Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH)
Emrus Sihombing menilai misi yang diusung Capres nomor urut dua Joko
Widodo (Jokowi) lebih nyata dibandingkan Capres nomor urut satu Prabowo
Subianto.
"Semua misi Jokowi sudah terlihat sebagai tindakan yang lebih
operasional (nyata) dalam rangka mewujudkan cita-cita berbangsa dan
bernegara," kata Emrus dihubungi dari Jakarta, Senin (16/6/2014).
Emrus mengatakan dalam misinya Jokowi ingin menuliskan tujuh poin
antara lain, mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, mewujudkan masyarakat maju berlandaskan negara hukum,
Mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif.
Selain itu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi,
mewujudkan bangsa yang berdaya saing, Mewujudkan negara maritim yang
mandiri dan kuat serta mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam
kebudayaan.
Misi itu menurutnya lebih nyata serta lebih mampu menyelesaikan
permasalahan kehidupan rakyat sebagai tujuan berbangsa dan bernegara.
Dia mencontohkan pada poin enam Jokowi menawarkan untuk mewujudkan
negara maritim yang mandiri dan kuat, hal itu menurut dia sangat bagus
untuk Indonesia ke depan.
"Jadi rakyat Indonesia tidak hanya menggantungkan pada bidang
pertanian, seperti selama ini. Namun, bidang pertanian sejatinya tetap
menjadi salah satu prioritas utama, sampai terwujudnya pengelolaan
maritim yang produktif," ujar dia.
Sementara misi Prabowo, kata Emrus, ingin mewujudkan negara yang
aman, sejahtera, demokratis dan berdaulat, serta konsisten melaksanakan
Pancasila dan UUD 1945, mewujudkan Indonesia yang adil, makmur,
berkerakyatan dan mandiri, dan kewujudkan Indonesia yang berkeadilan
sosial, dengan sumber daya manusia yang berakhlak, berbudaya luhur dan
berkualitas tinggi.
Terlalu makro
Emrus menilai misi itu masih di tataran konseptual dan terlalu makro
sehingga belum terlihat tindakan dalam bidang apa saja yang harus
mendapat penekanan.
"Terlihat juga bahwa misi tersebut lebih merujuk pada UUD 1945,
sebagai pedoman dasar berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, misi ini
masih perlu dielaborasi (dijabarkan,red)pada bidang-bidang kehidupan
sebagai suatu tindakan yang mampu menjawab permasalahan yang dihadapi
oleh rakyat sebagai benefit yang mereka peroleh dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara," kata dia.
Sementara itu sebelumnya Emrus menilai agenda utama yang diusung
Prabowo Subianto beberapa diantaranya idealis dan realistis, sementara
Joko Widodo (Jokowi) menawarkan solusi.
"Agenda utama Prabowo masih ada yang bersifat idealis dalam tataran
pemikiran, namun yang lain sangat realistis. (Sedangkan) `Nawa Cita`
Jokowi sangat `solutif` (menawarkan solusi) bagi bangsa Indonesia lima
tahun ke depan," kata Emrus.
Dia menjelaskan dalam agenda utamanya Prabowo menekankan delapan poin
antara lain membangun perekonomian yang kuat, berdaulat, adil dan
makmur, melaksanakan ekonomi kerakyatan, Membangun kembali kedaulataan
pangan, energi dan sumber daya alam, serta meningkatkan kualitas sumber
daya manusia dengan melaksanakan reformasi pendidikan.
Selain itu, meningkatkan kualitas pembangunan sosial melalui program
kesehatan, sosial, agama, budaya dan olah raga, Mempercepat pembangunan
infrastruktur, menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup serta
membangun pemerintahan yang melindungi rakyat, bebas korupsi, dan
efektif melayani.
Negara mandiri
Menurut dia tampak jelas dalam agenda itu Prabowo berkeinginan
membawa Indonesia menjadi negara mandiri dari ketergantungan terhadap
negara lain.
Dia menilai agenda itu ideal dalam tataran pemikiran. Namun pada
tataran implementasi, kemandirian suatu negara tidak semudah membalik
telapak tangan.
Sebab, kata dia, saat ini sudah tak terhindarkan hubungan saling
pengaruh antarnegara dan antarkelompok negara atas kekuatan ekonomi
(globalisasi) dan kemajuan teknologi komunikasi dan sosial media.
Dia mencontohkan, Singapura memperkuat dirinya dalam industri bidang
jasa, namun tetap mengantungkan kebutuhan sayur mayur dari Sumatera
Utara.
"Justru yang terpenting adalah memperkuat negara kita dari sudut
kemampuan yang dimiliki Indonesia. Sangat sulit mewujudkan kemandirian
negara dari sejumlah aspek kehidupan secara bersamaan dengan sumber daya
terbatas," ujar Emrus.
Kendati demikian, Emrus menekankan harus diakui agenda utama Prabowo
bertekad kuat merealisasikan peningkatan kesejahteraan rakyat, bebas
dari tindakan korupsi, dan mewujudkan birokrasi pemerintahan yang
melayani.
Prabowo dinilainya juga mengusung isu lingkungan sebagai suatu hal
penting dalam pemerintahan, karena lingkungan selalu menjadi korban
pembangunan ekonomi.
"Dengan demikian, pada agenda utama Prabowo masih ada yang bersifat
idealis dalam tataran pemikiran, namun yang lain sangat realistis,"
nilai dia.
Sementara Jokowi, kata Emrus, mengusung sembilan agenda utama yang
terangkum dalam "Nawa Cita" antara lain menghadirkan kembali negara
untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh
warga negara, dan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata
kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
Kemudian, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, menolak negara
lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas
korupsi, bermartabat dan terpercaya.
Selain itu, Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia,
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional,
mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik, Melakukan revolusi karakter bangsa, serta
memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Emrus menilai dalam "Nawa Cita" itu Jokowi tampak merindukan
kehadiran negara dalam setiap persoalan sosial yang dihadapi oleh
segenap warga negara baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Hal itu menurut dia, menjawab absennya negara ketika hak-hak mendasar rakyat tidak mendapat perlindungan maksimal.
"Sebab sampai saat ini, kelompok minoritas masih belum mendapat
kehadiran negara ketika melaksanakan hak-hak mendasar mereka," ujarnya.
Selain itu Jokowi dinilai Emrus tampak sangat geram kepada perilaku
korupsi sehingga merasa sangat perlu menekankan pendekatan sistem dan
penegakan hukum yang tidak pandang bulu.
"Jokowi juga sepertinya bertekad meningkatkan kesejahteraan rakyat
dengan berangkat dari titik rakyat paling miskin menuju perwujudan
kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, Nawa Cita
Jokowi sangat `solutif` bagi bangsa Indonesia lima tahun ke depan," ucap
Emrus. [antara]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar