Jokowi tolak tandatangani SPTJM

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku enggan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk pelaksanaan rencana pembangunan moda transportasi massal, Mass Rapid Transit (MRT).
Jokowi itu menyebutkan bahwa, penandatanganan surat tersebut tidak masuk akal. Ia memberi contoh perbandingan rencana proyek yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak memerlukan tanda tangan Presiden RI agar bisa menggunakan anggaran.
"Masa tiap proyek, tanda tangan. Ya enggak dong. Kalau gitu jadi Dirut BUMD saja," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Senin (22/4/2013).
Jokowi menyatakan bahwa yang seharusnya menandatangani surat tersebut adalah pihak yang menggunakan dana anggaran langsung yakni, Direktur Utama PT. MRT Jakarta sebagai konsorsium pelaksana pembangunan moda transportasi ini.
"Kalau saya yang tanda tangan, berarti saya harus ngawasi semua tiap detik, menit, jam. Kayak enggak ada kerjaan saja saya," katanya.
Penolakannya untuk menandatangani surat tersebut, lanjutnya, juga sebagai bentuk preventif jika pembangun MRT melakukan penyelewengan dalam penggunaan dana.
"Kalau diselewengkan, saya juga yang harus tanggungjawab," katanya.
SPTJM merupakan salah satu persyaratan yang diminta oleh Menteri Keuangan agar pihak Pemprov DKI bisa mencairkan hibah dana 49 persen dari total pinjaman Japan International Cooperatuion Agency (JICA) senilai kurang lebih Rp15 triliun. 

Sumber :

antaranews.com

Digugat Buruh Soal Penangguhan UMP, Ini Tanggapan Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) adem ayem menghadapi gugatan buruh atas penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP). Bagi dia, gugat menggugat kebijakan tidak masalah.
"Nggak apa-apa. Kita ini juga menaikkan, juga ada yang menggugat. Sudah naik, ada yang minta penangguhan juga digugat. Ya nggak apa-apa," kata Jokowi.
Hal ini disampaikan Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2013).
Jokowi mengaku biasa menghadapi gugat menggugat.
"Kita ini memang hobinya baru gugat menggugat dalam semua hal. Negara ini hobinya baru gitu, ndak apa-apa," ujar Jokowi.
Tim Advokasi Buruh untuk Upah Layak (TAB-UL) menggugat Jokowi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur.
Gugatan tersebut dikarenakan penangguhan Upah Minimun Tahun (UMP) tahun 2013. Dalam proses penangguhan upah yang diajukan para pengusaha kepada Jokowi disinyalir ada kecenderungan dengan merekayasa.

Sumber :
news.detik.com

Somasi Tak Ditanggapi Akhirnya Buruh Gugat Jokowi

Lima organisasi buruh di Jakarta resmi menggugat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN), Cakung, Jakarta Timur. Sebelumnya, mereka sempat mengirimkan somasi ke Jokowi, namun tak ditanggapi.
Maruli Rajagukguk, perwakilan penggugat dari LBH Jakarta, mengatakan, buruh telah melayangkan somasi terhadap Gubernur DKI Jakarta pada Februari 2013. Di dalam somasi itu, buruh menekankan agar Jokowi melakukan kroscek terlebih dahulu sebelum memutuskan penangguhan. Namun, tak pernah ada tanggapan.
"Atas dasar itulah kita menggugat Gubernur DKI untuk membatalkan keputusan gubernur DKI Jakarta tentang persetujuan penangguhan pelaksanaan upah minimum 2013 ini," ujar Maruli kepada Kompas.com usai mendaftarkan gugatannya di PTUN, Senin (22/4/2013).
Mereka menggugat Jokowi karena membatalkan penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) di delapan perusahaan. Maruli menjelaskan, buruh tersebut berasal dari PT Hansoll Indo, PT Star Camtex, PT Dayup Indo, PT Greentex Indonesia Utama, PT Ikosindo Sukses, PT Hansae Indonesia Utama, PT Tainan Entprises Indonesia dan PT Winers International. Semua perusahaan itu bergerak di bidang tekstil.
Para buruh, kata Maruli, protes mengapa Jokowi mengabulkan permohonan izin menunda pelaksanaan upah minimum tahun 2013. Sebab, proses penangguhan pelaksanaan upah minimum tersebut disinyalir penuh rekayasa perusahaan.
"Kan syarat perusahaan ditangguhkan, harus ada persetujuan antara perusahaan dengan buruh. Ini tidak, buruh dipaksa, diintimidasi agar setuju pelaksanaan upah minimum ditunda," ujar Maruli
Tak hanya itu, Jokowi dianggap tak teliti dalam memilih perusahaan mana yang upah minimum buruhnya ditangguhkan. Pasalnya, lanjut Maruli, salah satu syarat penangguhan pelaksanaan upah minimum yakni, perusahaan tersebut harus mengalami kerugian terlebih dahulu. Hal itu tidak sesuai lantaran delapan perusahaan itu tidak menginformasikan laporan keuangan pada buruh.
"Karena data keuangan tidak pernah dilaporkan, kita nggak tahu perusahaan itu rugi atau enggak. Kan ada tidak fair pelaksanaannya," ujarnya.
Maruli mengatakan, poin-poin itu menunjukan bahwa sang gubernur melanggar Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ketetapan Menrakertrans Nomor 231/Men/2003 tentang tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum, Perda DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan penangguhan UMP.

 
Sumber :
megapolitan.kompas.com

Berita Serupa :
- www.tempo.co : "Buruh Gugat Jokowi ke PTUN"

Jokowi Minta Pinggiran Kali Pakin Dihijaukan

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengajak Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta yang baru, Widyo Wiyono Budi untuk blusukan ke daerah Jakarta Utara, Senin (22/4/2013). Dalam kunjungannya, memperlihatkan beberapa wilayah seperti Kali Pakin, Jakarta Utara untuk dihijaukan.Jokowi memulai blusukan dari gedung Balaikota Jakarta. Sekitar pukul 14.00, dengan menggunakan mobil Toyota Landcruiser berwarna hitam. Pertama, Jokowi mengajak Widyo Wiyono Budi untuk melihat taman di kawasan Medan Merdeka Barat. Kemudian, Jokowi meluncur ke arah Jalan Juanda menggunakan kendaraan dinasnya. Dari situ, ia melintasi Jalan Lodan, dan Pluit di Jakarta Utara.
Jokowi tampak bersama Widyo Wiyono Budi keluar dari mobil dinasnya. Tampak melihat kondisi lapangan di sekitar jalan inspeksi di Kali Pakin, Jakarta Utara.
Dikesempatan berbeda Widyo Wiyono Budi mengungkapkan kunjungan bersama Jokowi adalah untuk patroli ke beberapa wilayah di Jakarta Utara. Tak hanya itu, Jokowi juga memberi instruksi agar melakukan pedestrian di sekitar Sungai Pakin.
"Tadi pak Gubernur minta pinggiran kali Pakin dihijaukan, tapi kayaknya enggak cukup ruang," Widyo Wiyono Budi saat dihubungi wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin.
Budi menjelaskan dalam kunjungannya itu menemui masalah tentang penghijauan karena tidak memiliki lahan yang cukup. Oleh sebab itu, Jokowi meminta agar diberikan pembatas dari beton.
"Maka diminta buat pembatas dari beton setinggi 1,2 meter. Pak Gubernur juga minta taman lebih dihijaukan," katanya.

Sumber :
jakarta.tribunnews.com

Jokowi Beri Arahan Kepala Dinas di Dalam Mobil

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo hari ini berpatroli mengelilingi beberapa titik di Jakarta, Senin (22/4/2013). Dalam kesempatan itu, ia mengajak serta Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Widyo Wiyono Budi.
Patroli Jokowi dimulai dari gedung Balaikota Jakarta. Sekitar pukul 14.00, Jokowi meluncur ke arah Jalan Juanda menggunakan kendaraan dinasnya. Dari situ, ia melintasi Jalan Lodan, dan Pluit di Jakarta Utara.
Kendaraan dinas Jokowi terus bergerak pelan tanpa henti. Dari Pluit, Land Cruiser hitam yang ditumpanginya menuju Jalan Pakin, dan sempat berhenti beberapa menit di Jalan Inspeksi, bantaran Sungai Pakin, Jakarta Utara.
Di bantaran Sungai Pakin, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Widyo Wiyono Budi keluar dari mobilnya, dan masuk ke dalam mobil yang ditumpangi Jokowi. Widyo dan Jokowi selanjutnya berada satu mobil menyusuri kota Jakarta, sebelum akhirnya kembali ke Balaikota pada pukul 16.00.
Sepanjang perjalanan, Jokowi tak keluar dari mobilnya. Ia hanya memantau dari atas mobil dan langsung menyampaikan arahannya kepada Widyo. Mantan Wali Kota Surakarta ini juga tak memberikan keterangan apapun kepada belasan wartawan yang mengikutinya.
Secara terpisah, Widyo menyampaikan bahwa pada kesempatan menyusuri Jakarta bersama Jokowi, dirinya banyak diberi arahan mengenai pedestrian di sekitar Sungai Pakin. Selain itu, Jokowi juga meminta proses penghijauan di pinggiran sungai segera direalisasikan.
"Tadi pak Gubernur minta pinggirang kali (Pakin) dihijaukan, tapi kayaknya enggak cukup ruang, maka diminta buat pembatas dari beton setinggi 1,2 meter. Pak Gubernur juga minta taman lebih dihijaukan," kata Widyo saat dihubungi.


Sumber :
megapolitan.kompas.com

Blusukan Ke Kali Pakin: Jokowi Terjebak Macet

Menjelang sore hari, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memulai blusukan. Saat menuju ke Kali Pakin, kendaraan Jokowi terjebak kemacetan.
Jokowi menggunakan mobil Toyota Land Cruiser bernopol B 1961 RFR meninggalkan Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2013).
Mobil Jokowi bergerak ke arah Jl Gunung Sahari, lalu belok ke Jl Lodan Raya.
Tiba-tiba mobil Jokowi terjebak macet selama hampir setengah jam. Mobil Jokowi diadang mobil kontainer dan di sisi kanan ada truk.
Mobil orang nomor satu di Jakarta itu terkunci tidak bergerak selama setengah jam.
Melihat kemacetan tidak kunjung terurai, 2 staf Jokowi turun tangan. Dua pria berpakaian safari warna hitam sibuk mengurai kemacetan.
Akhirnya mobil Jokowi meluncur dengan lancar memasuki Pelabuhan Sunda Kelapa.
Namun kemacetan lagi-lagi mengadang Jokowi tepat di depan Galangan VOC, Jl Pakin, Jakarta Utara. Informasi sementara, Jokowi akan meninjau Kali Pakin.
Kali Pakin merupakan kali yang dinormalisasi di Jakarta. Kali itu dikeruk hingga kedalamannya menjadi 5 meter. Ini bertujuan agar air yang melewati sungai tersebut bisa mengalir lancar hingga ke waduk Pluit. Ini. Bertujuan agar peristiwa banjir di sekitar Waduk Pluit Januari 2013 tidak terulang kembali.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Bangun 85 Rumah Deret Percontohan di Tanah Tinggi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) siap membangun 85 rumah deret percontohan dalam rangka penataan kawasan rawan kebakaran di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat,
 "38 (Perkampungan) proses semuanya. Pertama nanti Tanah Tinggi sebagai contoh dulu. Hari ini sudah diberikan gambarnya, langsung kerjakan" kata Jokowi.
Hal ini disampaikan Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2013).
Menurut dia, sedikitnya 80 hingga 85 rumah deret bakal dibangun.
"Soalnya di situ jumlahnya tidak banyak, hanya 80 sampai 85 rumah deret" ujar dia.
Kampung apa nanti namanya, Pak?
"Kampung kebakaran. Hahaha.... Ya kayak deretlah, bukan kampung deret, tapi rumah deret," jawab Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Berita Serupa :
- megapolitan.kompas.com : "Tanah Tinggi, Lokasi Pertama yang Ditata Jokowi"
- merdeka.com : "Jokowi janji sulap Tanah Tinggi jadi contoh penataan kampung" 

Jokowi: Lurah Lama Kalau Sampai Nggak Terpilih Lagi Kebangetan

Lelang jabatan lurah dan camat masih dalam proses. Bagi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), lurah lama memiliki peluang besar terpilih karena menguasai masalah dan wilayah.

Pria asli Solo ini bahkan sudah menyiapkan tempat bagi lurah-lurah yang nantinya gagal dalam seleksi.

"Kita sudah siapkan plan-nya untuk menuju ke tempat yang lain. Tapi menurut saya mestinya lurah dan camat yang lama itu lebih daripada yang baru daftar, karena menguasai masalah dan wilayah. Kalau sampai nggak terpilih berarti sudah kebangeten," papar Jokowi.

Hal ini disampaikan Jokowi di Gedung Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2013).

Menurut Jokowi, reformasi birokrasi salah satunya bisa dimulai dari seleksi dan promosi jabatan secara terbuka.

"Artinya menunjukkan prestasi dulu baru kita memberikan sesuatu. Kalau remunerasi itu, kita memberikan sesuatu dulu, baru disuruh berprestasi. Kalau yang ini kan berbeda," ujar dia.

Kelebihan kedua, kata Jokowi, seleksinya terbuka. Selain itu, ada assessment, dan tahapan psikotes.

"Kita jadi ngerti staf tertentu cocok di sebelah mana, kekurangannya apa dan ini terbuka. Apalagi proses seleksi memang baru. Mudah-mudahan kita dapatkan yang punya kemampuan dan kompetensi," kata Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Cari pengganti 4 pejabat DKI yang kosong, Jokowi surati DPRD

Kekosongan empat jabatan eselon II di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini, menurut  Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) telah melayangkan surat kedua kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, terkait rekomendasi pengangkatan keempat posisi yang kosong tersebut.

"Sudah saya saya surati lagi, sudah surat ke-dua. Hari ini mau saya layangkan surat lagi. Ini sebetulnya bukan persetujuan, tapi pertimbangan. Tapi etika saya masih menyurati lagi yang ke-dua," ujar Jokowi di Kantor Balai Kota, Jakarta, Senin (22/4/2013).

Jokowi menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin mengikuti prosedur pengangkatan keempat pejabat eselon II itu. Oleh sebab itu, dia mengharapkan DPRD DKI segera memberikan surat rekomendasi kepada calon yang telah diajukan Pemprov DKI.

Jokowi menambahkan kekosongan jabatan itu tidak akan mempengaruhi roda pemerintahan Ibu Kota.

Keempat posisi jabatan yang kosong adalah Wali Kota Jakarta Barat karena Burhanuddin mengundurkan diri setelah mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg) 2014 DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerinda. Kemudian Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Sukarno yang telah memasuki masa pensiun sejak 1 April 2013 lalu. Selanjutnya adalah Wali Kota Jakarta Selatan yang sebelumnya dijabat oleh Anas Effendi dan dimutasi sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah. Terakhir adalah posisi Sekretaris Kota Jakarta Timur yang kosong setelah Husein Murad dipromosikan menjadi Wakil Wali Kota Jakarta Timur.

Sementara itu menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana, pihaknya belum memberikan jawaban karena belum sempat membahas pengajuan nama bakal calon wali kota yang diajukan. Ia berjanji akan mempercepat proses pemilihan jabatan wali kota tersebut.
"Belum sempat dibahas, nanti kami bahas disetujui atau tidak. Kalau nama yang rekomendasikan tidak disetujui, akan dicari nama lainnya," kata Triwisaksana.
Sementara waktu, kekosongan jabatan wali kota diisi oleh pelaksana tugas (Plt) untuk masing-masing wilayah. Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Syamsudin Noor ditunjuk sebagai Plt Wali Kota Jakarta Selatan. Sementara untuk wilayah Jakarta Barat, Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Sylviana Murni ditunjuk sebagai Plt Wali Kota Jakarta Barat.

Berita Serupa :
- megapolitan.kompas.com : "Lambatnya DPRD Bikin Jokowi Gemas"
- news.detik.com : "Tanya Nasib Wali Kota, Jokowi Surati DPRD Lagi" 

Jokowi Bagi Bagi Batik Untuk Seragam Wartawan Hari Kamis

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memang penuh kejutan. Kali ini, Jokowi membagikan oleh oleh baju batik lengan pendek warna warni untuk para wartawan.
Oleh oleh dari Solo tersebut awalnya dibawa oleh seorang staf Jokowi ke ruang ballroom Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2013).
Tumpukan batik itu dikemas dalam kantong plastik warna hitam. Modelnya pun ada untuk kemeja laki-laki dan kemeja perempuan dengan berbagai ukuran S hingga XL.
Satu per satu wartawan menerima oleh oleh tersebut.
"Asyiiik. Terimakasih, Pak," kata para wartawan kegirangan. Jokowi senyam senyum melihat ulah para pencari berita itu.
"Ini saya kan habis dari Solo. Beli di pasar" kata Jokowi yang mengenakan stelan jas warna hitam dan dasi warna merah itu.
Beli di mana batiknya, Pak? "Kampung batik Kauman," jawab Jokowi sambil tersenyum.
Jokowi berpesan agar batik itu dipakai oleh wartawan. "Ini buat dipakai Hari Kamis," kata Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Minta Pelajar SLTP Stop Corat Coret Seragam

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berdoa agar semua pelajar tingkat SLTP yang mengikuti ujian nasional (UN) lulus. Selain itu, Jokowi juga berpesan agar tradisi corat coret seragam sekolah dihentikan.

"Harapannya lulus semua, baik semua" kata Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2013).

Menurut dia, pelaksanaan UN tingkat SLTP di Jakarta berjalan lancar. "Nggak ada laporan. Kalau nggak ada laporan berarti dah berjalan dengan baik," ujar dia.

Jokowi juga berencana mengumpulkan siswa siswi SLTP di Jakarta seperti di SMU beberapa waktu yang lalu.

"Perlakuannya sama. Ya bolehlah satu, dua, tiga, empat, lima, enam nggak apa-apa. Untuk memunculkan tradisi baru. Setelah UN nggak ada coret coret. Kalau dulu yang coret coret seribu, sekarang bisa cuma satu, dua, syukur-syukur nggak ada sama sekali," kata Jokowi.

Sumber :
news.detik.com

Pekan Ini, Jokowi Janji Umumkan Pemenang Proyek MRT

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memberi kepastian soal pengerjaan pembangunan transportasi berbasis massa, atau Mass Rapid Transit (MRT). Jokowi memastikan pembangunan proyek tersebut bakal dikerjakan pada akhir bulan ini.
"MRT pokoknya akhir bulan," kata Jokowi di Kantor Balai Kota, Jakarta, Senin (22/4).
Untuk pemenang tender pelaksana proyek, Jokowi mengakui akan mengumumkan pada pekan ini. Namun dirinya belum mengetahui kapan hari pengumuman pemenang lelang tersebut.
"Minggu ini ya pemenangnya lah, pemenang artinya udah mau dimulai. Lah orang akhir bulan sudah mau di mulai. Tapi nanti resmilah, harinya enggak tahu," jelas Jokowi.
Sebelumnya, Politikus PDIP itu terlihat kesal rencana pembangunan MRT belum juga ada titik temu. Pada awalnya, Jokowi berhasil melakukan renegosiasi terkait pembagian beban pengembalian utang ke JICA (Japan International Cooperation Agency).
Awalnya DKI Jakarta menanggung 58 persen, pemerintah pusat 42 persen. Setelah dilakukan renegosiasi, pembagian beban menjadi 51 persen DKI sedangkan 49 pemerintah pusat.
"Kemarin kelihatan sudah beres tapi muncul lagi permasalahan seperti itu. Ini yang sudah lima bulan ini kita garap gak selesai-selesai masalah prosedur, masalah administrasi," kata Jokowi.
"Masalah prosedur, masalah administrasi, masalah prosedur, masalah administrasi, masalah prosedur, masalah administrasi, masalah prosedur, masalah administrasi, masalah prosedur, masalah administrasi," katanya dengan nada ketus.
Walaupun demikian, Jokowi menargetkan persoalan dan pembangunan MRT akan dia selesaikan pada bulan ini. Dirinya akan terus berkoordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait.
"Ya ini saya beri target agar bulan ini agar segera diumumkan. Ini semuanya kebut pararel. Terus terang kalau seperti ini masalah administrasi itu capek !" kata Jokowi.

Sumber :
merdeka.com

Berita Serupa :
- metrotvnews.com : "Jokowi: MRT Pokoknya Akhir Bulan Depan!"

Ini Tanggapan Jokowi Akan Digugat Buruh

Joko Widodo enggan menyikapi rencana gugatan yang akan dilakukan buruh kepadanya. Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil pasti selalu menuai pro dan kontra.

Menurut Jokowi, ia menetapkan UMP DKI 2013 sebesar Rp 2,2 juta atas dasar persetujuan dari semua pihak terkait, baik itu buruh, maupun perusahaan/pengusaha.

"Ya gimana? Memang ada yang ingin upah naik, ada juga yang enggak mau," kata pria yang akrab disapa Jokowi itu.

Sementara, tim advokasi buruh, Maruli menjelaskan, gugatan untuk Joko Widodo dilakukan terkait penangguhan penetapan UMP yang disinyalir penuh dengan kecurangan. Penangguhan itu tidak sesuai dengan Pasal 90 Undang-undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menurutnya, dalam UU itu diatur bahwa suatu perusahaan boleh melaksanakan penangguhan UMP setelah mengalami kerugian minimal selama dua tahun berturut-turut. Aturan itu juga diamanatkan dalam keputusan Menakertrans Nomor 231/2003 tentang tata cara pelaksanaan penangguhan UMP.

"Kita telah melakukan kajian, dan nyatanya perusahaan tidak merugi. Buktinya tetap ada lemburan, order tetap ada, dan perusahaan enggak melakukan audit," kata Maruli, saat dihubungi wartawan, Senin (22/4/2013).

Ia menyampaikan, kecurangan lain tampak dari upaya perusahaan mengintimidasi buruh. Intimidasi itu berbentuk kekerasan fisik, sampai ancaman pemutusan kontrak kerja (PHK).

"Ada perusahaan di daerah Cakung yang mengerahkan preman untuk mengintimidasi. Maka kami ajukan gugatan, mudah-mudahan Jokowi mau mengevaluasi jajarannya, khususnya Dinas Tenaga Kerja," ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta akan digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait penangguhan penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan akan didaftarkan ke PTUN pada Senin (22/4/2013) siang ini.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi janji teruskan proyek JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang

Rencana menghentikan proyek Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang kemungkinan akan dilakukan. Hal itu terungkap setelah Gubernur DKI Jakart Joko Widodo membenarkan bahwa ada masalah dala proyek tersebut.Jokowi menjelaskan, problem yang paling mengganggu dalam proyek JLNT itu adalah mengenai anggarannya. Meski bisa dicari solusi melalui APBD Perubahan, tapi dirinya menyayangkan waktu yang dikorbankan akibat masalah tersebut.
"Ya, sedikit ada problem, masalah penganggaran saja. Rugi waktu memang, (karena) harusnya akhir tahun selesai," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (22/4/2013).
Ia menyampaikan, masalah anggaran dalam proyek itu terjadi karena kendala teknis di lapangan. Target penyelesaian akhir tahun membuat proyek itu tidak dianggarkan di tahun berikutnya.
"Ternyata enggak selesai, sehingga kalau (proyek) ini dilanjutkan ndak ada anggarannya. Makanya harus dianggarkan ke anggaran perubahan," ujarnya.
Secara terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah memberi sinyal untuk menghentikan proyek JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang. Hal itu terlihat dari inisiatifnya yang meminta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit penggunaan anggaran proyek tersebut.
Basuki mengungkapkan, audit itu untuk mengetahui indikasi wanprestasi dalam proyek tersebut. Jika diteruskan, ia mengatakan, akan melakukan tender ulang atau mekanisme lainnya.
Awalnya, pembangunan jalan layang tersebut ditargetkan selesai akhir tahun 2012, namun penyelesaiannya molor. Menurut informasi, pengerjaan proyek molor atau bahkan mandek karena Basuki memangkas anggaran untuk proyek tersebut.
Ada tiga paket dalam pengerjaan JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang, yaitu paket Casablanca, paket Prof Dr Satrio, dan paket Mas Mansyur. Di antara ketiga paket itu, masih ada satu paket yang masih dalam pengerjaan, yaitu paket Mas Mansyur.
JLNT ini direncanakan akan selesai pada pertengahan tahun ini. Berdasarkan desain awal, JLNT ini memiliki dua pilar di kiri kanan Jalan Prof Dr Satrio, namun karena ada pipa air baku, desain berubah dari dua jalur arah timur dan barat disatukan, di sisi kanan Jalan Satrio.
Hal itulah yang membuat pembangunan di daerah persimpangan Jalan Sudirman itu lebih lambat dibandingkan area pekerjaan lainnya. Sementara itu, di Jalan Prof Dr Satrio, sudah tidak ada pekerjaan apapun. Anggaran proyek JLNT ini menghabiskan sekitar Rp 840 miliar.

Sumber :
merdeka.com

Berita Serupa :
- megapolitan.kompas.com : "Jokowi: Proyek JLNT Terkendala Anggaran"

Edo Kondologit: Jokowi Culun Tapi Jago Sikat Orang

Edo Kondologit mengungkapkan kekagumannya pada sosok Joko Widodo. Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta tersebut culun, namun tegas dalam bertindak.

"Pak Jokowi itu kan mukanya culun tapi tahu-tahu sikat orang," kata Edo, saat ditemui wartawan, dalam acara Pameran foto dan patung "Asmat: The Spirit of Agats", Grand Indonesia, Minggu (21/4/2013) malam.
Sesama Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dia mendukung Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai Presiden 2014. Menurut dia, saat ini masyarakat Indonesia membutuhkan pemimpin yang sederhana dan mau turun ke lapangan, seperti yang kerap dilakukan Jokowi selama enam bulan menjadi Gubernur DKI.
"Indonesia butuh orang baik seperti Pak Jokowi," cetusnya.
Namun, Edo menyatakan dukungan politik tersebut hanya pendapat pribadi, bukan sesama anggota PDI Perjuangan. Ia juga belum tahu apakah petinggi partai banteng moncong putih itu akan mencalonkan Jokowi sebagai presiden.
Edo yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPR pada Pemilu 2014 daerah pemilihan (dapil) Papua berjanji, jika Jokowi menjadi presiden dan dirinya terpilih menjadi anggota DPR, pria kelahiran Sorong, Papua, itu akan mengajak Jokowi blusukan ke tanah kelahirannya.
"Tapi, ini semua pendapat pribadi saya saja. Karena memang kita butuh pemimpin kayak begitu. Untuk Indonesia yang benar, butuh yang benar juga. Pokoknya Jokowi for President," seru Edo sambil membentuk tangannya menjadi 'metal'.
Di sisi lain, Edo juga tak menampik kalau masyarakat Ibu Kota masih membutuhkan Jokowi. Waktu enam bulan, kata dia, masih belum cukup untuk dapat mewujudkan program unggulan Jokowi-Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
Satu hal yang sudah diwujudkan oleh Jokowi-Basuki, kata Edo, adalah menciptakan sebuah birokrasi yang transparan dan terbuka.
"Perubahan yang saya lihat pas Jokowi-Ahok (sapaan akrab Basuki) masuk, Jakarta ini sudah amburadul. Sekian puluh Gubernur pimpin Jakarta, mana pernah Jakarta kayak begini. Itu orang sangat tegas, jangan lihat tampangnya, tapi karakter dia. Saya yakin, Pak Jokowi mau membawa Jakarta ke jalan yang benar," puji Edo.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Ujian Nasional SMP, Ini Komentar Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyatakan belum menerima laporan penyimpangan dan masalah pelaksanaan ujian nasional untuk tingkat SMP/MTs yang dimulai hari ini. Ia juga berharap pelaksanaan UN di Ibu Kota tidak mengalami masalah dan lancar seperti pelaksanaan ujian untuk tingkat SMA dan sederajat pada pekan lalu.
"Sampai detik ini tidak ada masalah, semoga baik-baik," kata Joko Widodo saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Senin, 22 April 2013.
Pelaksanaan ujian tingkat SMA dan sederajat sempat menimbulkan masalah sehingga waktunya dimundurkan. Meski Jakarta tidak termasuk dalam 11 provinsi yang ujiannya tertunda, masalah tersebut juga menjadi kewaspadaan untuk pelaksanaan ujian tingkat SMP/MTs.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memastikan pelaksanaan UN untuk SMP/MTs akan serentak di seluruh Indonesia. Peserta ujian mencapai 3.717.498 siswa dari 51.163 sekolah di 33 provinsi dengan jumlah pengawas sebanyak 417.266 orang.
Di Jakarta, peserta ujian yang akan mengikuti UN tercatat ada 115.822 siswa tingkat SMP. Pada tingkat madrasah tsanawiyah ada 15.968 siswa dan SMP luar biasa 91 siswa. Selain itu, peserta paket B juga tercatat sebanyak 3.339 siswa.
Sehari menjelang pelaksanaan ujian, soal UN telah tiba di Jakarta. Naskah soal yang dicetak oleh PT Temprina Media Grafika di Surabaya ini sudah diterima oleh setiap rayon. Untuk wilayah Jakarta Pusat, Soal UN disimpan di SMPN 1 Cikini. Naskah soal UN Jakarta Selatan disimpan di SMPN 19 Kebayoran dan naskah soal UN Jakarta Barat disimpan di SMPN 45 Cengkareng.
Sedangkan untuk naskah soal UN Jakarta Timur, panitia menyimpannya di SMPN 255 Duren Sawit. SMPN 30 Koja dijadikan penyimpanan soal UN untuk daerah Jakarta Utara.

Sumber :
www.tempo.co

Berita Serupa :
- jpnn.com : "Jokowi Pastikan UN SMP Tak Ada Masalah"
- news.detik.com : "UN SMP di Jakarta, Jokowi: Sampai Detik Ini Nggak Ada Masalah" 

Jokowi Lepas Kepergian SBY

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), hadir di Bandara Halim Perdana Kusuma dalam acara pelepasan kepergian dinas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Singapura, Senin (22/4/2013).
Jokowi tiba di Halim Perdana Kusuma tampak mengenakan setelan jas.
Setibanya di Bandara, Jokowi langsung menyalami orang nomor satu di Indonesia itu. Setelah SBY masuk ke dalam pesawat, Jokowi kemudian kembali menuju area aman dan masih menunggu hingga pesawat Garuda Indonesia Airways tinggal landas.
Pada saat pesawat tinggal landas, Jokowi tampak melambaikan tangan ke arah pesawat.
Sebagaimana diketahui, SBY akan melalukan kunjungan ke tiga negara di antaranya Singapura, Myanmar dan Brunei Darusalam.

Sumber :
jakarta.okezone.com

Ulasan: Jokowi Ragu Lanjutkan MRT?

Gubernur DKI Joko Widodo terkesan ragu-ragu dalam melanjutkan proyek Mass Rapid Transit. Persoalannya, ada klausul yang menyebutkan pidana atas permasalahan dalam proyek. Jokowi pun meminta waktu untuk membicarakan masalah ini.

DPRD Jakarta menilai Gubernur Joko Widodo wajib meneken surat pernyataan tanggung jawab mutlak. "Apa pun resiko yang harus diterima," kata Wakil Ketua Komisi Perhubungan, Santoso, ketika dihubungi pada Ahad, 21 April 2013.

Menurut Santoso, surat pernyataan tersebut merupakan sebuah aturan dalam proyek kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Intinya adalah adanya penjamin dari sebuah proyek, terutama soal anggaran. Berbeda dari proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Model  kerja sama itu selalu government to governmet atau G to G.

Santoso mengatakan surat pernyataan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.07/2008 tentang tata cara penyaluhan hibah kepada pemerintah daerah itu kunci dari berjalannya proyek Mass Rapid Transit. Maka, kata dia, hukumnya wajib.

Surat pernyataan ini memang bersifat mengikat. Cuma, Santoso melanjutkan, yang diikat adalah jabatan. Artinya jika gubernur berganti, masalah dalam proyek tersebut ditanggung oleh penggantinya. "Karena pertanggungjawaban jatuh ke Gubernur di masa itu," katanya.

Sumber :
www.tempo.com