Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merasa heran dengan
sejumlah pihak yang mengait-ngaitkan "rapor merah" yang diberikan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Gubernur non-aktif Joko Widodo (Jokowi). Ahok menyebut
pernyataan salah satu koleganya di Partai Gerindra di DPRD juga tidak
relevan.
"Itu pak Sanusi (M.Sanusi-Ketua Fraksi Gerindra) saja
yang konyol, pengen kader gerindra jadi gubernur," kata Ahok kepada
wartawan ketika disinggung soal koleganya yang meminta Jokowi
mengundurkan diri. Hal ini disampaikannya Ahok di Balai Kota, Jalan
Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Senin (23/6/2014).
Ahok
beranggapan rekan separtainya yang menggunakan laporan BPK untuk meminta
Jokowi mundur sebagai gubernur, adalah langkah yang salah. Menurut dia,
hal itu hanya karena ingin mendorong dirinya segera menjadi gubernur
padahal dia sendiri mengaku lebih ingin di jabatannya sebagai wakil
Jokowi.
"Padahal saya penginnya jadi wagub saja. Salah pak Sanusi kan," kata dia.
Ahok
sendiri berterimasih kepada BPK yang dianggapnya telah berhasil bekerja
lebih teliti dengan memgungkap kebobrokan PNS di Pemprov DKI Jakarta
yang masih nekat bermain.
"Enggak ada yang salah dengan Pak Jokowi," ucapnya.
Sebelumnya,
M. Sanusi meminta Gubernur non-aktif Jokowi agar mengundurkan diri
sebagai kepala pemerintahan. Hal ini karena banyaknya masalah di DKI
yang terungkap dari hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan provinsi
DKI tahun 2013 yang diberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Selain turun satu tingkat dari peringkat DKI selama ini, Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP), BPK juga melaporkan temuan adanya indikasi kerugian
daerah dalam program unggulan Jokowk-Ahok.
"Menurut saya akan
lebih baik dia (Jokowi) mundur saja dari gubernur, serahkan sama yang
Pltnya, supaya jelas. Saya menghimbau dan meminta kebesaran hati pak
Jokowi dan jiwa negarawan dia. Saya menghimbau, karena pak Jokowi juga
sahabat saya, waktu Pemilukada saya sekretaris pemenangan, saya juga di
fraksi gerindra dan bersama teman PDIP yang mengegolkan kegiatan 2013,
yang kemudian hasilnya adalah WD. Satu tahun sudah pak Jokowi memegang
APBD hasilnya berantakan seperti ini dan semua terindikasi korupsi,"
kata Sanusi. [detik]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar