Kamis, 24 April 2014

Bukti Jokowi Gagal Bangun Komunikasi Politik

Baru memiliki satu mitra koalisi, yakni Partai Nasional Demokrat (NasDem), membuktikan bahwa calon presiden (capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo (Jokowi) gagal membangun komunikasi politik.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik dari POINT Indonesia, Karel Susatyo, Rabu (23/4/2014) malam.
Kegagalan Jokowi ini, kata Karel, mengingat selama ini Jokowi yang terlihat aktif menemui para pimpinan partai politik (parpol), dibandingkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Dia (Jokowi) gagal melampaui hambatan psikologis dalam membangun komunikasi politik yang lebih luas untuk berkoalisi," kata Karel.
Kegagalan membangun komunikasi politik ini, kata Karel, dapat berdampak pada pemerintahan kedepan, jika Jokowi dipercaya menjadi pemimpin di negeri ini.
Dia mencontohkan bagaimana pemerintahan SBY-JK pada 2004 silam, yang sempat kedodoran dalam menjalankan roda pemerintahan di awal kepemimpinannya. Padahal saat itu, kurang lebih 75% legislatif yang berasal dari partai pendukung, duduk di pemerintahan.
"Saat itu SBY punya 75% kekuatan di parlemen, tapi masih aja kedodoran. Mereka sempat babak belur di awal kan?" ungkap Karel.
"Sekarang PDIP cuma bersama NasDem, terus gimana nasib pemerintahan?" lanjutnya.
Bukan tidak mungkin, nasib yang lebih buruk akan dialami PDIP dan Jokowi di pemerintahan kedepan jika hanya berkoalisi dengan NasDem. Karena menurutnya, aksi konsesi politik merupakan dasar komunikasi politik dalam koalisi pemerintahan.
Agar hal itu tak terjadi, maka Mega selaku 'King Maker' segera mengambil langkah membangun komunikasi politik dengan pimpinan parpol dan membentuk koalisi.[dit/inilah]

3 komentar:

  1. Sok tahu.... Pengamat abal-abal!

    BalasHapus
  2. Bang Karel, Jokowi bukannya gagal bangun komunikasi politik dg ujung2nya koalisi partai tp karena Jkw hrs hati2 berkoalisi dg banyak partai apalagi partai dg isi orang2 bermasalah yg berakibat Jkw balik dibenci rakyat yg mendukungnya. Jkw lbh percaya dg istilah koalisi rakyat.

    BalasHapus
  3. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

    BalasHapus