Sedang asik meninjau taman di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dicegat Slamet beserta istrinya. Mereka
mengeluhkan pelayanan sewa rumah susun Marunda.
"Saya dari Kamis nginep disana pak, masih disuruh nunggu harus senin,
tapi enggak buka-buka. Tadi rombongan mau ke sini. Saudara-saudara saya
ada banyak yang nginep di situ," kata Slamet kepada Jokowi, Senin
(11/2/2013).
Mendengar keluhan itu, Jokowi pun terkejut. "Lho, ngapain nginep?,"
tanya Jokowi. Mendapat pertanyaan sang gubernur, Slamet pun menjelaskan
bahwa dirinya menginap untuk mendapatkan unit rusun Marunda yang memang
disediakan untuk warga tidak mampu.
"Yang jaga satpam pak, katanya enggak bisa sekarang, besok-besok lagi.
Tadi ada sekitar 100 orang," kata Slamet melanjutkan ceritanya.
Lagi-lagi Jokowi terkejut mengetahui banyak warganya mengalami kerepotan
dalam menyewa rusun Marunda. "Ya udah besok pagi ke sini lah ya, ke
kantor saya itu. Pagi ya," kata Jokowi yang disambut bahagia oleh Slamet
dan juga istrinya.
Sumber :
http://jakarta.okezone.com
Senin, 11 Februari 2013
Jokowi Periksa Sumur Resapan di Balai Kota
Menjelang sore hari, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengecek
pengerjaan sumur resapan di halaman kantornya, Gedung Balai Kota,
Jakarta. Ia puas melihat sumur resapan itu sudah benar penggarapannya.
Jokowi yang terbalut kemeja warna putih itu keluar dari ruang kerjanya di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2013) sekitar pukul 16.45 WIB.
Ia jalan kaki tanpa didampingi sang ajudan yang biasanya sigap mengawalnya 3 hingga 4 orang. Suami Iriana ini bergegas menuju lokasi sumur resapan yang dibangun tepat di depan halaman Gedung Balai Agung, yang terletak di sebelah sisi kiri Gedung Balai Kota.
Jokowi langsung mengecek sumur resapan. Ada satu lubang sumur resapan. Jokowi jongkok di tepi sumur resapan dan melongokkan kepalanya ke dalam sumur yang sudah digenangi air. Alat-alat pembuatan sumur resapan dan gundukan tanah juga masih menghiasi lokasi
"Tadi saya cuma ngecek, modelnya sudah benar kok. Kalau yang dulu ada ijuk-ijuknya kayak septic tank zaman kuno, kalau yang sekarang sudah ada saringannya, sudah benar," kata Jokowi.
Menurut dia, ada dua macam sumur resapan yakni sumur resapan dalam sedalam 120 meter dan sumur resapan dangkal sedalam 4 meter.
"Pokoknya yang Jakarta Utara harus sumur resapan dalam. Kalau yang di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, sumur resapan dangkal. Nanti ada peraturan gubernur yang mengatur per berapa meter persegi harus ada berapa sumur resapan," ujar Jokowi.
Ia mengatakan biaya sumur resapan untuk perkampungan dan fasilitas umum diambil dari APBD.
"Kalau untuk rumah tangga, ruang publik, kampung-kampung trotoar di jalan-jalan itu nanti dari APBD. Nanti ada anggaran untuk 20 ribu sumur senilai rp 200 miliar," kata dia.
Ayah 3 anak ini selanjutnya berjalan menusuri trotoar dan menyeberang menuju taman di depan Monas. Di lokasi itu, ada pekerjaan penggalian tanah untuk menamam pohon hias.
Jokowi menyempatkan diri bercakap-cakap dengan 5 orang kuli penggali tanah yang tengah beristirahat.
"Kapan mulai menamam?" kata Jokowi.
Seorang tukang gali menjawab pertanyaan Jokowi. "Ini masih nyari tanamannya," ujar si tukang gali.
"Heh.... masih nyari?" ujar Jokowi dengan wajah terkejut.
"Mungkin besok sudah mulai tanam, Pak," sahut si tukang gali lagi.
Mendengar jawaban itu, Jokowi pun puas. "Ya...ya...ya," ujar Jokowi yang lalu menyeberang lagi ke arah Gedung Balai Kota dan langsung naik ke dalam mobil Kijang Innova warna hitam.
Sumber :
http://news.detik.com
Jokowi yang terbalut kemeja warna putih itu keluar dari ruang kerjanya di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2013) sekitar pukul 16.45 WIB.
Ia jalan kaki tanpa didampingi sang ajudan yang biasanya sigap mengawalnya 3 hingga 4 orang. Suami Iriana ini bergegas menuju lokasi sumur resapan yang dibangun tepat di depan halaman Gedung Balai Agung, yang terletak di sebelah sisi kiri Gedung Balai Kota.
Jokowi langsung mengecek sumur resapan. Ada satu lubang sumur resapan. Jokowi jongkok di tepi sumur resapan dan melongokkan kepalanya ke dalam sumur yang sudah digenangi air. Alat-alat pembuatan sumur resapan dan gundukan tanah juga masih menghiasi lokasi
"Tadi saya cuma ngecek, modelnya sudah benar kok. Kalau yang dulu ada ijuk-ijuknya kayak septic tank zaman kuno, kalau yang sekarang sudah ada saringannya, sudah benar," kata Jokowi.
Menurut dia, ada dua macam sumur resapan yakni sumur resapan dalam sedalam 120 meter dan sumur resapan dangkal sedalam 4 meter.
"Pokoknya yang Jakarta Utara harus sumur resapan dalam. Kalau yang di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, sumur resapan dangkal. Nanti ada peraturan gubernur yang mengatur per berapa meter persegi harus ada berapa sumur resapan," ujar Jokowi.
Ia mengatakan biaya sumur resapan untuk perkampungan dan fasilitas umum diambil dari APBD.
"Kalau untuk rumah tangga, ruang publik, kampung-kampung trotoar di jalan-jalan itu nanti dari APBD. Nanti ada anggaran untuk 20 ribu sumur senilai rp 200 miliar," kata dia.
Ayah 3 anak ini selanjutnya berjalan menusuri trotoar dan menyeberang menuju taman di depan Monas. Di lokasi itu, ada pekerjaan penggalian tanah untuk menamam pohon hias.
Jokowi menyempatkan diri bercakap-cakap dengan 5 orang kuli penggali tanah yang tengah beristirahat.
"Kapan mulai menamam?" kata Jokowi.
Seorang tukang gali menjawab pertanyaan Jokowi. "Ini masih nyari tanamannya," ujar si tukang gali.
"Heh.... masih nyari?" ujar Jokowi dengan wajah terkejut.
"Mungkin besok sudah mulai tanam, Pak," sahut si tukang gali lagi.
Mendengar jawaban itu, Jokowi pun puas. "Ya...ya...ya," ujar Jokowi yang lalu menyeberang lagi ke arah Gedung Balai Kota dan langsung naik ke dalam mobil Kijang Innova warna hitam.
Sumber :
http://news.detik.com
Jokowi Akan Cek Tunjangan Sekda DKI Rp 50 Juta
APBD DKI Jakarta masih dievaluasi. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo
(Jokowi) bertekad memperkuat manajemen pengawasan di jajarannya.
Jokowi mengaku tidak hafal besarnya tunjangan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta yang disebut-sebut sebesar Rp 50 juta.
"Nggak tahu, nggak ngapalin. Cek saja nanti," kata Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2013).
Menurut dia, kelemahan di pemerintahan terletak pada management controlling. Ia akan memperkuatnya. "Kalau management checking pemerintah bagus akan memperbaiki kekuatan organisasi kita," ujar Jokowi yang terbalut setelan jas warna hitam itu.
Penguatan manajemen kayak gimana, Pak? "Semua orang yang ada di manajemen organaisasi itu bergerak dengan irama dan visi yang sama. Dengan responsif yang sama. Kalau mau unggul ya harus begitu," jawab Jokowi.
Sumber :
http://news.detik.com
Jokowi mengaku tidak hafal besarnya tunjangan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta yang disebut-sebut sebesar Rp 50 juta.
"Nggak tahu, nggak ngapalin. Cek saja nanti," kata Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2013).
Menurut dia, kelemahan di pemerintahan terletak pada management controlling. Ia akan memperkuatnya. "Kalau management checking pemerintah bagus akan memperbaiki kekuatan organisasi kita," ujar Jokowi yang terbalut setelan jas warna hitam itu.
Penguatan manajemen kayak gimana, Pak? "Semua orang yang ada di manajemen organaisasi itu bergerak dengan irama dan visi yang sama. Dengan responsif yang sama. Kalau mau unggul ya harus begitu," jawab Jokowi.
Sumber :
http://news.detik.com
Jokowi kunjungi Rizal Ramli
Siang ini, tokoh perubahan Rizal Ramli kedatangan tamu istimewa.
Sosok tersebut adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Gubernur yang
dikenal gemar blusukan itu bermaksud bertukar pikiran dengan Rizal Ramli
soal permasalahan yang ada di Jakarta.
“Saya senang bisa ketemu dengan teman-teman yang tergabung dalam Rumah Perubahan 2.0. Saya datang ke sini untuk bertemu Pak Rizal Ramli guna bertukar pikiran untuk mengatasi berbagai masalah di Ibukota termasuk masalah banjir dan pembangunan,” ujar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, di kantor Rizal Ramli, di bilangan Jakarta Selatan, Senin (12/2/2013).
“Satu hal yang mengesankan dari Pak Jokowi adalah, beliau pemimpin yang jujur dan sederhana. Blusukan yang jadi aktivitas rutinnya dilakukan dengan tulus, bukan dalam rangka pencitraan. Saya senang bisa bertukar pikiran dan membantu memberi masukan kepada Gubernur bagaimana mencari solusi jangka panjang mengatasi banjir yang kerap melanda Jakarta. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan keluar seperti yang kita semua harapkan,” ujar Rizal Ramli yang juga mantan Menteri Koordinator Perekonomian.
Soal banjir, Rizal menilai hal ini merupakan masalah serius bagi Jakarta. Strategi pembangunan yang tidak ramah lingkungan, sistem drainase yang tidak bagus serta perilaku warga yang buruk seputar sampah, sering dianggap sebagai penyebab utama terjadinya banjir. Ditambah dengan curah hujan yang tinggi, banjir benar-benar menjadi momok yang menghantui warga.
Selain membahas soal banjir, kedua tokoh juga saling berbagi pengalaman dalam hal melakukan reformasi birokrasi. Rizal banyak memberi masukan bagaimana sebaiknya menata dan membenahi birokrasi. Pengalamannya sebagai Kepala Bulog, Menko Perekonomian, dan Menteri Keuangan menjadi masukan yang berharga buat Gubenur.
“Saya melihat salah satu persoalan utama di DKI memang masalah birokrasi. Bukan karena pejabatnya tidak kapabel, tapi lebih disebabkan soal kemauan yang tulus untuk melayani masyarakat. Saya percaya, di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, birokrasi di DKI akan bisa lebih baik lagi,” ungkap Rizal Ramli yang juga mantan Menteri Keuangan tersebut.
Jokowi sendiri menilai Rizal Ramli sebagai pemimpin yang punya karakter dan berintegritas. Sederet jabatan penting di pusat kekuasaan yang disandangnya tidak membuat tokoh yang di kalangan nahdiyin kerap disapa Gus Romli itu melenceng dari amanat yang diembannya. Selama menjadi pejabat publik, Ketua Aliansi Rakyat Untuk Perubahan (ARUP) itu bersih dari cacat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Sumber :
http://www.lensaindonesia.com
“Saya senang bisa ketemu dengan teman-teman yang tergabung dalam Rumah Perubahan 2.0. Saya datang ke sini untuk bertemu Pak Rizal Ramli guna bertukar pikiran untuk mengatasi berbagai masalah di Ibukota termasuk masalah banjir dan pembangunan,” ujar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, di kantor Rizal Ramli, di bilangan Jakarta Selatan, Senin (12/2/2013).
Baca juga: Jokowi Siapkan Sistem Pelayanan Rumah Sakit Online dan Dua Ormas Bentrok di Gandaria, Satu Orang Terluka
Jokowi
sendiri mengenakan mengenakan kemeja putih lengan panjang digulung
dipadu padan celana hitam. Sedangkan RizaL Ramli menerima tamunya dengan
batik merah marun lengan pendek dan celana biru gelap. Kedua tokoh
tersebut berbicara dengan santai dalam suasana penuh persahabatan.
Kadang-kadang obrolan diselingi dengan tawa lepas dari keduanya.“Satu hal yang mengesankan dari Pak Jokowi adalah, beliau pemimpin yang jujur dan sederhana. Blusukan yang jadi aktivitas rutinnya dilakukan dengan tulus, bukan dalam rangka pencitraan. Saya senang bisa bertukar pikiran dan membantu memberi masukan kepada Gubernur bagaimana mencari solusi jangka panjang mengatasi banjir yang kerap melanda Jakarta. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan keluar seperti yang kita semua harapkan,” ujar Rizal Ramli yang juga mantan Menteri Koordinator Perekonomian.
Soal banjir, Rizal menilai hal ini merupakan masalah serius bagi Jakarta. Strategi pembangunan yang tidak ramah lingkungan, sistem drainase yang tidak bagus serta perilaku warga yang buruk seputar sampah, sering dianggap sebagai penyebab utama terjadinya banjir. Ditambah dengan curah hujan yang tinggi, banjir benar-benar menjadi momok yang menghantui warga.
Selain membahas soal banjir, kedua tokoh juga saling berbagi pengalaman dalam hal melakukan reformasi birokrasi. Rizal banyak memberi masukan bagaimana sebaiknya menata dan membenahi birokrasi. Pengalamannya sebagai Kepala Bulog, Menko Perekonomian, dan Menteri Keuangan menjadi masukan yang berharga buat Gubenur.
“Saya melihat salah satu persoalan utama di DKI memang masalah birokrasi. Bukan karena pejabatnya tidak kapabel, tapi lebih disebabkan soal kemauan yang tulus untuk melayani masyarakat. Saya percaya, di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, birokrasi di DKI akan bisa lebih baik lagi,” ungkap Rizal Ramli yang juga mantan Menteri Keuangan tersebut.
Jokowi sendiri menilai Rizal Ramli sebagai pemimpin yang punya karakter dan berintegritas. Sederet jabatan penting di pusat kekuasaan yang disandangnya tidak membuat tokoh yang di kalangan nahdiyin kerap disapa Gus Romli itu melenceng dari amanat yang diembannya. Selama menjadi pejabat publik, Ketua Aliansi Rakyat Untuk Perubahan (ARUP) itu bersih dari cacat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Sumber :
http://www.lensaindonesia.com
Angkot Langgar Trayek, Jokowi: Tangkep yang Kayak Gitu
Dengan dalih menghindari macet, banyak sopir angkutan umum nekat
melanggar jalur trayek. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi)
berpendapat tindakan sopir nakal itu salah dan bisa ditangkap.
Pelanggaran trayek salah satunya dilakukan oleh Jamal (40), sopir angkot U-10 jalur Jakarta Kota-Pademangan yang membawa penumpang mahasiswi UI Annisa Azward (20).
Jamal mengaku terpaksa menyalahi jalur untuk menghindari kemacetan. Annisa yang sendirian di angkot itu menjadi ketakutan dan akhirnya tewas setelah melompat dari angkot.
"Ya nggak bisa dong. Trayek (berubah) alasan macet, nggak bisa. Tangkep yang kayak gitu," kata Jokowi saat dimintai komentar soal angkot yang menyalahi trayek itu di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2013).
Menurut dia, pengambilalihan Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) salah satu cara mengatasi kasus kriminalitas di angkot.
"Kenapa mau ambil PPD karena itu juga (kasus angkot maut), tidak hanya Metro Mini, Kopaja, angkot harus satu manajemen biar gampang pembinaan, kontrolingnya, ngecek macem-macem, ngecek sopir, ID, gampang. Kontrol rem mudah," kata suami Iriana ini yang mengenakan setelan jas hitam ini.
Sumber :
http://news.detik.com
Pelanggaran trayek salah satunya dilakukan oleh Jamal (40), sopir angkot U-10 jalur Jakarta Kota-Pademangan yang membawa penumpang mahasiswi UI Annisa Azward (20).
Jamal mengaku terpaksa menyalahi jalur untuk menghindari kemacetan. Annisa yang sendirian di angkot itu menjadi ketakutan dan akhirnya tewas setelah melompat dari angkot.
"Ya nggak bisa dong. Trayek (berubah) alasan macet, nggak bisa. Tangkep yang kayak gitu," kata Jokowi saat dimintai komentar soal angkot yang menyalahi trayek itu di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2013).
Menurut dia, pengambilalihan Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) salah satu cara mengatasi kasus kriminalitas di angkot.
"Kenapa mau ambil PPD karena itu juga (kasus angkot maut), tidak hanya Metro Mini, Kopaja, angkot harus satu manajemen biar gampang pembinaan, kontrolingnya, ngecek macem-macem, ngecek sopir, ID, gampang. Kontrol rem mudah," kata suami Iriana ini yang mengenakan setelan jas hitam ini.
Sumber :
http://news.detik.com
Jokowi: Nangis-nangis, Ternyata Calo Rusun
Maraknya praktik percaloan dalam pemberian rumah susun (rusun)
merupakan fenomena yang terus tumbuh subur. Sadar akan kondisi itu,
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku terus mempelajari modus
operandi para calo untuk kemudian memberantasnya.
Ditemui di Balaikota Jakarta, Jokowi menyatakan belum bisa mengambil tindakan terkait praktik para calo tersebut. Namun, seiring waktu ia mulai mengantongi nama dan modus yang biasa digunakan para calo untuk mengelabui warga yang berniat menghuni rusun, misalnya di Rusun Marunda.
"Perlu dipastikan dulu, siapa dan modusnya. Kadang-kadang mereka (para calo) juga ikut datang, minta rusun, lalu disewakan," kata Jokowi, Selasa (12/2/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta ini menyampaikan, berdasarkan penelusurannya, para calo memiliki berbagai trik untuk memikat warga yang ingin menghuni rusun. Umumnya, yakni mengiming-imingi warga mendapat "jalur khusus" dengan cara menyetorkan sejumlah uang.
"Ada juga yang datang sambil nangis-nangis, ternyata calo juga. Ada yang ngumpulin uang masyarakat sampai terkumpul Rp 56 juta, ternyata masyarakat enggak dapat rumahnya," ujar Jokowi.
Rusun Marunda dikhususkan kepada warga yang terkena dampak banjir. Sejatinya, semua warga tersebut harus direlokasi ke Rusun Marunda. Namun, ada saja oknum dari dalam dan luar Pemerintah Provinsi DKI yang menjegal proses relokasi tersebut. Modusnya beragam, misalnya menyetorkan uang atau alasan lainnya.
Pemprov DKI pun mengambil tindakan tegas, salah satunya dengan memecat Kusnindar sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Susun Daerah I Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah DKI Jakarta.
Sumber :
http://megapolitan.kompas.com
Ditemui di Balaikota Jakarta, Jokowi menyatakan belum bisa mengambil tindakan terkait praktik para calo tersebut. Namun, seiring waktu ia mulai mengantongi nama dan modus yang biasa digunakan para calo untuk mengelabui warga yang berniat menghuni rusun, misalnya di Rusun Marunda.
"Perlu dipastikan dulu, siapa dan modusnya. Kadang-kadang mereka (para calo) juga ikut datang, minta rusun, lalu disewakan," kata Jokowi, Selasa (12/2/2013).
Mantan Wali Kota Surakarta ini menyampaikan, berdasarkan penelusurannya, para calo memiliki berbagai trik untuk memikat warga yang ingin menghuni rusun. Umumnya, yakni mengiming-imingi warga mendapat "jalur khusus" dengan cara menyetorkan sejumlah uang.
"Ada juga yang datang sambil nangis-nangis, ternyata calo juga. Ada yang ngumpulin uang masyarakat sampai terkumpul Rp 56 juta, ternyata masyarakat enggak dapat rumahnya," ujar Jokowi.
Rusun Marunda dikhususkan kepada warga yang terkena dampak banjir. Sejatinya, semua warga tersebut harus direlokasi ke Rusun Marunda. Namun, ada saja oknum dari dalam dan luar Pemerintah Provinsi DKI yang menjegal proses relokasi tersebut. Modusnya beragam, misalnya menyetorkan uang atau alasan lainnya.
Pemprov DKI pun mengambil tindakan tegas, salah satunya dengan memecat Kusnindar sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Susun Daerah I Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah DKI Jakarta.
Sumber :
http://megapolitan.kompas.com
Jokowi Akan Satukan PPD, Metromini, Kopaja, dan Bajaj
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan menyatukan Perusahaan
Pengangkutan Djakarta (PPD) bersama Kopaja, Metromini, dan Bajaj. Hal
itu akan ia upayakan setelah PPD resmi menjadi kepemilikan Pemprov DKI
dengan berstatus badan usaha milik daerah (BUMD).
"Setelah PPD jadi milik Pemprov DKI, akan menjadi satu payung hukum Kopaja, Metromini, dan Bajaj," kata pria yang akrab disapa Jokowi itu di Balaikota Jakarta, Senin (11/2/2013).
Upaya perubahan PPD menjadi BUMD dan upaya penyatuan payung hukum itu, kata Jokowi, sudah disetujui oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dan tinggal menunggu persetujuan dari Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Menurut dia, selama belum ada manajemen yang membawahi angkutan-angkutan tersebut, maka sistem regulasinya tak akan terstruktur.
"Bagaimana membina sopir, cek seragam dan ID-nya. Kalau enggak satu manajemen bagaimana. Itu makane, ingin kami ambil alih karena berpuluh tahun tidak selesai-selesai," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, ia juga sudah melayangkan surat ke Kementerian BUMN untuk meminta PPD dialihkan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Iya, suratnya sudah kami layangkan ke Kementerian BUMN," kata dia.
Meski sudah melayangkan surat ke Dahlan, Jokowi belum mendapat tanggapan khusus terkait hal tersebut. Sekadar catatan, Kementerian BUMN menginginkan PPD dilikuidasi.
Aset milik PPD akan diambil alih oleh Perum Damri dan aset berupa tanah akan dilelang. Proses likuidasi diharapkan bisa terjadi pada akhir tahun.
Pemprov DKI Jakarta pun berkeinginan mengakuisisi Perum PPD. Pertimbangannya, PPD memiliki aset yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perhubungan transportasi dan pengadaan jalur-jalur transportasi yang dilalui bus transjakarta. PPD tercatat mempunyai aset berupa tanah seluas 4,1 hektar di Ciputat dengan nilai jual obyek pajak (NJOP) mencapai Rp 6,15 triliun. Aset lain berupa tanah di kawasan Halim Perdanakusuma seluas 6 hektar seharga Rp 10,2 triliun.
Sumber :
http://megapolitan.kompas.com
"Setelah PPD jadi milik Pemprov DKI, akan menjadi satu payung hukum Kopaja, Metromini, dan Bajaj," kata pria yang akrab disapa Jokowi itu di Balaikota Jakarta, Senin (11/2/2013).
Upaya perubahan PPD menjadi BUMD dan upaya penyatuan payung hukum itu, kata Jokowi, sudah disetujui oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dan tinggal menunggu persetujuan dari Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Menurut dia, selama belum ada manajemen yang membawahi angkutan-angkutan tersebut, maka sistem regulasinya tak akan terstruktur.
"Bagaimana membina sopir, cek seragam dan ID-nya. Kalau enggak satu manajemen bagaimana. Itu makane, ingin kami ambil alih karena berpuluh tahun tidak selesai-selesai," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, ia juga sudah melayangkan surat ke Kementerian BUMN untuk meminta PPD dialihkan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Iya, suratnya sudah kami layangkan ke Kementerian BUMN," kata dia.
Meski sudah melayangkan surat ke Dahlan, Jokowi belum mendapat tanggapan khusus terkait hal tersebut. Sekadar catatan, Kementerian BUMN menginginkan PPD dilikuidasi.
Aset milik PPD akan diambil alih oleh Perum Damri dan aset berupa tanah akan dilelang. Proses likuidasi diharapkan bisa terjadi pada akhir tahun.
Pemprov DKI Jakarta pun berkeinginan mengakuisisi Perum PPD. Pertimbangannya, PPD memiliki aset yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perhubungan transportasi dan pengadaan jalur-jalur transportasi yang dilalui bus transjakarta. PPD tercatat mempunyai aset berupa tanah seluas 4,1 hektar di Ciputat dengan nilai jual obyek pajak (NJOP) mencapai Rp 6,15 triliun. Aset lain berupa tanah di kawasan Halim Perdanakusuma seluas 6 hektar seharga Rp 10,2 triliun.
Sumber :
http://megapolitan.kompas.com
Soal Hibah PPD Jokowi Masih Tunggu Agus Marto, Dahlan Sudah Oke
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), mengaku Menteri Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan telah setuju dengan rencana pemprov DKI
mengambil alih Perum Perusahaan Pengangkutan Jakarta (PPD). Namun,
Jokowi masih menunggu keputusan Menteri Keuangan Agus Martowardojo.
"Pak Menteri BUMN sudah oke. Tinggal tunggu Pak Menkeunya saja," ujar Jokowi di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2013).
Jokowi menjelaskan bahwa setelah PPD menjadi milik Pemprov DKI, dia akan menjadi payung bagi Kopaja, Metromini hingga Bajaj.
"Selama belum ada manajemen yang membawahi. Bagaimana membina sopir, seragamnya, ID-nya. Kalau enggak satu manajemen gimana. Itu makanya, ingin kami ambil alih. Berpuluh tahun masalah tidak selesai-selesai," lanjutnya.
Pada kesempatan sebelumnya, Jokowi memang mengakui dirinya ingin mengambil pangkalan (depo) atau pool PPD untuk digunakan Kopaja dan Metromini.
"Yang pool itu mau kita pakai untuk Kopaja dan Metromini. Karena kita nggak punya fasilitas itu, bengkelnya juga. Yah kayak sekarang terus Kopaja dan Metromininya nggak ada speedometer, pembinaannya kayak apa nggak jelas," tegas Jokowi.
Sementara untuk bajaj, Jokowi menilai harus ada pool juga untuk kendaraan ini.
"Kedua, harus ada uang jaminan dan ini memberatkan. Ketiga, memang harga bajaj yang mahal sehingga cicilannya tadi saya lihat 1 sopir itu harus Rp 115 ribu per hari. Ini juga saya kira memberatkan," kata Jokowi usai bertemu dengan perwakilan sopir bajaj di Koperasi Usaha Bersatu, Jalan Balap Sepeda IV, Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, Jumat (8/2).
Sumber :
http://finance.detik.com
"Pak Menteri BUMN sudah oke. Tinggal tunggu Pak Menkeunya saja," ujar Jokowi di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2013).
Jokowi menjelaskan bahwa setelah PPD menjadi milik Pemprov DKI, dia akan menjadi payung bagi Kopaja, Metromini hingga Bajaj.
"Selama belum ada manajemen yang membawahi. Bagaimana membina sopir, seragamnya, ID-nya. Kalau enggak satu manajemen gimana. Itu makanya, ingin kami ambil alih. Berpuluh tahun masalah tidak selesai-selesai," lanjutnya.
Pada kesempatan sebelumnya, Jokowi memang mengakui dirinya ingin mengambil pangkalan (depo) atau pool PPD untuk digunakan Kopaja dan Metromini.
"Yang pool itu mau kita pakai untuk Kopaja dan Metromini. Karena kita nggak punya fasilitas itu, bengkelnya juga. Yah kayak sekarang terus Kopaja dan Metromininya nggak ada speedometer, pembinaannya kayak apa nggak jelas," tegas Jokowi.
Sementara untuk bajaj, Jokowi menilai harus ada pool juga untuk kendaraan ini.
"Kedua, harus ada uang jaminan dan ini memberatkan. Ketiga, memang harga bajaj yang mahal sehingga cicilannya tadi saya lihat 1 sopir itu harus Rp 115 ribu per hari. Ini juga saya kira memberatkan," kata Jokowi usai bertemu dengan perwakilan sopir bajaj di Koperasi Usaha Bersatu, Jalan Balap Sepeda IV, Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, Jumat (8/2).
Sumber :
http://finance.detik.com
Langganan:
Postingan (Atom)