Ini kali pertama terjadi di Indonesia, dimana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2013 terpampang secara umum. Bisa disebut, Gubernur dan wakil gubernur Jokowi-Ahok adalah sang pendobrak transparansi. Meski hanya dalam bentuk poster APBD 2013 yang diluncurkan pada hari Kamis 14 Maret 2013, Jokowi-Ahok bisa dibilang pelopor transparansi kepala daerah setingkat gubernur di Indonesia. Poster transparansi ini adalah langkah progresif kepemimpinan Jokowi
Poster itu mengisyaratkan keseriusan Jokowi-Ahok dalam menjalankan pemerintahan kota Jakarta yang transparan dan bersih. Dengan poster ini, Jokowi-Ahok mengajak warga kota Jakarta untuk ikut andil mengawasi jalannya penggunaan anggaran APBD pemprov DKI Jakarta. Poster transparansi itu adalah hal kecil yang berdampak luar biasa. Kebijakan yang patut ditiru oleh seluruh gubernur di Indonesia, sehingga Indonesia tidak lama lagi akan menjadi negara yang transparan dan bersih.
Poster transparansi APBD DKI Jakarta 2013 ini juga membuat 'segelintir' menjadi sakit gigi, abaikan saja mereka yang terbiasa tidak transparan dijaman sebelum pemerintahan Jokowi-Ahok. Bukan berarti semua lantas akan senang dengan poster transparansi yang digelar di setiap RW, mereka semua pasti menggerutu dan pasang kuda-kuda cari jalan lain untuk tetap bisa menikmati dan mengendutkan pundi-pundi uangnya dari APBD DKI Jakarta. Ya, inilah risiko dari kebijakan yang mendobrak tradisi, dari tradisi tertutup menjadi tradisi terbuka alias transparan.
Saya melihat kecerdikan Jokowi-Ahok dengan mengeluarkan Poster APBD DKI Jakarta 2013, yaitu dalam usaha membatasi dan mencegah terjadinya penyimpangan alias pemberantasan korupsi 'secara bijak' dilingkungan Pemda DKI Jakarta. Mau tidak mau, masyarakat akan ikut serta mengawasi penggunaan dan terutama apabila terjadi penyalahgunaan anggaran APBD DKI Jakarta 2013. Seperti yang dikatakan oleh Jokowi ketika memperkenalkan Poster APBD tersebut, masyarakat DKI Jakarta dilibatkan dan diijinkan untuk melaporkan langsung bila ada penyalahgunaan APBD DKI Jakarta 2013.melalui website pemda DKI Jakarta atau SMS langsung ke nomor yang tertera di poster.
Poster ini sangat bermanfaat bila ada penyalahgunaan APBD DKI Jakarta 2013, apalagi ditambah laporan pelaksanaan projek dilingkungan Pemda DKI Jakarta. Hal tersebut akan menyempurnakan transparansi yang diawali oleh poster APBD DKI Jakarta 2013 hingga tingkat Rukun Warga (RW). Dengan tambahan pelaksanaan projek, masyarakat akan ikut langsung mengawasi sesuai dengan projek Pemda DKI Jakarta yang dilaksanakan di daerahnya masing-masing.
Jujur saja, dengan poster itu saja warga tidak mudah untuk mengetahui terjadinya penyelewengan atau tidak. Penyelewengan yang terjadi umumnya adalah pada pelaksanaan projek-projek di lingkungan Pemda DKI Jakarta. Nah, dengan poster itu ditambah poster pelaksanaan setiap projek sesuai dengan daerah masing-masisng di wilayah DKI Jakarta tentunya akan semakin memperkecil celah terjadinya penyalahgunaan APBD yang digunakan pada projek-projek tersebut.
Mudah-mudahan poster adalah langkah awal dan kemudian akan diikuti dengan transparansi pelaksanaan setiap projek di wilayah Pemda DKI Jakarta. Seperti projek pembangunan jalan atau fasilitas umum lainnya yang menggunakan APBD DKI Jakarta, masyarakat akan ikut melihat dan mengawasi pada saat pelaksanaan projek tersebut. Akhirnya projek yang menggunakan APBD tidak menyalahi aturan dan projek diselesaikan dengan kualitas maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Jakarta.
Apalagi disetiap tender projek, panitia mengikutsertakan masyarakat sebagai peninjau dalam proses tender yang menggunakan APBD DKI Jakarta. Pastinya pelaksana projek dari kontraktor utama hingga sub kontraktor tidak akan main-main dalam mengerjakan projek di lingkungan Pemda DKI Jakarta, karena bukan rahasia umum bila mark up atau lubang besar penyelewengan pada pelaksanaan projek adalah kebiasaan lama yang umum terjadi dalam proses tender dan disaat pelaksaan projek.
Semoga apa yang saya tuliskan ini telah dipikirkan oleh Jokowi-Ahok dan jajarannya di Pemda DKI Jakarta, karena penyalahgunaan APBD tidak mungkin terjadi kecuali oleh penyalahgunaan anggaran di projek-projek dilingkungan Pemda DKI Jakarta dan lagi Anggaran tidak mungkin dikucurkan tanpa adanya program kerja yang dituangkan dalam bentuk projek-projek.
Semoga poster APBD DKI Jakarta 2013 yang diumumkan hingga tingkat Rukun Warga (RW) ini adalah langkah awal dari bentuk transparansi pemerintahan yang dijalankan oleh Jokowi-Ahok. Saya berharap, seluruh kepala daerah di Indonesia mengikuti langkah yang dibuat oleh provinsi DKI Jakarta yang menjadi ibukota negara di Indonesia. Indonesia pasti akan mennjadi negara terbersih dan paling transparan di dunia ini. Sukses untuk langkah Jokowi-Ahok sang pendobrak transparansi di Indonesia. Bangganya punya gubernur dan wakil gubernur Jokowi-Ahok.
Sumber :
log.viva.co.id
Sabtu, 16 Maret 2013
Akbar: Jokowi tetap Berpeluang Jadi Capres
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menilai, Gubernur
DKI Jakarta Joko Widodo memiliki peluang untuk menjadi calon presiden.
Asal mantan Wali Kota Solo itu memiliki gebrakan-gebrakan efektif
menjelang pemilihan presiden 2014.
Hal itu dikatakan Akbar Tandjung kepada wartawan usai mengikuti seminar bertema mekanisme penentuan calon presiden yang diprakarsai oleh Dewan Pimpinan Daerah di Jakarta, Sabtu (16/3).
Akbar menjelaskan, Jokowi bisa melenggang asalkan mampu meyakinkan masyarakat akan keberhasilannya membangun dan memimpin warga DKI Jakarta.
Akbar menilai, siapapun putera-puteri terbaik daerah dapat maju sebagai calon presiden asal diusung oleh partai politik. Sebab sampai saat ini calon presiden independen belum dapat mengikuti pemilu karena belum diatur dalam undang-undang.
Langkah awal Jokowi menjadi calon presiden untuk bersaing dengan kandidat lain, kata Akbar, terkendala oleh mekanisme internal PDI Perjuangan. Sampai saat ini partai berlambang banteng bermoncong putih itu masih memasang Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden. "Apakah PDI Perjuangan akan membuka diri untuk calon lain selain Megawati," tanya Akbar.
Sumber :
metrotvnew.com
Hal itu dikatakan Akbar Tandjung kepada wartawan usai mengikuti seminar bertema mekanisme penentuan calon presiden yang diprakarsai oleh Dewan Pimpinan Daerah di Jakarta, Sabtu (16/3).
Akbar menjelaskan, Jokowi bisa melenggang asalkan mampu meyakinkan masyarakat akan keberhasilannya membangun dan memimpin warga DKI Jakarta.
Akbar menilai, siapapun putera-puteri terbaik daerah dapat maju sebagai calon presiden asal diusung oleh partai politik. Sebab sampai saat ini calon presiden independen belum dapat mengikuti pemilu karena belum diatur dalam undang-undang.
Langkah awal Jokowi menjadi calon presiden untuk bersaing dengan kandidat lain, kata Akbar, terkendala oleh mekanisme internal PDI Perjuangan. Sampai saat ini partai berlambang banteng bermoncong putih itu masih memasang Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden. "Apakah PDI Perjuangan akan membuka diri untuk calon lain selain Megawati," tanya Akbar.
Sumber :
metrotvnew.com
Fajroel: "Jadikan Jokowi Capres"
Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kembali disebut sebagai
calon presiden (capres) saat pertemuan 7 Jenderal Purnawiraan TNI dengan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pengamat politik, Fajroel Rahman, mengatakan, apa yang dilakukan 7 Jenderal tersebut juga sudah dibuktikan berbagai survei kalau elektabilitas Jokowi berada di atas calon lain.
"Tidak ada skenario apapun, karena memang dia pantas. dari dua survei yang terakhir posisi dia diatas dua puluh persen dan melewati semua senior, seperti Megawati, JK, dan Prabowo," kata Fajroel, kepada Okezone, Sabtu (16/3/2013).
Kata dia, pengusaha mebel itu berharap Jokowi maju dalam Pilpres 2014 mendatang, agar Indonesia kedepannya lebih baik lagi.
"Buat saya itu sudah sangat positif. Dia harus maju kalau indonesia mau melakukan regenerasi kepemimpinan politik, tidak ada jalan lain dia harus maju. kalau tidak yang akan muncul adalah Capres jadul semua, yang tidak pas untuk perubahan zaman," tegasnya.
Menurutnya, Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin yang lebih parsitipatif terhadap masyarakat.
"Kepemimpinan dengan bergaya seperti Jokowi yang lebih memperhatikan kebutuhan publik. jadi ini sudah proses regenerasi kepemimpinan, kemudian juga proses perubahan dalam melihat kepemimpinan parsitipatif," tuturnya.
Lebih lanjut, Fajroel menjelaskan capres seperti Megawati, Prabowo dan Jusuf Kalla sudah tidak cocok lagi dalam memimpin Indonesia. "Mereka sudah tidak cocok dengan perubahan politik dan perubahan sosial sekarang ini. buat kita Capres jadul sudahlah, kalau mereka mau ke atas ya nanti di Dewan Pertimbangan Presiden sudah lebih dari cukup," tutupnya.
Sumber :
news.okezone.com
Pengamat politik, Fajroel Rahman, mengatakan, apa yang dilakukan 7 Jenderal tersebut juga sudah dibuktikan berbagai survei kalau elektabilitas Jokowi berada di atas calon lain.
"Tidak ada skenario apapun, karena memang dia pantas. dari dua survei yang terakhir posisi dia diatas dua puluh persen dan melewati semua senior, seperti Megawati, JK, dan Prabowo," kata Fajroel, kepada Okezone, Sabtu (16/3/2013).
Kata dia, pengusaha mebel itu berharap Jokowi maju dalam Pilpres 2014 mendatang, agar Indonesia kedepannya lebih baik lagi.
"Buat saya itu sudah sangat positif. Dia harus maju kalau indonesia mau melakukan regenerasi kepemimpinan politik, tidak ada jalan lain dia harus maju. kalau tidak yang akan muncul adalah Capres jadul semua, yang tidak pas untuk perubahan zaman," tegasnya.
Menurutnya, Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin yang lebih parsitipatif terhadap masyarakat.
"Kepemimpinan dengan bergaya seperti Jokowi yang lebih memperhatikan kebutuhan publik. jadi ini sudah proses regenerasi kepemimpinan, kemudian juga proses perubahan dalam melihat kepemimpinan parsitipatif," tuturnya.
Lebih lanjut, Fajroel menjelaskan capres seperti Megawati, Prabowo dan Jusuf Kalla sudah tidak cocok lagi dalam memimpin Indonesia. "Mereka sudah tidak cocok dengan perubahan politik dan perubahan sosial sekarang ini. buat kita Capres jadul sudahlah, kalau mereka mau ke atas ya nanti di Dewan Pertimbangan Presiden sudah lebih dari cukup," tutupnya.
Sumber :
news.okezone.com
Jokowi "ngotot" urus Jakarta
Setelah beberapa lembaga survey menempatkan Joko Widodo di
puncak elektabilitas capres 2014, nama mantan Wali Kota Solo ini kembali
jadi perbincangan, setelah tujuh jenderal menyodorkan namanya kepada
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menanggapi pemberitaan ini, Joko Widodo tetap konsisten pada jawabannya, untuk mengurus Jakarta dan tidak terpengaruh dengan isu capres 2014.
"Saya sudah ngomong bolak balik mba. Saya itu mikirnya rusun Marunda, rusun Cakung, macet, banjir, KJS, KJP jangan ditanya-tanya masalah itu lagi," tegasnya.
Nama Jokowi berada dipuncak elektabilitas meninggalkan lima calon lainnya, yakni Megawati Soekarnoputri, Mahfud MD, Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, dan Prabowo Subianto.
Alasan para jenderal itu membuka sejumlah nama kandidat calon presiden, terkait dengan situasi politik, hasil survey yang ada, tanpa mendukung salah satu dari enam calon yang disodorkan. Para jenderal berharap agar situasi keamanan jelang Pemilu 2014 tetap kondusif dan keberlangsungan pemerintahan SBY tetap terjaga sampai akhir.
Sumber :
metro.sindonews.com
Menanggapi pemberitaan ini, Joko Widodo tetap konsisten pada jawabannya, untuk mengurus Jakarta dan tidak terpengaruh dengan isu capres 2014.
"Saya sudah ngomong bolak balik mba. Saya itu mikirnya rusun Marunda, rusun Cakung, macet, banjir, KJS, KJP jangan ditanya-tanya masalah itu lagi," tegasnya.
Nama Jokowi berada dipuncak elektabilitas meninggalkan lima calon lainnya, yakni Megawati Soekarnoputri, Mahfud MD, Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, dan Prabowo Subianto.
Alasan para jenderal itu membuka sejumlah nama kandidat calon presiden, terkait dengan situasi politik, hasil survey yang ada, tanpa mendukung salah satu dari enam calon yang disodorkan. Para jenderal berharap agar situasi keamanan jelang Pemilu 2014 tetap kondusif dan keberlangsungan pemerintahan SBY tetap terjaga sampai akhir.
Sumber :
metro.sindonews.com
Langganan:
Postingan (Atom)