Sukar untuk menafikan, saat ini perbincangan soal calon presiden telah mengerucut pada dua nama: Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Tetapi hanya dengan semenit membuka laman media sosial (socmed) kita akan melihat bahwa pertempuran berjalan tidak seimbang.
Di satu sisi, kubu Prabowo tak henti menggempur. Sementara Jokowi yang melihat serangan itu strategis membangun citra sebagai pihak yang dizolimi, membiarkannya seolah angin yang akan lenyap sendiri. “Aku rapopo,” demikian sering kita dengar jawaban Jokowi.
Di sisi lain, terlalu mudah untuk melihat fakta bahwa kian hari Jokowi terus menumpuk simpati. Lihatlah sekian banyak redaktur media massa--yang karena tak mungkin berpihak lewat media tempatnya bekerja, bergerilya via sosial media. Terlalu gampang menemukan tulisan yang mengungkit ulang kelemahan Prabowo pada sisi HAM.
Sementara Gerindra berharap yang jadi berita kampanye di Gelora Bung Karno adalah kemegahan dan kemandirian, yang muncul di halaman muka media tak lebih dari harga seekor kuda tunggang. Sementara Gerindra berharap Prabowo ditulis sebagai pemimpin tegas dan punya sikap, sosial media mengulik-ulik dan mencari persamaannya dengan para pimpinan fasis dunia.
Alhasil, sejatinya pesta demokrasi Pilpres yang seharusnya Juli nanti, praktis sudah berhenti. Semua perhatian sudah diarahkan untuk memilih Jokowi. Lalu untuk apa kita masih harus menghabiskan bagian dari ongkos Rp16 triliun Pemilu, pada Pilpres nanti? Bagi saya, ini bukan demokrasi yang sehat.
Saya pun bukan penganut sikap mengagung-agungkan seorang tokoh, menjaganya secara overprotektif dari kampanye jahat, mengelus dan menimangnya seolah ia makhluk ma’sum tanpa salah. Saya lebih percaya Bung Karno yang meyakini pemimpin itu akan kuat dan alot karena hantaman.
“Bahkan pedang pun akan tajam karena ditempa dan dibakar. Dan Gatotkaca tak akan pernah ada kecuali sebelumnya ia Tetuka yang digodog di kawah Candradimuka,” kata Bung Besar itu di satu pidatonya dengan suara menggelegar.
Saya lebih percaya, kita seharusnya memajukan calon setara. Mungkin bukan Prabowo yang terus menyerang tanpa jeda. Bukan pula Aburizal Bakrie yang kini terbelit boneka Teddy. Tapi seseorang yang sedikit banyak sejajar dengan Jokowi.
Bagi saya, dia adalah Ahmad Heryawan alias Aher. Mari bandingkan.
Manakala Jokowi gubernur DKI, Aher pun punya mandat sejenis untuk Jawa Barat. Bahkan dibanding Jokowi yang belum lagi dua tahun menaati amanah, Aher sudah merampungkan periode pertama dan dipercaya lagi untuk paruh kedua.
Manakala Prabowo dalam usia tak mungkin dibenturkan dengan kemudaan Jokowi, Aher bisa mengimbanginya. Keduanya masih muda, belum punya banyak masalah soal tekanan darah, tetek bengek asam urat, dan lemak yang membayangi usia tua.
Bila Jokowi dianggap berprestasi, Aher bisa membawa kita ke rumahnya dan membawa kita ke depan 147 penghargaan dalam dan luar negeri untuk—kalau perlu, dipelototi.
Bila yang ditanya adalah jumlah pendukung nyata, kita bisa membawa data pemilihan gubernur yang dijalani keduanya. Dukungan nyata untuk Aher pada Pilgub 2013 sekitar 6,5 juta suara (32,9 persen) dari 10 juta pemilih di Jabar. Saat itu rakyat menghadapi lima opsi pasangan.
Sementara meski persentasenya besar (53,82 persen), pemilih Jokowi di Jakarta 'hanya' 2,47 juta suara, dengan kompetitor akhir Fauzi Bowo dan pasangannya. Lihatlah, dengan kiprah selama ini, 10 juta warga Jabar jelas lebih potensial untuk mendulang suara.
Aher juga punya banyak dukungan. Selain dari internal PKS, partainya, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTSI) Jawa Barat, dan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi mendukungnya untuk maju.
Yang diperlukan kini hanya bersatunya sikap partai-partai Islam. Dibanding berkoalisi dengan partai-partai nasionalis, bukankah lebih dekat dengan komitmen dan janji kepada konstituen bila PKB, PPP, PBB dan mungkin PAN, bergabung dalam koalisi PKS? Untuk capres, mengapa bukan Yusril, misalnya, yang juga kadang disebut layak capres? Karena dari segala sisi, untuk dipertarungkan dengan Jokowi, Aher lebih mumpuni.
Sikap tegas itulah yang diperlukan partai Islam. Karena tampaknya ketidaktegasan akan prinsip—dan kecenderungan untuk selalu mengedepankan sisi pragmatisme politik, yang membuat partai-partai Islam kian lama makin jeblok ditinggal pemilih. Rakyat tahu berpolitik harus luwes. Namun bila terlalu luwes dan mendewakan pragmatisme, moralitas Islam apa yang masih tersisa?
Jadi, jika kita ingin agar ongkos yang dikeluarkan untuk Pilpres nanti lebih optimal, bukankah sebaiknya kita bikin pertandingan yang lebih imbang?
Satu sisi demokrasi, kata Reinhold Niebuhr, adalah proses itu mengupayakan keadilan. Dalam suasana pro-Jokowi yang begitu kuat seperti saat ini, adil itu artinya memberinya lawan yang seimbang. Aher tadi.
Itu membuat rakyat bisa menimbang secara setara. Kerja dengan kerja, prestasi nyata dengan prestasi nyata. ‘Blusukan’ dengan ‘kukurusukan’.
Mungkinkah? Sangat mungkin. Bukankan Niebuhr juga bilang, kapasitas kita untuk berbuat adil, menjadikan demokrasi itu mungkin. Sebaliknya, kecenderungan manusia untuk berbuat curang menjadikan demokrasi diperlukan.
Akan halnya partai-partai Islam masih saja menjadi buih yang galau, kita pun masih berhak berharap. Bukankah antropolog Lionel Tiger bilang, bagaimanapun manusia adalah makhluk dengan bakat besar untuk berharap. An animal with a gorgeous genius for hope. Sementara kita pun sadar, seyogyanya harapan adalah pemantik untuk bekerja dan mewujudkannya.
Sumber :
inilah.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar