Di Bawah Komando Jokowi, APBD DKI Kebakaran, Untungnya Ahok Masih Lindungi Jokowi

Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan tidak ada yang salah dengan kinerja Joko Widodo sebagai gubernur. Menurut dia, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Anggaran Pendapan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013 tidak ada sangkut-pautnya dengan kinerja koleganya.
"Tidak ada yang salah sama Pak Jokowi, kok," ujar Ahok, sapaannya di Balai Kota, Senin (23/6/2014).
Ia pun mencontohkan benarnya Jokowi dalam mengelola APBD. "Kalau kamu punya perusahaan, kamu mau pekerjakan pegawai profesional. Kamu membayar akuntan publik tidak untuk audit? Bayar, kan? Nah, jika perusahaan terbuka, harus akuntan publik yang tercatat resmi baru boleh dipakai. Tujuannya supaya mengetahui anak buah Anda nyolong apa enggak. Jadi, kalau instruksi jelas lalu diaudit ketemu berarti tidak ada masalah."
Menurut Ahok, hasil audit BPK cenderung bersifat politis. "Ini karena Pak Jokowi (sapaan Joko Widodo) ikut pemilihan presiden saja makanya jadi ramai," ujarnya.
Ia juga mencibir pihak yang menginginkan Jokowi mundur sebagai gubernur karena mendapat rapor merah dari BPK. Salah satu yang dicibir adalah Ketua Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mohammad Sanusi. "Sanusi itu konyol. Dia ingin saya menjadi gubernur, padahal saya ingin jadi saya," ucapnya.
Ahok juga mengapresiasi kinerja BPK dalam mengaudit. BPK, menurut dia, sekarang bekerja lebih teliti dibandingkan sebelumnya. "Dulu hanya periksa aset, sekarang surat dan dokumen saja diperiksa oleh mereka," katanya.
Seperti diketahui, di hari jadinya ke-487, Jakarta mendapat kado pahit dari BPK. Temuan BPK atas APBD DKI 2013 menunjukkan ada 86 proyek yang ganjil sehingga berpotensi merugikan daerah dengan nilai total Rp 1,54 triliun. Temuan itu terdiri atas temuan berindikasi kerugian daerah Rp 85,36 miliar, potensi kerugian daerah Rp 1,33 triliun, kekurangan penerimaan daerah Rp 95,01 miliar, dan 3E (tidak efektif, efisien, dan ekonomis) alias pemborosan Rp 23,13 miliar.
Temuan-temuan yang mencolok pada era Gubernur Jokowi itu terdapat di Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan, dan Dinas Perhubungan.  [tempo]