Meski sampai sekarang peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Jakarta 2013 belum juga disahkan, Gubernur DKI Jakarta
Joko Widodo memastikan program Kartu Jakarta Sehat tetap berjalan.
"Yang
sakit ya masuk saja rumah sakit. Tetapi diterima dan diperiksa. Nggak
ada masalah," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat 4 Januari 2013.
Dia
mengatakan dana untuk program Kartu Jakarta Sehat pada tahun ini sudah
disediakan meski anggaran belum disahkan. Diperkirakan, anggaran Kartu
Jakarta Sehat pada tahun ini mencapai Rp 1,55 triliun. Anggaran itu
terdiri dari dana kartu sebesar Rp 1,2 triliun dan pembayaran utang
Jaminan Kesehatan Daerah yang mesti dibayar sebesar Rp 350 miliar.
Sampai
sekarang, pemerintah daerah sedang memperbaiki sistem untuk Kartu
Jakarta Sehat. Sistem itu nantinya akan memperlihatkan secara detil
ketersediaan dana dengan banyaknya pasien yang membutuhkan program
tersebut. "Sekarang ini sudah berapa persen naiknya. Ini kan memperbaiki
sistem saja, bukan merombak tatanan di APBD," ujar Jokowi.
Jika
memang perlu ada tambahan dana untuk program KJS, seperti biaya dan
tenaga medis di rumah sakit, Jokowi berjanji akan menghitung kembali
kebutuhannya. "Kalau memang ada kekurangan sedikit, APBD bakal ditambah.
Karena ini kebutuhan dasar jadi harus diberikan," ujar dia.
Sebelumnya
sempat ada kekhawatiran kalau anggaran Kartu Jakarta Sehat membengkak
sampai Rp 3,5 triliun. Tapi Jokowi menepis ketakutan itu. Menurutnya,
tahun ini pemerintah daerah akan mendapatkan tambahan pendapatan yang
cukup melimpah, seperti dari Pajak Bumi dan Bangunan. "Saya kira
pajak-pajak yang online akan melonjak. Saya belum memperkirakan berapa,
tapi ini bisa melonjak," jelasnya.
Sumber :
www.tempo.co
Jumat, 04 Januari 2013
Jokowi Berani Ambil Risiko, Proyek DKI Serentak Tahun Ini
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak khawatir,
proyek-proyek yang ada di DKI Jakarta akan dimulai serentak pada tahun
ini.
"Apa mau nunggu 20 tahun lagi. Ya, kalau kerja terintegrasi ini sebagai integrated program, ya mesti sudah dihitung, kalau berani memulai pasti sudah ada kalkulasi," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Jumat (4/1/2013).
Jokowi mengungkapkan, risiko yang akan dihadapi atas pembangunan sejumlah proyek DKI adalah banyaknya gangguan yang terjadi di jalan raya Ibukota.
Ia mencontohkan, seperti di Casablanca, Rasuna Said, yang saat ini sedang dibangun proyek jalan layang non-tol. Karena proyek itu tentu membuat lalu lintas tersendat.
"Kalau ada yang terganggu, ya mestinya ada proyek, seperti yang sekarang di Casablanca, pasti terganggu, namanya juga proyek," ucap Jokowi.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
"Apa mau nunggu 20 tahun lagi. Ya, kalau kerja terintegrasi ini sebagai integrated program, ya mesti sudah dihitung, kalau berani memulai pasti sudah ada kalkulasi," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Jumat (4/1/2013).
Jokowi mengungkapkan, risiko yang akan dihadapi atas pembangunan sejumlah proyek DKI adalah banyaknya gangguan yang terjadi di jalan raya Ibukota.
Ia mencontohkan, seperti di Casablanca, Rasuna Said, yang saat ini sedang dibangun proyek jalan layang non-tol. Karena proyek itu tentu membuat lalu lintas tersendat.
"Kalau ada yang terganggu, ya mestinya ada proyek, seperti yang sekarang di Casablanca, pasti terganggu, namanya juga proyek," ucap Jokowi.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
Jokowi Tunggu Proses Payung Hukum Proyek Deep Tunnel
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan sampai saat
ini proyek Deep Tunnel atau Terowongan Multifungsi masih dalam tahap
pembentukan payung hukum.
"Ini masih proses payung hukum supaya segera diputuskan payung hukumnya, harus ada," ujar Jokowi usai memberikan pemaparan dengan Kepala Dinas di Balai Kota, Jakarta, Jumat (4/1/2013).
Jokowi mengungkapkan, merancang regulasi yang akan menjadi payung hukum pelaksanaan proyek Deep Tunnel bukanlah hal yang sulit.
"Nanti lah Gampang, itu masalah manajemen, mudah dan nggak sulit," kata Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi telah meminta kepada biro hukum agar payung hukum pelaksanaan proyek deep tunnel ini segera rampung secepatnya, sehingga proyek tersebut dapat dilaksanakan dengan cepat.
"Ya kalau payungnya rampung ya langsung mulai memprakarsa, presentasi dan segera diputusin. Pokoknya saya minta dalam bulan-bulan depan sudah selesai semua," ucap Jokowi.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
"Ini masih proses payung hukum supaya segera diputuskan payung hukumnya, harus ada," ujar Jokowi usai memberikan pemaparan dengan Kepala Dinas di Balai Kota, Jakarta, Jumat (4/1/2013).
Jokowi mengungkapkan, merancang regulasi yang akan menjadi payung hukum pelaksanaan proyek Deep Tunnel bukanlah hal yang sulit.
"Nanti lah Gampang, itu masalah manajemen, mudah dan nggak sulit," kata Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi telah meminta kepada biro hukum agar payung hukum pelaksanaan proyek deep tunnel ini segera rampung secepatnya, sehingga proyek tersebut dapat dilaksanakan dengan cepat.
"Ya kalau payungnya rampung ya langsung mulai memprakarsa, presentasi dan segera diputusin. Pokoknya saya minta dalam bulan-bulan depan sudah selesai semua," ucap Jokowi.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
Ini Permintaan Djan Faridz Kepada Jokowi dan Agus Marto Soal Rusun
Menteri Perumahan Djan Faridz mengaku mengalami kendala dalam
mengembangkan hunian vertikal di Jakarta. Terutama menyangkut persoalan
mendorong minat pengembang membangun rumah susun milik (rusunami) di Ibu
Kota.
Masalah pertama adalah soal regulasi Koefisien Lantai Banguna (KLB) DKI Jakarta yang membuat pengembang malas membangun rumah susun. Melalui regulasi KLB era Gubernur DKI sebelum Jokowi, KLB hanya memungkinkan pengembang hanya membangun gedung 12 lantai saja.
KLB merupakan perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai seluruh bangunan yang dapat dibangun dan luas lahan/ tanah yang dikuasai. Perhitungan KLB membandingkan luasan seluruh lantai dengan luas kavling yang ada.
"Kita minta Gubernur DKI (Jokowi) untuk mengembalikan insentif yang diberikan Pak Sutiyoso, contohnya KLB, kita minta dikembalikan jadi 6 meter, jangan 2,5 meter," ungkap Djan saat ditemui di kantornya, Jumat (4/1/2013).
"Kalau 24 lantai lebih menguntungkan dengan pengembang, Kemenpera sebagai penggerak supaya rusunami jalan. Supaya bisnis maju," imbuhnya.
Selain itu, Djan mengaku akan mengupayakan kepada Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk menaikan batas rumah susun mendapat insentif penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) dan subsidi konstruksi. Saat ini rumah susun yang mendapat fasilitas ini adalah yang harganya maksimal Rp 144 juta/unit atau per meternya Rp 4 juta. Jika batas itu dinaikkan maka pengembang properti bisa semangat membangun rusunami.
"Harga masih berlaku Rp 4 juta, nggak ada yang mau bangun. Saya minta Menkeu supaya Rp 7 juta, baru ekonomis," lanjutnya.
Sementara itu Direktur Produksi Perum Perumnas, Kamal Kusmantoro mengaku sumringah atas rencana ini. Menurutnya, ini akan kembali menumbuhkan industri properti khususnya rusunami di dalam negeri.
"Begitu Rp 6 juta kita sudah mau bergerak lagi, malah Pak Menteri mau menaikkan jadi Rp 7 juta itu sudah bagus. Yang kedua KLB, lantainya pendek, ini kan 3,5 pak Menteri bilang 4,5 atau lebih," katanya.
Sumber :
finance.detik.com
Masalah pertama adalah soal regulasi Koefisien Lantai Banguna (KLB) DKI Jakarta yang membuat pengembang malas membangun rumah susun. Melalui regulasi KLB era Gubernur DKI sebelum Jokowi, KLB hanya memungkinkan pengembang hanya membangun gedung 12 lantai saja.
KLB merupakan perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai seluruh bangunan yang dapat dibangun dan luas lahan/ tanah yang dikuasai. Perhitungan KLB membandingkan luasan seluruh lantai dengan luas kavling yang ada.
"Kita minta Gubernur DKI (Jokowi) untuk mengembalikan insentif yang diberikan Pak Sutiyoso, contohnya KLB, kita minta dikembalikan jadi 6 meter, jangan 2,5 meter," ungkap Djan saat ditemui di kantornya, Jumat (4/1/2013).
"Kalau 24 lantai lebih menguntungkan dengan pengembang, Kemenpera sebagai penggerak supaya rusunami jalan. Supaya bisnis maju," imbuhnya.
Selain itu, Djan mengaku akan mengupayakan kepada Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk menaikan batas rumah susun mendapat insentif penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) dan subsidi konstruksi. Saat ini rumah susun yang mendapat fasilitas ini adalah yang harganya maksimal Rp 144 juta/unit atau per meternya Rp 4 juta. Jika batas itu dinaikkan maka pengembang properti bisa semangat membangun rusunami.
"Harga masih berlaku Rp 4 juta, nggak ada yang mau bangun. Saya minta Menkeu supaya Rp 7 juta, baru ekonomis," lanjutnya.
Sementara itu Direktur Produksi Perum Perumnas, Kamal Kusmantoro mengaku sumringah atas rencana ini. Menurutnya, ini akan kembali menumbuhkan industri properti khususnya rusunami di dalam negeri.
"Begitu Rp 6 juta kita sudah mau bergerak lagi, malah Pak Menteri mau menaikkan jadi Rp 7 juta itu sudah bagus. Yang kedua KLB, lantainya pendek, ini kan 3,5 pak Menteri bilang 4,5 atau lebih," katanya.
Sumber :
finance.detik.com
Teguran Mendagri Bukan Karena Benci Jokowi
Teguran yang dilayangkan oleh Menteri Dalam Negeri
(Mendagri) kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) terkait
belum diselesaikannya pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2013 bukan
sebagai bentuk ketidaksukaan. Mendagri menegaskan, teguran itu justru
demi kepentingan Pemda DKI.
"Ini untuk perbaikan daerah, bukan hanya Gubernur saja dan DPRD, tapi seluruh pemda. Jadi jangan diartikan saya benci pada Jokowi. Ini pembinaan pada pemda," ujar Gamawan di Jakarta, Jumat (4/1).
Menurut mantan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) ini, gubernur yang ditegur bukan saja Jokowi. Sebab terdapat dua gubernur lain yang juga dtegur karena lelet menyelesaikan APBD, yakni Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Gubernur Papua Barat, Abraham Octavianus Atururi.
Ditambahkannya pula, pihaknya akan terus mengevaluasi kinerja para kepala daerah terkait kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang tidak dipatuhi oleh pemda. Mendagri juga menegaskan, teguran ini sifatnya bukan pribadi, melainkan menyeluruh. "Bukan hanya Jokowi. Ini lebih pada pembinaan, jangan penegurannya saja," kata Gamawan.
Mantan Bupati Solok, Sumbar ini menambahkan, teguran ke Jokowi sudah jauh-jauh hari dilayangkan agar pembahasan Perda APBD DKI tak molor. Namun untuk DKI Jakarta, teguran itu memang bukan yang pertama kali. "DKI itu selalu terlambat. Lima tahun terakhir selalu terlambat," ungkap Gamawan.
Sumber :
jpnn.com
"Ini untuk perbaikan daerah, bukan hanya Gubernur saja dan DPRD, tapi seluruh pemda. Jadi jangan diartikan saya benci pada Jokowi. Ini pembinaan pada pemda," ujar Gamawan di Jakarta, Jumat (4/1).
Menurut mantan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) ini, gubernur yang ditegur bukan saja Jokowi. Sebab terdapat dua gubernur lain yang juga dtegur karena lelet menyelesaikan APBD, yakni Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Gubernur Papua Barat, Abraham Octavianus Atururi.
Ditambahkannya pula, pihaknya akan terus mengevaluasi kinerja para kepala daerah terkait kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang tidak dipatuhi oleh pemda. Mendagri juga menegaskan, teguran ini sifatnya bukan pribadi, melainkan menyeluruh. "Bukan hanya Jokowi. Ini lebih pada pembinaan, jangan penegurannya saja," kata Gamawan.
Mantan Bupati Solok, Sumbar ini menambahkan, teguran ke Jokowi sudah jauh-jauh hari dilayangkan agar pembahasan Perda APBD DKI tak molor. Namun untuk DKI Jakarta, teguran itu memang bukan yang pertama kali. "DKI itu selalu terlambat. Lima tahun terakhir selalu terlambat," ungkap Gamawan.
Sumber :
jpnn.com
Jokowi akan Paksa Gedung di Jakarta Buat Sumur Resapan
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) akan memaksa gedung-gedung di Jakarta membuat sumur resapan.
Hal tersebut lantaran didapatinya fakta bahwa 80 persen gedung tidak memiliki sumur resapan.
"Ini baru disiapkan Pergub yang nanti memaksa semua gedung, kantor, perumahan, apartemen harus ada (sumur resapan)," kata Jokowi usai memberikan pemaparan tahun 2013 kepada Dinas-dinas di DKI di Balai Kota, Jakarta, Jumat (4/1/2013).
Jokowi mengungkapkan, kebijakan sebelumnya yang memerintahkan bangunan membuat sumur resapan sedalam 1 sampai 2 meter tidak memiliki arti apapun.
Menurutnya, sumur resapan yang ideal adalah sedalam 150 sampai 200 meter dibawah permukaan tanah, sehingga mempengaruhi kualitas air.
"Kalau dulu Pergubnya hanya sumur resapan kecil yang semeter, nggak ada artinya kalau itu," kata Jokowi.
Jokowi juga mengatakan, ia telah menyampaikan kepada Dinas Tata Ruang DKI Jakarta dan Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) untuk menyertakan persyaratan yang detail dalam mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
"Setiap mengeluarkan IMB harus ada jumlah sumur resapannya setiap meter, detil, komplit. Tetapi Pergubnya tentu baru disiapkan," kata Jokowi.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
Hal tersebut lantaran didapatinya fakta bahwa 80 persen gedung tidak memiliki sumur resapan.
"Ini baru disiapkan Pergub yang nanti memaksa semua gedung, kantor, perumahan, apartemen harus ada (sumur resapan)," kata Jokowi usai memberikan pemaparan tahun 2013 kepada Dinas-dinas di DKI di Balai Kota, Jakarta, Jumat (4/1/2013).
Jokowi mengungkapkan, kebijakan sebelumnya yang memerintahkan bangunan membuat sumur resapan sedalam 1 sampai 2 meter tidak memiliki arti apapun.
Menurutnya, sumur resapan yang ideal adalah sedalam 150 sampai 200 meter dibawah permukaan tanah, sehingga mempengaruhi kualitas air.
"Kalau dulu Pergubnya hanya sumur resapan kecil yang semeter, nggak ada artinya kalau itu," kata Jokowi.
Jokowi juga mengatakan, ia telah menyampaikan kepada Dinas Tata Ruang DKI Jakarta dan Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) untuk menyertakan persyaratan yang detail dalam mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
"Setiap mengeluarkan IMB harus ada jumlah sumur resapannya setiap meter, detil, komplit. Tetapi Pergubnya tentu baru disiapkan," kata Jokowi.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
Sambil Tutup Mulut, Jokowi Tolak Komentari 'Blusukan' SBY
Kata blusukan atau melakukan tinjauan lapangan ke gang-gang
sempit atau kampung-kampung mulai familiar oleh publik saat Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo sering melakukan kegiatan tersebut. Pria yang akrab
disapa Jokowi itu memang sering kali blusukan tanpa diketahui
agendanya oleh pihak pewarta, bahkan oleh Humas Pemerintah Provinsi
(Pemprov) DKI yang memang bertugas untuk memberikan informasi kegiatan
Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah.
Gaya blusukan Jokowi yang langsung mendekatkan diri kepada rakyat ternyata "ditiru" oleh pimpinan daerah atau calon pimpinan daerah yang akan berlaga di pemilihan kepala daerah. Bahkan, Jumat (4/1/2013) ini, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono beserta istri Ani Yudhoyono dan jajaran menteri kabinet mulai blusukan kepada rakyat kecil.
Menanggapi kegiatan yang "berbeda" dari SBY, banyak yang berpendapat kalau blusukan-nya tersebut mencontek gaya Jokowi. Saat ditanyakan kepada Jokowi, raut muka Jokowi yang tadinya serius mendadak menjadi gugup. Hanya satu kalimat yang keluar dari mulut mantan Wali Kota Solo tersebut.
"Enggak, enggak mau komentar," kata Jokowi seraya menutup mulutnya dengan kedua tangannya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, di Balaikota Jakarta, Jumat (4/1/2013).
Wartawan pun mencoba kembali mendesak Jokowi untuk menjawab pertanyaan tersebut, tetapi hasil nihil yang didapat. Dengan langkahnya yang setengah cepat, ia terus berjalan dan enggan mengomentari pertanyaan tersebut.
Untuk diketahui, rombongan Presiden mulai bergerak sekitar pukul 07.40 WIB. Para menteri tak menggunakan kendaraan dinasnya, tetapi diangkut dalam satu mobil. Tak ada sterilisasi jalan, tak ada pula petugas kepolisian dan TNI yang berjaga-jaga di sepanjang jalan. Bahkan, ada beberapa polisi yang asyik duduk-duduk.
Warga tetap beraktivitas seperti biasa. Ada yang mandi, cuci pakaian, hingga buang hajat di salah satu kali yang dilintasi Presiden. Aliran air di kali itu tampak berwarna coklat. Entah Presiden melihat atau tidak. Yang jelas, warga tampak kebingungan melihat iring-iringan kendaraan.
Saat tiba, Presiden melihat kondisi perkampungan. Rupanya, Presiden terganggu dengan tumpukan sampah yang berserakan di mana-mana. Air berwarna hitam dan berbau tak sedap tergenang di selokan.
"Dibikin bersih supaya enggak ada penyakit," kata Presiden kepada jajarannya.
Presiden sempat berbincang dengan warga. Kesempatan itu dipakai warga untuk menyampaikan berbagai keluhan, seperti minimnya pasokan solar untuk perahu nelayan, limbah kiriman, tak adanya pemecah gelombang di pinggir pantai, tak adanya selokan air, tak adanya truk pengangkut sampah, dan minimnya bantuan modal usaha.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Gaya blusukan Jokowi yang langsung mendekatkan diri kepada rakyat ternyata "ditiru" oleh pimpinan daerah atau calon pimpinan daerah yang akan berlaga di pemilihan kepala daerah. Bahkan, Jumat (4/1/2013) ini, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono beserta istri Ani Yudhoyono dan jajaran menteri kabinet mulai blusukan kepada rakyat kecil.
Menanggapi kegiatan yang "berbeda" dari SBY, banyak yang berpendapat kalau blusukan-nya tersebut mencontek gaya Jokowi. Saat ditanyakan kepada Jokowi, raut muka Jokowi yang tadinya serius mendadak menjadi gugup. Hanya satu kalimat yang keluar dari mulut mantan Wali Kota Solo tersebut.
"Enggak, enggak mau komentar," kata Jokowi seraya menutup mulutnya dengan kedua tangannya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, di Balaikota Jakarta, Jumat (4/1/2013).
Wartawan pun mencoba kembali mendesak Jokowi untuk menjawab pertanyaan tersebut, tetapi hasil nihil yang didapat. Dengan langkahnya yang setengah cepat, ia terus berjalan dan enggan mengomentari pertanyaan tersebut.
Untuk diketahui, rombongan Presiden mulai bergerak sekitar pukul 07.40 WIB. Para menteri tak menggunakan kendaraan dinasnya, tetapi diangkut dalam satu mobil. Tak ada sterilisasi jalan, tak ada pula petugas kepolisian dan TNI yang berjaga-jaga di sepanjang jalan. Bahkan, ada beberapa polisi yang asyik duduk-duduk.
Warga tetap beraktivitas seperti biasa. Ada yang mandi, cuci pakaian, hingga buang hajat di salah satu kali yang dilintasi Presiden. Aliran air di kali itu tampak berwarna coklat. Entah Presiden melihat atau tidak. Yang jelas, warga tampak kebingungan melihat iring-iringan kendaraan.
Saat tiba, Presiden melihat kondisi perkampungan. Rupanya, Presiden terganggu dengan tumpukan sampah yang berserakan di mana-mana. Air berwarna hitam dan berbau tak sedap tergenang di selokan.
"Dibikin bersih supaya enggak ada penyakit," kata Presiden kepada jajarannya.
Presiden sempat berbincang dengan warga. Kesempatan itu dipakai warga untuk menyampaikan berbagai keluhan, seperti minimnya pasokan solar untuk perahu nelayan, limbah kiriman, tak adanya pemecah gelombang di pinggir pantai, tak adanya selokan air, tak adanya truk pengangkut sampah, dan minimnya bantuan modal usaha.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi Akui Pengesahan APBD Terlambat Karena Perombakan Total
Soal teguran Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi kepada Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo karena keterlambatan pengesahan Rencana Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2013, Jokowi mengaku keterlambatan itu
karena hampir keseluruhan program yang telah direncanakan Mantan
Gubernur DKI Fauzi Bowo dirombak total di bawah pemerintahan Jakarta
Baru.
"Gimana enggak telat lha wong baru dilantik 15 Oktober kemarin. Kalau enggak mau telat ya enggak usah dirombak," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Jumat (4/1/2013).
Alasan molornya pengesahan APBD 2013 karena dua faktor, yaitu perombakan total anggaran dan waktu pelantikan pertengahan Oktober. Menurut Jokowi yang paling terpenting saat ini adalah hubungan dan komunikasi yang baik antara pihak eksekutif dan pihak legislatif.
"Yang penting kita sudah komunikasi bolak balik dengan dewan. Agar semuanya segalanya dipercepat, perkiraan kita kalau enggak pertengahan ya akhir bulan ini rampung," katanya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua memastikan pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013 akan disahkan pada 28 Januari 2013. Keterlambatan pengesahan APBD ini adalah untuk mengakomodir program-program yang dijalankan oleh Jokowi. "Ini untuk mengakomodir program dari gubernur, no problem lah," kata Inggard.
Menurut Inggard, dalam jangka empat hari mendatang masih dalam tahap pembahasan per komisi. Pihak legislatif, kata dia, juga terus berkoordinasi dengan eksekutif.
Sehingga Pemprov DKI Jakarta bisa menggunakan anggaran rutin, untuk kegiatan yang dijalankan pada Januari. "Eksekutif bisa memakai anggaran rutin sesuai dengan tahun sebelumnya, untuk bulan Januari," katanya.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Fadjar Panjaitan mengatakan pembahasan RAPBD DKI 2013 memasuki pembahasan di enam komisi bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait.
Pembahasan tersebut bisa memakan waktu dua sampai tiga pekan, sehingga pengesahan RAPBD DKI 2013 tidak dapat dilakukan pada Januari.
"Kalau pembahasan di komisi sudah selesai, maka RAPBD akan dikembalikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Selanjutnya, RAPBD disusun kembali oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta dengan sudah ada nomor rekening mata anggaran. Baru dilanjutkan dengan rapat paripurna pengesahan APBD DKI Jakarta, lalu diserahkan ke Kemendagri," kata Fadjar.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
"Gimana enggak telat lha wong baru dilantik 15 Oktober kemarin. Kalau enggak mau telat ya enggak usah dirombak," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Jumat (4/1/2013).
Alasan molornya pengesahan APBD 2013 karena dua faktor, yaitu perombakan total anggaran dan waktu pelantikan pertengahan Oktober. Menurut Jokowi yang paling terpenting saat ini adalah hubungan dan komunikasi yang baik antara pihak eksekutif dan pihak legislatif.
"Yang penting kita sudah komunikasi bolak balik dengan dewan. Agar semuanya segalanya dipercepat, perkiraan kita kalau enggak pertengahan ya akhir bulan ini rampung," katanya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua memastikan pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013 akan disahkan pada 28 Januari 2013. Keterlambatan pengesahan APBD ini adalah untuk mengakomodir program-program yang dijalankan oleh Jokowi. "Ini untuk mengakomodir program dari gubernur, no problem lah," kata Inggard.
Menurut Inggard, dalam jangka empat hari mendatang masih dalam tahap pembahasan per komisi. Pihak legislatif, kata dia, juga terus berkoordinasi dengan eksekutif.
Sehingga Pemprov DKI Jakarta bisa menggunakan anggaran rutin, untuk kegiatan yang dijalankan pada Januari. "Eksekutif bisa memakai anggaran rutin sesuai dengan tahun sebelumnya, untuk bulan Januari," katanya.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Fadjar Panjaitan mengatakan pembahasan RAPBD DKI 2013 memasuki pembahasan di enam komisi bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait.
Pembahasan tersebut bisa memakan waktu dua sampai tiga pekan, sehingga pengesahan RAPBD DKI 2013 tidak dapat dilakukan pada Januari.
"Kalau pembahasan di komisi sudah selesai, maka RAPBD akan dikembalikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Selanjutnya, RAPBD disusun kembali oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta dengan sudah ada nomor rekening mata anggaran. Baru dilanjutkan dengan rapat paripurna pengesahan APBD DKI Jakarta, lalu diserahkan ke Kemendagri," kata Fadjar.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi bantu kampanye Rieke
Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo akan membantu kampanye pasangan calon Rieke Diah
Pitaloka-Teten Masduki pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013 di
wilayah perbatasan Jawa Barat dan DKI seperti Bekasi, Bogor, Karawang
dan Purwakarta.
"Nantinya Pak Jokowi akan jadi Jurkam Paten (Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki) dan akan hadir beberapa kali di daerah perbatasan dengan Jakarta," kata Plt Ketua DPD Tb Hassanudin di Bandung, Jumat.
Ia menjelaskan selama Jokowi membantu pasangan Rieke-Teten berkampanye akan dibahas masalah dua provinsi yakni tentang angkutan publik dan banjir.
"Pak Jokowi akan memberikan pemaparan soal permasalahan di wilayah perbatas Jabar dan Jakarta," kata dia.
Dia juga mengatakan, Megawati Soekarnoputri turut mengisi kampanye terbuka pasangan ini di beberapa titik.
Sumber :
antaranews.com
"Nantinya Pak Jokowi akan jadi Jurkam Paten (Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki) dan akan hadir beberapa kali di daerah perbatasan dengan Jakarta," kata Plt Ketua DPD Tb Hassanudin di Bandung, Jumat.
Ia menjelaskan selama Jokowi membantu pasangan Rieke-Teten berkampanye akan dibahas masalah dua provinsi yakni tentang angkutan publik dan banjir.
"Pak Jokowi akan memberikan pemaparan soal permasalahan di wilayah perbatas Jabar dan Jakarta," kata dia.
Dia juga mengatakan, Megawati Soekarnoputri turut mengisi kampanye terbuka pasangan ini di beberapa titik.
Sumber :
antaranews.com
Jokowi Tertawa Ditanya Anggaran Bocor
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendata
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang
diduga melakukan penyalahgunaan anggaran di bidang pendidikan sebesar 33,3 persen.
Laporan ini malah disambut gembira oleh Gubernur DKI Joko Widodo. "Bagus itu. Bagus berarti harus dibenahi. He...he...he," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat, 4 Januari 2013.
Dengan laporan itu, kata dia, artinya pengawasan manajemen di setiap dinas mesti diperketat lagi. Namun, dia tidak memahami apa yang akan dilakukan penegak hukum terkait dengan hal tersebut.
"Ini dari sisi kami lho, eksekutif. Dari sisi aparat saya enggak tahu tindakannya. Memang kuncinya diperketat," ujarnya. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto, akan menindak tegas jika ada oknumnya yang ketahuan menyelewengkan anggaran di dinasnya.
Sumber :
www.tempo.co
Laporan ini malah disambut gembira oleh Gubernur DKI Joko Widodo. "Bagus itu. Bagus berarti harus dibenahi. He...he...he," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat, 4 Januari 2013.
Dengan laporan itu, kata dia, artinya pengawasan manajemen di setiap dinas mesti diperketat lagi. Namun, dia tidak memahami apa yang akan dilakukan penegak hukum terkait dengan hal tersebut.
"Ini dari sisi kami lho, eksekutif. Dari sisi aparat saya enggak tahu tindakannya. Memang kuncinya diperketat," ujarnya. Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto, akan menindak tegas jika ada oknumnya yang ketahuan menyelewengkan anggaran di dinasnya.
Sumber :
www.tempo.co
Jokowi Siap Gaet Pengembang Bangun Apartemen Murah
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ingin membangun
apartemen-apartemen murah di Ibukota. Jokowi segera mengundang para
pengembang merealisasikan apartemen seharga Rp 200 juta hingga 300 juta
itu.
"Ya nanti secara khusus akan kita undang seluruh pengembang untuk membangun apartemen-apartemen yang murah. Jangan rusun, tapi apartemen seharga Rp 200 juta sampai Rp 300 juta," kata Jokowi di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (4/1/2013).
Menurut Jokowi, lokasi apartemen-apartemen murah baru akan diputuskan. Apartemen tersebut dibangun untuk hunian bagi pekerja kantoran di Jakarta.
"Tapi ini kan lokasi-lokasinya baru kita tentukan karena itu untuk keperluan staf karyawan sehingga tidak pakai mobil ke kantor. Goal-nya ke situ. Tapi yang harga Rp 200 juta sampai Rp 300 juta. Segeralah kita undang, baru diatur waktu," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan sudah ada banyak pengembang yang berminat. "Ya waktu kemarin, kita datang ke REI itu banyak. Tetapi saya nggak mau orang per orang, harus semuanya denger dong nanti hanya dipake 1-2 orang kan nggak betul," kata dia.
Ada kiat menarik pengembang? "Ya itu asal lokasinya ditentukan, dan lokasi itu secara ekonomis memang menguntungkan mereka akan masuk. Coba diberi saja lokasi yang di Marunda atau Cilincing, nggak mungkin masuk. Ini penentuan lokasi penting untuk pengembang," jawab Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menjelaskan tentang rencana pembangunan rusun di Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Pembangunan rusun tersebut masih menunggu Perda dan Pergub yang belum juga selesai.
"Nunggu Perda sama Pergubnya. Kalau sudah rampung langsung segera dilaksanakan. Kita itu memang harus menunggu payung hukum seperti itu yang menyebabkan kita kelamaan kayak monorel berapa tahun, 20 tahun. MRT 20-an tahun belum mulai-mulai," papar Jokowi.
Jokowi mengatakan rusun juga dibangun di sejumlah lokasi lain seperti di Cilincing dan Daan Mogot. "Ada yang kita bangun sendiri, ada yang dibangun Kemenpera. Ada tapi lupa saya, yang jelas banyak," kata dia.
Ketika ditanya ada atau tidak rencana ke Kemenpera, Jokowi menjawab hal itu dilakukan apabila lokasi rusun telah jelas.
"Kita harus pastikan dulu lokasi-lokasinya mana yang harus dibangun DKI, mana yang harus dibangun Kemenpera biar jelas. Karena di Kemenpera programnya bagus-bagus dan jelas," kata Jokowi.
Sumber :
news.detik.com
"Ya nanti secara khusus akan kita undang seluruh pengembang untuk membangun apartemen-apartemen yang murah. Jangan rusun, tapi apartemen seharga Rp 200 juta sampai Rp 300 juta," kata Jokowi di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (4/1/2013).
Menurut Jokowi, lokasi apartemen-apartemen murah baru akan diputuskan. Apartemen tersebut dibangun untuk hunian bagi pekerja kantoran di Jakarta.
"Tapi ini kan lokasi-lokasinya baru kita tentukan karena itu untuk keperluan staf karyawan sehingga tidak pakai mobil ke kantor. Goal-nya ke situ. Tapi yang harga Rp 200 juta sampai Rp 300 juta. Segeralah kita undang, baru diatur waktu," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan sudah ada banyak pengembang yang berminat. "Ya waktu kemarin, kita datang ke REI itu banyak. Tetapi saya nggak mau orang per orang, harus semuanya denger dong nanti hanya dipake 1-2 orang kan nggak betul," kata dia.
Ada kiat menarik pengembang? "Ya itu asal lokasinya ditentukan, dan lokasi itu secara ekonomis memang menguntungkan mereka akan masuk. Coba diberi saja lokasi yang di Marunda atau Cilincing, nggak mungkin masuk. Ini penentuan lokasi penting untuk pengembang," jawab Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menjelaskan tentang rencana pembangunan rusun di Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Pembangunan rusun tersebut masih menunggu Perda dan Pergub yang belum juga selesai.
"Nunggu Perda sama Pergubnya. Kalau sudah rampung langsung segera dilaksanakan. Kita itu memang harus menunggu payung hukum seperti itu yang menyebabkan kita kelamaan kayak monorel berapa tahun, 20 tahun. MRT 20-an tahun belum mulai-mulai," papar Jokowi.
Jokowi mengatakan rusun juga dibangun di sejumlah lokasi lain seperti di Cilincing dan Daan Mogot. "Ada yang kita bangun sendiri, ada yang dibangun Kemenpera. Ada tapi lupa saya, yang jelas banyak," kata dia.
Ketika ditanya ada atau tidak rencana ke Kemenpera, Jokowi menjawab hal itu dilakukan apabila lokasi rusun telah jelas.
"Kita harus pastikan dulu lokasi-lokasinya mana yang harus dibangun DKI, mana yang harus dibangun Kemenpera biar jelas. Karena di Kemenpera programnya bagus-bagus dan jelas," kata Jokowi.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi Bangun Pusat Kendali Jakarta di Rumah Dinas
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan membangun pusat kendali untuk
memantau seluruh kegiatan jajarannya dari rumah dinasnya di Jalan
Surapati Nomor 7, Jakarta Pusat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama menjelaskan rencana ini setelah Joko Widodo memanggilnya
ke ruang kerja Gubernur di Balai Kota Jakarta Pusat, Jumat, 4 Januari
2013.
"Tadi kami bahas soal IT, karena sudah dipasang fiber optik di rumah dinas beliau, jadi, kan, bisa cepat monitor gambar," ujar Ahok--begitu Basuki biasa disapa. Ia menyebutkan, di setiap gedung pemerintah Jakarta sekarang sudah dipasang CCTV. Dengan demikian, Jokowi--sapaan Joko Widodo--bisa cepat bertindak begitu melihat persoalan.
"Begitu lihat satu kondisi bisa langsung kasih perintah ke lurah atau camat," kata Ahok. Selain itu, Jokowi dapat memantau tugas apa saja yang sudah dan belum selesai oleh jajarannya. "Nanti di komputer rumah dinas akan ada rapornya, bisa keluar kode, ada deadline untuk setiap tugasnya," kata Ahok. Semua perkembangan itu juga bisa dilihat publik via website Jakarta.go.id.
Sejak awal masa pemerintahannya, Jokowi dan Ahok memang berencana memantau kerja birokrasi melalui kamera CCTV. Pemasangan CCTV di Jakarta akan dilakukan sampai ke semua kantor kelurahan, puskesmas, dan kecamatan. Dengan kamera yang terus-menerus merekam tindakan pegawai Ibu Kota, diharapkan penyelewengan bisa dikurangi dan kualitas pelayanan publik meningkat.
Ahok mengakui saat ini kinerja birokrasi Jakarta masih buruk. "Saya pernah dikirimi foto lurah yang ke kantor enggak pake seragam, ada juga PNS-PNS yang enggak ke kantor," katanya.
Sumber :
www.tempo.co
"Tadi kami bahas soal IT, karena sudah dipasang fiber optik di rumah dinas beliau, jadi, kan, bisa cepat monitor gambar," ujar Ahok--begitu Basuki biasa disapa. Ia menyebutkan, di setiap gedung pemerintah Jakarta sekarang sudah dipasang CCTV. Dengan demikian, Jokowi--sapaan Joko Widodo--bisa cepat bertindak begitu melihat persoalan.
"Begitu lihat satu kondisi bisa langsung kasih perintah ke lurah atau camat," kata Ahok. Selain itu, Jokowi dapat memantau tugas apa saja yang sudah dan belum selesai oleh jajarannya. "Nanti di komputer rumah dinas akan ada rapornya, bisa keluar kode, ada deadline untuk setiap tugasnya," kata Ahok. Semua perkembangan itu juga bisa dilihat publik via website Jakarta.go.id.
Sejak awal masa pemerintahannya, Jokowi dan Ahok memang berencana memantau kerja birokrasi melalui kamera CCTV. Pemasangan CCTV di Jakarta akan dilakukan sampai ke semua kantor kelurahan, puskesmas, dan kecamatan. Dengan kamera yang terus-menerus merekam tindakan pegawai Ibu Kota, diharapkan penyelewengan bisa dikurangi dan kualitas pelayanan publik meningkat.
Ahok mengakui saat ini kinerja birokrasi Jakarta masih buruk. "Saya pernah dikirimi foto lurah yang ke kantor enggak pake seragam, ada juga PNS-PNS yang enggak ke kantor," katanya.
Sumber :
www.tempo.co
Jokowi Dapat 'Wangsit' Setelah Muterin Monas
Sebelum Salat Jumat, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo jalan-jalan ke
lapangan Monumen Nasional dan mengelilinginya. Di sana dia mendapatkan
'wangsit' alias ide untuk memeriahkan HUT DKI Jakarta pada Juni tahun
ini.
"Kita coba nanti Juni mungkin ada tiga event yang kita gelar. Semua event internasional," ujar Jokowi kepada wartawan yang mencegatnya di Balaikota, DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (5/1/2013).
Menurutnya lapangan Monas adalah lokasi ideal untuk penyelenggaraan kegiatan yang dihadiri banyak orang. Hampir semua fasilitas yang dibutuhkan ada, seperti lapangan parkir yang luas dan mudah bagi warga untuk mendatanginya.
"Nanti dibuatkan lighting yang bagus. Buat karnaval muterin Monas juga sudah bagus," imbuh Jokowi.
Selain karnaval, event yang dia maksud adalah perupa panggung untuk menampilkan kesenian tradisional dan etnis. Menurut dia kegiatan sosial dan kebudayaan sangat dibutuhkan oleh warga Jakarta.
"Kita mau membangun budaya, memperkuat kebudayaan. Bukan hanya ekonomi tapi juga sosial agar jangan sampai Jakarta kehidupannya penuh hedonisme. Masalah besar Jakarta adalah mentalitas. Nanti sama-sama kita benahi," papar Jokowi.
Jokowi pergi meninjau lapangan Monas tidak berapa lama setelah salat Jumat di masjid Balaikota usai. Dia berkeliling lapangan Monas dengan mengendarai mobil dinasnya.
Sumber :
news.detik.com
"Kita coba nanti Juni mungkin ada tiga event yang kita gelar. Semua event internasional," ujar Jokowi kepada wartawan yang mencegatnya di Balaikota, DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (5/1/2013).
Menurutnya lapangan Monas adalah lokasi ideal untuk penyelenggaraan kegiatan yang dihadiri banyak orang. Hampir semua fasilitas yang dibutuhkan ada, seperti lapangan parkir yang luas dan mudah bagi warga untuk mendatanginya.
"Nanti dibuatkan lighting yang bagus. Buat karnaval muterin Monas juga sudah bagus," imbuh Jokowi.
Selain karnaval, event yang dia maksud adalah perupa panggung untuk menampilkan kesenian tradisional dan etnis. Menurut dia kegiatan sosial dan kebudayaan sangat dibutuhkan oleh warga Jakarta.
"Kita mau membangun budaya, memperkuat kebudayaan. Bukan hanya ekonomi tapi juga sosial agar jangan sampai Jakarta kehidupannya penuh hedonisme. Masalah besar Jakarta adalah mentalitas. Nanti sama-sama kita benahi," papar Jokowi.
Jokowi pergi meninjau lapangan Monas tidak berapa lama setelah salat Jumat di masjid Balaikota usai. Dia berkeliling lapangan Monas dengan mengendarai mobil dinasnya.
Sumber :
news.detik.com
Disebut DKI Terkorup oleh PPATK, Jokowi Senang
Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
menunjukkan Provinsi DKI Jakarta rawan akan korupsi. Anggaran pendidikan
di Ibu Kota pun paling banyak dikorupsi dibandingkan dengan wilayah
lainnya. Mendapatkan predikat tersebut, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo
mengapresiasi temuan tersebut.
"Ya bagus itu. Kalau bagus, berarti harus dibenahi hehe," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Jumat (4/1/2013).
Pembenahan tersebut, kata Jokowi, mulai dari memperketat manajemen kontrol sisi eksekutifnya. "Dari sisi aparat, saya enggak tahu tindakannya. Dari sisi kami manajemen kontrol, manajemen pengawasan harus diperkuat, memang kuncinya di situ," ujarnya.
Dengan adanya pelaporan tersebut, Jokowi pun mempersilakan kepada aparat penegak hukum untuk segera mengusut dan menuntaskan permasalahan tersebut. "Ya, kalau memang tuntas, ya itu dituntaskan kalau memang ada. Silakan. Siapa pun, dari aparat mana pun, kami ingin semuanya diperbaiki. Kami kan juga baru memulai," kata Jokowi.
Sekadar informasi, dalam kajian periode Semester II tahun 2012, PPATK mendapatkan tiga provinsi yang terbanyak dilaporkan terindikasi transaksi mencurigakan terkait bidang pendidikan. Ketiga provinsi itu ialah DKI Jakarta (58,6 persen), Sumatera Utara (10,7 persen), dan Riau (7,9 persen).
Selain itu, analisis PPATK menunjukkan DKI Jakarta sebagai provinsi yang diduga melakukan penyalahgunaan anggaran di bidang pendidikan dengan jumlah 33,3 persen. Sumber dana yang disalahgunakan paling banyak bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 37 persen. Setelah itu, APBD bidang pendidikan (non-BOS/DAK) 19 persen dan dana yang bersumber dari hibah dan BOS, yakni 16 persen dan 15 persen.
Adapun modus yang dilakukan mayoritas adalah dengan menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri sebesar 27 persen, menggelapkan uang (11 persen), tidak menyelesaikan proyek (10 persen), proyek fiktif (9 persen), dan pengadaan tanpa tender (7 persen).
Sumber :
edukasi.kompas.com
"Ya bagus itu. Kalau bagus, berarti harus dibenahi hehe," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Jumat (4/1/2013).
Pembenahan tersebut, kata Jokowi, mulai dari memperketat manajemen kontrol sisi eksekutifnya. "Dari sisi aparat, saya enggak tahu tindakannya. Dari sisi kami manajemen kontrol, manajemen pengawasan harus diperkuat, memang kuncinya di situ," ujarnya.
Dengan adanya pelaporan tersebut, Jokowi pun mempersilakan kepada aparat penegak hukum untuk segera mengusut dan menuntaskan permasalahan tersebut. "Ya, kalau memang tuntas, ya itu dituntaskan kalau memang ada. Silakan. Siapa pun, dari aparat mana pun, kami ingin semuanya diperbaiki. Kami kan juga baru memulai," kata Jokowi.
Sekadar informasi, dalam kajian periode Semester II tahun 2012, PPATK mendapatkan tiga provinsi yang terbanyak dilaporkan terindikasi transaksi mencurigakan terkait bidang pendidikan. Ketiga provinsi itu ialah DKI Jakarta (58,6 persen), Sumatera Utara (10,7 persen), dan Riau (7,9 persen).
Selain itu, analisis PPATK menunjukkan DKI Jakarta sebagai provinsi yang diduga melakukan penyalahgunaan anggaran di bidang pendidikan dengan jumlah 33,3 persen. Sumber dana yang disalahgunakan paling banyak bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 37 persen. Setelah itu, APBD bidang pendidikan (non-BOS/DAK) 19 persen dan dana yang bersumber dari hibah dan BOS, yakni 16 persen dan 15 persen.
Adapun modus yang dilakukan mayoritas adalah dengan menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri sebesar 27 persen, menggelapkan uang (11 persen), tidak menyelesaikan proyek (10 persen), proyek fiktif (9 persen), dan pengadaan tanpa tender (7 persen).
Sumber :
edukasi.kompas.com
Ini Alasan Biaya Deep Tunnel Jokowi Mahal
Proyek deep tunnel milik Gubernur DKI Jakarta senilai Rp 16 triliun
dipastikan tidak seluruhnya memakai dana APBD Jakarta. bahkan, Pemprov
DKI Jakarta ingin menggandeng eberapa investor bergabung untuk
berinvestasi di proyek yang meniru terowongan SMART Malaysia.
Timbul pertanyaan, mengapa proyek deep tunnel memakan begitu banyak dana hingga Rp 16 triliun?
Hermanto Dardak, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, menjelaskan alasan biaya pembangunan Deep Tunnel Jokowi mahal karena penggunaan teknologi. Menurut Hermanto, teknologi yang digunakan untuk membangun Deep Tunnel masih belum banyak digunakan. "Tunnel teknologinya relatif belum banyak digunakan, jadi itu lebih kepada teknik, tapi itu pilihan," ujar Hermanto, Jum'at (4/1/2013)
Hermanto pun paham dengan visi dan misi Jokowi membangun deep tunnel tersebut. Hermanto setuju kalau jalanan di Jabodetabek sudah terlalu penuh, jadi lebih baik dibangun jalan kebawah.
"Untuk perkotaan Jabodetabek pilihan ke bawah itu merupakan yang baik, karena sudah terlalu penuh," ungkap Hermanto Dardak
Jokowi mendapat ide tersebut dari terowongan besar yang ada di Malaysia bernama Stormwater Management and Road Tunnel (SMART).
Berdasarkan data yang dihimpun Tribunnews.com dari roadtraffic-technology, SMART dibangun pada 2003. Proyek ini merupakan proyek terowongan terpanjang di Malaysia dan menggunakan teknologi yang tinggi.
Berdiameter 13,2 meter, mencakup 9,7 km terowongan untuk banjir dan 4 km dua jalur kendaraan. Total investasi yang dihabiskan untuk mega proyek ini ialah MYR 1,887 juta atau sekitar 514 juta dollar AS.
Tujuan utama pembangunan terowongan ini adalah untuk mengatasi masalah banjir yang diakibatkan meluapnya Sungai Klang dan Kerayong, serta dapat mengurangi tingkat kemacetan selama jam-jam sibuk. Tapi terowongan ini hanya berlaku bagi kendaraan ringan saja.
SMART mulai beroperasi untuk kendaraan sejak 14 Mei 2007, proyek ini digagas oleh Pemerintah Malaysia. Terowongan ini mampu menampung 30.000 mobil per hari dan telah digunakan 44 kali menanggulangi banjir.
Terowongan ini dimulai dari Sungai Kampung Barembang dan berakhir di Sungai Taman Desa. Terowongan ini menanggulangi luapan air dari 2 sungai besar yang melewati pusat kota Kuala Lumpur. Kuala Lumpur diperkirakan beresiko terkena banjir besar 1 kali dalam 100 tahun sekali.
Untuk sebuah kendaraan dapat menghemat waktu jika lewat terowongan ini, dari persimpangan Jalan Istana menuju Kampung Pandan hanya 4 menit, dari waktu biasanya 15 menit.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
Timbul pertanyaan, mengapa proyek deep tunnel memakan begitu banyak dana hingga Rp 16 triliun?
Hermanto Dardak, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, menjelaskan alasan biaya pembangunan Deep Tunnel Jokowi mahal karena penggunaan teknologi. Menurut Hermanto, teknologi yang digunakan untuk membangun Deep Tunnel masih belum banyak digunakan. "Tunnel teknologinya relatif belum banyak digunakan, jadi itu lebih kepada teknik, tapi itu pilihan," ujar Hermanto, Jum'at (4/1/2013)
Hermanto pun paham dengan visi dan misi Jokowi membangun deep tunnel tersebut. Hermanto setuju kalau jalanan di Jabodetabek sudah terlalu penuh, jadi lebih baik dibangun jalan kebawah.
"Untuk perkotaan Jabodetabek pilihan ke bawah itu merupakan yang baik, karena sudah terlalu penuh," ungkap Hermanto Dardak
Jokowi mendapat ide tersebut dari terowongan besar yang ada di Malaysia bernama Stormwater Management and Road Tunnel (SMART).
Berdasarkan data yang dihimpun Tribunnews.com dari roadtraffic-technology, SMART dibangun pada 2003. Proyek ini merupakan proyek terowongan terpanjang di Malaysia dan menggunakan teknologi yang tinggi.
Berdiameter 13,2 meter, mencakup 9,7 km terowongan untuk banjir dan 4 km dua jalur kendaraan. Total investasi yang dihabiskan untuk mega proyek ini ialah MYR 1,887 juta atau sekitar 514 juta dollar AS.
Tujuan utama pembangunan terowongan ini adalah untuk mengatasi masalah banjir yang diakibatkan meluapnya Sungai Klang dan Kerayong, serta dapat mengurangi tingkat kemacetan selama jam-jam sibuk. Tapi terowongan ini hanya berlaku bagi kendaraan ringan saja.
SMART mulai beroperasi untuk kendaraan sejak 14 Mei 2007, proyek ini digagas oleh Pemerintah Malaysia. Terowongan ini mampu menampung 30.000 mobil per hari dan telah digunakan 44 kali menanggulangi banjir.
Terowongan ini dimulai dari Sungai Kampung Barembang dan berakhir di Sungai Taman Desa. Terowongan ini menanggulangi luapan air dari 2 sungai besar yang melewati pusat kota Kuala Lumpur. Kuala Lumpur diperkirakan beresiko terkena banjir besar 1 kali dalam 100 tahun sekali.
Untuk sebuah kendaraan dapat menghemat waktu jika lewat terowongan ini, dari persimpangan Jalan Istana menuju Kampung Pandan hanya 4 menit, dari waktu biasanya 15 menit.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
Jokowi Juga Kunjungi Warga Korban Banjir di Kedoya
Selepas meninjau Kali Sekretaris, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo
(Jokowi) mengunjungi korban banjir di kawasan Kedoya, Jakarta Barat.
Warga menyambut gembira kedatangan Jokowi.
Jokowi yang mengenakan kemeja warna putih langsung menyusuri kawasan bantaran kali di Jalan Kedoya Raya, Pesing Koneng, RT 09, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu (5/1/2013).
Jokowi melihat kondisi bantaran Kali Pesing Koneng dan proses pembuatan tanggul di kawasan langganan banjir itu. Jalanan dan pekarangan warga juga terlihat becek dan kotor.
Jokowi menunaikan salat Dzuhur di Masjid Jami Baiturrohman. Seperti kunjungan sebelumnya, Jokowi secara simbolis menyerahkan bantuan beras kepada warga sekitar. Warga menyebut dan menyambut gembira bantuan dari ayah 3 anak itu.
"Aduh senang banget dikunjungi Pak Jokowi. Di sini sering kebanjiran sampai sebetis. Jangan banjir lagi," kata seorang korban banjir, Nurmimayati (38), dengan wajah sumringah.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi yang mengenakan kemeja warna putih langsung menyusuri kawasan bantaran kali di Jalan Kedoya Raya, Pesing Koneng, RT 09, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu (5/1/2013).
Jokowi melihat kondisi bantaran Kali Pesing Koneng dan proses pembuatan tanggul di kawasan langganan banjir itu. Jalanan dan pekarangan warga juga terlihat becek dan kotor.
Jokowi menunaikan salat Dzuhur di Masjid Jami Baiturrohman. Seperti kunjungan sebelumnya, Jokowi secara simbolis menyerahkan bantuan beras kepada warga sekitar. Warga menyebut dan menyambut gembira bantuan dari ayah 3 anak itu.
"Aduh senang banget dikunjungi Pak Jokowi. Di sini sering kebanjiran sampai sebetis. Jangan banjir lagi," kata seorang korban banjir, Nurmimayati (38), dengan wajah sumringah.
Sumber :
news.detik.com
Usai Sua Jokowi, Dubes Korsel Janjikan Konser Super Junior
Kedatangan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Yeong Seon di
Balaikota DKI untuk bertemu dengan Gubernur Joko Widodo ternyata tidak
hanya menjalin kerja sama diplomatik, tetapi juga kebudayaan. Kim Yeong
Seon bahkan menjanjikan kedatangan grup K-Pop asal Korea Selatan ke
Indonesia pada 9 Maret 2013.
Menurut Kim, 9 Maret merupakan perayaan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Selatan yang telah terjalin selama 40 tahun. Untuk merayakan itu, akan diramaikan dengan Konser Music Bank di Gelora Bung Karno Jakarta.
"Jadi, akan ada grup Bigbang, Super Junior, dan 2PM. Para wartawan silakan datang dan kita bisa merayakan bersama," kata Kim di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (4/1/2013).
Kerja sama ini, harap Kim, bisa semakin mempererat hubungan Indonesia dengan Korea Selatan, khususnya kerja sama sister city antara Jakarta dan Seoul sebagai ibu kota dari masing-masing negara.
"Jadi, hari ini kita bisa berdiskusi tentang agenda-agenda yang bisa dikerjasamakan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Seoul. Maka, untuk lebih lanjutnya kami akan makan bersama di resto Korea dan kami akan mendiskusikan lebih dalam," kata Kim lagi.
Bahkan untuk penguatan kerja sama sister city tersebut, pada perayaan ulang tahun DKI Jakarta pada 22 Juni mendatang, pihak Korea Selatan berjanji juga akan turut meramaikan perayaan tersebut.
"Itu kan bulannya HUT DKI Jakarta, maka kami akan menyambung dan menyusun acara-acara supaya bisa merayakan bersama. Kita ingin memperlihatkan bagaimana eratnya hubungan antara DKI Jakarta bersama Korea," tutur Kim.
Secara terbuka, Kim Yeong Seon juga menyatakan kekagumannya dengan gaya leadership Jokowi. Dengan sifat kepemimpinannya tersebut, Kim meyakini Jokowi dapat membawa Jakarta sebagai global city.
"Saya percaya sekali dengan leadership-nya Pak Jokowi. Makanya, Jakarta bisa menjadi global city untuk masyarakat dunia. Maka, dalam rangka itu pula kami siap untuk menjadi mitra DKI, Pak Jokowi, dan akan mendukung terus kegiatannya," ujarnya.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Menurut Kim, 9 Maret merupakan perayaan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Selatan yang telah terjalin selama 40 tahun. Untuk merayakan itu, akan diramaikan dengan Konser Music Bank di Gelora Bung Karno Jakarta.
"Jadi, akan ada grup Bigbang, Super Junior, dan 2PM. Para wartawan silakan datang dan kita bisa merayakan bersama," kata Kim di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (4/1/2013).
Kerja sama ini, harap Kim, bisa semakin mempererat hubungan Indonesia dengan Korea Selatan, khususnya kerja sama sister city antara Jakarta dan Seoul sebagai ibu kota dari masing-masing negara.
"Jadi, hari ini kita bisa berdiskusi tentang agenda-agenda yang bisa dikerjasamakan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Seoul. Maka, untuk lebih lanjutnya kami akan makan bersama di resto Korea dan kami akan mendiskusikan lebih dalam," kata Kim lagi.
Bahkan untuk penguatan kerja sama sister city tersebut, pada perayaan ulang tahun DKI Jakarta pada 22 Juni mendatang, pihak Korea Selatan berjanji juga akan turut meramaikan perayaan tersebut.
"Itu kan bulannya HUT DKI Jakarta, maka kami akan menyambung dan menyusun acara-acara supaya bisa merayakan bersama. Kita ingin memperlihatkan bagaimana eratnya hubungan antara DKI Jakarta bersama Korea," tutur Kim.
Secara terbuka, Kim Yeong Seon juga menyatakan kekagumannya dengan gaya leadership Jokowi. Dengan sifat kepemimpinannya tersebut, Kim meyakini Jokowi dapat membawa Jakarta sebagai global city.
"Saya percaya sekali dengan leadership-nya Pak Jokowi. Makanya, Jakarta bisa menjadi global city untuk masyarakat dunia. Maka, dalam rangka itu pula kami siap untuk menjadi mitra DKI, Pak Jokowi, dan akan mendukung terus kegiatannya," ujarnya.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Giliran Dubes Korea Selatan Sambangi Jokowi
Setelah kemarin Duta Besar Palestina Fariz Mehdawi menyambangi Gubernur
DKI Jakarta Joko Widodo, hari ini, Jumat (4/1/2013), giliran Duta Besar
Korea Selatan Kim Yeong Seon menyambangi Balaikota DKI untuk bertemu
Jokowi.
"Lebih konkret, kami dengan Pak Dubes ingin mengonkretkan kerja sama yang sudah ditandatangani Indonesia dengan Korea," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Jumat (4/1/2013).
Ada dua fokus pembahasan pertemuan tersebut, yakni mengenai restorasi Kali Ciliwung dan kerja sama dalam bidang transportasi. Untuk kerja sama restorasi Kali Ciliwung, pihak Pemerintah Provinsi DKI ingin memberikan contoh aliran Kali Ciliwung yang mengalir dari Masjid Istiqlal hingga Pasar Baru Jakarta Pusat.
"Kami mau konsentrasi ke sana dulu. Kalau itu sudah benar dan mendapatkan respons masyarakat yang bagus, akan kami lanjutkan pada sebuah proyek yang lebih besar," kata Jokowi.
Jokowi mengakui dirinya mengagumi sungai-sungai yang berada di tengah kota Korea Selatan karena bersih dan juga dapat digunakan sebagai wisata pada malam harinya. Sungai-sungai tengah kota yang sudah bersih itu dapat dimodifikasi dengan membuat jogging track di pinggir kalinya.
"Kalau saya lihat di Korea itu kan sungai tengah kota itu kan diporselen bersih semuanya. Saya lihat sendiri, malam hari sungainya bisa dipakai buat jalan-jalan. Kenapa enggak dicontoh. Saya bolak-balik ke sana memang penanganannya bagus," ujarnya.
Untuk kerja sama dalam bidang transportasi, fokus kerja sama antara Jakarta dan Seoul (ibu kota Korea Selatan) adalah kerja sama dalam bidang kereta api, terutama kereta api dengan tujuan dari Jakarta ke Depok atau ke tempat yang lain sekitar Jakarta.
"Saya tadi sampaikan kami enggak usah terlalu banyak bicara, tetapi segera dilaksanakan karena itu juga menyangkut orang banyak," ujarnya.
Duta Besar Korea Selatan Kim Yeong Seon mengatakan, hubungan diplomasi antara Indonesia dan Korea Selatan sudah terjalin selama 40 tahun lamanya. Kerja sama tersebut, kata dia, akan dilaksanakan dalam beberapa lapisan.
"Jadi, tingkat Pemerintah DKI Jakarta dan Provinsi Seoul, terus tingkat antara masyarakat ya seperti itu. Akan dilaksanakan per layer," kata Kim.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
"Lebih konkret, kami dengan Pak Dubes ingin mengonkretkan kerja sama yang sudah ditandatangani Indonesia dengan Korea," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Jumat (4/1/2013).
Ada dua fokus pembahasan pertemuan tersebut, yakni mengenai restorasi Kali Ciliwung dan kerja sama dalam bidang transportasi. Untuk kerja sama restorasi Kali Ciliwung, pihak Pemerintah Provinsi DKI ingin memberikan contoh aliran Kali Ciliwung yang mengalir dari Masjid Istiqlal hingga Pasar Baru Jakarta Pusat.
"Kami mau konsentrasi ke sana dulu. Kalau itu sudah benar dan mendapatkan respons masyarakat yang bagus, akan kami lanjutkan pada sebuah proyek yang lebih besar," kata Jokowi.
Jokowi mengakui dirinya mengagumi sungai-sungai yang berada di tengah kota Korea Selatan karena bersih dan juga dapat digunakan sebagai wisata pada malam harinya. Sungai-sungai tengah kota yang sudah bersih itu dapat dimodifikasi dengan membuat jogging track di pinggir kalinya.
"Kalau saya lihat di Korea itu kan sungai tengah kota itu kan diporselen bersih semuanya. Saya lihat sendiri, malam hari sungainya bisa dipakai buat jalan-jalan. Kenapa enggak dicontoh. Saya bolak-balik ke sana memang penanganannya bagus," ujarnya.
Untuk kerja sama dalam bidang transportasi, fokus kerja sama antara Jakarta dan Seoul (ibu kota Korea Selatan) adalah kerja sama dalam bidang kereta api, terutama kereta api dengan tujuan dari Jakarta ke Depok atau ke tempat yang lain sekitar Jakarta.
"Saya tadi sampaikan kami enggak usah terlalu banyak bicara, tetapi segera dilaksanakan karena itu juga menyangkut orang banyak," ujarnya.
Duta Besar Korea Selatan Kim Yeong Seon mengatakan, hubungan diplomasi antara Indonesia dan Korea Selatan sudah terjalin selama 40 tahun lamanya. Kerja sama tersebut, kata dia, akan dilaksanakan dalam beberapa lapisan.
"Jadi, tingkat Pemerintah DKI Jakarta dan Provinsi Seoul, terus tingkat antara masyarakat ya seperti itu. Akan dilaksanakan per layer," kata Kim.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Dubes Korsel: Jokowi Bisa Buat Jakarta Jadi Global City
Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Young-Sun memuji sikap
kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Kim meyakini, Jokowi akan
mampu membawa Jakarta menjadi Global City untuk masyarakat dunia.
"Saya percaya sekali dengan leadershipnya pak Jokowi saya bisa yakin. Makanya DKI Jakarta bisa jadi Global City untuk masyarakat dunia," ungkapnya seusai melakukan pertemuan tertutup dengan Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat (4/1/2013).
Lebih lanjut Kim menyatakan, Korea Selatan siap menjadi mitra bagi DKI Jakarta dengan mendukung program-program yang dirancang Jokowi. "Jadi hari ini kita bisa berdiskusi tentang agenda-agenda yang bisa dikerjasamakan antara DKI Jakarta dengan pemerintah Seoul. Maka untuk lebih lanjutnya kami akan makan bersama di resto Korea dan kami akan mendiskusikan lebih dalam. Oleh karena itu, kami mengundang semua wartawan-wartawan," katanya.
Gubernur Jokowi menjelaskan, salah satu bentuk kerjasama antara Korea Selatan dengan Jakarta antara lain restorasi kali Ciliwung dan juga dalam bidang transportasi terutama kereta api.
Sumber :
jakarta.okezone.com
"Saya percaya sekali dengan leadershipnya pak Jokowi saya bisa yakin. Makanya DKI Jakarta bisa jadi Global City untuk masyarakat dunia," ungkapnya seusai melakukan pertemuan tertutup dengan Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat (4/1/2013).
Lebih lanjut Kim menyatakan, Korea Selatan siap menjadi mitra bagi DKI Jakarta dengan mendukung program-program yang dirancang Jokowi. "Jadi hari ini kita bisa berdiskusi tentang agenda-agenda yang bisa dikerjasamakan antara DKI Jakarta dengan pemerintah Seoul. Maka untuk lebih lanjutnya kami akan makan bersama di resto Korea dan kami akan mendiskusikan lebih dalam. Oleh karena itu, kami mengundang semua wartawan-wartawan," katanya.
Gubernur Jokowi menjelaskan, salah satu bentuk kerjasama antara Korea Selatan dengan Jakarta antara lain restorasi kali Ciliwung dan juga dalam bidang transportasi terutama kereta api.
Sumber :
jakarta.okezone.com
Jokowi Ingin Sulap Kali Ciliwung Seperti di Korsel
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berniat merestorasi Kali
Ciliwung, yang menurutnya saat ini seperti tempat pembuangan sampah.
Jokowi ingin melakukan restorasi Kali Ciliwung, lantaran melihat kali yang melintas di Korea Selatan (Korsel), yang disulap menjadi tempat rekreasi kota.
"Kalau yang saya lihat di Korea, sungai tengah kota itu kan diporselin bersih semuanya. Saya lihat sendiri. Malam hari sungainya bisa dipakai buat jalan-jalan. Kenapa enggak dicontoh?" ucap Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Kamis (4/1/2013).
Karena kota-kota di Korsel tertata api, Jokowi mengaku sudah pernah bolak-balik ke Negeri Ginseng.
Jokowi mengaku takjub melihat kali yang besar, yang dipinggirnya dipasang kayu untuk dibuat jogging track.
"Bagus sekali, kenapa enggak? Saya bolak-balik ke sana, memang penanganannya bagus," ungkap Jokowi.
Jokowi menuturkan, restorasi yang akan ia lakukan berawal dari aliran Kali Ciliwung yang melintas di Masjid Istiqlal sampai Pasar Baru.
"Nanti Kali Ciliwung direstorasi, tapi yang mengalir di Masjid Istiqlal sampai Pasar Baru dulu. Kami mau konsen ke sana dulu. Kalau itu sudah benar, bagus, respons masyarakat baik, kami akan lanjutkan pada sebuah proyek yang lebih besar," papar Jokowi.
Jokowi menambahkan, pelaksanaan restorasi awal Kali Ciliwung akan dilakukan pada April mendatang.
"Nanti kami lihat dulu, baru diperpanjang, baru diperbesar. Kami mau konkrit, jangan hal yang absurd," ujar Jokowi.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
Jokowi ingin melakukan restorasi Kali Ciliwung, lantaran melihat kali yang melintas di Korea Selatan (Korsel), yang disulap menjadi tempat rekreasi kota.
"Kalau yang saya lihat di Korea, sungai tengah kota itu kan diporselin bersih semuanya. Saya lihat sendiri. Malam hari sungainya bisa dipakai buat jalan-jalan. Kenapa enggak dicontoh?" ucap Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Kamis (4/1/2013).
Karena kota-kota di Korsel tertata api, Jokowi mengaku sudah pernah bolak-balik ke Negeri Ginseng.
Jokowi mengaku takjub melihat kali yang besar, yang dipinggirnya dipasang kayu untuk dibuat jogging track.
"Bagus sekali, kenapa enggak? Saya bolak-balik ke sana, memang penanganannya bagus," ungkap Jokowi.
Jokowi menuturkan, restorasi yang akan ia lakukan berawal dari aliran Kali Ciliwung yang melintas di Masjid Istiqlal sampai Pasar Baru.
"Nanti Kali Ciliwung direstorasi, tapi yang mengalir di Masjid Istiqlal sampai Pasar Baru dulu. Kami mau konsen ke sana dulu. Kalau itu sudah benar, bagus, respons masyarakat baik, kami akan lanjutkan pada sebuah proyek yang lebih besar," papar Jokowi.
Jokowi menambahkan, pelaksanaan restorasi awal Kali Ciliwung akan dilakukan pada April mendatang.
"Nanti kami lihat dulu, baru diperpanjang, baru diperbesar. Kami mau konkrit, jangan hal yang absurd," ujar Jokowi.
Sumber :
jakarta.tribunnews.com
Restorasi Kali Ciliwung, Jokowi Gandeng Korea Selatan
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan menggandeng pemerintah Korea Selatan untuk merestorasi kali Ciliwung.
Hal itu disampaikannya usai melakukan pertemuan tertutup dengan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Young-Sun di kantornya Balai Kota Jakarta, Jumat (4/1/2013).
"Lebih konkret kita dengan dubes ingin mengkonkritkan kerjasama yang sudah ditandatangani Indonesia dengan Korea. Kami sudah bicara, yang pertama tadi mengenai restorasi Kali Ciliwung tetapi kita ingin beri contoh dulu dari masjid Istiqlal sampai Pasar Baru. Kita mau konsentrasi ke sana dulu," ungkap Jokowi.
Jika proyek tersebut mendapat respons positif dari masyarakat, kata Jokowi, dirinya akan menjalin kerjasama untuk menjalankan program yang lebih besar lain. "Kalau itu sudah benar, dan respons masyarakat baik, kami akan lanjutkan pada sebuah proyek yang lebih besar," ujarnya.
Selain restorasi kali Ciliwung, kata Jokowi, Pemprov DKI dan Korea Selatan juga akan menjalin kerjasama di bidang transportasi.
"Nanti juga bidang transportasi, terutama kereta api yang dari Jakarta ke Depok atau ke tempat yang lain di sekitar Jakarta. Saya tadi sampaikan kita enggak usah terlalu banyak bicara tapi segera dilaksanakan, karena itu juga menyangkut orang yang banyak," tegasnya.
Sumber :
jakarta.okezone.com
Hal itu disampaikannya usai melakukan pertemuan tertutup dengan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Young-Sun di kantornya Balai Kota Jakarta, Jumat (4/1/2013).
"Lebih konkret kita dengan dubes ingin mengkonkritkan kerjasama yang sudah ditandatangani Indonesia dengan Korea. Kami sudah bicara, yang pertama tadi mengenai restorasi Kali Ciliwung tetapi kita ingin beri contoh dulu dari masjid Istiqlal sampai Pasar Baru. Kita mau konsentrasi ke sana dulu," ungkap Jokowi.
Jika proyek tersebut mendapat respons positif dari masyarakat, kata Jokowi, dirinya akan menjalin kerjasama untuk menjalankan program yang lebih besar lain. "Kalau itu sudah benar, dan respons masyarakat baik, kami akan lanjutkan pada sebuah proyek yang lebih besar," ujarnya.
Selain restorasi kali Ciliwung, kata Jokowi, Pemprov DKI dan Korea Selatan juga akan menjalin kerjasama di bidang transportasi.
"Nanti juga bidang transportasi, terutama kereta api yang dari Jakarta ke Depok atau ke tempat yang lain di sekitar Jakarta. Saya tadi sampaikan kita enggak usah terlalu banyak bicara tapi segera dilaksanakan, karena itu juga menyangkut orang yang banyak," tegasnya.
Sumber :
jakarta.okezone.com
Langganan:
Postingan (Atom)