Jokowi Minta Gepeng Juga Diperhatikan

Tak hanya permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL), kebersihan, dan coret-coretan liar juga menjadi perhatian Joko Widodo. Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta agar para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau kerap disebut Gepeng, juga diperhatikan.
"Gepeng ini semakin banyak. Tolong perhatikan penangannya bagaimana. Kalau tidak rutin diawasi, justru akan semakin tambah dan banyak bermunculan PMKS lainnya," kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI, di Balai Agung, Balaikota Jakarta, Senin (6/5/2013).
Menurutnya, perlu adanya terobosan untuk menangani keberadaan PMKS. Oleh karena itu, ia meminta lurah, camat, dan Dinas Sosial untuk mengurusi permasalahan PMKS yang semakin menjamur di Ibu Kota.
Ia juga mengimbau kepada Dinas Sosial DKI agar panti sosial untuk anak jalanan lebih dihidupkan kembali. Sehingga, mereka dapat dibina sebagaimana layaknya dan mendapat kesejahteraan kehidupan yang lebih baik.
Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan, Dinas Perhubungan DKI harus dapat mengatasi terminal bayangan yang juga semakin menjamur di Jakarta, seperti contohnya terminal bayangan di tol Kebon Jeruk. Karena, melalui terminal bayangan itu, akan menciptakan PMKS baru dan PKL di tempat yang tidak semestinya.
"Dengan terminal bayangan, pasti akan menimbulkan titik kemacetan baru juga. Masalah teknis ini perlu keseriusan dari Dishub DKI dan Satpol PP DKI," kata Jokowi.
Dalam pengarahannya itu, Jokowi kembali memberikan pengarahan dengan menggunakan potret-potret yang ia dapatkan selama ia blusukan. Potret-potret itu selain menggambarkan kondisi PMKS dan terminal bayangan, juga menggambarkan banyaknya coretan liar, tiang-tiang flyover dan pembatas jalan yang kusam karena bertahun-tahun tak dicat, kondisi taman di jalan tol dan non-tol yang tak terawat, papan reklame liar, dan kekumuhan Jakarta lainnya.
Jokowi mengimbau seluruh lurah, camat, SKPD, dan masyarakat untuk selalu mendukung program peningkatan keindahan kota.
Hadir di pengarahan tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Pelaksana Tugas (Plt) Sekda DKI Wiriyatmoko, Kepala Bappeda DKI Sarwo Handayani, Kepala BPKD DKI Endang Widjayanti, Inspektur DKI Jakarta Franky Mangatas, Kepala BKD DKI I Made Karmayoga, Wali Kota lima wilayah Ibu Kota, Bupati Kepulauan Seribu Ahmad Lutdfi, dan Kepala Dinas DKI.

Sumber :
megapolitan.kompas.com