Thamrin Tomagola Sebut Jokowi Angkat Bos Judi Sebagai Wantimpres

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/1/2015). Jokowi sempat dikecam karena mengangkat Wantimpres yang berasal dari parpol pendukungnya saat pilpres 2014 yang lalu.
Satu dari sembilan Wantimpres yang diangkat Jokowi, Jan Darmadi yang merupakan Ketua Majelis Tinggi Partai Nasdem tersebut mendapat sorotan tajam.

Jokowi Turunkan Harga Semen, Pertama dalam Sejarah

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menurunkan harga semen bersamaan dengan penurunan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Menanggapi kebijakan Jokowi, Sekretaris Perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Agung Wiharto mengatakan kebijakan ini belum pernah terjadi di Indonesia. "Penurunan harga diumumkan Presiden, pertama dalam sejarah semen di Indonesia," kata dia kepada Tempo, Senin 19 Januari 2015.

Gubernur Cornelis Gusar, Ancam Usir Pendemo Jokowi

Gubernur Kalimantan Barat Cornelis gusar ketika ditanya kemungkinan unjuk rasa mewarnai kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Selasa 20 Januari 2015.
"Buat apa demo-demo, Presiden datang ke sini bukan bikin susah. Beliau mau membantu pembangunan Kalimantan Barat," katanya, Senin 19 Januari 2015.

Seskab: Presiden-DPR Sudah Komunikasi Terkait Wakapolri

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah melakukan komunikasi dengan DPR terkait posisi Wakil Kepala Kepolisian Negara RI (Wakapolri), Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti, yang ditunjuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi kewenangan kapolri.
"Presiden melakukan komunikasi dengan Pak Setya Novanto (Ketua DPR) Kamis (13/1) malam. Keputusannya Jumat, berkoordinasi, hanya lisan, tertulisnya belum," kata Andi Widjajanto di Komplek Istana Negara Jakarta, Senin (19/1/2015).

Sutarman Tolak Mentah-mentah Iming-iming Jokowi

Meski sudah tidak menjabat sebagai Kapolri, Jenderal Sutarman dipastikan masih menjadi polisi aktif hingga masa pensiunnya bulan Oktober 2015.
Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto, mengatakan sampai saat Sutarman pensiun, Jenderal bintang empat itu memilih tidak menjabat posisi penting apapun.
"Setahu saya Pak Tarman memilih untuk pensiun nanti di bulan Oktober 2015 tanpa ada penugasan. Apa pun. Itu permintaan pribadi dari beliau," ujar Andi, di Kompleks Istana Negara, Senin (19/1/2015).

Ketua DPR Minta Jokowi Jangan Terlalu Lama Tuntaskan Persoalan Kapolri

Ketua DPR Setya Novanto berharap persoalan Kapolri segera selesai.
Terutama polemik Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri yang kini dijabat Komjen Pol Badrodin Haiti.
"Ya kita harapkan tidak terlalu lama, karena ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan," kata Setya Novanto di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/1/2015).

KontraS: Apakah Jokowi Itu Lugu?

Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil sikap tegas terhadap enam terpidana narkoba yang dihukum mati minggu dini hari kemarin, dikecam keras oleh para aktivis yang peduli soal Nasional Hak Asasi Manusia (HAM).

Mahasiswa Menyamakan Jokowi dengan Pinokio

Gelombang unjuk rasa menentang kedatangan Presiden Joko Widodo ke Kalimantan Barat Selasa 20 Januari 2015, sudah terjadi Senin 19 Januari 2015. Mahasiswa Solmadapar turun ke jalan menyikapi kebijakan Jokowi mengenai harga Bahan Bakar Minyak.
Sedangkan pada pukul 15.30 WIB, sekitar 50 mahasiswa yang tergabung dalam BEM Universitas Tanjungpura berorasi di Bundaran Tugu Digulis.

Imparsial: 91 Hari Jabat Presiden, Jokowi Sudah Berlumuran Darah

Direktur Eksekutif Imparsial Poengki Indarti menyatakan ironi, di hari ke 91 menjadi Presiden RI, Joko Widodo sudah melumuri tangannya dengan darah. Hal itu berkaitan dengan eksekusi pidana mati sejumlah narapidana.

Komnas HAM: Kebijakan Jokowi Picu Dendam Internasional

Ketua Komnas HAM, Hafidz Abbas, mengecam eksekusi mati terhadap sejumlah terpidana narkotika.
Sebab menurut Hafidz sikap Presiden Joko Widodo itu bisa memicu dendam dunia internasional terhadap Indonesia.
"Apalagi saat ini, ada sekitar 267 warga negara Indonesia di beberapa negara sudah divonis mati, tinggal menunggu eksekusi. Ini melemahkan posisi kita di dunia internasional dalam diplomasi membebaskan terpidana WNI yang divonis mati," kata Hafidz di kantor komnas HAM, Jakarta, Senin (19/1/2015).

KontraS: Eksekusi Mati Hanya Cara Dongkrak Popularitas Jokowi

Koordinator KontraS, Haris Azhar menduga hukuman mati yang dilakukan terhadap sejumlah terdakwa narkotika hanya upaya menutupi kerendahan popularitas Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bang Yos: Jokowi Tunda Pelantikan Komjen Budi Itu Saran Saya

Ketua Umum PKPI Sutiyoso memiliki perbedaan pandangan terkait pencalonan Kapolri Komjen Polisi Budi Gunawan, dengan partai pendukung Jokowi-JK yang tergabung dalam KIH. Menurut Sutiyoso, semua partai pendukung itu setuju Budi segera dilantik, namun dirinya meminta penundaan dulu.
Alhasil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mengikuti sarannya untuk menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan, dan mengangkat Plt Komjen Polisi Badrodin Haiti.

Jelang Kunjungan Ke Kalbar: Jokowi Minta Disediakan Makanan Khas Kalbar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menghadiri peresmian Masjid Raya Mujahiddin Pontianak, Kalimantan Barat. Uniknya, dari rangkaian acara yang akan dihadiri, dia turut meminta makanan khas Kalbar.
Kepala Biro Humas Pemprov Kalbar Numsuan Madsun mengatakan bahwa Presiden Jokowi meminta makanan khas Kalbar selama ia berada di Pontianak.

Jokowi Sederhanakan Protokol, Daerah Hemat Rp 2 M

Banyaknya pemangkasan kegiatan protokoler dan tetek bengeknya untuk kunjungan presiden dan wakil presiden menghemat anggaran daerah hingga Rp 2 miliar. Hal itu dirasakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang akan mendapat kunjungan Presiden Joko Widodo pada 20-21 Januari 2015.
"Terus terang, Pemda Kalbar tidak merasa sama sekali diberatkan dalam anggaran untuk kedatangan Presiden," kata Kepala Humas Pemprov Kalimantan Barat J. Numsuan Madsum, Senin 19 Januari 2015.

Jokowi Minta Target Pajak Naik 40%, Menkeu Merespons

Dalam sidang kabinet (sidkab) paripurna RAPBN-Perubahan 2015, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta target penerimaan pajak untuk 2015 ditingkatkan menjadi 40 persen dibandingkan target tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengakui, target penerimaan pajak dalam APBN-Perubahan 2015 yang naik sekira 40 persen di luar kebiasaan.

Menkopolhulkam: KPK Sengaja Ganjal Komjen Budi Gunawan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang juga Ketua Komisi Kepolisian Nasional, Tedjo Edhy Purdijatno, menangkap gelagat KPK sengaja menggagalkan Budi Gunawan sebagai Kapolri.
"Ini kelihatan sekali, seolah-olah hanya ingin menggagalkan Budi Gunawan. Jangan, kalau memang bukti sudah ada, ayo diproses," kata Tedjo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 19 Januari 2015.

Soal Kapolri, DPR Akan Interpelasi Jokowi

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa pengangkatan Komjen Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri tidak memiliki dasar hukum. Karena itu, DPR bisa saja menggunakan haknya terhadap pemerintah.
"Ini kan hukumnya gantung. Hukum gantung inilah, ke depan DPR akan menggunakan haknya, apakah hak angket atau interpelasi," kata Wakil Ketua Komisi III, Desmond Junaidi Mahesa, di gedung DPR, Jakarta, Senin 19 Januari 2015.

DPR Akan Segara Interogasi Jokowi Seputar Kapolri

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan memanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas berbagai hal, salah satunya polemik pemilihan Kapolri. Rencananya, pembahasan akan dilakukan dalam rapat konsultasi di Komisi III.

Menko Polhukam Sebut Jokowi Tak Mempan Digertak Negara Asing

Menteri Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno mengatakan tidak akan terpengaruh dengan adanya penarikan duta besar negara lain di Indonesia terkait eksekusi hukuman mati gembong narkoba. Indonesia negara berdaulat, tak mempan digertak negara lain.
Tedjo menambahkan saat ini belum ada negara yang menarik duta besarnya.

Ini Pendapat Lengkap SBY Soal Isu Polri

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya angkat bicara terkait pemberhentian Jenderal Sutarman sebagai Kapolri. Mengenai isu yang berkembang yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi berusaha membersihkan 'orang-orang SBY', SBY menyebut jika itu merupakan provokasi untuk memecah belah dirinya dan Jokowi.
Pernyataan tersebut ditulis SBY melalui akun Facebook pribadinya, Senin (19/1/2015) siang.

Hanura: Jokowi Langgar UU Polri

Anggota Komisi III DPR, Syarifuddin Sudding, mengatakan Presiden Joko Widodo telah melanggar Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri. Pelanggaran yang dilakukan yakni soal pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri, Komjen Badrodin Haiti.
"Kalau dalam perspektif UU, kita melihat bahwa kebijakan yang dilakukan Presiden Jokowi itu adalah pelanggaran terhadap UU No.2 tahun 2002," kata Sudding, di gedung DPR, Jakarta, Senin 19 Januari 2015.

Ribut Kapolri:Koalisi Prabowo Mau Jatuhkan Jokowi?

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR dari Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) melecehkan DPR. Musababnya, kata Desmond, Jokowi tak segera mengangkat Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI, meski sudah memberhentikan Jenderal Sutarman. Jokowi justru melantik Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kapolri.

Jokowi Tak Perlu Angkat Badrodin Jadi Plt Kapolri

Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman mengaku heran dengan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengangkat Wakapolri Komjen (Pol) Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas (Plt) Kapolri.
Politikus Partai Demokrat itu menyebut, Presiden Jokowi seharusnya tidak perlu mengangkat Plt karena Wakapolri secara otomatis menggantikan pelaksaan tugas Kapolri.

Ini Profil 9 Anggota Wantimpres yang Baru Dilantik Jokowi

Presiden Joko Widodo hari ini melantik 9 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara. Bagaimana profil mereka?
Acara pelantikan digelar di Istana Negara, Jakpus, Senin (19/1/2015) siang ini. Presiden Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla hadir.
Para anggota Wantimpres ini didominasi perwakilan dari partai politik pengusung Jokowi-JK. Sisanya profesional.

Dua Indikasi Presiden Jokowi Dipengaruhi Megawati

Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kemungkinan mempengaruhi sikap Presiden Joko Widodo. Alasannya, misalnya, kenapa Jokowi sulit mencabut pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri kendati sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Presiden Jokowi Lantik Watimpres

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik sembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden untuk membantunya di pemerintahan. Pelantikan ini tertuang dalam surat keputusan presiden No. 6/P/2015.
Presiden Jokowi langsung memimpin sumpah jabatan dihadapan rohaniawan. Presiden Jokowi meminta agar seluruh dewan pertimbangan presiden bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara.

Pasca Komjen BG, Nasdem Mulai Uring-uringan pada Jokowi

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem Patrice Rio Capella mengaku heran dengan penetapan Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri. Sebab, penetapan tersebut dinilai terlalu dipaksakan setelah calon tunggal Kapolri Komjen Budi Gunawan ditetapkan tersangka oleh KPK.
"Ada yang menurut saya memaksa, bagaimana tidak, Sutarman dihentikan dan calon kapolri tersangka. Menurut saya sudah memaksa ya," kata Patrice di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/1/2015).

Setelah Dicopot, Jokowi Tawari Sutarman Jabatan Lain

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, mengatakan Presiden Joko Widodo menawari Mantan Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutarman sejumlah jabatan setelah mencopotnya sebagai Kepala Polri. Saat ini status Sutarman masih merupakan polisi aktif.
"Namun tergantung, apakah yang ditawari mau atau tidak," ujar Tedjo di Istana Negara, Senin 19 Januari 2015.

Giliran Strali Lobi Jokowi

Pemerintah Australia menyatakan akan mengerahkan seluruh upaya menyelamatkan dua warga negaranya yang akan dihukum mati oleh Indonesia. Menteri Luar Negeri Julie Bishop dalam jumpa pers di Ibu Kota Canberra hari ini (19/1/2015) mengatakan surat resmi telah dikirim kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Lobi ini, menurut Bishop, diupayakan terjadi langsung antara pemimpin tertinggi masing-masing negara, seperti dilansir Channel News Asia.

Lemahnya Visi Revolusi Mental Jokowi di Urusan Kapolri

Kritik datang ke Presiden Jokowi terkait urusan Kapolri. Kritikan datang dari Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Saldi Isra. Dinilai keputusan Jokowi yang menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan dan mengangkat Komjen Badrodin Haiti menjadi Plt tak menyelesaikan masalah.
"Visi revolusi mental Jokowi.