Permadi Tuding Survei Bayaran Menjadikan Elektabilitas Jokowi Tinggi

Nama Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) moncer di sejumlah survei nasional sebagai capres idaman rakyat. Hal itu dinilai sebagai sebuah strategi politik untuk menjatuhkan nama besar Capres Gerindra Prabowo Subianto.
Politisi Partai Gerindra, Permadi, menuding survei yang menyatakan Jokowi unggul karena dibayar.

Jokowi Tindak Lanjuti Praktik Pungutan di BPLHD

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, tak ada alasan untuk menutup-nutupi praktik pungutan liar hingga miliaran rupiah di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta. Dia menegaskan harus ditindaklanjuti.
"Praktik pungutan ya harus ditindaklanjuti, inspektorat mesti turun," ujarnya seusai rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta, Jumat sore (30/8/2013).

Sekali Lagi JK Tekankan Bahwa Pencapresan Jokowi Bergantung Mega

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) selalu memuncaki hampir semua survei capres yang diadakan akhir-akhir ini. Meskipun demikian, menurut mantan Wakil Presiden  Jusuf Kalla (JK), pencapresan Jokowi tergantung restu Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri.

Jokowi Belum Paham Kritikan Ombudsman

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum paham soal laporan dari Ombudsman, yang merilis buruknya pelayaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang mencapai 14,53 persen.
"Saya belum ngerti laporan dari Ombudsman dan belum dapat laporan itu," kata Jokowi, saat ditemui wartawan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2013).

Irman Gusman: Jokowi L4

Peserta konvensi capres Partai Demokrat (PD) berkomentar soal metode blusukan Gubernur DKI Jakarta  Joko Widodo (Jokowi) yang bisa menaikkan elektabilitas pencapresan. Irman mengaku juga telah blusukan. Dia yakin masyarakat akan melihat kiprah capres alternatif lainnya.
"Pak Jokowi begitu (populer) kan karena orang belum melihat yang lain. Barangkali juga dengan munculnya calon-calon di sini kemudian ada pilihan lain. Orang kan juga nggak mau L4 kan: lu lagi, lu lagi (kamu lagi-kamu lagi)," ujar Ketua DPD Irman Gusman, Jumat (30/8/2013).

Gus Sholah: Bagus, Kalau Mahfud Duet dengan Jokowi

Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Sholahuddin Wahid atau Gus Sholah mengklaim sebagai pihak yang mendorong Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD maju dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2014. Ia berpendapat, peluang Mahfud akan semakin besar jika berpasangan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi Akan Kembalikan Metromini yang Disita, asal...

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berjanji untuk memulangkan bus Metromini yang disita Dinas Perhubungan, jika pemilik bus Metromini menerima syarat yang diajukan.
"Kalau bus diperbaiki, keselamatan penumpang ya terjamin, silahkan dikeluarkan semuanya. Metromini masih layak jalan atau tidak? Aman bagi penumpang atau tidak. Kalau dikeluarkan, lalu ada kecelakaan penumpang, siapa yang tanggung jawab?" ujar Jokowi di sela-sela rapat Paripurna, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (30/8/2013).

Jokowi Minta Tambahan Modal PT. MRT

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat paripurna bersama anggota Dewan Permusyaratan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengatakan pihaknya ingin menambah modal dasar PT. Mass Rapid Transit (MRT).
"Salah satu yang perlu dilakukan adalah menambah modal dasar perseroan," ujar Jokowi saat berpidato di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Jumat (30/8/2013).

PBHI Salahkan Bawahan Jokowi

Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Jakarta, Poltak Agustinus Sinaga, menyoroti bawahan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) yang tidak bergerak secara positif untuk mengimbangi langkah Jokowi terkait dengan kekerasan yang dilakukan oknum petugas Satpol PP dalam merelokasi warga bantaran Waduk Pluit pada Kamis pekan lalu (22/8/2013).
Poltak menggarisbawahi, tidak bisa persoalan relokasi Waduk Pluit diatasi hanya duet Jokowi dan Ahok. “Iya, semuanya perangkat harus gerak maksimal kalau ingin warga ngerti juga. Warga banyak yang belum paham. Enggak bisa cuma andalkan Jokowi-Ahok saja,” kata Poltak, Rabu (28/8/2013).

Ada "Ahok" Dalam Rapat DPRD dengan Jokowi

Dalam rapat paripurna DPRD bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sempat sindir sikap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang keras terhadap DPRD. Rapat Paripurna ini membahas tentang APBD Perubahan tahun anggaran 2013.

PHBI: Calo Dadakan Muncul Setelah Jamuan Makan Siang Jokowi

Sejumlah warga bantaran Waduk Pluit di RT 19/17 Muara Baru, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, melaporkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), serta Satpol PP ke Polda Metro Jaya, Selasa lalu, terkait pembongkaran secara paksa rumah warga Waduk Pluit oleh Satpol PP.
Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Jakarta, Poltak Agustinus Sinaga, mengatakan adanya oknum calo dadakan yang mencari keuntungan dari warga Waduk Pluit muncul setelah jamuan makan siang Gubernur Jokowi yang pertama terhadap warga pada Mei lalu.

Jokowi Setuju Ada Jalan Soeharto

Nama Soeharto diusulkan menjadi Jl Medan Merdeka Barat. Langkah ini dinilai kontroversial mengingat Soeharto belum mendapat gelar pahlawan. Lalu apa tanggapan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi)?
"Ya kalau itu kan belum masuk ke saya. Nanti kalau sudah masuk ke saya baru saya matengin," ujar Jokowi di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2013).

Jokowi Enggan Tanggapi Masalah Rustri

Mantan Wakil Gubernur Jawa Tengan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Rustriningsih, batal ikut konvensi meski mendapat tiket dari komite konvensi capres Partai Demokrat (PD). Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan kader sejati PDI-P enggan menanggapi hal ini.

Ganti Nama Jalan, Jokowi Tunggu Keppres SBY

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berharap Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera menandatangani keputusan presiden soal perubahan nama jalan di sekitar Monumen Nasional atau Monas, Jakarta Pusat.
"Saya setuju kalau keppres-nya keempat-empatnya sekalian," kata Jokowi di Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (30/8/2013).
Jokowi, Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto, dan Ketua Delegasi Panitia 17 Jimly Ashidique menggelar pertemuan di lantai 9 Gedung Nusantara III D PRRI membahas penamaan jalan itu pada Jumat siang ini.

Banyak Calo di Waduk Pluit, Warga Gugat Jokowi

Suryadi, 53 tahun terbaring lemas di atas kasur tipis di sebuah rumah kontrakan di RT 19 RW 17 Muara Baru, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (28/8/2013).
Pasca peristiwa pembongkaran rumah warga bantaran waduk Pluit pada Kamis (22/8/2013) lalu, ulu hati Suryadi terasa sakit. Dia sibuk memikirkan kondisi rumahnya yang telah diratakan oleh petugas Satpol PP Pemprov DKI Jakarta. Akibatnya dia sering lupa makan.

15 Orang Akan Audisi Perebutkan Sekda Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) saat ini tengah mencari sosok Sekretaris Daerah (Sekda) yang ideal untuk menggantikan Fadjar Panjaitan. Jokowi menambahkan 6 orang lagi untuk ikut audisi, sehingga jumlah calon Sekda yang akan diaudisi menjadi 15 orang.
"Ya nggak apa toh ada tambahan," kata Jokowi di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2013).
Jokowi mengatakan, semakin banyak peserta 'audisi' maka semakin baik. Namun Jokowi tidak menjelaskan kriteria sekda ideal yang diinginkan Jokowi.
"Berarti ada tambahan pilihan kan jadi lebih baik, lebih banyak pilihan. Yang penting masuk kriteria," kata Jokowi.

Jokowi: Tidak Punya Tim Sukses, Ngurus Jakarta Aja Jumpalitan

Beredar kabar burung bahwa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sudah membentuk tim untuk pencapresannya tahun 2014 nanti. Menanggapi hal itu, Jokowi membantahnya.
"Tidak ada. Saya tidak punya tim, saya tidak bentuk tim," ujar Jokowi usai menemui Ketua MPR Sidharto Danusubroto di Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2013).

Jokowi Effect Gagal Menangkan Bambang DH, Jokowi: Saya Ditugaskan Partai

"Jokowi effect" gagal memenangkan pasangan cagub dan cawagub besutan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P) di Pilgub Jatim. Menanggapi kekalahan itu, Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) dengan santai menjawab,
"Semua terserah rakyat, saya itu ditugaskan partai ya saya datang," ujar Jokowi usai menemui Ketua MPR Sidharto Danusubroto di Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2013).

Jokowi Ikut Rapat Tim 17, Berencana Ubah Nama Jalan Medan Merdeka

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengikuti pertemuan Panitia 17. Panitia 17 yang terdiri dari tokoh-tokoh nasional ini membahas rencana mengubah nama jalan di sekeliling Istana Negara.
Pertemuan tersebut berlangsung di lantai 9 Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/8/2013). Hadir di pertemuan ini Ketua MPR Sidharto Danusubroto, Jimly Asshiddiqie, Joko Widodo, Muhammad Yamin, Permadi, dan lain-lain.

Jokowi Apresiasi Kompas Karier Fair 2013

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi Kompas Karier Fair 2013 sebagai bursa kerja untuk menyerap tenaga kerja. Kompas Karier Fair digelar selama dua hari, 30 Agustus dan 31 Agustus 2013, di Balai Kartini, Jakarta.
"Acara ini saya kira baik. Mengumpulkan perusahaan, peluang apa yang mereka punya disampaikan terbuka ke masyarakat," ujarnya seusai meninjau KKF, Jumat (30/8/2013).

Demi Keselamatan Penumpang, Jokowi Tak Gentar Berangus Metromini Reyot

Unjuk rasa besar pengemudi Metromini di Balaikota DKI Jakarta tidak menyurutkan langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memberangus angkutan reyot. Jokowi menegaskan bahwa dirinya tetap menjalankan Undang-Undang Lalu Lintas dan Peraturan Daerah dalam mengatur angkutan umum. Meski didemo sejak pagi hingga malam hari, Jokowi tidak gentar dan santai-santai saja. Jokowi menegaskan bahwa uji kelaikan (kir) adalah kewajiban dengan menjamin keselamatan penumpang.
"Memang yang tidak lulus uji kir itu banyak. Hubungannya apa Metromini sama nyopot Kadishub? Nggak boleh itu. Nyopot kadis itu urusan saya, wewenang saya. Jangan nanti ada demo suruh nyopot kadis apa lagi," ujar Jokowi, Kamis (29/8/2013).

Korban Gusuran Tidak Tahu Jokowi-Ahok Dilaporkan ke Polisi

Berikut ini penelusuran detik.com yang menguak adanya korban penggusuran Waduk Pluit yang tidak merasa dan tidak mengetahui jika melaporkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke polisi.

Duet JK-Jokowi, Tak Baik Buat Jokowi

Pengamat politik AS Hikam menilai, keinginan Akbar Tanjung menduetkan Joko Widodo (Jokowi) dengan Jusuf Kalla (JK) pada pemilihan presiden 2014 tidak menguntungkan Jokowi. Karena, elektabilitas Jokowi jauh di atas JK.
"Pertama, akan sulit bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bisa menangkat JK. Kedua, tidak bagus buat Jokowi karena elektabilitasnya jauh dari JK," kata Hikam, Kamis (29/8/2013).

Satu Lagi Prestasi Jokowi: Jokowi Berhasil Mendelegasikan Wewenang Sampai Tingkat Kelurahan

Proses relokasi warga di Waduk Ria Rio ke rumah susun sewa Pinus Elok terbilang sukses. Kesusksesan ini bukti bahwa Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) berhasil mendelegasikan wewenang kepada anak buahnya dari lurah, camat sampai walikota yang ada di Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur. Sebuah proses relokasi yang perlu diacungi jempol, mengingat waktu yang diperlukan Jokowi hanya dalam hitungan hari.
Bukti proses pendelegasian wewenang Jokowi sampai ke tingkat kelurahan ini terlihat sejak wacana penataan kawasan Waduk Ria Rio, Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur, sekitar tiga bulan silam, tercatat Jokowi hanya satu kali mendatangi kawasan waduk. Itupun dikawal oleh beberapa petugas Reserse Kriminal Polrestro Jakarta Timur. Jokowi sama sekali  tidak menemui warganya.

Menghadang Laju Jokowi

Semua survei dari semua lembaga apa pun memperlihatkan tingkat keterpilihan Joko Widodo (Jokowi) makin meningkat saja. Makin jauh meninggalkan para pesaingnya. Namun jika ditanya, gubernur DKI Jakarta itu selalu mengelak. Ia mengaku hanya ingin fokus mengurusi Jakarta, terutama soal banjir, macet, dan kekumuhan serta kemiskinan. Hingga kini, partainya, PDI-P, juga masih belum mengubah keputusan sebelumnya.