"Hanya tiga orang (yang menolak)," ujar Gubernur DKI Jakarta itu usai menghadiri acara diskusi di Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2013) siang.
Jokowi mengaku penolakan warga dalam setiap proyek besar merupakan hal yang wajar. Yang terpenting, lanjut Jokowi, dirinya akan tetap melakukan pendekatan dengan warga yang menolak pembangunan program yang digadang-gadang dapat mengurai kemacetan tersebut.
Jokowi melanjutkan, berdasarkan keluhan warga Fatmawati yang diterimanya, poin yang menjadi keberatan pembangunan, yakni MRT elevated dapat membuat tempat warga menjadi kumuh. Terlebih, proyek MRT itu dianggap mematikan usaha warga karena tempatnya yang tertutup.
"Kan katanya kalau di atas, di bawah jadi kumuh, tiang-tiangnya menutupi toko. Sebetulnya kalau itu disampaikan, teknisnya bisa diperbaiki. Kita akan cari referensi ke negara lain," ujarnya.
Jokowi menegaskan, pembangunan MRT yang telah diluncurkan Kamis, 2 Mei 2013 lalu itu, telah final. Jokowi tidak akan mengubah struktur MRT elevated hanya karena mendapat protes dari warga. Pasalnya, jika MRT tersebut dipindah menjadi di bawah tanah, akan berimbas pada efisiensi dan efektivitas operasional MRT.
Sebelumnya, jalur layang yang menghubungkan Lebak Bulus hingga Sisingamangaraja tersebut menuai protes warga Jakarta Selatan, terutama yang bermukim dan membuka usaha di sepanjang Jalan Fatmawati, Panglima Polim, dan Cipete. Warga memrotes pembangunan MRT lantaran Jokowi tidak menepati janjinya membentuk tim kajian yang melibatkan Pemerintah Provinsi DKI, PT MRT Jakarta, Kementerian Perhubungan, lembaga swadaya masyarakat, wartawan, dan warga. Janji tersebut diucapkan sang gubernur dalam acara public hearing beberapa waktu lalu.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar