Armida mencontohkan, pemerintahan saat ini sudah memiliki program bantuan pendidikan buat masyarakat tidak mampu berupa Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Keduanya dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Di sektor kesehatan, pemerintah sudah memiliki Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dijalankan oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS).
Jadi maksudnya bagaimana? Apa memang mau namanya baru. Saya kurang tahu, tapi yang jelas its nothing new (KIP dan KIS), kata Armida di DPR-RI, Jakarta, Senin (16/6).
Menurut Armida, seharusnya Jokowi tinggal memerluas cakupan dari program pendidikan dan kesehatan tersebut. Soalnya, program sosial tersebut memang disusun dengan orientasi jangka panjang.
"Ada roadmap seperti BPJS itu sampai 2019 sudah mencakup jaminan sosial universal untuk seluruh penduduk, ungkap Armida.
Dalam debat capres semalam, Jokowi mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat, merupakan perluasan dari program serupa di DKI Jakarta. Menurut Jokowi, program membantu warga miskin untuk berobat dan bersekolah gratis itu merupakan implementasi dari revolusi mental, slogan kampanye yang diusungnya.
Karena dengan pembangunan manusia itulah, produktivitas kita akan meningkat dan kita akan mempunyai sebuah daya saing. [yud/merdeka]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar