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan di Kembangan, Jakarta Barat. Ia diancam dengan UU Darurat dengan pidana maksimal 20 tahun penjara.
Razia Preman untuk Jakarta Aman
Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayuseno memerintahkan seluruh jajaran untuk meningkatkan Babinkamtibmas di wilayahnya masing-masing guna mengurangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Salah satu upaya untuk mengurangi gangguan tersebut adalah dengan menggelar kembali operasi premanisme.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto mengatakan operasi tersebut akan digelar di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sasaran operasi ini adalah pelaku kejahatan jalanan, senjata tajam dan senjata rakitan.
"Operasi ini akan dilakukan terus pada tempat-tempat yang ditengarai menjadi sarang preman. Premanisme ini memang meresahkan masyarakat," kata Rikwanto di Jakarta, Selasa (6/11/2012).
Rikwanto mengatakan, upaya kepolisian ini disambut Gubernur DKI Joko Widodo. "Beliau (Jokowi) sudah paham kondisi Jakarta dan akan bermitra lebih baik lagi dengan kepolisian untuk mewujudkan Jakarta yang aman," ujar dia.
Rikwanto mengatakan, operasi ini merupakan operasi khusus yang dilakukan secara periodik. Meski di luar operasi, pemberantasan terhadap aksi premanisme dan kejahatan jalanan, kata dia, tetap dilakukan.
Ia mencontohkan, Sabtu (3/11/2012) Polda Metro berhasil mengamankan sejumlah preman dari wilayah Jakarta Timur seperti di wilayah Pasar Resbo, Matraman, Pulogadung, Cakung, Makasar, Duren Sawit, Ciracas, Kramat Jati, Jatinegara dan Cipayung.
Dari hasil operasi tersebut total preman yang diamankan sebanyak 107 orang.
"47 Orang diamankan karena tidak memiliki KTP, dibina lalu dipulangkan. Kemudian 57 memiliki KTP dan dipulangkan serta dua diproses hukum karena terlibat pengeroyokan, satu diproses di unit narkoba," jelas Rikwanto.
Sulap Monas Jadi Ruang Kreatif
Jokowi prihatin dengan suasana Taman Silang Monumen Nasional (Monas) saat ini yang disusupi aksi premanisme.
Jokowi berjanji akan menyulap taman raksasa itu dengan mengadakan festival musik dan sebagainya.
"Nanti dilihat, mulai 2013 organisasinya kita ubah. Kemudian tinjauannya kita perbaiki total," ujar Jokowi di Gedung Aldevco Octagon, Jl Warung Buncit Raya, Jakarta Selatan, Rabu (12/12/12).
Jokowi meminta masyarakat sabar menunggu perubahan di Monas pada tahun 2013 mendatang. Monas akan dijadikan ruang kreatif.
"Misalnya festival-festival musik etnik, seni tradisi, tari-tari tradisional. Akan banyak di sana," kata lulusan Fakultas Kehutanan UGM ini.
Sebelumnya, 4 preman yang meresahkan pengunjung kawasan Monas terjaring Operasi Sikat Jaya. Para preman ini melakukan aksi pemerasan terkait tarif masuk Monas di luar harga yang ditentukan yakni Rp 20 ribu.
Sumber :
news.detik.com
4 Ancaman Jokowi untuk rumah sakit yang tolak pasien
Rumah sakit di Jakarta khususnya tengah menjadi perhatian, karena hampir
setiap hari institusi kesehatan itu bermasalah dengan pasiennya.
Terutama pasien dari kalangan yang tidak mampu.
Padahal Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sudah merancang program Kartu Sehat Jakarta (KJS) untuk mempermudah si miskin mendapatkan pelayanan di rumah sakit, walaupun hanya di kelas III. Tapi kenyataannya, tetap saja sebagian rumah sakit tidak peduli dengan KJS tersebut, karena ukuran dirawat atau tidak tergantung uang yang jadi jaminan si pasien.
Tidak sedikit rumah sakit yang menolak pasien walaupun sudah menggenggam kartu 'sakti' dari Jokowi tersebut. Akibatnya, seringkali nyawa pasien tidak tertolong karena penolakan itu. Geram, Jokowi pun memberikan ancaman terhadap rumah sakit 'nakal' itu.
Berikut 4 ancaman Jokowi untuk rumah sakit yang tolak pasien.
Ancam cabut izin rumah sakit
Karena diduga salah vonis diagnosa rumah sakit, Upik yang merupakan buah hati kedua pasangan Ali Zuar dan Mayarni, warga Jalan Haji Suaib Gang Damai Nomor 6B RT 10/ RW 03, Petukangan, Jakarta Selatan meninggal. Balita itu meninggal di Rumah Sakit Bersalin Kartini di Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Sumber :
merdeka.com
Padahal Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sudah merancang program Kartu Sehat Jakarta (KJS) untuk mempermudah si miskin mendapatkan pelayanan di rumah sakit, walaupun hanya di kelas III. Tapi kenyataannya, tetap saja sebagian rumah sakit tidak peduli dengan KJS tersebut, karena ukuran dirawat atau tidak tergantung uang yang jadi jaminan si pasien.
Tidak sedikit rumah sakit yang menolak pasien walaupun sudah menggenggam kartu 'sakti' dari Jokowi tersebut. Akibatnya, seringkali nyawa pasien tidak tertolong karena penolakan itu. Geram, Jokowi pun memberikan ancaman terhadap rumah sakit 'nakal' itu.
Berikut 4 ancaman Jokowi untuk rumah sakit yang tolak pasien.
Ancam cabut izin rumah sakit
Karena diduga salah vonis diagnosa rumah sakit, Upik yang merupakan buah hati kedua pasangan Ali Zuar dan Mayarni, warga Jalan Haji Suaib Gang Damai Nomor 6B RT 10/ RW 03, Petukangan, Jakarta Selatan meninggal. Balita itu meninggal di Rumah Sakit Bersalin Kartini di Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Gubernur
DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui jika pelanggaran-pelanggaran
di rumah sakit bisa saja terjadi. Oleh karena itu, pihaknya bakal
memberikan teguran keras. Jika sampai teguran itu tidak diindahkan,
Jokowi janji akan melakukan tindakan tegas.
"Ya akan ada tindakan yang lain. Entah pencabutan izin, atau sanksi lain," kata Jokowi kepada wartawan di Kantor Balai Kota, Jakarta, Kamis (21/2).
"Kita ini kan ada 80-an rumah sakit. Ada yang kita lihat 1 hingga 5 yang pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Masih banyak kekurangan-kekurangan seperti itu, yang Dera juga. Yang paling penting ada usaha bersama, rumah sakit, dinas juga, dari yang swasta juga untuk memperbaiki pelayanan jangan sampai kejadian seperti ini diulang-ulang," lanjutnya.
Diakui Jokowi, andaikan ada bayi atau anak yang sakit dan kemudian dibawa ke rumah sakit atau puskesmas, sudah seharusnya dilayani dan diberikan perawatan segera mungkin. Daripada memikirkan besaran biaya yang ditanggung sebelum pelayanan kepada anak yang sakit diberikan.
"Ya akan ada tindakan yang lain. Entah pencabutan izin, atau sanksi lain," kata Jokowi kepada wartawan di Kantor Balai Kota, Jakarta, Kamis (21/2).
Saat mengurus MP tidak diberi izin
"Nanti kalau mengurus MP (Marketing Project Alat Kesehatan),
enggak kita berikan. Karena itu menyangkut pelayanan kepada warga,"
kata Jokowi kepada wartawan di Kantor Balai Kota, Jakarta, Kamis (21/2)."Kita ini kan ada 80-an rumah sakit. Ada yang kita lihat 1 hingga 5 yang pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Masih banyak kekurangan-kekurangan seperti itu, yang Dera juga. Yang paling penting ada usaha bersama, rumah sakit, dinas juga, dari yang swasta juga untuk memperbaiki pelayanan jangan sampai kejadian seperti ini diulang-ulang," lanjutnya.
Diakui Jokowi, andaikan ada bayi atau anak yang sakit dan kemudian dibawa ke rumah sakit atau puskesmas, sudah seharusnya dilayani dan diberikan perawatan segera mungkin. Daripada memikirkan besaran biaya yang ditanggung sebelum pelayanan kepada anak yang sakit diberikan.
"Kan dari awal, dari keluar kartu Jakarta Sehat. Kami sudah sampaikan,
rawat dulu. Selesaikan dulu. Kami yang bertanggung jawab. Kami punya
duit, punya anggaran. Selesaikan! Kami tanggung jawab untuk yang seperti
itu. Apalagi yang berkaitan dengan sangat mendesak," tegas Jokowi.
Orang nomor satu di DKI Jakarta ini kembali mengulang dan menegaskan jika masalahnya biaya untuk rumah sakit, dirinya siap tanggung jawab. "Saya sebagai gubernur tanggung jawab! Kalau mau masalah bayaran saja. Masalah uang saja, tanggung jawab," tandasnya.
Orang nomor satu di DKI Jakarta ini kembali mengulang dan menegaskan jika masalahnya biaya untuk rumah sakit, dirinya siap tanggung jawab. "Saya sebagai gubernur tanggung jawab! Kalau mau masalah bayaran saja. Masalah uang saja, tanggung jawab," tandasnya.
Menolak pasien, tahu risikonya
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengancam pihak
rumah sakit jika berani menolak melayani pasien yang menggunakan Kartu
Jakarta Sehat (KJS). Apalagi, jika pihak rumah sakit memberikan pelayan
buruk kepada pasien.
"Kalau ditolak terserah rumah sakit, kalau berani menolak tahu risiko-risikonya," kata Jokowi di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (14/11).
Sesuai dengan MoU antara Pemprov DKI dengan rumah sakit dan Puskesmas, pelayanan kesehatan harus dilakukan sesuai berdasarkan kesepahaman. Meski tidak menyebutkan jenis sanksinya, pihak rumah sakit harus siap menerima risiko yang akan dihadapi.
"Kalau saya turun ke Puskesmas dan pelayanan tak sesuai dengan yang saya bayangkan, tahulah risikonya," tegasnya.
Jika memang ada kekurangan, Jokowi menyatakan akan terus melakukan koreksi terhadap beberapa rumah sakit dan Puskesmas di Jakarta. Dengan demikian, semua rumah sakit dan Puskesmas harus melayani warga secara optimal. "Terlayani dan sembuh dong. Kalau terlayani tak sembuh untuk apa rumah sakit?" pungkasnya.
"Kalau ditolak terserah rumah sakit, kalau berani menolak tahu risiko-risikonya," kata Jokowi di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (14/11).
Sesuai dengan MoU antara Pemprov DKI dengan rumah sakit dan Puskesmas, pelayanan kesehatan harus dilakukan sesuai berdasarkan kesepahaman. Meski tidak menyebutkan jenis sanksinya, pihak rumah sakit harus siap menerima risiko yang akan dihadapi.
"Kalau saya turun ke Puskesmas dan pelayanan tak sesuai dengan yang saya bayangkan, tahulah risikonya," tegasnya.
Jika memang ada kekurangan, Jokowi menyatakan akan terus melakukan koreksi terhadap beberapa rumah sakit dan Puskesmas di Jakarta. Dengan demikian, semua rumah sakit dan Puskesmas harus melayani warga secara optimal. "Terlayani dan sembuh dong. Kalau terlayani tak sembuh untuk apa rumah sakit?" pungkasnya.
Tak beri izin IMB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengultimatum
rumah sakit swasta yang tidak mau bekerjasama dalam memberikan pelayanan
kesehatan bagi pengguna Kartu Jakarta Sehat (KJS). Jokowi mengancam tak
akan memberikan izin mendirikan bangunan (IMB).
"Kalau minta izin nggak dikeluarin. Kalau minta tambahan untuk ruangan kan harus izin IMB dan lain-lain ndak diberi," ujar Jokowi di komplek DPR MPR Senayan, Jakarta, Minggu (10/3).
Mantan wali kota Solo ini mengaku akan menggunakan kekuatan pemerintah dalam urusan untuk kepentingan rakyat. "Kami, pemerintah punya power itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat," tegasnya.
Sehingga, nanti semua rumah sakit akan diajak kerjasama untuk KJS, sehingga ajakan tersebut akan dimulai sejak dini. Sehingga, masalah yang ada di lapangan akan segera dibenahi tanpa menunggu lama. "Ya nantilah saya sudah punya jurus, itu dulu di Solo juga sama. Dipaksa ya diancam," ucapnya.
"Kalau minta izin nggak dikeluarin. Kalau minta tambahan untuk ruangan kan harus izin IMB dan lain-lain ndak diberi," ujar Jokowi di komplek DPR MPR Senayan, Jakarta, Minggu (10/3).
Mantan wali kota Solo ini mengaku akan menggunakan kekuatan pemerintah dalam urusan untuk kepentingan rakyat. "Kami, pemerintah punya power itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat," tegasnya.
Sehingga, nanti semua rumah sakit akan diajak kerjasama untuk KJS, sehingga ajakan tersebut akan dimulai sejak dini. Sehingga, masalah yang ada di lapangan akan segera dibenahi tanpa menunggu lama. "Ya nantilah saya sudah punya jurus, itu dulu di Solo juga sama. Dipaksa ya diancam," ucapnya.
merdeka.com
Jokowi Beri Resep Pilkada ke Ganjar Pranowo
Gubernur Jakarta Joko Widodo memberi masukan cara kampanye ke calon Gubernur Jawa Tengah yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ganjar Pranowo.
Ganjar mengatakan mantan Wali Kota Solo tersebut meminta dia datang ke media, wawancara di televisi, atau rajin ikut debat. "Jokowi juga berjanji akan ikut kampanye. Dia minta diajak kampanye," ujarnya ketika ditemui di Surakarta, Ahad, 10 Maret 2013.
Selain saran yang disampaikan Jokowi, dia menilai model kampanye yang paling diminati adalah mendatangi masyarakat secara langsung, bertemu dengan kelompok masyarakat, dan mengajak diskusi.
Di pemilihan Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018, Ganjar yang berpasangan dengan Bupati Purbalingga Heru Sudjatmoko akan berhadapan dengan Gubernur Jawa Tengah saat ini Bibit Waluyo yang menggandeng mantan rektor Universitas Negeri Semarang Sudijono.
Lawan lainnya adalah Sekretaris Daerah Jawa Tengah Hadi Prabowo yang berpasangan dengan Bupati Sumedang Don Murdono.
Sumber :
www.tempo.co
Ganjar mengatakan mantan Wali Kota Solo tersebut meminta dia datang ke media, wawancara di televisi, atau rajin ikut debat. "Jokowi juga berjanji akan ikut kampanye. Dia minta diajak kampanye," ujarnya ketika ditemui di Surakarta, Ahad, 10 Maret 2013.
Selain saran yang disampaikan Jokowi, dia menilai model kampanye yang paling diminati adalah mendatangi masyarakat secara langsung, bertemu dengan kelompok masyarakat, dan mengajak diskusi.
Di pemilihan Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018, Ganjar yang berpasangan dengan Bupati Purbalingga Heru Sudjatmoko akan berhadapan dengan Gubernur Jawa Tengah saat ini Bibit Waluyo yang menggandeng mantan rektor Universitas Negeri Semarang Sudijono.
Lawan lainnya adalah Sekretaris Daerah Jawa Tengah Hadi Prabowo yang berpasangan dengan Bupati Sumedang Don Murdono.
Sumber :
www.tempo.co
Langganan:
Postingan (Atom)