"Kenapa tidak relevan? Untuk jaminan kesehatan, kita sudah punya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). JKN ini bersifat wajib berdasarkan UU No.40 tahun 2004 tentang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional).
Tujuan dari JKN ini adalah negara menjamin kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak. JKN ini merupakan sistem," papar Fadli Zon dalam rilisnya yang diterima Tribunnews.com, Kamis (19/6/2014).
"Sudah jelas siapa yang berhak menerima, iurannya berapa, layanan apa saja yang diberikan. Sistem ini dijalankan oleh BPJS Kesehatan. Jadi, Kartu Indonesia Sehat, merupakan sistem baru atau apa?" Fadli mempertanyakan.
Kalau sistem baru, lanjutnya hanya membuang anggaran saja. Ia kemudian menyarankan, alangkah lebih baik optimalisasi sistem JKN yang sudah berjalan sejak 1 Januari 2014.
"Program Kartu Indonesia Sehat dengan sudah adanya JKN oleh BPJS, sudah tidak dibutuhkan, bahkan ngawur. Menandakan juga kalau Jokowi tidak paham masalah di level nasional," sindir Fadli Zon.
Dikatakan, untuk Kartu Indonesia Pintar juga bukan program yang baru dan tepat. Saat ini menurut UU Sisdiknas 2003, wajib belajar hingga 9 tahun. Artinya, sambung Fadli lagi, negara menanggung biaya operasional pendidikan SD hingga SMP.
Ditambahkan, setiap siswa SD mendapat Rp.580.000/tahun dan siswa SMP Rp.710.000/tahun. Itulah yang disebut dengan dana BOS. Dan itu dari anggaran negara. Ini sudah menjadi sistem yang menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan hingga 9 tahun.
"Kalau sudah ada seperti ini, fungsi Kartu Pintar buat apa? Kalau secara nasional sudah wajib, buat apa ada kartu-kartu lagi? Sepanjang dia warga negara Indonesia, berhak mendapatkan fasilitas itu," tegasnya.
"Semua ini menandakan skala berfikir Jokowi masih sangat Kota. Tidak Indonesia. Kalau paham, seharusnya tidak akan menegasikan regulasi yang baik yang sudah ada sebelumnya," tandas Fadli Zon. [tribun]
Lama2 ucapan si Fadli terlihat mirip orang sedang mabok minuman keras. Kata bos Loe Indonesia itu bhineka tunggal ika banyak pulau, bahasa, suku, agama dsb. Masalah level nasional itu berasal dr daerah misal kasus pengadaan sapi yg nyatanya impor dr Australia dan dikorupsi lagi. Tapi masalah nasional terkait sapi tsb faktanya bisa dijawab dg membeli sapi dr daerah lain, itulah kualitas Jokowi bahwa masalah dan solusi di level nasional adanya di lapangan yaitu di faerah. Begitu juga pengangguran, kemiskinan, potensi lokal itu bisa terjawab bila ada koordinasi nasional dan antar daerah. Prabowo hanya tahu masalah nasional dr buku, koran, skripsi dsb tapi tdk faham masalah sebenarnya apalagi bersentuhan langsung bahkan tak berpengalaman di eksekutif.
BalasHapusDana BOS kalau dionline kan...wah dahsyat efeknya, karena kemungkinan penggelembungan penerima BOS oleh sekolah sangat besar
BalasHapusBetul Mas Sugengwa, Kartu Indonesia Pintar yg diinspirasi oleh Kartu Jakarta Pintar itu sebenarnya sebagian dana BOS yg digantikan oleh KJP/KIP yg bentuknya kartu elektronik pegangan siswa langsung. Jadi oknum Kepseknya gak bisa makan duit dech. Kalau BOS selama ini kan dikelola dan dilaporkan keuangannya oleh Kepsek, sedangkan siswa gak tahu apa2.
Hapus