Proyek Mass Rapid Transit (MRT) sudah diresmikan oleh Gubernur DKI
Jakarta Jokowi pada pekan lalu. Jokowi mendorong jajaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) mendukung agar proyek MRT lancar hingga merespon
penolakan warga Fatmawati.
"Saya ingin bicara MRT yang sudah
kita putuskan, tentang kontraktor yang sudah ada, saya minta semua
wilayah yang dilewati, dinas yang berkaitan harus bergerak, baik di
Lebak Bulus, Fatmawati. Besok kalau kntraktor mau mulai, lapangan sudah
mulai," jelas Jokowi.
Hal itu dikatakan Jokowi dalam pertemuan
dengan SKPD di Balai Agung, Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan,
Jakarta Pusat, Senin (6/5/2013).
Jokowi mencontohkan mengenai
masalah di Terminal Lebak Bulus mengenai penolakan sopir angkutan kota.
Itu adalah masalah komunikasi dengan masyarakat.
"Ini masalah
komunikasi masyarakat, ada penolakan supir angkot atau yang lain,
pendekatan harus dimulai. Beri penjelasan. Kalau ada problem besar, yang
perlu saya dan wagub perlu masuk. Ndak apa-apa, saya akan masuk. Ini
pekerjaan besar," jelas dia.
Jokowi juga menjelaskan, persiapan
pengalihan arus lalu lintas karena proyek MRT juga sudah disiapkan.
Termasuk mendelegasikan wewenang pengalihan arus pada Dinas Perhubungan,
juga pada lurah dan camat setempat.
"Dishub sudah siap untuk
pengalihan arus. Masalah teknis, pendelegasian kita serahkan ke Pak
Camat. Jangan sampai ada yang nggak ikut, semua harus ikut. Baik di
Fatmawati, harus bergerak karena ada sedikit penolakan," jelas mantan
Wali Kota Solo ini.
Penolakan warga Fatmawati, Jokowi yakin
sejatinya hanya segelintir saja. Masih banyak warga Fatmawati yang
setuju atas pembangunan MRT ini.
"Di Fatmawati, yang menolak di
pinggir jalan, dicek aja yang di dalam. Saya yakin semuanya setuju.
Jangan sampai gara-gara penolakan seperti itu karena nggak semua Dinas,
SKPD, camat, lurah nggak keroyok masalah itu, masalah nggak
selesai-selesai. Semua SKPD harus beri dukungan pada proyek ini," tegas
Jokowi.
Sumber :
news.detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar