Jokowi Calon Presiden, Megawati Tidak Tergusur

PDI Perjuangan menegaskan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tidak terusik dengan pencalonan Gubernur DKI Joko Widodo sebagai presiden.
Hal itu ditegaskan Ketua Badan Kehormatan (BK) PDIP Sidharto Danusubroto, Rabu (26/3/2014).
"Dia (Jokowi) datang, Megawati tidak tergusur, Megawati adalah negarawan yang memiliki peta. Megawati melihat ada darurat keteladanan," kata Sidharto.
Megawati, kata Sidharto, merupakan sosok negarawan sejati. Putri Presiden Soekarno itu telah mengetahui sepak terjang Jokowi yang dinilai jujur, sederhana dan merakyat.

Kritik Menyalahkan Jokowi Tak Diminati Publik

Maraknya kritik yang kotor menjelang Pileg 2014, sangat disayangkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bangka Belitung (Babel) Rustam Efendi.
Rustam meminta semua kalangan tidak terus-terusan melancarkan serangan politik terhadap calon presiden (capres) PDIP Joko Widodo (Jokowi) dengan cara-cara yang kotor, kalab dan membabi-buta.
"Semua serangan yang dilancarkan pada Jokowi merupakan gejala awal dalam kerangka demokrasi. Namun, jika hal itu dilakukan terus menerus dengan cara menuding dan menyalahkan, saya yakin hal itu tidak akan  tidak diminati oleh rakyat," kata Rustam Effendi yang juga Gubernur Provinsi Kepulauan Babel di Jakarta, Rabu malam (26/3/2014).

Jokowi Tidak Masalahkan Ahok Suka Marah Jika Jadi Gubernur

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tidak mempermasalahkan sikap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang suka marah-marah apabila nantinya naik sebagai Gubernur.
"Ya tidak apa-apa. Kan karakter. Kok dipermasalahkan," kata Jokowi di depan pagar Balai Kota, Jakarta, Rabu (26/3/2014).
Namun, mantan Walikota Solo ini mengimbau agar Ahok bisa mengendalikan emosinya. Jokowi sendiri menyerahkan kepada publik apakah menerima Ahok sebagai Gubernur DKI.

Jokowi: Segala Sesuatu Pakai Payung, Kalau Enggak Ya Kehujanan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menanggapi gugatan beberapa guru dan mantan kepala sekolah terkait pelaksanaan lelang jabatan kepala sekolah. Menurut dia, pelaksanaan lelang jabatan sudah memiliki payung hukumnya.
"Masa mengerjakan sesuatu enggak ada payungnya? Kalau enggak ada payung, ya kehujanan," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Rabu (26/3/2014).

Ahok: Emang Gue Menteri, Tanya Jokowi yang Mau Jadi Presiden

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) enggan menanggapi persoalan banyaknya pungutan liar dan permasalahan izin dari pihak Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) .
"Emang gue menteri? Tanya pak Jokowi yang mau jadi presiden," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (26/3/2014).
Sementara, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dirinya akan serius menindaklanjuti banyak pungutan liar dan permasalahan izin di PJTKI. Langkah awalnya, ia akan memanggil Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta.

Kehabisan Akal, Caleg Partai Demokrat Ajak Warga Teriak 'Jokowi Jelek'

Caleg DPR RI dari Partai Demokrat, Hasnaeni berkampanye di Jalan Keramat Pulo Dalam 2, RT6/RW8, Senen, Jakarta pusat. Tidak hanya membagikan uang, si 'Wanita Emas' ini juga membagi-bagikan kerudung.
Bahkan, caleg untuk daerah pemilihan 2 Jakarta meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri ini juga berjalan berkeliling kampung. Lucunya, bersama warga yang kebanyakan anak-anak, Hasnaeni sempat berjalan mundur kala keliling kampung.

PDIP: Cawapres Harus Benar-benar Mampu Jadi Ban Serep Jokowi

PDI Perjuangan sangat berhati-hati dalam menentukan cawapres pendamping Joko Widodo atau Jokowi di Pilpres 2014. Bahkan PDIP mengharapkan cawapres yang dipilih harus bisa dipastikan tak akan menelikung di tengah jalan.
"Calon wakil presidennya Pak Jokowi adalah orang yang bisa berfungsi sebagai nomor dua dan mau jadi ban serep. Jangan sampai ada dualisme kepemimpinan," ujar Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Rabu (26/3/2014).

Ketua Umum APJII jadi pemilik domain jokowi.id

Pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) diprediksi akan diramaikan melalui social media dan internet. Hal itu ditunjukkan dengan populernya Jokowi di jagat social media, baik Twitter maupun Facebook.
Seiring dengan peluncuran domain anything.id oleh Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI), nama Jokowi pun langsung jadi rebutan untuk dijadikan nama domain jokowi.id.
Sebagaimana pengumuman PANDI lewat ketuanya Andi Budimansyah, dalam periode sunrise ini, hanya pihak yang memiliki paten bisa membeli domain sesuai dengan patennya. Dan ternyata, domain jokowi.id dibeli Ketua Umum Asosiasi Pengelola Jasa Internet Indonesia (APJII) Sammy Pangerapan yang berarti Sammy memiliki paten atas Jokowi.

JASMEV, Pasukan Pendukung Jokowi di Dunia Maya Siaktifkan Lagi

Saat Pilgub DKI putaran kedua mempertemukan Jokowi-Ahok versus Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, salah satu tim yang mendukung kampanye mereka di media sosial adalah relawan yang bergabung dalam Jokowi Ahok Social Media Volunteers (JASMEV).
JASMEV akan bertransformasi menjadi Jokowi Advanced Social Media Volunteers (JASMEV2014) yang artinya relawan Jokowi tingkat lanjut di media sosial yang mendukung pencapresan Jokowi.

Jokowi: 10 Tahun Konsisten Beroposisi Bukan Hal Yang Mudah

Kandidat calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo (Jokowi) berterima kasih kepada rakyat yang mendukung partainya karena kinerja dan konsistensi beroposisi. Terlebih sikap oposisi ini sudah dilakukan PDIP selama 10 tahun dan itu bukan hal yang mudah.
"Karena memang rakyat melihat banyak yang dikerjakan, dalam mengontrol pemerintahan sekarang, evaluasi, koreksi. Itu kan bukan hal yang mudah, selama 10 tahun lho jadi oposisi, kerja di luar pemerintahan," ujarnya di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (26/3/2014).
Selain itu, dia juga berterima kasih kepada rakyat yang memilih PDI Perjuangan lantaran adanya tokoh seperti dirinya.

Jangan Sampai Cawapres Lebih Cerdas daripada Jokowi

Kasak-kusuk mulai dilakukan para petinggi partai di Teuku Umar, kediaman Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputeri. Tim sebelas beranggotakan sebelas elite partai tengah menggodok sejumlah nama calon pendamping Jokowi pada pemilihan presiden tahun ini.
Maklum, hasil survei menunjukkan jika mantan wali kota Solo ini dimajukan jadi presiden, hanya lima partai bisa melanggeng mulus ke Senayan. Dengan keputusan Megawati mendorong Jokowi sebagai calon presiden, PDIP yakin bisa meraih batas 20 persen buat mengajukan kandidat RI-1.

Tidak Bolehkah Puan Jadi Menteri di Kabinet Jokowi?

Nama Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Puan Maharani disebut-sebut pantas menjadi penerus Megawati Soekarnoputri memimpin partai. Selain dianggap layak menjadi Ketua Umum Partai, Puan Maharani juga harus diberi kesempatan masuk ke dalam kabinet Joko Widodo (Jokowi) apabila nanti menang di pemilihan presiden 2014.
"Syaratnya pertama PDIP itu harus menang diatas 25 persen baru Puan berhasil dan Mega akan memberikan kewenangannya kepada Puan," kata Pakar Politik Charta Politika, Arya Fernandes, Rabu(26/3/2014).

Walau Tabur Iklan Dimana-mana ARB dan Prabowo Tetap Sulit Kejar Jokowi

Tingkat elektabilitas capres PDI Perjuangan (PDI-P), Joko Widodo ternyata masih paling tinggi dibanding bakal capres lainnya.
Data survei lembaga Charta Politika pada Maret 2014 menunjukkan, elektabilitas Joko Widodo sebesar 37,4 persen. Dia berada di tempat teratas, meninggalkan Prabowo Subianto 14,5 persen, dan Aburizal Bakrie 9,9 persen.
"Sosok Jokowi cenderung diterima di semua kalangan. Hal ini dapat dilihat dari jenis kelamin, baik laki-laki dan perempuan, di semua segmen usia, pendidikan, pendapatan dan pekerjaan dan geografi," jelas Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, di Jakarta, Rabu (26/3/2014).

Siapa pun Yang Dipasangkan dengan Jokowi, Tidak Akan Menambah Elektabilitas Jokowi.

Direktur Riset Charta Politica, Yunarto Wijaya, mengungkapkan saat ini banyak pihak ingin menunggangi elektabilitas Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilu 2014, termasuk PDIP.
Yunarto menuturkan siapapun yang dipasangkan dengan Jokowi sebagai cawapres, tak akan menambah elektabilitas Gubernur DKI Jakarta tersebut dalam pemilu 2014.
"Siapa pun yang dipasangkan dengan Jokowi, tidak akan menambah elektabilitas Jokowi. Semua pada akhirnya seperti menunggangi elektabilitas Jokowi semata," ujar Yunarto di kawasan Senopati Jakarta Selatan, Rabu (26/3/2014).

PDI Perjuangan Terbuka untuk Semua Partai

Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo ( Jokowi ) tidak menutup kemungkinan untuk berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Karena PDIP tidak menutup pintu koalisi dengan siapapun.
"Ya semuanya bisa saja, PDI Perjuangan terbuka untuk semua partai," jelas Jokowi di depan pagar Balaikota DKI Jakarta, Rabu (26/3/2014).
Mengenai siapa saja yang sudah melirik partainya, Jokowi mengungkapkan, belum mengetahuinya.

PDIP Yakin Menang 1 Putaran

Menyambut survei Charta Politika, PDIP optimis capres Joko Widodo akan menang satu putaran di Pilpres 2014. Ini karena Jokowi unggul signifikan dibanding capres Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie (Ical) di survei.
"Kalau simulasinya enam nama, tiga nama, apalagi dua nama capres, maka PDIP akan menang satu putaran," kata Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait di acara paparan survei Charta Politika di Restoran Rempah-rempah, Jl Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (26/3/2014).

Jokowi Sudah Berikan Masukan Sebelum Berhenti Jadi Gubernur

Bakal calon presiden PDIP, Joko Widodo mengakui dirinya telah memberikan sejumlah masukan kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama apabila nanti dirinya memenangkan Pilpres 2014 dan meninggalkan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Satu persatu (disampaikan)," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (26/3/2014).
Jokowi mengatakan, selama ini sebenarnya Basuki atau akrab disapa Ahok ini sudah saling mengetahui tugas masing-masing, sehingga tidak perlu banyak masukan mengenai jabatan Gubernur.

Survei Charta Politika: Simulasi 3 Capres, Jokowi Menang 1 Putaran

Lembaga survei Charta Politika Indonesia melakukan survei seputar simulasi Pilpres 2014. Dari simulasi 3 capres, Jokowi diprediksi menang satu putaran.
"Nama Jokowi selalu unggul di beberapa model simulasi yang dilakukan mulai dari simulasi 10 nama, 6 nama, 4 nama, sampai 2 nama capres," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam paparan hasi survei di Restoran Rempah-rempah, Jl Senopati Raya 60, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (26/3/2014).

Jokowi Tersenyum Lebar

Hasil survei lembaga survei Charta Politika menempatkan Jokowi sebagai juara. Jokowi tersenyum lebar menanggapi hasil survei tersebut.
Seperti biasa, sekarang tiap sore Jokowi melayani pertanyaan wartawan soal politik nasional dan pencapresannya saat hendak pulang dari dalam mobilnya di luar pagar Balai Kota. Hal ini terkait dengan janjinya untuk tak membahas soal pencapresan di dalam pagar Balai Kota.
Ketika ditanya soal hasil survei Charta Politika dan diberi tahu dia berada di puncak, Jokowi berlagak kaget. Lalu sambil tersenyum dia bertanya soal survei itu.

Usai Pileg Jokowi Berhenti Sebagai Gubernur DKI

Pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio memprediksi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan mundur sebagai orang nomor satu di pemerintah provinsi pasca pemilu legislatif (pileg) 9 April nanti.
"Kelihatannya Jokowi akan mundur setelah pileg, agar konsentrasi dan hitungan peluang pencapresan dirinya sudah lebih jelas," kata Hendri saat dihubungi wartawan, Rabu (26/3/2014).
Dia menilai fokus bekas Wali Kota Solo itu saat ini tengah terbagi. Ditambah lagi banyaknya tudingan miring terhadap dirinya paca diberi mandat PDIP sebagai calon presiden (capres).

Tidak Bolehkah Puan Jadi Menteri di Kabenet Jokowi?

Nama Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Puan Maharani disebut-sebut pantas menjadi penerus Megawati Soekarnoputri memimpin partai. Selain dianggap layak menjadi Ketua Umum Partai, Puan Maharani juga harus diberi kesempatan masuk ke dalam kabinet Joko Widodo (Jokowi) apabila nanti menang di pemilihan presiden 2014.
"Syaratnya pertama PDIP itu harus menang diatas 25 persen baru Puan berhasil dan Mega akan memberikan kewenangannya kepada Puan," kata Pakar Politik Charta Politika, Arya Fernandes, Rabu(26/3/2014).

AM Fatwa Kembali Serang Jokowi

Ketua DPP PAN, AM Fatwa, menyatakan bahwa Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) punya hak politik untuk maju sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. Namun, Fatwa yang juga anggota DPD dari DKI itu mengingatkan janji Jokowi untuk memimpin DKI hingga 2017.

"Bagi saya, itu (jadi capres, red) hak politik Jokowi dan dan partainya. Tapi sebagai pendukungnya, saya tetap menagih janjinya tentang Jakarta Baru itu," ujar Fatwa di gedung DPD, Senayan Jakarta, Rabu (26/3/2014).

PDIP: Jokowi Tak Eksploitasi Rumah Si Pitung

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyangkal telah mengeksploitasi cagar budaya rumah Si Pitung lantaran Joko Widodo (Jokowi) melakukan deklarasi pencalonan presidennya di tempat tersebut. 
"PDIP tidak pernah mengeksploitasi cagar budaya rumah Si Pitung," kata Wasekjen PDIP, Hasto Kristianto saat dihubungi Okezone, Rabu (26/3/2014).

Usai Ditegur Jokowi, Dishub Bersihkan Halte Bus

Halte-halte bus yang tak terawat seolah sudah menjadi pemandangan umum di Jakarta. Halte tak hanya kotor dan dipenuhi coretan. Ada juga halte yang tak lagi menjadi tempat menunggu bus. Namun, beralih fungsi menjadi pangkalan ojek maupun warung rokok kaki lima.
Dalam sebuah pertemuan dengan PNS, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pernah menampilkan sejumlah foto yang menunjukkan kerusakan-kerusakan pada halte. Mulai dari atapnya yang bolong, sampai coretan-coretan yang memenuhi badan halte. Jokowi pun meminta kepada dinas terkait untuk membersihkan fasilitas umum tersebut.

Rano Karno: Kritik Diulang-ulang, Jokowi Semakin Populer

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Rano Karno, menganggap lumrah kritik pencalonan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi sebagai presiden. Menurutnya, Jokowi justru semakin populer saat dikritik secara terus-menerus.
"Itu biasalah dalam perjalanan politik. Setelah saya berkecimpung di dunia politik, kritikan itu biasalah," kata Rano kepada wartawan di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (26/3/2014).
Wakil Gubernur Banten itu mengatakan, PDI-P tidak mempersiapkan strategi khusus untuk menghadapi berbagai kritik yang diarahkan kepada Jokowi ataupun partainya. Kendati demikian, PDI-P siap menanggapi kritik tersebut. "Bagaimana strateginya? Ya, lihat aja itu Mas Jokowi kalau dikritik bagaimana," kata Rano.

Buku Keberhasilan Jokowi Menata Waduk Pluit

Keberhasilan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dituangkan dalam sebuah buku berjudul "Waduk Pluit Semangat Membangun Jakarta Baru".
Dalam buku itu dikisahkan langkah Jokowi-Ahok dalam melakukan normalisasi Waduk Pluit sebagai upaya besar yang dilakukan Pemprov DKI dalam menata kota dan mengatasi masalah sosial, khususnya masalah banjir di Jakarta.
Jokowi berhasil mengembalikan fungsi Waduk Pluit. Tidak hanya itu, mantan Wali Kota Solo itu menata kawasan sekitar dan mencarikan jalan keluar bagi hunian masyarakat miskin yang tinggal di sana.

Bargaining Politik Pasti Terjadi Meski Jokowi Diusung Capres

Diusungnya nama Jokowi sebagai calon Presiden (capres) dari PDIP tak akan memunculkan parpol yang dominan suaranya dalam pemilu 2014. Bargaining politik diprediksi tetap terjadi pada PDIP sebagai parpol pengusung Jokowi.
Direktur Soegeng Sarjadi School of Goverment (SSSG), Fadjroel Rachman, mengatakan semua parpol termasuk PDIP harus berkoalisi dalam pemilu 2014. Adanya koalisi, tentunya memunculkan bargaining politik untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu.
"Dari seluruh survei, tak ada partai yang dominan. Pasti bargaining. Bisa minta jatah Wakil Presiden, Menteri, Dirjen. Di politik ada yang namanya transaksi," ujar Fadjroel di Galeri Cafe TIM, Rabu (26/3/2014).

Serangan ke Jokowi Tanda PKS Ketakutan

Wasekjen PDIP Ahmad Basarah heran pihak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus menyerang Joko Widodo (Jokowi) dan Megawati Soekarnoputri. Padahal, saat PKS terkena korupsi daging sapi, dirinya merasa tak pernah campuri dan memojokkan partai itu.
Dia melihat, statemen Wasekjen PKS Fahri Hamzah soal Jokowi adalah bentuk serangan politik. Namun dia melihat, harusnya hal itu tak perlu dilakukan.
"Pertama, selama ini PDIP tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya merugikan kepentingan PKS karena memang konstituen PKS dan PDIP berbeda segmen.

PDIP Bantah Politisasi Kasus Satinah

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) siang tadi memamerkan sebuah kaos putih kepada wartawan. Kaos tersebut menjadi istimewa lantaran bergambar dirinya, Rieke Diah Pitaloka, dan Satinah, TKI asal Ungaran yang telah divonis mati oleh pengadilan Arab Saudi.
Selain itu, di kaos putih itu juga terdapat tulisan 'JKW4 Save Satinah.' Rieke sendiri yang memberikan kaos tersebut pada Jokowi lantaran calon presiden PDI Perjuangan itu telah memberikan sumbangan untuk membebaskan Satinah dari hukuman mati.
Meski demikian, Rieke, yang juga kader PDI Perjuangan ini membantah partainya telah melakukan politisasi pada kasus satinah. Pasalnya, di kaos itu ada tulisan JKW4, dan 4 adalah nomor urut PDI Perjuangan.

Jokowi: PT JM Harus Selesaikan "Business Plan"

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku masih memperhitungkan berbagai kajian proyek monorel. Menurut dia, diperlukan banyak pertimbangan untuk  memutuskan investor PT Jakarta Monorail, melanjutkan proyek yang mangkrak sejak tahun 2007 lalu.
"Perusahaannya (PT JM) harus untung. Kalau tidak, ya kita ragu sama mereka. Jangan sampai rugi," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Rabu (26/3/2014).

Ini Alasan Gerindra dan Prabowo Serang Mati-matian PDIP dan Jokowi

Sejak deklarasi Pencapresan Jokowi dari PDIP pada Jumat 14 Maret 2014, Partai Gerindra dan Prabowo tidak henti-hentinya melayangkan serangan yang “membabi buta”. Gerindra dan Prabowo menuding PDIP dan Megawati sebagai pengkhianat karena melanggar Perjanjian Batu Tulis yang mereka buat. Jokowi juga tidak luput dari serangan karena dianggap tidak “berterima kasih” karena telah dibantu penuh dalam Pilkada DKI Jakarta.

Fadjroel Rahman Dukung Jokowi, Tetapi Tak Dukung PDIP

Direktur Soegeng Sarjadi School of Goverment (SSSG), Fadjroel Rahman mengatakan mendukung Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon Presiden pada pemilu 2014. Namun Fadjroel menggarisbawahi, hal tersebut tak berlaku untuk PDIP partainya. Kemungkinan Fadjroel berharap agar Jokowi menang tetapi tidak bisa mengimplementasikan kebijakan yang akan Jokowi buat karena minimnya dukungan DPR, jika ini terjadi ada celah bagi Fadjroel untuk berlaku bak oposisi di kemudian hari.

Sutan Bhatoegana heran Jokowi tak paham soal Century

Ketua DPP Partai Demokrat yang akhir-akhir ini banyak berurusan dengan KPK, Sutan Bhatoegana, menyayangkan capres PDIP Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak paham soal Century. Menurut dia, sebagai pemimpin nasional, harusnya Jokowi tahu isu-isu terkini termasuk Century.
Dia menilai, Jokowi harus tahu tentang Century meski tak harus paham betul. Sebab, kata dia, calon pemimpin nasional wajib menyelesaikan masalah yang ada dan sedang dihadapi negara.
"Memang kalau mau jadi pemimpin ya harus tahu lah minimal isu-isu nasional agar dapat nanti ikut memberi solusinya ketika kelak nanti jadi pemimpin Nasional," ujar Sutan dalam pesan singkat, Rabu (26/3/2014).

KPI Telusuri Iklan Anonim yang Serang Jokowi

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengetahui adanya iklan anonim yang disebar di stasiun televisi tertentu yang memuat soal janji Jokowi menata Jakarta selama lima tahun. Ketua KPI Judhariksawan mengatakan, tim monitoring KPI akan bergerak menelusuri apakah video yang dikemas seperti iklan itu mengandung unsur kampanye negatif.
"Saya sudah mendengar itu. Nanti tim monitoring yang akan turun menelusuri. Kalau negative campaign, apa motifnya memutar tayangan iklan yang mengandung negative campaign," ujar Judhariksawan, di Jakarta, Selasa (25/3/2014).

Jokowi Ingin TKI Dihormati

Banyaknya kasus yang menimpa tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri membuat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) prihatin. Dia berkeinginan TKI tak lagi mendapatkan masalah, dan menjadi warga terhormat di negara lain.
Jokowi mengatakan yang bisa dilakukan saat ini adalah memperketat izin bagi perusahaan yang memberangkatkan TKI. Ini karena sebagian izin TKI diperoleh melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta.
"Sebanyak 80% Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) berada di Jakarta. Penampungan TKI gelap juga banyak di sini (Jakarta)," ungkap Capres PDIP itu, di Balai Kota Jakarta, Rabu (26/3/2014).

PDIP Cermati Pesaing Jokowi di Pemilu 2014

PDI Perjuangan mengaku tidak ingin menyombongkan diri terkait pencalonan Joko Widodo sebagai presiden. Jokowi diprediksi dapat melenggang dengan mudah menuju kursi presiden.
"Kita enggak boleh jumawa juga. Kita enggak boleh, dalam konsolidasi demokrasi," kata Wakil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Rabu (26/3/2014).

Tanggapan Ahok Tentang "Tuntutan Rumah Si Pitung": Kata Siapa Melanggar Hukum?

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) enggan berkomentar banyak terkait deklarasi pencapresan Joko Widodo (Jokowi) di Rumah Pitung. Aksi ini dianggap melanggar etika dan hukum karena status Rumah Pitung sebagai cagar budaya.
Dengan melakukan deklarasi di Rumah Pitung, Jokowi berpotensi melanggar Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 dan bisa diancam pidana lima tahun penjara.
"Kata siapa kalau melanggar hukum?" kata Ahok di Balai Kota, Rabu (26/3/2014).

PDIP: Prabowo Masih Ngambek

Setelah Ketua Dewan Penasihat Gerindra Prabowo Subianto bersajak menyindir pemimpin boneka, kini Waketum Fadli Zon melempar puisi berjudul ‘Air Mata Buaya’ tentang pemimpin yang bicara kejujuran namun berdusta. Politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno menganggap Prabowo terlalu ambisius dan kader-kader Gerindra ngambek gara-gara Perjanjian Batu Tulis saat Megawati dan Prabowo berduet di Pilpres 2009.

Perjanjian Kerjasama Monorel Ditarget Rampung Pekan Ini

Jajaran direksi PT Jakarta Monorail hari ini kembali melakukan rapat dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
Usai melakukan rapat tertutup dengan Jokowi, Direktur Utama PT Jakarta Monorail John Aryananda mengatakan, kedua belah pihak akan segera menyelesaikan perjanjian kerjasama pekan ini. "Semua sudah sepaham. Target kita akhir pekan ini," kata dia yang mengenakan setelan jas hitam, Selasa (26/3/2014).

Surva-surve Charta Politika: Jokowi Tak Terbendung

Survei Nasional Charta Politika Indonesia menempatkan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di posisi pertama dibandingkan capres lainnya. Jokowi jauh mengungguli Prabowo dan Ical.
"Pemilih inginkan Jokowi jadi RI-1 karena tingkat elektabilitas Jokowi paling tinggi dibandingkan capres lainnya," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yuniarto Wijaya di Restoran Rempah-rempah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, (26/3/2014).

PKS: Lebih Pandai Tukang Becak daripada Jokowi

Anggota Timwas Century dari Fraksi PKS Indra tak habis pikir jika seorang capres seperti Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak paham soal skandal Century. Bahkan menurut dia, seorang tukang ojek dan tukang becak saja tahu soal Century.
Indra menjelaskan, skandal Rp 6,7 triliun kasus Bank Century sudah menjadi persoalan nasional yang selama dua tahun belakangan selalu menjadi konsumsi publik. Karena itu dia merasa heran jika Jokowi tak tahu soal kasus tersebut.
"Karena ini skandal sangat besar, mengingat jumlah kerugian sampai Rp 6,7 triliun dan ini terjadi disaat kita butuh dana untuk orang miskin, tapi ternyata ada dugaan perampokan," ujar Indra saat dihubungi, Rabu (25/3/2014).

Pembahasan Monorel, Jokowi Ungkap Belum ada Perkembangan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov DKI dengan PT Jakarta Monorail belum ada kemajuan.
"Ini masih membahas masalah bisnis plan. Saya kira masih perlu step berikutnya," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (26/3/2014).
Jokowi mengatakan, pihaknya baru mendengarkan pemaparan masalah tarif monorel baru yang diajukan oleh PT Jakarta Monorail. Menurut Jokowi, pembahasan ini perlu kehati-hatian agar tidak merugikan kedepannya.

"Aku Rapopo" Ciptaan Jokowi, Dipakai Prabowo Kemudian

Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo mengaku tak masalah disindir dan diejek capres lain. Mulai dari kutu loncat, capres boneka dan sebagainya.
"Aku rapopo.. ya terjemahannya aku ra popo aku nggak masalah, mau bilang apapun, aku rapopo," kata Jokowi dengan tawa.
Kata-kata aku rapopo memang sedang populer di jejaring sosial. Mulai dari Facebook, Twitter, Instagram dan Path.

Jika Kalah Pileg, Rieke: Pencapresan Jokowi Hanya Mimpi

Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rieke Dyah Pitaloka mengatakan pencapresan Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi ini hanyalah mimpi jika kalah dalam Pemilihan Legislatif (Pileg).
"Enggak mungkin nyalonkan presiden kalau kalah di Pileg. Kan syaratnya bisa calonkan presiden sampai pada parlemen treshold 20 persen pada Pileg. Kalau pileg di bawah 20 persen mimpi saja kita mau calonkan presiden," ujar Rieke di Balai Kota, Jakarta, Rabu (26/3/2014).

Jokowi Tak Masalah Digugat ke PTUN

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mempersilahkan jika ada pihak yang mau mengajukan gugatan, terkait proses lelang jabatan kepala sekolah (Kepsek) yang dijalankannya. ia mengatakan, semua proses seleksi dan promosi jabatan terbuka tersebut telah sesuai dengan aturan yang ada.
"Tidak apa-apa ada yang gugat juga, gugat saja. Kita melakukan sesuatu pasti ada dasarnya," katanya di Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (26/3/2014).

Profesor Ini Juga Nimbrung Ikut Bantai Jokowi

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Taufik Bahauddin mengingatkan bahwa skandal pemberian fasilitas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bisa saja terulang jika kepemimpinan mendatang dikuasai PDIP.
Kekhawatiran ini mengingat adanya pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan sejumlah pengusaha sebelum pengumuman nama calon Presiden (capres) dari PDIP yakni Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi.

PAN: Jangankan Century, Korupsi Busway Saja Jokowi Tak Tahu

Kandidat Capres PDIP Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak tahu soal kasus Bank Century. Padahal kasus ini sedang menjadi sorotan berbagai pihak di Tanah Air. Hal ini pun jadi peluru para politikus Partai Amanat Nasional untuk menyerang Jokowi.
Anggota Komisi III DPR Taslim Chaniago menilai wajar Jokowi tak tahu soal Century. Dia menyebut, Jokowi tidak mengikuti perkembangan negara.
"Berarti dia tidak mengikuti perkembangan negara ini," ujar Taslim dalam pesan singkat, Rabu (25/3/2014).

Jokowi Bukti Janji dikhianati

Hampir satu setengah jam Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto berpidato menggebu-gebu di hadapan ribuan kader dan simpatisan partai di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kampanye Prabowo dibuka dengan devile dirinya menunggang kuda di atas karpet hijau diikuti pengawal berkuda dikelilingi barisan paramiliter.
Dalam pidatonya, Prabowo terus menerus menyerang pencalonan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden. Dia menilai keputusan ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputeri itu mengkhianati kesepakatan diteken kedua tokoh ini lima tahun lalu di Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat. Prabowo mengingatkan masyarakat untuk tidak memilih calon presiden boneka.

Dengan Sangat Halus, Jokowi Tolak Ikut Debat Capres versi Habibie Center

The Habibie Center bekerjasama dengan Hanns Seidel Foundation mengadakan diskusi uji publik Capres 2014; "Mencari Pemimpin Muda Berkualitas" di Hotel Sari Pan Pacific, Istana Ballroom, Jl. MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2014). Direktur Eksekutif The Habibie Center Rahimah Abdulrahim mengatakan, acara debat uji publik ini diadakan setelah muncul ide gagasan menghadirkan kembali pemimpin berusia muda.

Rieke: Satinah Perlu Jokowi untuk Jadi Gong Bantu Pengumpulan Dana

Rieke Dyah Pitaloka, politisi PDIP tak peduli cibiran memanfaatkan kasus Satinah, TKW yang terancam dihukum gantung di Arab Saudi untuk kepentingan politik. Rieke hanya bermodal niat baik, karena Satinah membutuhkan uang untuk membayar diyat sebesar Rp 21 miliar.
"Terserah lah, semua orang punya cara, tapi mari kita positif thinking. Kalau kamu sebagai Satinah, perlu nggak seorang Jokowi memberikan bantuan untuk kamu? Pasti ngerasa perlu, karena apapun masyarakat mau jadi gong untuk menyuarakan Ayo gotong royong," jelas Rieke usai menemui Jokowi di balai kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Rabu (26/3/2014).
Rieke menegaskan yang terpenting nyawa Satinah bisa diselamatkan, tidak dihukum pancung. Satinah divonis atas kasus perampokan dan pembunuhan pada 2006 lalu, dan divonis pada 2010.