Ternyata tak hanya kubu Prabowo - Hata Radjasa yang menjanjikan pemekaran wilayah, kalau Prabowo-Hatta ingin Madura jadi provinsi baru, begitu juga kubu Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) yang menginginkan pemekaran wilayah di Papua Barat.
Dengan alasan keinginan masyarakat Sorong Raya membentuk provinsi sendiri lepas dari Papua Barat, ketua DPP PDIP Puan Maharani pun menyatakan kesanggupannya dengan syarat jika Jokowi-JK jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden di Pilpres 2014.
Harapan itu disampaikan Puan saat menghadiri rapat koordinasi Tim Pemenangan Jokowi-JK di Hotel Luxion, Papua Barat, Minggu (15/6/2014) kemarin. Sebab menurut putri dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri itu, Jokowi-JK sangat konsen terhadap pemerataan pembangunan. Salah satunya bisa melalui pembentukan Provinsi Papua Barat Daya seperti yang diinginkan masyarakat Sorong Raya demi pemerataan pembangunan di Papua.
"Sejak 65 tahun merdeka, rakyat ini belum bisa merasakan kesejahteraan yang merata. Kami berharap dengan pilihan kita sebagai anak bangsa ke depan tidak akan menimbulkan kekecewaan bagi kita yang sudah mendukung tetapi juga bangsa Indonesia," ujarnya.
Puan menilai, masa transisi dari 2014-2019 ini bisa menjadi jembatan emas untuk melahirkan anak bangsa dan memunculkan kaderasasi yang berpotensi yang ditampilkan sebagai pemimpin ke depannya.
Mengenai penilaian sebagian kalangan bahwa Jokowi tidak mempunyai pengalaman dalam menjaga kesatuan NKRI khusus di daerah perbatasan khususnya di Papua, Puan menepisnya.
Menurut cucu Proklamator Kemerdekaan RI Soekarno itu, tidak mesti harus mempunyai pengalaman sebagai TNI atau mengankat senjata untuk menjaga kesatuan NKRI.
"Saya yakin Jokowi dan JK bisa menjadi payung bagi kita sebagai anak bangsa dengan membawa bendera merah putih," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Puan juga meminta kepada seluruh Tim Pemenangan Jokowi-JK agar tidak memokuskan diri dalam menepis black campaign yang ditujukan kepada pasangan capres-cawapres yang diusung PDIP, PKB, NasDem, Hanura dan PKPI saja.
"Waktu kita tinggal beberapa hari lagi. Kita tidak usah memokuskan diri kita untuk mengklarifikasi isu negatif tentang Jokowi, tetapi bagaimana kita merangkul rakyat pada tanggal 9 Juli nanti. Kalau kita tidak fokus kepada klarifikasi tentang Jokowi, bagaimana menonjolkan tentang keunggulan pak Jokowi ini," kata Puan.
Menurut Puan, yang perlu dilakukan tim pemenangan maupun relawan saat ini adalah gencar menyampaikan kepada masyarakat tentang prestasi menonjol Jokowi saat menjabat Wali Kota Solo maupun Gubernur DKI Jakarta.
"Termasuk prioritas pembangunan Indonesia Timur kalau beliau menjadi Presiden," ujarnya.
Didampingi Wakil Sekjen PDIP, Ahmad Bagaskara, Puan juga mengingatkan tim pemenangan tidak terlena dengan hasil survei yang menempatkan Jokowi-JK sebagai pemenang Pilpres 2014. Atau sebaliknya, jangan berkecil hati jika hasil survei menempatkan Jokowi-JK di bawah pasangan capres-cawapres lain Prabowo-Hatta.
"Survei itu bisa dibuat dengan benar bisa juga dibuat dengan tidak benar sebagai negative campaign untuk membuat semangat kita turun. Jadi kita tidak boleh terlena dengan hasil survei yang ada," tegasnya. [republika]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar