Calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan sikapnya soal kontrak kerja dengan asing. Pasalnya, kebanyakan kontrak kerja dengan asing tak memberi banyak keuntungan pada negeri ini.
Jokowi akan mengevaluasi segala kontrak dengan asing. Lebih-lebih, ada beberapa kontrak yang usianya masih panjang, kisaran sepuluh tahun. Namun, tetap memerhatikan kesiapan seandainya dikembalikan ke Indonesia.
"Dilihat lagi. Kalau diajak kerjasama menguntunggkan tidak, kalau diambil alih, siap tidak kita?" kata Jokowi, Jumat (20/6/2014).
Keuntungan pun benar-benar harus diperhitungkan sehingga bisa memberi manfaat bagi masyarakat. "Tapi harus menguntungkan untuk negara dan rakyat. Bisa saja kerjasama dengan BUMN, tapi harus benar-benar menguntungkan," tegasnya.
Jika Ditelepon Obama
Ketika Jokowi melakukan tanya jawab dengan audiens, Jokowi ditanya apa yang dilakukan apabila dihubungi oleh presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama terkait kontrak migas dengan pihak asing.
"Kalau Obama telepon bapak minta pengawalan kepentingan energi di Indonesia, Bagaimana itu pak?" ujar Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Dimyati kepada Jokowi dalam acara yang digelar di Hotel Sunan, Solo, Jawa Tengah, Jumat (20/6/2014).
Setelah mendapat pertanyaan demikian, Jokowi menjawab dirinya belum tentu akan dihubungi oleh Obama apabila nantinya ia terpilih sebagai presiden RI.
"Belum tentu juga Obama telepon saya," ucap pria yang nonaktif dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta ini menjawab pertanyaan dari Dimyati.
Namun, Jokowi menegaskan dirinya akan secara tegas menyampaikan sesuai Konstitusi jika memang nantinya akan dihubungi Obama terkait kepentingan di bidang sumber daya alam tak terbarukan ini.
"Tapi kalau telepon, saya jawab, di Konstitusi jelas. Kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Saya ngomong apa adanya. Ya saya jawab itu saja," kata Jokowi.
Untuk kontrak kerjasama di bidang energi yang sudah berlangsung, mantan Walikota Solo ini mengungkapkan dirinya akan melakukan kalkulasi kembali, apakah kontrak kerjasama tersebut menguntungkan pihak Indonesia atau tidak.
"Sekarang ini kontrak sudah ada. Ada yang masih 10 tahun lagi, ada yang mau habis 3 tahun lagi. Saya kalkulasi, dihitung lagi. Kalau ambil alih siap tidak. Kalau kerjasama menguntungan rakyat atau tidak," kata Jokowi. [agna]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar