Jika terpilih menjadi Presiden RI, calon presiden (capres) Joko
Widodo (Jokowi) dinilai akan sulit menyusun kabinet kerja. Ia tidak
bebas menentukan orang untuk menduduki posisi menteri.
"Pasalnya pasti partai politik Jokowi, yakni PDIP ikut menentukan
posisi menteri, karena banyak orang yang merasa punya jasa di PDIP,"
kata pengamat politik, Tiopan Bernhard (TB) Silalahi, kepada wartawan di
Jakarta, Kamis (24/4).
Menurut Silalahi, tantangan utama Jokowi dalam menentukan kabinet,
kalau dia terpilih menjadi presiden adalah parpolnya sendiri.
"Kalau
PDIP mau dukung Jokowi menyusun kabinet kerja, nantinya PDIP beri
kebebasan kepada Jokowi untuk menyusun kabinet kerja dan jangan minta
macam-macam," kata dia.
Silalahi mengatakan, gagasan Jokowi menyusun kabinet kerja sangat
bagus. "'Kalau itu benar-benar dilakukan kalau dia terpilih menjadi
presiden luar biasa, Indonesia pasti maju. Namun saya sendiri ragu hal
itu tercapai. Dan parpol koalisi akan minta jatah menteri," kata dia.
Ketika ditanya siapa yang cocok mendampingi Jokowi sebagai cawapres,
Silalahi mengatakan, idealnya orang bisa menutupi kelemahan Jokowi,
yaitu orang yang mempunyai kemampuan dalam bidang ekonomi, politik dan
hubungan internasional. "Dan orang seperti ini adalah Jusuf Kalla," kata
anggota majelis Partai Demokrat ini.
Ketika ditanya soal pendamping Jokowi, apakah harus mantan militer
supaya ada ketegasan dalam menjalankan tugas kenegaraan, ia mengatakan
tidak perlu. "Tapi kalau memang ada mantan TNI yang punya kecocokan dan
punya kemampuan, tidak salah menjadi cawapres, wapres, bahkan menjadi
presiden nantinya," kata dia.[suarapembaruan]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar