8 Jam Rapat Maraton dengan DPR, Jokowi Minta Tindakan Nyata

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) selama 8 jam dengan Komisi V DPR soal penanggulangan banjir. Jokowi meminta agar harus ada tindakan secepatnya setelah rapat ini.

"Bagus semua masukannya tadi. Pertemuan seperti ini tidak hanya sekali tiga kali, jangan diulang-ulang. Harus kerja, konkretnya apa. Di hulu kerja apa, di hilir apa, dewan mengontrol. Itu baru selesai," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan hal tersebut kepada wartawan sesaat setelah mengikuti RDP bersama Menteri PU, Gubernur Banten dan Sekda Jawa Barat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2013).

Rapat tersebut sempat diwarnai hujan interupsi anggota Dewan terkait normalisasi kali Ciliwung. Terutama terkait lama pengerjaan normalisasi yang akhirnya ditetapkan 3 tahun.

"Memindahkan masyarakat tidak mudah. Kalau pak menteri 2 tahun secara teknis rampung. Kan butuh pendekatan masyarakat agar ada kesadaran kolektif mau pindah," tambah Jokowi.

Jokowi sendiri dalam rapat tidak berbicara banyak. Alasannya, semua pihak sudah paham persoalan.

"Persoalannya ketahuan semuanya. Sudah ngerti semuanya. Tadi irit bicara karena sudah ngerti semuanya," kata mantan wali kota Solo ini.

RDP sendiri dimulai sejak pukul 11.00 WIB pagi dan berakhir pukul 19.00 WIB malam. Beberapa keputusan dicapai dalam rapat ini, termasuk salah satunya, DPR mendukung usulan tambahan anggaran penanganan banjir.

"Komisi V DPR RI memahami dan mendukung usulan anggaran tambahan Kemen PU sebesar Rp 2037,2 miliar untuk program/kegiatan penanggulangan banjir," kata Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow yang dibacakan kepada peserta RDP.

Sumber :
http://news.detik.com

Banjir Bikin Jokowi Berubah Pikiran Soal Proyek MRT

Realisasi proyek Mass Rapid Transit (MRT) tampaknya bakal molor lagi. Hal ini menyusul perubahan sikap Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, perihal komposisi pendanaan proyek yang diperkirakan akan memakan dana Rp15 triliun tersebut.

Pada awalnya, porsi pendanaan investasinya adalah 60 persen ditanggung Pemprov DKI Jakarta dan 40 persen ditanggung oleh Pemerintah Pusat. Namun, Jokowi kemudian berusaha melobi Pemerintah, yang akhirnya menghasilkan komposisi baru, yakni sebesar 49 persen oleh Pemerintah Pusat dan 51 persen oleh Pemprov.

Keputusan yang diambil oleh Menko Perekonomian, Hatta Rajasa tersebut, sempat diterima oleh Jokowi. Namun, ternyata kemudian ia berubah pikiran. Jokowi kembali ke usulan semula, yakni 60 persen pendanaan ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan 40 persen Pemprov DKI Jakarta.

"Pemprov DKI Jakarta sebetulnya sudah oke dengan 41 persen : 59 persen. Tapi  ternyata dengan perkembangan keadaan seperti sekarang, ada banjir yang membuat Pemprov DKI mengeluarkan banyak dana. Belum lagi subsidi untuk busway yang banyak, maka kapasitas anggarannya jadi turun," kata Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy S Priatna menjelaskan perubahan sikap Jokowi, ketika ditemui di kantor Menko Perekonomian hari ini, Kamis (31/1).

APBD DKI Jakarta saat ini mencapai Rp 50 triliun. Namun oleh karena adanya pengeluaran akibat bencana banjir, APBN itu dipastikan tidak cukup kuat untuk dapat mendukung pendanaan proyek MRT bila porsi pembiayaannya seperti yang diputuskan Pemerintah Pusat.

Disebutkan Dedy, dengan adanya kebutuhan anggaran mendadak ini, maka kapasitas APBD DKI dinilai sudah tidak mencukupi untuk mendanai proyek MRT. Itulah sebabnya, Jokowi, menurut Dedy, meminta agar 60 persen beban investasi tersebut ditanggung oleh Pemerintah Pusat.

Menurut Dedy, Pemerintah sendiri berencana membantu APBD DKI Jakarta sehingga mempunyai kapasitas untuk mendanai proyek MRT tersebut. Sampai saat ini, ia menambahkan, Pemerintah masih menunggu jawaban Jokowi mengenai hal ini. Bersamaan dengan itu, Pemerintah juga menantikan perhitungan kembali total nilai proyek yang diharapkan dikerjakan oleh konsultan yang kredibel. Dengan demikian dapat dipastikan berapa persisnya dana yang dibutuhkan.

Sumber :
http://jaringnews.com

Lelang Jabatan Camat dan Lurah, Jokowi: Sebentar Lagi!

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berencana untuk melelang jabatan camat dan lurah. Pelelangan unik dan yang pertama kali dilakukan di Jakarta ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

"Sebentar lagi, tadi pagi sudah bicara, (mekanisme) nanti dilihat," ujar pria yang akrab disapa Jokowi tersebut.

Jokowi menyampaikan hal ini usai mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, di Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/1/2013).

Menurut Jokowi, pelaksanaannya paling cepat pada pertengahan Februari 2013. Ia pun enggan menjelaskan secara detil teknis pelaksanaan lelang ini.

"Nanti dilihat, mungkin pertengahan bulan ini (Februari 2013, red). Pertengahan lah kira-kira, nanti dilihat ya, dilihat. Masak saya ceritain sekarang," ujar pria yang menjadi suami Iriana tersebut.

Jokowi menilai lelang jabatan ini tidak menyalahi aturan dan salah satu bentuk terobosan. Ia juga optimis namun enggan mengomentari ide ini sebelum terlaksana.

"Ndak (melanggar aturan), kita melakukan terobosan pasti punya pegangan. Kita coba nanti. Dicoba pertama nanti dikomentari, belum dicoba kok," kata mantan wali kota Solo ini.

Harapan dari pelelangan posisi ini pun adalah munculnya pemimpin yang berprestasi dan terbuka kepada masyarakat. Hal ini juga meminimalisir tudingan kedekatan dengan pejabat.

"Artinya yang berprestasi akan kelihatan dan terbuka, transparan. Jangan bilang kedekatan. Nanti dilihat kompetensi, banyaklah, nanti," ujar Jokowi.

Evaluasi kinerja Camat dan Lurah hingga saat ini? "Saya kan belum banyak kenal, akan dijalankan bulan Februari 2013," tutup Jokowi.

Sebelumnya, ide ini disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama di Balai Kota DKI Jakarta. Rencana lelang camat dan lurah dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan di Ibu Kota. Mekanisme lelang memungkinkan jabatan camat dan lurah akan diisi oleh orang yang benar-benar punya kapabilitas.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Akan Bangun Transportasi Sungai

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengatakan pihaknya akan menyediakan alat transportasi sungai di Jakarta. Hal itu dilakukan untuk mengurangi beban ruas jalan.

Jokowi mengatakan untuk sementara pihaknya baru menyediakan dua jalur, rencananya akan ditambah.

"Ya ini kita siapkan ada dua. Sementara ini ada dua, nanti yang untuk dari Marunda ke Muara Baru. Tetapi tahun ini akan kita siapkan ada empat," ujar Jokowi di Gedung DPR, Jl Gatot subroto, Jakarta, Kamis (31/1/2013).

Jokowi menungkapkan, jika alat transportasi laut ini terlaksana dia berharap bisa mengurangi beban jalan. Dan rute-rute yang harus dilewati yaitu Duren Sawit, Marunda, Ancol-Muara Baru, Muara Baru-Angke.

"Tapi nanti mungkin perjalanan dari Duren Sawit, Marunda, Ancol-Muara Baru, Muara Baru-Angke, agar beban di jalan juga lebih berkuranglah," ungkap Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo ini menuturkan, untuk pemberlakuan pertama dia akan memberikan gratis kepada warga DKI Jakarta yang ingin mencoba moda transportasi laut ini.

"Ini sementara belum karena ini printisan. Gratis dulu, nanti kalau sudah jadi bisnis, jalan," pungkasnya.

Sumber :
okezone.com 

Jokowi Ingin Tinggalkan Cara Lama Menangani Banjir

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan bahwa bencana banjir masih akan menghantui Jakarta apabila penanganan banjir masih menggunakan cara lama. Untuk itu, Jokowi meminta agar program-program penanggulangan banjir dapat dilakukan sesegera mungkin.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam paparannya pada Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI di Gedung MPR/DPR RI, Kamis (31/1/2013). Jokowi mengatakan, selama ini Jakarta sudah memiliki program-program yang baik untuk menanggulangi banjir dalam jangka pendek. Namun, program itu tak segera direalisasikan sehingga selalu menjadi permasalahan di kemudian hari.
"Saya tidak yakin tahun 2016 banjir tidak ada di Jakarta kalau masih melakukan penanganan yang sama," kata Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi menekankan perlunya komitmen bersama untuk mempercepat program-program tersebut. Percepatan itu dapat dilakukan untuk program normalisasi sungai, kali karang, kali kamal, kegiatan pembebasan lahan, dan embung yang akan dibuat di lima wilayah.
"Kami hanya ingin menyampaikan program jangka pendek yang akan kita lakukan. Sebenarnya program dan konsep itu sudah ada semuanya sehingga pada kesempatan ini kami ingin mengajak untuk mengomunikasikan semuanya agar semua program yang ada ini bisa lebih dipercepat," ujarnya.
Menurut Jokowi, banjir yang melanda Ibu Kota beberapa waktu lalu terjadi akibat jebolnya tanggul Kanal Banjir Barat di Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat. Akibat tanggul jebol itu sejumlah jalan protokol di Jakarta tergenang. Luapan air tersebut akhirnya mengakibatkan Wadut Pluit tak mampu menampung volume air sehingga kawasan Pluit pun tergenang.
"Yang pertama, banjir yang sekarang ini kelihatan sangat besar karena jebolnya tanggul di Latuharhari. Kalau tanggul itu tidak jebol, sebenarnya tidak akan kelihatan besar seperti yang kita lihat. Dari jebolnya tanggul, air semuanya masuk ke Thamrin dan sekitarnya, kemudian juga larinya ke Pluit, Penjaringan, dan Muara Baru," kata Jokowi.
Selain Jokowi, rapat itu juga dihadiri Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif, Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Mayor Jenderal TNI Marinir Alfan Baharuddin, Gubernur Jawa Barat Ratu Atut Chosiyah, dan Sekretaris Daerah Jawa Barat Pery Soeparman. Hingga pukul 17.00 WIB, rapat itu masih berlangsung. Semua anggota Komisi V DPR masih bersuara memberikan masukan dan kritik, baik kepada pemerintah pusat maupun Pemprov DKI.

Sumber :
http://megapolitan.kompas.com

7 Proyek cegah banjir yang dipaparkan Jokowi ke DPR

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengadakan rapat dengan Komisi V DPR. Dalam rapat itu, Jokowi memaparkan rencana kerjanya terkait penanggulangan banjir.

Dalam rapat itu hadir juga Menteri PU Djoko Kirmanto, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, dan Sekda Pemprov Jabar, Peri Soeparman, Kepala Basarnas dan Kepala BNPB. Paparan itu dilakukan di DPR, Kamis (31/1).

Berikut ini proyek dana rencana kerja Jokowi pasca banjir besar landa Jakarta :

1. Banjir yang sekarang ini kelihatan sangat besar. Karena jebolnya Tanggul di Latuharhary. Kalau hal tersebut tidak Jebol sebenarnya tidak akan kelihatan besar seperti yang terlihat.

Dari Jebolnya tanggul, air semuanya masuk ke MH Thamrin dan sekitarnya, kemudian juga larinya ke Pluit, Penjaringan dan Muara Baru.

2. Kami hanya ingin menyampaikan, program jangka pendek yang akan kita lakukan. Sebenarnya program dan konsep itu sudah ada semuanya, sehingga pada kesempatan ini kami ingin mengajak untuk mengkomunikasikan semuanya agar semua program yang ada ini bisa lebih dipercepat.

3. Kemudian juga penanganan sampah yang akan kita lakukan besar-besaran pada tahun ini. Kami juga ingin mengusulkan, selain tadi mempercepat, yaitu normalisasi Kali Ciliwung yang tahun ini juga akan digeser ke KBT, ini sangat bagus skali.

4. Kemudian, Kali Pesanggerahan Angke Sunter (PAS) juga kami dengan Kemen PU juga sudah. Kami ingin mengusulkan agar pembangunan waduk di Ciawi, Cimanggis bisa dipercepat meskipun juga tadi menteri menyampaikan bahwa ini juga tidak begitu banyak mempengaruhi tetapi saya kira juga berpengaruh meskipun kecil tapi manfaat yang kedua adalah penyediaan air baku bagi masyarakat.

5. Kemudian pembangunan pompa baik yang ada di Ancol, Marina, Kapuk Muara, Pluit barat, yang juga segera dipercepat sehingga kalau kayak kemarin di Pluit ada masalah kita masih punya pompa di tempat lain.

6. Tahun ini juga perlu kami sampaikan membangun sumur resapan minimal 20 ribu yaitu 10 ribu yang di kerjakan oleh APBD dan 10 ribu nanti akan dipaksa dengan pergub untuk hotel, apartemen, bangunan-bangunan juga area-area perumahan untuk membuat sumur resapan. Baik yang dangkal maupun dalam.

7.Kemudian untuk deep tunnel kami juga usulkan agar ini juga bisa dikerjakan karena ada paling tidak ada sebuah skenario untuk lari air apabila terjadi kayak kemarin, misalnya jebol tanggul. Sehingga kita mempunyai plan kedua. Ini bisa dikerjakan oleh APBN dan APBD serta investor.

Sumber :
http://www.merdeka.com

DPR Minta Jokowi Bangun Sistem Peringatan Bencana

Komisi V DPR RI meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk membangun sistem peringatan bencana banjir dan pola mitigasi bencana yang lebih baik. Selain itu, meningkatkan koordinasi antar pemerintah daerah penyangga dan lembaga dalam pembagian kewenangan mengatasi banjir. Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menyampaikan hal itu dalam Raker Sinkronisasi dan Koordinasi Penanggulangan banjir DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (31/1/2013).
"Saya sangat prihatin musibah banjir yang lalu telah menewaskan 38 warga Jakarta. Catatan pertama saya, dari semua konsep yang diusulkan, kunci untuk mengantisipasi banjir adalah penerapan early warning system dan mitigasi bencananya," kata Sigit yang juga Ketua Kelompok Fraksi V PKS.

Jokowi Girang Naik Bus TJ, Mengapa?

Setelah diluncurkan pada 22 Januari, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo akhirnya berkesempatan menjajal penggunaan tiket elektronik (e-ticket) bus Transjakarta di koridor I (Blok M-Kota). Menggunakan baju sadariah lengkap dengan pecinya, Jokowi naik dari Halte Harmoni dan tak perlu mengantre karena menggunakan tiket elektronik, Jakcard yang dimilikinya.

Pada kesempatan itu, secara umum, Jokowi menilai penggunaan kartu elektronik Transjakarta sudah berjalan dengan baik. Bahkan, kata Jokowi, dengan penggunaan kartu elektronik dapat mengurangi antrean pembelian tiket bus Transjakarta di halte. Setelah membayar dengan Jakcard, Jokowi langsung menuju pintu menuju bus yang mengarah ke Blok M. Tanpa menunggu lama, bus yang ditunggu pun datang. Dirinya pun langsung meumpang bus gandeng Transjakarta merk zhong thong milik Damri.

Karena kondisi bus yang penuh, Jokowi memilih untuk berdiri. Awalnya Jokowi berencana mencoba angkutan massal kebanggaan warga Jakarta itu sampai Halte Blok M. Namun akhirnya ia memutuskan untuk turun di Halte Bundaran Hotel Indonesia (HI).

"Lancar baik, saya memang mau mencoba e-ticket ini. Mesinnya sudah bisa dipakai. Biasanya antre sampai 30 menit, tapi sekarang tidak," kata Jokowi, saat mencoba bus Transjakarta.

Meski telah ada penambahan 66 bus baru, dirinya menilai, armada yang ada saat ini masih kurang. Sebab di dalam bus masih terlihat berdesakan. Sehingga pihaknya akan menambah 450 bus baru, yakni 150 bus gandeng dan 200 bus single. "Jam-jam padat akan ditambah armadanya karena memang lebih padat," katanya.

Diakui Jokowi, saat ini penggunaan e-ticket belum maksimal. Masyarakat masih belum banyak yang menggunakannya. Padahal ditargetkan ke depan transaksi untuk pembelian tiket bus Transjakarta akan menggunakan e-ticket. "Masih perlu dikampanyekan dan sosialisasi terus. Karena suatu saat uang tidak boleh digunakan harus pakai e-ticket," ungkapnya.

Sumber :

http://www.republika.co.id

Jokowi : 12 blok rusun untuk buruh

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan menambah rumah susun untuk buruh.

"Kami minta untuk perumahan untuk buruh dipercepat," kata Jokowi saat ditemui di Balaikota DKI Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pembangunan akan dilakukan oleh Kementerian Perumahan Rakyat di beberapa lokasi seperti Jalan Daan Mogot Jakarta Barat dan kawasn Cilincing Jakarta Utara.

Jokowi mengaku bahwa pembangunan rusun ini tinggal menunggu penyelesaian perizinan dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

"Lahannya sudah siap. Tinggal tunggu izin. Izin dari kami," katanya.

Jokowi menambahkan, Pemda DKI akan mendapat 12 blok untuk buruh.

"Kami dapet 12 blok rusun untuk buruh. Kami udah minta sebanyak banyaknya rusun," katanya. Selain untuk buruh, Jokowi mengaku sudah meminta percepatan pembangunan rusun untuk warga yang semula tinggal di tempat kumuh.

"Pokoknya kami siapin lahannya, tanahnya dan yang bangun dari Kementerian Perumahan Rakyat biar cepat," katanya.

Jokowi menambahkan, untuk sekarang Pemda DKI masih fokus untuk mengerjakan program pemindahan warga yang tinggal di bantaran kali Pesanggrahan, Waduk Pluit, Kali Angke, Kali Sunter dan Sungai Ciliwung.

Jokowi juga yakin, warga akan menerima tawaran rumah sewa dari Pemda tersebut. "Pada mau lah," katanya. 

Sumber :
http://www.antaranews.com

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ingin pemakaian dana APBD DKI Jakarta 2013 Rp 49,9 triliun tepat sasaran dan transparan. Ia mengajak warga Ibukota ikut mengawasi anggaran itu.

Jokowi berencana menyebar poster-poster APBD ke kampung-kampung Jakarta. Dengan begitu, warga DKI di kelas bawah sekalipun diharapkan mengetahui tentang APBD DKI.

"Jadi (sebar poster APBD). Nanti tak tunjukin posternya. Saya udah ngomong tinggal tunggu realisasinya," kata Jokowi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (30/1/2013).

Namun demikian, Jokowi belum menjelaskan berapa jumlah poster yang akan disebar dan waktu penyebarannya.

Sumber :
http://news.detik.com

Jokowi Bangun Rusun Baru di Daan Mogot & Cilincing

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berencana membangun rumah susun baru di kawasan Daan Mogot dan Cilincing. Lahan sudah siap dan tinggal menunggu perizinan.

"Daan Mogot sama yang satunya di mana ya? Daan Mogot sama di Cilincing," kata Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (30/1/2013).

Rusun itu berjumlah 12 tower. "Iya nunggu izin. Izin dari kita. Kalau sudah keluar izin dari kita, langsung dikerjain," ujar Jokowi.

Izin rumah susun kapan keluar? "Satu hari, dua hari, tiga hari," kata suami Iriana ini.

Bagaimana jika masyarakat tidak mau pindah ke rusun? "Masyarakat nggak mau gimana? Kemarin kamu nggak mau, setelah didatangi ngantre," jawab Jokowi.

Menurut Jokowi, diperlukan sosialisasi yang menarik untuk menjaring minat calon penghuni rusun.

"Rusunnya perlu digambar, dipromosikan. Nggak ngerti ya masyarakat kadang-kadang kan nggak ngerti rusun itu gimana. Dalamnya kayak apa. Tapi setelah kemarin itu Pak Wagub langsung carikan bus, ajak ke sana nonton. Waaah antre," kata Jokowi.

Selain itu, kata dia, perlu trik memberi 'hadiah' bagi penghuni rusun pertama.

"Ya kaya gitu triknya. Nonton tapi juga sudah penuh mebel, TV, kulkas, masa nggak mau. Kebangetan nggak mau," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan sistem pengelolaan rusun juga akan diubah.

"Kita ini butuh, saya ngejar-ngejar terus loh. Di Kemenpera, PU yang Ditjen Cipta Karya, sama kita kejar. Karena kita butuh. Kalau yang lalu bangun, bangun, bangun, kosong. Kalau yang sekarang ya pokoknya bangun. Sistem kita sekarang gini, pokoknya bangun belum selesai sudah kita berikan kepada masyarakat, penghuninya siapa-siapa. Ngawasi 1-1 kamarnya. Belum rampung masuk. Caranya gitu, ganti sistemnya," papar Jokowi.

Sumber :
http://news.detik.com

Jokowi Copot Kepala Rusun Marunda

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membenarkan bahwa pemangku jabatan Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah I Jakarta Utara sudah diganti.

"Hari ini ada pelantikan pejabat yang baru, Ir. Jati Waluyo," ujar Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Januari 2013. Sebelumnya, Jati menjabat sebagai Kepala Seksi Pembangunan Perumahan Dinas Perumahan DKI Jakarta.

Basuki mengatakan ia banyak menerima laporan keluhan tentang penjabat yang lama, Kusnindar. Basuki menyebutkan, selama ini dilaporkan bahwa Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara, tidak ada peminatnya.

Disebut-sebut, syarat yang menyebutkan penghasilan harus di bawah Rp 2,5 juta menjadi salah satu yang menghambat. "Makanya, kami ikut peraturan Kemenpera. Penghasilannya jadi di bawah Rp 5,5 juta," kata Basuki.

Namun, ketika syarat besaran gaji dinaikkan, Basuki malah menemukan banyaknya peminat dari masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 2,5 juta. "Fakta yang kami temukan di lapangan malah begitu. Kan, enggak bener," ujar pria yang kerap disapa Ahok ini.

Selain itu, Basuki mengatakan ia menyaksikan sendiri para pengungsi dari Muara Baru yang hendak mendaftar untuk pindah ke Rusun Marunda didiamkan dari pagi hingga malam, "Pagi saya ke sana, terus saya tinggal. Mungkin dia pikir saya enggak akan balik lagi. Pas saya balik lagi, ibu-ibu yang pada gendong anak masih dibiarkan di luar," ujar Basuki.

Basuki mengatakan, pihaknya sudah meminta Kusnindar untuk menyiapkan 500 unit rusun untuk para pengungsi dari Muara Baru dan sudah disanggupi. "Ternyata 100 unit saja belum siap," kata Ahok. Selain itu, di lantai 4 tidak tersedia air. "Alasannya, paralon pecah. Katanya lagi cari tukang las, masak paralon dilas?" kata Basuki.

Sebelumnya, diberitakan Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Daerah I Dinas Perumahan DKI Jakarta, Kusnindar, tak bisa ditemui di kantornya pada Selasa, 29 Januari 2013. Padahal, banyak jurnalis ingin menanyakan perkembangan relokasi warga bantaran Waduk Pluit ke Rusun Marunda.

Telepon genggam Kusnindar yang biasanya aktif juga mati. Gagal dihubungi via telepon, Tempo mencoba menghubungi Kusnindar melalui layanan BlackBerry Messenger. Namun, tetap saja tak ada balasan. Beberapa saat kemudian, mendadak status BlackBerry Messenger Kusnindar berganti menjadi "Selamat Tinggal".

Kusnindar cukup rutin datang ke Marunda. Namun, hari ini dia tak tampak sama sekali. Kantor pengelola rusun pun ditutup. Seorang bawahan Kusnindar di Marunda malah menghindar ketika hendak dimintai konfirmasi.

Sumber :
http://www.tempo.co

Ini Alasan Jokowi Copot Oknum Dinas Perumahan yang Persulit Warga

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama menyebutkan adanya oknum dinas perumahan DKI Jakarta yang dicopot karena dinilai mempersulit warga untuk memasuki rusun Marunda. Soal alasan pencopotan itu pun dijelaskan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

"Gini loh, ini kan program. Pertama itu, rusun Marunda penuh, tidak mangkrak, penting ini. Yang kedua, yang kebanjiran, yang sudah bosan banjir tiap tahun, saya desak minta semuanya ke Marunda. Dulu hanya 70 KK sekarang yang antre banyak sekali," ujar Jokowi di balai kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (29/1/2013).

Pria yang akrab disapa Jokowi tersebut menyatakan jika antrean warga yang hendak masuk ke dalam rusun tidak dipercepat dan memenuhi kebutuhan warga, maka Jokowi akan menghilangkan oknumnya.

"Sehingga itu saya minta tadi dipercepat. Tapi kalau sudah yang antre banyak, kemudian yang pengen daftar banyak, kemudian ndak cepat mengerjakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau ada yang malah mempersulit, ya masih, jawabannya yang tadi pagi," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Basuki mendatangi rusun Marunda pada Minggu (27/1) lalu dan menemukan beragam hal yang menurutnya mengindikasikan adanya oknum yang mempersulit warga masuk rusun Marunda.

"Saya semalam sampai pukul 21.00 WIB sudah marah besar lihat kondisi seperti ini. Orang tua miskin-miskin, janda-janda sudah daftar dari tahun 2011 nggak pernah diladeni, alasannya penuh. Tapi lapor sama kita bilangnya tidak ada yang mau tinggal. Kan isu, selalu ada yang bilang Marunda tidak ada yang mau. Siapa bilang tidak ada yang mau? Kurang banyak," ujar pria yang akrab disapa Ahok terpisah.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Belum Teken Izin Enam Ruas Tol Dalam Kota

Kementerian Pekerjaan Umum memastikan penandatangan perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) enam ruas tol dalam kota Jakarta tertunda. Sebelumnya, PPJT pembangunan enam ruas tol dalam kota harus ditandangani oleh badan usaha, yaitu PT Jakarta Toll Development, maksimal 26 Januari 2013.

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto mengatakan, tertundanya penandatanganan PPJT disebabkan dokumen pra konstruksi belum selesai ditandatangani oleh Gubernur DKI, Joko Widodo. Menurut Djoko, sebelum menandatangani kontrak, PT Jakarta Toll Development harus mendapatkan tanda tangan dokumen analis dampak lingkungan dari Gubernur DKI.

“Tetapi sampai sekarang dokumen itu belum juga ditandatangani sehingga penandatangan PPJT juga belum bisa dilaksanakan,” katanya saat ditemui di kantornya Selasa, 29 Januari 2013.

Walau penandatangan PPJT tertunda, Djoko tidak dapat memastikan bahwa pembangunan jalan tol itu akan mandek. Menurut dia, Kementerian Pekerjaan Umum, melalui Badan Pengatur Jalan Tol telah memberikan tambahan waktu kepada PT JTD untuk mendapatkan tanda tangan Gubernur DKI hingga Gubernur memberikan keputusan untuk menandatangani dokumen amdal atau tidak.

“Tetapi jika Gubernur merasa tidak perlu menandatangani, ya kami juga akan menolak pembangunan enam ruas tol dalam kota,” katanya. Ia mengatakan jika dokumen pra konstruksi belum terpenuhi seluruhnya, PPJT enam ruas jalan tol juga tidak akan ditandatangani dan konstruksi jalan tidak akan dilaksanakan.

Hal senada juga dikatakan oleh Kepala BPJT, Achmad Gani Gazali. Ia mengatakan, tertundanya penandatangan PPJT antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan PT JTD disebabkan belum keluarnya Izin Lingkungan dari Pemerintah Daerah DKI.

“Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Proyek jalan tol lainnya belum menggunakan aturan itu sehingga PPJT bisa langsung ditandatangani tanpa Izin Lingkungan dari gubernur,” kata Gani.

Peraturan Pemerintah Tentang Izin Lingkungan menyebutkan, izin lingkungan merupakan salah satu pra syarat untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan. Pengurusan izin lingkungan dilakukan bersamaan dengan pengajuan penilaian amdal, hasil pemeriksaaan pengelolaan lingkungan hidup, serta upaya pemantauan lingkungan hidup. Seluruh dokumen itu dikeluarkan kepala daerah provinsi atas rekomendasi badan pengelolaan lingkungan hidup daerah.

Sumber :
tempo.co

Jokowi: Pasien di RS Melonjak Bukti Kartu Sehat Diterima Masyarakat

Rumah sakit di Jakarta kewalahan memerima lonjakan pasien pemegang Kartu Jakarta Sehat (KJS). Bagi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), fakta tersebut membuktikan KJS diterima oleh masyarakat.

"Di rumah sakit ada lonjakan yang sangat tinggi dan itu membuktikan kalau kartu itu diterima, digunakan masyarakat," kata Jokowi.

Hal ini disampaikan Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2013).

Jokowi mengatakan anggaran KJS sudah dihitung. Sistem tersebut digunakan untuk mengendalikan biaya kesehatan masyarakat.

Aturannya KTP DKI, apakah ada temuan penyelewengan di lapangan, Pak? "Nanti kan ada laporan. Tapi menurut yang saya lihat di lapangan memang dari rumah sakit yang kewalahan. Kamarnya agak kewalahan," jawab Jokowi.

Menurut dia, solusinya dengan menambah kamar di rumah sakit.

Sumber :
news.detik.com

Djan Faridz Temui Jokowi Diam-Diam

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Djan Faridz, terlihat menyambangi Gedung Balaikota DKI Jakarta dengan maksud untuk menemui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

Dia datang sekira pukul 15.30 WIB dan keluar sekira pukul 18.30 WIB. Namun, dia terlihat menghindari sejumlah awak media yang tengah menunggunya didepan balai agung DKI Jakarta. Dia terpantau memasuki mobilnya secara diam-diam dan langsung memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi di halaman Balaikota DKI Jakarta.

Terkait hal itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menerangkan perihal kehadiran Djan Faridz guna membahas pembangunan rumah untuk kalangan buruh agar dipercepat.

"Banyak (yang dibahas). Tadi kami minta untuk yang perumahan untuk buruh dipercepat. Dan beliau ternyata sudah siap semuanya. Ini tinggal dari kita perizinan keluar langsung dimulai,"katanya di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (29/1/2013)malam.

Selain itu, dia juga menegaskan dari pertemuan itu, Djan Faridz memberikan 12 blok Rusun untuk buruh. Bahkan, dia meminta sebanyak-banyaknya. Dimana, Pemprov DKI akan menyediakan lahannya.

"Biar cepat karena kita juga ada, dari pak Menpera ada. Kemudian dari Menteri PU ada. Pokoknya tempat yang kumuh-kumuh langsung bisa semuanya ditarik ke Rusun. Juga Rusun-rusun kita yang msih kosong mau diisi semuanya. Saya kira tahun ini banyaklah yang mau kita masukkan. Tapi kita blum hitung," simpulnya.

Sumber :
okezone.com

Beri Sinyal Tolak Pembangunan Tol, Jokowi Ingin Konsisten

Pakar kebijakan publik Andrinof Chaniago mengatakan sinyal yang diberikan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, menolakan proyek pembangunan enam ruas tol adalah hal yang wajar. Dia menganggap Jokowi sapaan akrab Joko Widodo berusaha menunjukkan konsistensinya kepada masyarakat.
“Tentu kalau pak Jokowi berusaha konsisten. Apa yang dia sampaikan berdua dengan pak Basuki, ingin prioritaskan pembangunan sistem angkuatan masal,” kata Andrinof, saat berbincang kepada Okezone, Selasa (29/1/2013).

Tetapi untuk enam ruas jalan tol itu, lanjut Andrinof, yang ada kemungkinan untuk dua ruas tetap dipertimbangkan jokowi, ketika menyatakan juga menyatakan jalur khusus logistik perdagangan.

“Logistik dari industri ke pelabuhan dan antara propinsi disitu mempertimbangkan dua ruas. Sementara empat ruas tol lainnya kemungkinan besar ditolak yang dua di pertimbangkan,” ungkapnya.

Sebelumnya Jokowi memberikan sinyal penolakan proyek pembangunan enam ruas tol. Jokowi mengaku lebih mendukung pandangan untuk pengembangan transportasi massal.

Pengembangan transportasi massal itu lebih bisa mengurai kemacetan dan pro terhadap masyarakat, ketimbang membangun tol.

Jokowi menjelaskan, besaran rasio jalan dengan jumlah kendaraan sangat tidak seimbang. Namun, Jokowi menyatakan tetap memikirkan penambahan jalan agar seimbang dengan jumlah kendaraan yang ada.

"Tetapi kalau jalan itu, tol itu dibangun, itu kaya memberikan karpet merah kepada mobil pribadi. Jadi mendorong orang untuk membeli mobil, faktanya seperti itu," kata Jokowi usai menggelar rapat tertutup dengan stakeholder enam ruas jalan tol di gedung Balai Kota DKI Jakarta, Senin 29 Januari kemarin.

Sumber :
okezone.com 

Jokowi Copot Oknum Pemda yang Hambat Relokasi ke Rusun Marunda

Gubernur DKI Joko Widodo atau Jokowi mencopot seorang oknum pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilai mempersulit proses relokasi warga Pluit ke Rusun Marunda. Selama ini ada anggapan seolah-olah tidak ada yang mau menempati Rusun Marunda. Padahal, kenyataannya banyak warga ingin menempati rusun itu, tetapi dipersulit.
"Kita mungkin akan ganti dia. Hari ini Pak Gubernur sudah perintahkan untuk dicopot," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota Jakarta, Senin (28/1/2013).
Menurut Basuki, banyak warga yang tinggal di sekitar Waduk Pluit sudah bosan dengan banjir. Mereka sama sekali tidak keberatan dipindah ke Rusun Marunda.
"Orang tua, orang miskin, janda-janda, sudah daftar dari tahun 2011 enggak pernah diladeni. Alasannya penuh. Kan isu, selalu ada yang bilang Rusun Marunda tidak ada yang mau. Siapa bilang tidak ada yg mau? Yang benar itu kurang banyak," kata Basuki.
"Di lapangan itu ternyata ada oknum-oknum dari pemda kita yang mempersulit. Tidak ada air, tidak ada listrik, ya warga kan kecewa. Minimal ada air ada listrik," terang Basuki.
Ia mengungkapkan, saat ini sudah ada 200 unit kamar di Rusun Marunda yang diperbaiki dan siap ditempati. Pemprov DKI Jakarta telah mengisi rusun dengan berbagai fasilitas rumah tangga, seperti kasur, bantal, seprai, satu set meja, kursi, kulkas, gelas dan piring, peralatan mandi, kompor beserta tabung gas elpiji, serta televisi 19 inci.
Pemprov DKI Jakarta membebaskan biaya sewa pada bulan pertama sebesar Rp 371.000 dan biaya listrik Rp 200.000. Namun pada bulan kedua, warga harus membayar maksimal Rp 571.000 per bulan, terdiri dari biaya sewa dan biaya listrik.
Untuk tahap pertama, Pemprov DKI Jakarta akan memindahkan 240 kepala keluarga (KK) warga Pluit ke rusun itu. Dari jumlah itu, baru 67 KK atau sekitar 234 jiwa yang sudah dipindahkan. Rencananya, sebanyak 7.000 KK atau 17.000 jiwa yang tinggal di bantaran waduk akan dipindahkan ke lokasi permukiman baru.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Pergi, Pagar Besi Muncul Lagi

Pandangan mata terasa lega saat melintasi Jalan Sudirman di kawasan titik Nol Kilometer Kota Surakarta. Para pejalan kaki kini leluasa menikmati pemandangan gedung megah di kawasan itu tanpa terhalang tembok masif. Kesan luas jalan di pusat kota itu pun sangat terasa.

Gagasan mengganti pagar tembok dengan pagar berupa tanaman hidup dimunculkan oleh Joko Widodo saat masih menjabat Wali Kota Surakarta. Kompleks Balai Kota Surakarta mempelopori penggempuran pagar tembok, diganti dengan pagar hidup. Pemilik bangunan lain pun dengan sukarela mengorbankan pagarnya demi penataan kawasan.

Tapi, ketika Jokowi pindah ke Jakarta menjadi Gubernur DKI, sederet pagar besi malah muncul lagi di depan kompleks Balai Kota. Pagar besi itu seperti disembunyikan di belakang tetumbuhan yang ada di taman. Tapi, warnanya yang mencolok sulit disembunyikan, termasuk dari mata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surakarta, Supriyanto.

Supriyanto menilai pagar besi itu menunjukkan Pemerintah Kota Surakarta. Apalagi, pagar itu dibuat setelah bangunan yang lain membongkar pagarnya. "Pagarnya sepele, tapi masalahnya tidak sepele," kata dia, Senin, 28 Januari 2013. Menurut Supriyanto, kondisi itu bisa mengikis rasa percaya masyarakat terhadap kebijakan yang diambil pemerintah.

Konsep awal dari pembongkaran tembok pagar itu adalah untuk memberi kesan keterbukaan. Pemilik bangunan bisa menggantinya dengan pagar vegetatif dari tanaman. Supriyanto mengatakan, konsep itu jadi berantakan dengan pagar besi di Balai Kota.

Sekretaris Daerah Kota Surakarta Budi Suharto berdalih, pagar itu sengaja dibangun dengan alasan keamanan. "Kelak juga akan dibongkar lagi," kata Budi. Pembongkaran bakal dilakukan saat mereka sudah yakin kompleks itu terjamin keamanannya meski tanpa pagar.

Tapi bagi Supriyanto, alasan keamanan itu menggelikan. Sebab, pemerintah meminta gedung perbankan di sekitar kawasan itu untuk membongkar pagarnya. "Jelas bank lebih rawan dibanding balai kota," kata dia.

Sumber :
www.tempo.co

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berjanji akan segera menyampaikan rincian APBD DKI 2013 sampai ke tingkat RT-RW. Ia menegaskan, rincian yang rencananya akan dibuat dalam bentuk poster itu bakal disebar setelah peraturan daerah dan peraturan gubernur tentang APBD itu selesai dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri.
"Ya, segera, setelah selesai dari Mendagri. Sampai ke tingkat kelurahan, RW, RT, semuanya," kata Jokowi saat ditemui di Balai Agung Balaikota DKI Jakarta, seusai rapat paripurna pengesahan APBD, Senin (28/1/2013).
Penempelan anggaran daerah itu merupakan salah satu janji Jokowi dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama saat keduanya masih bertarung di pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Hal itu dilakukan untuk membangun tanggung jawab dan pengawasan bersama sehingga sejalan dengan semangat transparansi anggaran yang diusung pemimpin Jakarta Baru ini.
Pengesahan APBD Provinsi DKI Jakarta oleh DPRD DKI Jakarta dilakukan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin, dengan agenda penandatanganan berita acara persetujuan dan pendapat akhir Gubernur DKI terhadap Raperda APBD 2013. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan dan dihadiri oleh Gubernur DKI Joko Widodo, serta unsur lain dari BUMD, perwakilan UPT, kepala dinas, perwakilan ormas-parpol, serta 72 anggota DPRD.
Anggaran tahun ini ditetapkan sebesar Rp 49,9 triliun. Beberapa program yang diunggulkan dan menjadi prioritas Jokowi adalah Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, solusi banjir dan macet, serta penataan kampung.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Tandatangani Penetapan APBD 2013

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menandatangai Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta senilai Rp 49,9 triliun yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Jokowi menyatakan terima kasihnya kepada seluruh jajaran, baik pimpinan sampai anggota DPRD DKI yang telah menelaah Rancangan APBD dengan cermat.
"Dengan ini, Raperda akan dibahas untuk dijadikan Rapergub dan akan dikirimkan ke Mendagri untuk dilakukan evaluasi," ujar Joko Widodo dalam rapat paripurna pengesahan RAPBD DKI tahun 2013 di DPRD, Jakarta, Senin (28/1/2013).
Rancangan APBD tahun 2013 sendiri sebesar Rp 49,9 triliun dengan rincian untuk pendapatan daerah senilai Rp 41,5 triliun, belanja daerah senilai Rp 45,5 triliun dengan surplus atau defisit sebesar Rp 4 triliun. Selanjutnya, untuk pembiayaan Daerah sebesar Rp 4 triliun.
Untuk penerimaan pembiayaan mencapai Rp 8 triliun, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2012 sebesar Rp 8 triliun, pinjaman Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) sebesar Rp 110 miliar.
Kemudian untuk Pengeluaran Pembiayaan senilai Rp 4 triliun, Penyertaan Modal atau Investasi Pemerintah Daerah senilai Rp 4 triliun, dan Pembayaran Pokok Utang senilai Rp 58 miliar.

Sumber :
http://jakarta.tribunnews.com

Jokowi Hadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), hadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta. Penandatanganan berita acara persetujuan dan pendapat akhir Gubernur terhadap Raperda APBD Tahun 2013 di R.Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Jokowi Belum Pecat Oknum Calo Rusun Marunda

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan sudah mengetahui adanya oknum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diduga menjadi calo dalam penempatan warga di Rumah Susun Sederhana Sewa Marunda, Jakarta Utara. Namun, ia belum bertemu dengan oknum yang bersangkutan.
Jokowi mengatakan akan segera mencari oknum yang telah melakukan penyelewengan tersebut. Setelah mengetahui oknum yang melakukan penyelewengan, maka ia akan langsung melepas jabatan oknum tersebut.
"Ya, nanti dicari kalau ada suara itu. Pasti saya cari. Nanti kalau sudah ketahuan orangnya siapa, nanti hilang pekerjaannya," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (29/1/2013).
Sebelumnya, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, penyebab utama warga Pluit menolak direlokasi ke Rusun Marunda adalah adanya oknum yang sengaja mempersulit kepindahan warga itu. Oknum yang diduga melakukan hal itu disebut-sebut merupakan pegawai Pemprov DKI Jakarta.
"Di lapangan itu ternyata ada oknum-oknum dari pemda kita yang mempersulit. Tidak ada air, tidak ada listrik, ya warga kan kecewa. Minimal ada air ada listrik," kata Basuki, Senin (28/1/2013).
Berbeda dari Jokowi yang mengaku belum memecat oknum itu, Basuki mengatakan Jokowi telah memerintahkan untuk mencopot jabatan oknum Pemprov DKI tersebut. "Kita mungkin akan ganti dia. Hari ini (kemarin), Pak Gubernur sudah perintahkan untuk dicopot," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.
Pemprov DKI menggunakan Rusun Marunda untuk menampung warga yang pindah dari lokasi lain. Tahap pertama proses pemindahan terbuka untuk 240 kepala keluarga (KK) warga Pluit. Namun, hingga Rabu (23/1/2013), baru 67 KK atau sekitar 234 jiwa yang pindah menempati kamar-kamar di rusun itu. Warga yang tinggal di bantaran Waduk Pluit tercatat sebanyak 7.000 KK atau sekitar 17.000 jiwa.
Pemprov DKI telah mengisi kamar-kamar di rusun itu dengan berbagai fasilitas rumah tangga. Di dalam setiap unit rumah telah disediakan televisi 19 inci, dua kasur beserta bantal dan seprai, satu set meja dan kursi, kulkas, kompor beserta tabung elpiji, seperangkat gelas dan piring, peralatan mandi, serta beras dan sayur. Tidak hanya itu, Pemprov DKI juga membebaskan biaya sewa pada bulan pertama sebesar Rp 371.000 dan biaya listrik Rp 200.000. Namun, pada bulan kedua, warga harus membayar maksimal sebesar Rp 571.000 per bulan untuk biaya sewa dan biaya listrik.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Bantu Wanita yang Pingsan Saat Antre

Seorang wanita jatuh pingsan di tengah kerumunan warga di Jalan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, yang sedang mengantre untuk mendapatkan sumbangan dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Minggu (27/1/2013) siang.

Melihat peristiwa itu, Jokowi langsung menolong wanita itu dan membawanya ke tempat lebih lapang. Sengatan sinar matahari di antara kerumunan warga menyebabkan wanita ini semaput. Jokowi pun membantunya untuk pindah ke sebuah warung di dalam gang.

"Gimana, sudah siuman belum? Dikasih minum dong, sama diolesi minyak kayu putih," kata Jokowi sambil mengamati kondisi si ibu.

Setelah membantu wanita itu dan memastikan kondisinya telah membaik, Jokowi kembali membagikan paket bantuan. Paket bantuan yang diberikan Jokowi berisi satu set seragam sekolah dan lima buku tulis. Barang-barang itu diangkut menggunakan truk satuan polisi pamong praja.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi: Waduk Pluit Bakal Diperdalam hingga 10 Meter

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali mengunjungi kawasan Muara Baru, Jakarta Utara, Minggu (27/1/2013). Dalam kunjungannya, pria yang akrab disapa Jokowi ini melihat langsung perkembangan wilayah yang telah lebih dari satu minggu tergenang air.

Kali ini Jokowi megunjungi Gang V III, RT 21, RW 17, Muara Baru yang masih tergenang banjir setinggi 10 sentimeter. "Coba ini disedot ini. Ambil penyedot yang di situ (di gang lainnya)," ujar Jokowi saat menyaksikan sisa banjir tersebut.

Mantan Wali Kota Solo yang tiba di Muara Baru sekitar pukul 11:30 WIB ini mengatakan akan memperbesar daya tampung Waduk Pluit karena waduk itu merupakan patokan banjir di Jakarta. "Jadi, Waduk Pluit itu jantungnya. Kalau kita ada banjir ya di situ. Jadi kalau bermasalah seperti sekarang ini, menjadi problem. Sekarang 2-3 meter kedalamannya, itu mau dijadikan 10 meter sehingga berdaya tampung besar," tutur Jokowi.

Namun, rencana untuk memperdalam waduk tersebut bakal tak berjalan mudah. Pasalnya, beberapa tempat sudah dihuni  masyarakat. Rencananya, warga akan mendapat sosialisasi agar bersedia dipindahkan dari kawasan waduk tersebut.

"Mereka juga, kan, diberi solusi ke Marunda atau di tempat lain. Yang itu juga telah disiapkan mebel-mebelnya, tinggal masuk saja. Nanti saya bikin yang semurah-murahnya karena ini menyangkut sebuah kepentingan, bukan income untuk mendapatkan uang dari sewa itu tidak, tapi ini harus menyelesaikan masalah," tuturnya.

Karena adanya kunjungan Gubernur DKI Jakarta ini, Jalan Muara Baru Raya yang hanya dapat dilalui dua ruas kendaraan mendadak macet karena banyak warga langsung mendatangi sang Gubernur.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Tinjau Pasar Ikan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi membagikan bantuan kepada warga yang menjadi korban banjir di Pasar Ikan, RT 11, RW 04, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Jokowi tiba di lokasi tersebut pada Ahad pukul 11.30 WIB dan langsung disambut oleh warga sekitar yang ingin bersalaman. Banjir dengan ketinggian yang bervariasi sudah menggenangi wilayah tersebut sejak Kamis (17/1) lalu dan baru surut pada Rabu (23/1).

Ketinggian air yang merendam rumah warga selama berhari-hari di kawasan tersebut berbeda-beda, yakni mulai dari 40 sentimeter hingga satu meter.
Akan tetapi, bukan hanya banjir yang melanda pemukiman warga, karena setelah banjir surut, wilayah tersebut juga dilanda banjir rob akibat air pasang pada Kamis (24/1).

Di lokasi tersebut, Jokowi membagikan bantuan berupa beras, mie instan, sembako, selimut, uang tunai, buku tulis dan seragam sekolah kepada para korban banjir di wilayah itu.
Hingga berita ini diturunkan, Jokowi masih membagi-bagikan bantuan kepada warga secara langsung satu per satu.

Sumber :
republika.co.id

Jokowi blusukan ke sampah yang menggunung

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengecek tumpukan sampah yang menggunung di pinggir Kali Mati, Kelurahan Gedong Panjang, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Jokowi meninggalkan rumah dinasnya pada 09.30 WIB dan tiba di lokasi tersebut pada 10.15 WIB.

Mobil Jokowi berhenti di sebelah Halte Busway Pakin, dan tak lama Jokowi melangkah keluar menuju gunungan sampah di pinggir kali tersebut.

Sekitar lima menit, Jokowi berdiri di atas tumpukan karung-karung sampah dan kayu-kayu bekas untuk mengecek kondisi kali yang dipenuhi sampah.

Tak lama kemudian, sebanyak tiga truk sampah milik Pemerintah Provinsi Pemprov) DKI Jakarta tiba di lokasi dan para petugas kebersihan segera membersihkan dan mengangkut sampah itu ke dalam truk.

Selain tiga truk sampah, ada pula satu escavator di pinggir kali tersebut. Namun, escavator itu sudah ada sejak sebelum Jokowi tiba di lokasi.

Dalam tinjauan yang berlangsung sekitar 20 menit tersebut, Jokowi turut didampingi oleh Kepala dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin. 

Sumber :
antaranews.com

Hujan Diturunkan di Laut, Jokowi Minta Masyarakat Tetap Waspada

Berbagai upaya dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk meminimalkan bencana banjir di Ibu Kota. Salah satunya, dilakukannya operasi teknologi modifikasi cuaca di atmosfer untuk mendistribusikan curah hujan di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Kendati demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap meminta warga agar waspada banjir. Meskipun potensi hujan besar pada 27 Januari diperkirakan kecil, pasang laut masih di level maksimal 1 meter, tanggul di pantai utara Jakarta juga rawan jebol.
Rekayasa cuaca
Operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC) ini merupakan kerja sama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Pesawat Hercules mulai menebar garam dapur di atas Selat Sunda, Sabtu (26/1/2013) pukul 13.32 hingga 15.40, untuk membuat hujan buatan. Hanya sekitar setengah jam setelah 4 ton garam ditebarkan, hujan lebat di atas Selat Sunda pun terjadi.
"Potensi pembentukan awan hujan terpantau radar BPPT berada di atas Selat Sunda, di sebelah barat Kabupaten Pandeglang. Karena itu, pesawat mengarah ke sana untuk menebarkan garam," kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan BPPT Heru Widodo.
Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, operasi TMC dilakukan atas perintah Gubernur DKI Jakarta kepada Kepala BNPB, Jumat pekan lalu. BNPB pun segera merespons dan bekerja sama dengan BPPT.
Menurut Heru, Jokowi meminta agar hujan lebat tidak turun di sekitar Puncak dan Jakarta untuk mencegah terjadi banjir di Jakarta.
BPPT kemudian bekerja sama dengan BNPB membuat hujan buatan dan memasang alat pemecah pembentukan awan hujan.
Rekayasa cuaca ini akan dilakukan selama dua bulan, yaitu 26 Januari-25 Maret 2013, sehingga hujan tidak turun di darat, tetapi langsung di laut. Awan juga direkayasa agar terbentuk di atas laut sehingga hujan pun turun di laut.
TMC ditargetkan akan mampu mengurangi hujan di Jakarta sekitar 30 persen. Dana yang dikeluarkan BNPB mencapai Rp 13 miliar.
Hujan buatan akan dilakukan di pesisir utara Jakarta, di sekitar Selat Sunda, serta di pantai selatan bagian barat Pulau Jawa. Pembuatan hujan ini disesuaikan dengan potensi awan hujan yang terbentuk setiap hari selama musim hujan.
BPPT juga mengoperasikan alat pemecah pembentukan awan hujan. Alat ini dipasang pada menara berketinggian sekitar 50 meter dan sudah dioperasikan lima unit di sekitar Puncak dan 20 unit tersebar di Jakarta. Alat ini bekerja berdasarkan pantauan radar cuaca BPPT.
"Jika terjadi potensi pembentukan awan hujan, awan segera dipecahkan sehingga tidak terjadi hujan," kata Heru.
Pelaksanaan TMC di Jakarta dilakukan dengan mengerahkan empat pesawat terbang, yaitu 1 Hercules C-130 TNI AU dan 3 pesawat CASA 212-200.
Pesawat Hercules yang bisa mengangkut 5 ton-6 ton garam disiapkan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Pesawat CASA yang berkapasitas angkut sekitar 1 ton garam disiapkan di Lapangan Pondok Cabe, Tangerang.
"Operasional pesawat tergantung kondisi awan. Jika membutuhkan cukup banyak garam, maka dioperasikan pesawat Hercules," kata Sutopo.
Penanganan banjir
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, banjir di Jakarta hingga kemarin masih menggenangi sejumlah wilayah di delapan kelurahan. Jumlah pengungsi sebanyak 3.330 jiwa.
Jokowi mengatakan akan mengevaluasi status tanggap darurat bencana banjir yang telah berlangsung selama 10 hari dan berakhir pada Minggu ini.
Di tempat-tempat yang masih tergenang banjir, Jokowi juga telah memerintahkan agar mobil-mobil pemadam kebakaran menyedot air. Armada pengangkut sampah juga sudah dikerahkan untuk mengangkut sampah sisa banjir.
Penanganan korban banjir masih terkonsentrasi di Jakarta Utara. Jokowi pun berharap pada Minggu ini tidak turun hujan besar. "Mudah-mudahan tidak ada," ujarnya saat mengunjungi lokasi banjir di Luar Batang, Jakarta Utara.
Berdasarkan data BPBD DKI Jakarta, kemarin, kondisi 10 pintu air masih dalam posisi Siaga IV dan satu pintu air di Pasar Ikan dalam posisi Siaga III dengan ketinggian air 194 sentimeter. Ketinggian air di Pintu Air Pasar Ikan ini yang memengaruhi banjir di Pluit dan wilayah sekitarnya yang berbatasan dengan laut.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi, sepanjang akhir pekan ini cuaca di Jakarta dan sekitarnya juga cukup bersahabat. Hujan diperkirakan tetap mengguyur Jabodetabek dengan intensitas ringan hingga lebat. Namun, sebagian besar kawasan Ibu Kota diperkirakan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.
Kawasan Jakarta Selatan, Depok, dan Tangerang adalah daerah yang diperkirakan bakal diguyur hujan lebat, tetapi pada saat tertentu, seperti siang hari.
Call Center 164
Kendati demikian, Eko Hariadi dari Bagian Humas Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir DKI Jakarta meminta warga tetap waspada banjir karena peluang hujan dengan intensitas ringan hingga sedang tetap bisa terjadi secara sporadis di wilayah Jabodetabek.
"Ada pula prediksi pasang laut yang tinggi pada 27 Januari, karena itu warga harus tetap waspada," ujarnya.
Untuk meningkatkan kewaspadaan warga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan layanan informasi cuaca, banjir, dan kebutuhan di pengungsian. Warga bisa menghubungi Call Center Siaga Bencana di nomor 164.
Pengoperasian pompa
Ahli teknik hidro dan pantai dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Nur Yuwono, mengingatkan, Pemprov DKI Jakarta juga semestinya memperhatikan kesiapan pengoperasian pompa-pompa pengendali banjir.
Katulampa sebagai acuan ancaman banjir di Jakarta harus diikuti pengoperasian semua pompa pengendali banjir di Jakarta.
"Saat ini air di Katulampa tinggi, semua pompa pengendali banjir di Jakarta termasuk di Waduk Pluit harus dioperasikan. Jangan sampai pompa itu lebih dulu terendam banjir sehingga tidak bisa dioperasikan," ujarnya.
Sebagai kawasan yang mengalami penurunan muka tanah cukup tinggi dan berada di bawah permukaan air laut, kawasan Pluit sangat membutuhkan sistem polder yang baik untuk menjaga kawasan tersebut tetap kering.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Akan Audit Seluruh Bangunan di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam waktu dekat akan melakukan audit terhadap seluruh bangunan di Jakarta. Hal ini ia lakukan untuk menanggulangi banjir yang kerap terjadi di Ibu Kota.

"Semuanya akan kita audit dan kita lakukan setelah banjir. Baik di perumahan, mal, kantor, dan semuanya," kata Jokowi, seusai meninjau banjir di Luar Batang, Jakarta Utara, Sabtu (26/1/2013).

Untuk mewujudkan hal tersebut, Jokowi sudah mempersiapkan Pergub yang lebih detail dan konkrit. Salah satu pergub tersebut akan mewajibkan semua bangunan yang didirikan atau bangunan yang sudah jadi, harus memiliki resapan air dengan kedalaman 20-250 meter.

"Pergub tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) akan diperketat bagi bangunan gedung, apartemen, kantor, dan mal. Jadi, setiap ijin bangunan harus dilampirkan juga sumur resapannya berapa meter, detail, komplit, dan sumur resapannya berjarak 100-200 meter. Apa yang di harapkan kalau sumur resapannya cuma 1 meter," kata Jokowi.

Kepala Dinas Pengawasan dan Penataan Bangunan DKI I Putu Ngurah Indiana membenarkan bahwa dalam waktu dekat akan ada Pergub terkait izin mendirikan bangunan, yaitu terkait sumur resapan. Menurutnyan aturan tersebut sudah ada sejak dalam Sertifikat Layak Fungsi (SLF) ketika dikeluarkan izin mendirikan bangunan.

"Kalau sumur serapan dibuat menjadi setiap 100-200 meter pada setiap bangunan maka jelas sangat efektif untuk menyelesaikan persoalan banjir," kata Putu.

Saat ini, kata Putu, setiap pengembang juga telah bersedia untuk menjalankan aturan tersebut apabila pergubnya telah dikeluarkan. Menurut Putu, pengembang melihat sumur resapan hingga kedalaman 250 meter juga dapat mencegah banjir di lokasi pengembang.

"Pengembang menyambut baik rencana tersebut jika memang dijalankan. Hanya saja perlu diperhatikan juga bagian atasnya untuk dirapihkan sehingga tidak longsor di kemudian harinya," tutur Putu.

Sumber :
tribunnews.com

Jokowi Akan Lanjutkan Proyek Gagasan Foke

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan mempercepat proyek gagasan mantan Gubernur  Fauzi Bowo, yakni Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Proyek JEDI ini merupakan upaya pengendalian banjir melalui normalisasi dan pengerukan 13 sungai di Jakarta.
"Pokoknya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2013 digedok, proyeknya langsung kita mulai," kata Jokowi, seusai meninjau lokasi banjir Luar Batang, Penjaringan, Jakarta, Sabtu (26/1/2013).
Jokowi mengatakan program tersebut telah diajukan dalam Rancangan APBD 2013 dan telah dijadwalkan disahkan pada 28 Januari 2013 pukul 13.00 WIB. Namun Jokowi enggan menjelaskan lebih lanjut terkait anggaran yang digelontorkan oleh Pemprov DKI terkait realisasi proyek tersebut.
"Mungkin Rp 1 triliun sekian. Pokoknya nanti semua itu untuk menjadi pagar yang lama menjadi pagar baru di sungai dan untuk pengerukan. Kita juga pakai sistem sedot jadi lebih bersih," kata Jokowi.
Fauzi Bowo telah menggagas proyek itu sejak tahun 2008 untuk menanggulangi banjir. Realisasi proyek JEDI dilakukan secara bertahap dan dibagi dalam tujuh paket pengerjaan. Dari tujuh paket itu, tiga paket dikerjakan Pemprov DKI, dua oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) dan dua lainnya oleh Cipta Karya lewat bantuan dana Bank Dunia.
Pengajuan pinjaman ke Bank Dunia sebenarnya sudah sejak tahun 2008 namun karena masalah birokrasi, realisasinya baru tahun 2012 lalu. Tender proyek JEDI pun telah berjalan dengan melibatkan 14 perusahaan termasuk dari Korea, Cina, India, dan Taiwan.
Secara keseluruhan proyek JEDI meliputi 57 kelurahan di 4 wilayah DKI Jakarta, yakni di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Proyek JEDI ini diharapkan mampu membebaskan pemukiman warga dari banjir.
Secara rinci, proyek JEDI ini juga meliputi daerah kumuh di sepanjang Kanal Banjir Barat (KBB), Pakin, Kali Besar, Jelakeng, Sunter Hulu, Krukut-Cideng dengan populasi penduduk sekitar 173.000 jiwa. Sementara itu, lumpur yang telah dikeruk akan ditiriskan, kemudian dibuang ke kawasan Ancol menggunakan truk kedap air. Sedangkan sampahnya dibuang ke TPA Bantargebang.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi: Bisa saja gelar sekaten Maulid di Jakarta

Ketika masih menjadi wali kota Solo, Joko Widodo (Jokowi) sering hadir dalam perayaan meriah sekaten saat peringatan Maulid Nabi Muhammad. Gubernur DKI Jakarta itu juga berencana akan mengelar acara tersebut di Ibu Kota.

"Yah, itu bisa, bisa saja. Itu kan tradisi sejak zaman keratonan dulu banget, yah bisa-bisa aja," kata Jokowi saat memberikan bantuan di SDN Penjaringan 01/02, Jakarta, Sabtu (26/1).

Jokowi hanya menjawab datar ketika disinggung kerinduan kemeriahan acara sekaten di Solo. "Ah enggak biasa-biasa sajalah, tidak ada rindu itu," ujar Jokowi sambil tersenyum.

Seperti diketahui, Jokowi dikenal sebagai pria yang akrab dengan budaya dan seni. Sebelumnya Jokowi berhasil memeriahkan malam pergantian tahun saat menggelar Jakarta Night Festival atau Car Free Night di kawasan Sudirman-Thamrin.

Sumber :
merdeka.com

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) kagum dengan warga di Penjaringan, Jakarta Utara, yang antre untuk mendapatkan bantuan banjir. Jokowi akan menambah bantuan untuk warga Penjaringan.

"Karena antrenya bagus, saya tambahin lagi (bantuan). Sebenarnya stok kita banyak sekali, kalau barisnya rapi ditambah," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan itu usai memberikan bantuan di SDN 01/02 Penjaringan, Jl Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (26/1/2013).

Jokowi menilai, masyarakat harus berbaris rapih untuk mendapatkan bantuan. Jika tidak rapih, maka Jokowi akan kesulitan membagikan bantuan.

"Mana SD, mana SMP, SMA, laki, perempuan saja kita juga bingung. Soalnya ngantrinya kan tidak runtut," kata Jokowi yang membagikan seragam SMP itu.

Jokowi menambahkan, bantuan bisa langsung diberikannya. Bisa juga melalui RT dan RW.

"Pokoknya biar melimpah. Kita ingin setiap mobil bantuan yang datang saya ingin langsung menyalurkan ke masyarakat. Makanya juga tidak hanya melihat berseliwerannya mobil bantuan tapi mereka juga merasakan ada bantuan datang," kata suami Iriana itu.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Bagikan Seragam di SDN Penjaringan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membagikan bantuan kepada korban banjir di Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (26/1/2013). Selain memberikan bantuan di Masjid Keramat Luar Batang, pria yang akrab disapa Jokowi itu juga memberikan bantuan kepada warga yang mengungsi di SDN Penjaringan 01/02.
Di SD tersebut, Jokowi memberikan bantuan berupa seragam sekolah putih biru atau yang biasa dipakai oleh siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP). Berdasarkan pantauan Kompas.com, mulai dari anak-anak sekitar umur lima tahun hingga remaja mengantre untuk mendapatkan seragam sekolah tersebut.
Ada juga seorang ibu yang mengambil seragam itu dan mengaku bahwa baju seragam itu akan dipakainya sendiri karena pas di badannya. "Ternyata cukup pas saya pakai ini roknya. Mendingan buat saya saja, anak saya cowok semua ini," kata Ani (56), kepada Kompas.com, di lokasi, Sabtu (26/1/2013).
Saat ditanyakan hal itu kepada Jokowi, ia mengaku sulit membedakan seragam mana untuk siswa SD, siswa SMP, maupun SMA karena baju-baju itu masih di dalam karung. "Ya, enggak mungkin. Cara seperti itu kan sulit ya di dalam karung, mana SD, mana SMP, SMA, laki-laki, perempuan, kitanya juga bingung," kata Jokowi.
Jokowi juga menyerahkan bantuan berupa beras lima ton, sembako, mi instan, handuk, selimut, dan uang tunai. Bantuan itu, kata Jokowi, akan terus ia tambah seiring dengan semakin memprihatinkannya kondisi warga korban banjir. "Pokoknya akan kita tambah lagi. Sebetulnya stok kita banyak sekali. Asal mau rapi seperti ini sampai malam pun, tak ladenin," kata Jokowi.
Banjir menerjang kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, sejak Kamis 17 Januari lalu. Ratusan rumah terendam dan kawasan ini berubah menjadi kolam renang raksasa. Ketinggian air yang merata tak menyisakan sedikit pun areal yang kering. Kondisi itu diperparah dengan menumpuknya sampah di pintu air Pluit.
Belum surutnya ketinggian air yang menggenangi kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, diduga akibat terjadinya air pasang dari laut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan ketinggian curah hujan akan terus naik hingga 27 Januari mendatang saat bulan purnama.
Saat itu kondisi laut diperkirakan mengalami pasang, sehingga pasokan air darat diperkirkan sulit masuk ke laut. Akibatnya, di beberapa daerah diperkirakan terjadi banjir rob cukup tinggi. Seperti diketahui, tiga perempat wilayah Jakarta Utara berada di bawah permukaan laut.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi: Semoga Besok Enggak Banjir

Puncak pasang air laut diperkirakan akan terjadi pada 27 Januari 2013, besok. Posisi tertinggi air laut akan mencapai 100-110 sentimeter di atas kondisi normal. Daerah yang mendapat luapan air tersebut adalah Jakarta Utara, dikarenakan wilayah itu berada 40 persen di bawah permukaan air laut.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Joko Widodo berharap banjir rob dan luapan air laut tidak terjadi.

"Moga-moga enggak ada, Ya mudah-mudahan tidak ada," kata Jokowi saat mengunjungi korban banjir di Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (26/7/2013).

Selanjutnya, kata Jokowi, Pemerintah Provinsi DKI akan mengoreksi semua kekurangan saat tanggap darurat banjir Jakarta sejak sembilan hari lalu, tepatnya 17 Januari hingga 27 Januari 2013.

"Kalau sudah rampung semuanya baru kita evaluasi (tanggap darurat), koreksi-koreksi lah," pungkasnya.

Sumber :
okezone.com

Cegah Banjir, Jokowi Minta BNPB Tabur Garam di Awan Jakarta

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) kagum dengan warga di Penjaringan, Jakarta Utara, yang antre untuk mendapatkan bantuan banjir. Jokowi akan menambah bantuan untuk warga Penjaringan.

"Karena antrenya bagus, saya tambahin lagi (bantuan). Sebenarnya stok kita banyak sekali, kalau barisnya rapi ditambah," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan itu usai memberikan bantuan di SDN 01/02 Penjaringan, Jl Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (26/1/2013).

Jokowi menilai, masyarakat harus berbaris rapih untuk mendapatkan bantuan. Jika tidak rapih, maka Jokowi akan kesulitan membagikan bantuan.

"Mana SD, mana SMP, SMA, laki, perempuan saja kita juga bingung. Soalnya ngantrinya kan tidak runtut," kata Jokowi yang membagikan seragam SMP itu.

Jokowi menambahkan, bantuan bisa langsung diberikannya. Bisa juga melalui RT dan RW.

"Pokoknya biar melimpah. Kita ingin setiap mobil bantuan yang datang saya ingin langsung menyalurkan ke masyarakat. Makanya juga tidak hanya melihat berseliwerannya mobil bantuan tapi mereka juga merasakan ada bantuan datang," kata suami Iriana itu.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Persilakan Pemerintah Pusat Evaluasi Tata Ruang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta.

"Evaluasi ini perlu agar pembangunan bisa terus berjalan beriringan dengan pemerintah pusat. Sehingga, targetnya tercapai," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat.

Menurut Jokowi, evaluasi RTRW tersebut akan dilakukan terhadap enam daerah, antara lain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur).

"Dalam evaluasi tersebut, akan dilihat apakah pelaksanaan Koefisien Dasar Hijau (KDH) dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sudah sesuai dengan peraturan RTRW daerah," ujar Jokowi.

Jokowi menuturkan jika hasil evaluasi menunjukkan adanya pelanggaran undang-undang, maka akan diberikan sanksi yang bervariasi, mulai dari administratif hingga pidana.

"Berbagai jenis sanksi tersebut akan diberikan kepada pihak pelanggar atau pihak terkait, seperti pemberian izin pendirian bangunan dan pemilik bangunan itu sendiri," katanya.

Jokowi mengharapkan agar evaluasi RTRW tersebut dapat diselesaikan seluruhnya pada akhir 2013.

Evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat itu merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penataan Ruang.

Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pemerintah harus melakukan audit peraturan daerah tata ruang dan implementasinya secara rutin per lima tahun.

Sumber :
http://www.republika.co.id

Jokowi Jadi Rebutan Tamu Maulid Nabi di Istana

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ikut hadir dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1434 Hijriah di Istana Negara, Jakarta, Jumat malam, 25 Januari 2013. Sejak pukul 19.30 WIB, dia sudah terlihat duduk di bangku yang disusun berbaris menunggu peringatan dimulai.

Jokowi--sapaan Joko Widodo--yang mengenakan kemeja putih bercorak dipadu jas dan kopiah hitam, terlihat beberapa kali dihampiri sejumlah tamu undangan yang sama-sama menunggu acara dimulai. Pria-wanita tamu undangan itu meminta foto bersama dengan mantan Wali Kota Solo itu.

Tak canggung, Jokowi menerima permintaan fan-nya itu. Sambil tersenyum, ia "melayani" keinginan tamu undangan untuk mengabadikan momen bersama. Bahkan beberapa di antara tamu undangan hanya mengabadikan foto Jokowi tanpa mereka ada di samping si Gubernur.

Adapun peringatan Maulid Nabi di Istana dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Rangkaian peringatan dimulai pukul 20.00 WIB. Presiden SBY dijadwalkan memberikan sambutan pada pukul 21.00 hingga 45 menit setelahnya.

Hingga pukul 19.30, sejumlah tamu undangan sudah terlihat duduk berbaris di dalam Istana Negara. Mereka menunggu peringatan dimulai. Adapun sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, pejabat negara, dan perwakilan negara lain juga diagendakan menghadiri peringatan ini.


Sumber :
www.tempo.co

Hadapi 27 Januari, Jokowi Minta Siapkan Batu Pasir

Untuk mengantisipasi dan menghadapi perkiraan bencana banjir bandang melanda Jakarta pada 27 Januari, Gubernur DKI Joko Widodo meminta para wali kota, camat, dan lurah di lingkup Pemprov DKI wajib menyiapkan batu dan pasir di wilayah masing-masing sebagai upaya mengantisipasi banjir.

Artinya, jangan sampai banjir sudah terjadi, baru para wali kota, camat, dan lurah, termasuk gubernurnya, sibuk mencari batu dan pasir. Ini terjadi pada peristiwa banjir di kawasan Menteng dan sekitarnya akibat jebolnya tanggul Kali Ciliwung di Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat, Kamis (17/1).

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan peringatan tersebut dalam setiap memberikan pengarahan kepada segenap lurah, camat, wali kota, dan instansi terkait dalam penanganan banjir, termasuk warga, saat gubernur blusukan.

Jokowi di Balai Kota DKI, Jumat (25/1), menyatakan sebagai peringatan bagi semua pejabat unit terkait di lingkup pemprov dan jajaran perlu bertindak cerdas dan cepat mencari solusi bila terjadi banjir maupun bencana lain.

Peringatan Jokowi itu agar Pemprov DKI mampu menangani banjir walau datangnya mendadak. Jadi, tidak terulang lagi kasus jebolnya tanggul Kali Ciliwung yang airnya hampir mencapai Istana Negara.

Jokowi mengingatkan semua pihak, khususnya warga Jakarta, agar saling membahu untuk mengatasi banjir dengan mempersiapkan material seperti batu dan pasir. Pemprov sendiri tidak punya batu dan pasir, karena pertambangan ada di luar Jakarta.

"Perlu saya tekankan, jangan sampai terlambat mempersiapkan material yang dibutuhkan jika terjadi bencana banjir di Jakarta pada 27 nanti sesuai perkiraan Badan Meteorologi Geofisika dan Klimatologi (BMKG) akan terjadi hujan besar menimpa Jakarta dan rob naik dari laut," ujarnya.

Selain itu, komunikasi di lapangan harus intensif dilakukan. "Lurah bisa mengadu ke saya. Camat enggak usah takut. Bisa telepon ke saya kalau ada hal yang sangat penting. Wali kota juga agar tidak terlambat dan yang paling penting korban banjir harus diutamakan. Rakyat itu manusia harus prioritas penanganannya," ujar Jokowi.

Gubernur menambahkan pihaknya juga sudah meminta BPPT agar memindahkan awan bakal hujan dari arah selatan Jakarta (Bogor dan Depok) ke daerah lain agar hujan terhindar dari Jakarta.

Sumber :
metrotvnews.com

Jokowi Minta BPPT Pindahkan Hujan ke Laut, BMKG Ragu

Permintaan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) kepada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk memindahkan hujan ke laut guna mencegah banjir diragukan oleh Kepala Pusat Meteorologi Publik Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Mulyono Prabowo.
Sebelumnya, dikabarkan bahwa prediksi akan Jakarta diguyur hujan lebat dan laut pasang akibat bulan purnama pada 27 Januari nanti. Faktor gabungan itu, diwaspadai curah hujan tinggi saat terjadi pasang air laut sehingga menimbulkan air yang ada di darat tidak bisa terbuang ke laut.
"Jika ditambah dengan gelombang besar maka akan menimbulkan rob," kata Profesor Riset Astronomi Astrofisika LAPAN, Thomas Jamaluddin kepada Suara Merdeka, Jumat (25/1).
Sementara, Mulyono dalam wawancaranya di Jakarta, Jumat (25/1), mengatakan, secara teknis tidak ada cara memindahkan kawanan awan ke laut. Yang ada adalah dengan mempercepat atau menunda hujan. "Setahu saya tidak ada cara memindahkan hujan dari awan ke laut. Karena tak mungkin kita membungkus awan lalu menyeretnya ke atas lautan," katanya.
Menurutnya, yang ada adalah dengan mempercepat turunnya hujan dengan menaburi awan dengan bahan hidroskopis berupa garam yang lembut yang nantinya menarik uap air sehingga bergabung menjadi butiran air yang semakin lama semakin berat hingga terjadilah hujan.
Namun, Mulyono menjelaskan, memindah hujan ke laut kemungkinan kecil karena itu tergantung pada datangnya awan. "Misalnya saja bila awan berasal dari Kepulauan Seribu, kita mungkin aja mempercepat hujan dengan menurunkannya di lautan sebelum ia sampai ke Jakarta. Namun, bila awan berasal dari arah selatan atau timur, percuma saja karena hujan tetap akan masuk ke Jakarta," paparnya.
Mulyono juga mengungkapkan banjir bisa karena permukaan tanah yang tidak dapat menyerap air dengan baik. "Banjir tidak sepenuhnya disebabkan hujan yang turun, tapi juga karena permukaan wilayah yang mampat atau tidak bisa menyerap air dengan baik. Alhasil, air yang tertampung pun bukan terserap, melainkan mengalir," ungkapnya.

Sumber :
suaramerdeka.com

Kriing! Normalisasi Waduk Pluit, Jokowi-Djokir Teleponan Tiap Hari

Normalisasi Waduk Pluit sudah 70 persen digarap dan hampir rampung. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto (Djokir) rajin berkoordinasi.

"Sudah jalan tuh. Hampir tiap hari teleponan sama Pak Menteri PU," kata Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (25/1/2013).

Jokowi mengaku selalu membahas seputar pekerjaan normalisasi waduk tersebut bersama sang menteri.

"Baik mengenai sodetan, baik mengenai saya minta bantuan alat alat berat di Waduk Pluit yang sedang kita kerjakan. Sampah itu bukan main buanyaknyaaa...," ujar Jokowi.

Menurut dia, pekerjaan tersebut kemungkinan kelar hari ini. "Sudah mulai kita keruk mungkin sudah 70 persen ini hari ini. Hari ini mungkin dirampungkan," kata Jokowi.

Waduk Pluit terletak di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Waduk ini memiliki luas 80 hektar. Waduk itu berfungsi sebagai pengendali banjir, tempat penampungan air hujan, dan cadangan air tanah. Namun sekarang waduk itu dipenuhi pemukiman liar, sampah hingga enceng gondok.

Jokowi menyebut, idealnya kedalaman waduk 10 meter. Tapi sekarang cuma 2 sampai 3 meter, sehingga kapasitasnya tidak sesuai dengan air yang masuk. Normalisasi waduk ini membutuhkan dana Rp 1 triliun.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi: rencana IPO Bank DKI belum dipastikan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, rencana penawaran saham perdana (IPO) Bank DKI masih belum dapat dipastikan jadwalnya karena masih terus dipersiapkan.

"Kita masih mempersiapkan diri, masih proses persiapan," kata Jokowi usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank DKI di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, ada kemungkinan pihaknya mengucurkan dana tambahan selain yang telah disetujui sebesar Rp450 miliar, mengingat pertumbuhan aset bank tersebut yang besar.

"Kalau perlu ditambah lagi, karena pertumbuhan asetnya sangat besar, tapi ekuity-nya perlu disuntik. Kalau ada potensinya, kenapa tidak?" kata Jokowi.

Terkait pengurangan dividen untuk penambahan modal, dia mengatakan hal tersebut tergantung pemegang saham.

"Kalau mau diambil ya diambil. Tapi kenapa harus selalu diambil?" katanya.

Senada dengan Jokowi, Direktur Pemasaran Bank DKI Mulyatno Wibowo menyatakan rencana IPO Bank DKI masih belum dapat dipastikan karena tergantung suntikan dana APBD yang direncanakan Pemprov DKI.

"IPO kami harapkan sekitar Juni 2013. Tapi kalau pemprov memberikan modal baru lagi, misal di semester kedua, kemungkinan IPO kami mundurkan di 2014," katanya.

Mulyatno menambahkan bila IPO dilakukan, maka setidaknya 20 persen saham akan dilepas ke publik dengan target perolehan modal minimal Rp900 miliar.

Mulyatno menyatakan dana yang dibutuhkan Bank DKI hingga 2013 sebesar Rp1,35 triliun. Dari dana sebesar itu, sebanyak Rp450 miliar sudah disetujui Pemprov DKI. Sementara sisanya bisa melalui IPO ataupun penambahan dana dari pemprov.

"Kami harapkan sampai akhir 2013, bisa sampai Rp1,35 triliun. Rp450 miliar yang sudah disetujui, sisanya nanti akan dipikirkan apa dari IPO atau dari tambahan penyertaan dana pemprov," katanya.

Gubernur DKI telah menyetujui suntikan dana sebesar Rp450 miliar untuk memperbesar bank milik Pemprov DKI tersebut. 

Sumber :
antaranews.com

Sampah Banjir Menggunung, Jokowi Keluhkan APBD

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku belum bisa berbuat apa-apa untuk dapat membersihkan sampah yang menggunung akibat banjir yang menerjang Ibu Kota.
Pasalnya, hingga Jumat (25/1/2013) ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013 belum dapat disahkan.
"Sampah pascabanjir, ya bagaimana? APBD-nya belum diketok," kata Jokowi di Balaikota Jakarta.
Terkait dengan APBD DKI 2013 yang rencananya akan disahkan pada 28 Januari 2013, Jokowi mengaku belum mengetahuinya. "Jangan tanya saya. Itu kan semuanya dari sana (DPRD). Tanya ke sana saja, jangan tanya saya," kata Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi menjelaskan, ia akan terus menunggu pengesahan APBD agar bisa melaksanakan program unggulan 2013. Untuk penanggulangan sampah sisa banjir, Jokowi akan menggunakan alternatif lain untuk mengatasinya.
"Ya, mau pakai dana apa? Kalau uang Rp 1.000-Rp 2.000 saya punya. Tapi, ini kan menyangkut uang yang triliunan. Nanti kita cari jurus lain, misalnya minta bantuan seperti kejadian jebolnya Tanggul Latuharhary kemarin," ujarnya.
Selanjutnya Jokowi menuturkan, permasalahan-permasalahan seperti banjir dan sampah ini tidak dapat diselesaikan menggunakan alternatif dan cara yang dicetuskan secara mendadak.
"Memang permasalahan ini bukan diselesaikan dengan cara dadakan dan parsial. Tapi juga dengan cara yang sudah terencana dalam blue print, dan juga memang harus ada terobosan," ujarnya.
Agar permasalahan sampah itu dapat segera terselesaikan, Jokowi mengaku sudah memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum DKI segera membersihkan sampah-sampah di beberapa titik lokasi banjir yang menyebabkan luapan sampah.
Bahkan Jokowi mengatakan, ia sudah hafal di luar kepala terkait lokasi-lokasi yang harus segera dibersihkan dari luapan sampah tersebut.
"Saya mengerti kok di mana titik-titik sampah itu. Saya langsung perintahkan ke Dinas PU. Semuanya sudah ada yang dicek, ada juga yang belum," ujar Jokowi.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi: “Kalo Ketemu Saya, Urusan Kecil ini Pasti Rampung..”

Pak Adi Putra, warga Penjaringan, Jakarta Utara, mengadu pada Jokowi. Sambil memegang beberapa lembar ketas, ia mengaku tak mampu lagi untuk membayar tagihan yang diberikan Rumah Sakit (RS) Pluit, Jakarta Utara.

“Saya tidak mampu bayar lagi, Pak,” ujar pak Adi.

“Jumlahnya berapa pak?” tanya Aviani Malik, Presenter Metro TV.

“Limapuluh juta lebih…”

“Kalo ketemu saya, pasti cepat selesai. Ini urusan kecil rampung,” kata Jokowi.

Itulah sekelumit suasana yang terjadi di tayangan 100 Hari Jokowi-Ahok yang disiarkan Metro TV semalam ini. Berbeda dengan dua stasiun televisi yang lebih dulu menayangkan program 100 hari kepemimpinan Jokowi-Ahok (tvOne dan RCTI), konsep program 100 Hari Jokowi-Ahok yang disuguhkan Metro TV mengedapankan dialog Gubernur DKI Jakarta langsung dengan rakyat.

Selain memberikan kesempatan pada warga di lokasi shooting, Metro TV mencoba membuat polling kecil-kecilan tentang kinerja Jokowi-Ahok selama 100 hari. Ada beberapa pertanyaan yang dijawab oleh warga secara langsung via polling, mulai dari masalah banjir, transportasi, grand design, dan juga kesehatan. Bertepatan saat pembahasan tentang kesehatan ini, pak Adi Putra mengadu dan aduannya ditanggapi positif oleh Jokowi.

“Barangkali pak Jokowi mau bikin oret-oretan di sini,” usul Indra Maulana, berharap Jokowi memberikan jaminan dengan memberikan tandatangan surat tagihan dari pihak RS pada pak Adi yang tidak mampu bayar itu.

Nyatanya, usulan Indra langsung disambut Jokowi. Sang Gubernur langsung meminta pak Adi Putra supaya mendekat dan menyerahkan surat tagihan. Surat tagihan rumah sakit itu pun ditandatangani Jokowi. Boleh jadi Metro TV sangat beruntung mendapatkan momentum penandatangani jaminan kesehatan dari Jokowi ke warga ini, dimana beberapa kali Indra dan Avi mengatakan pada pemirsa kalau peristiwa ini tidak direkayasa.

“Nanti langsung ke Dinas Kesehatan. Gratis!” ucap Jokowi pada pak Adi.

Ucapan Jokowi langsung disambut tepuk tangan warga Penjaringan. Oleh warga, raport kepemimpinan Jokowi-Ahok selama 100 hari ini dinilai berwarna biru. Meski dalam polling dadakan, ada beberapa warga yang menyatakan diri tidak puas. Namun, dari sejumlah Twit yang penulis baca, mayoritas menilai kepemimpinan Jokowi dianggap jauh lebih baik dari beberapa Gubernur DKI Jakarta sebelumnya.

Selain raport Jokowi-Ahok, sepertinya Metro TV juga mendapat raport biru dalam hal penayangan 100 Hari Jokowi-Ahok. Memang tidak bisa dikatakan luar biasa, tetapi dianggap masih lebih baik dari stasiun televisi sebelumnya yang juga sempat menayangkan program sejenis, terutama dalam hal cara menginterview Jokowi. Ya, setidaknya tidak didamprat sebagaimana sebelumnya terjadi pada tvOne. Ini terlihat dari sejumlah twit yang penulis kumpulkan berikut ini:

@jokoanwar: Good job, MetroTV buat 100 Hari Jokowi-Ahok. Bad aftertaste liputan TV yang satu lagi jadi nggak gitu kerasa lagi.”

@fseptiani @Metro_TV keren liputan 100 hari jokowi-ahoknya…

@janes_cs salut pd reporter2 metroTV cara interviewnya netral, bhs sopan n spontan dlm menggali jawaban

@azroy_Liputan 100 hari JoHok MetroTV, Asli, berkelas dan berkualitas

@anggaeins:  Ini program 100hari Jokowi MetroTV 1000% lebih bagus dari buatan tipiwan…

@dlzstwn salam sm.muhammad rizki..suruh ntn metrotv skrng yh..@akimalam_tvone biar ngerti gmn caranya interview

@yoiyoa Jurnalis tvone, lg rame2 nonton metrotv nih, biar gak disikat sama fans nya jokowi lagi. :)

@IrwanMF: Memang @metroTV lebih hebat beda kualiats sama —- > @tvOneNews @muhammad_Rizq

@herDjanto @muhammad_Rizq mestinya belajar dr mb @AviMalik #metrotv

@rasjawa Jujur, saya lebih suka gaya pewawancarai MetroTV yg mewawancarai Jokowi & Ahok. Mereka gak sok pintar

@indronesia_: Nah..anchor sing sopan menghargai dan respect iku sing koyok ndk metro tv iki, gak koyok sing ndk tv one wingi.

@mfahmia2705: cara Metro TV mengemas 100 hari Jokowi layak diacungi jempol, memang menggiring opini publik, tapi caranya elegan dan mmg ada bukti ;-)

@r0nalw: Sekali ini konsep acara @Metro_TV 100hari @jowoki_do@ keren abis, @AviMalik pun intvw tdk kyk host sebelah, lebih cerdas tdk menghakimi

@ghifari_husnul mantep banget ngeliat 100 hari jokowi @Metro_TV semoga menjadi tetap yang terbaik

@RendiAdiK Liat metro tv wawancara jokowi and ahok gak berasa ampe habis..pas nonton acara yg sama! Di tipi Wan!..baru sebentar lgsng ganti channel!

@FerryMaitimu: Enakkan wawancara @Metro_TV dengan Pak Jokowi malam ini, dari pada wawancara dengan TV yang sebelah itu…

@wish_inu Dialog @jokowi_do2 dgn pihak @metro_tv ini enak disimak, santai dan berisi. Gak kayak kmrn yg bikin emosi aja.

@zenrs Metro menang telak nih soal program acara 100 Hari Jokowi. TipiWan kalah TKO.

@RezaRef Metro TV mencuri perhatian malam ini dgn Jokowi-nya. TV One lewat. Si merah bahkan ga lebih bagus dari Jak TV

@ulieherdian: Suka deh liat wawancara pak jokowi di metro, sisi humanisnya keluar banget, apa adanya, tp jelas n tegas..mudah2an amanah ya pak..amiin !

@grace_lovelyria Metro TV tdk menyerang Jokowi tp mengorek janji2 Jokowi agr mereka menagih janji2 Jokowi. Syukur Jokowi orgnya cerdas ia mampu memilah jwban

@oni_pt Tayangan 100 hari Jokowi Ahok di Metro jauh lebih cerdas dan mendidik dari pada di TV One

@uttha: Pilihan wawancara Jokowi sama Metro TV lebih bersahabat, ga kaya kemarin TV One ngececar, mancing urat.

@sidjabatisme Mantap @Metro_TV nih 100 hari pak @jokowi_do2 nya luar biasa, ada yg langsung di teken biaya 50jt RSnya LUNAS. TVone mah cengceremen

@hadhadining TV OON kalah telak nih. di Metro Jokowi lebih happy dan santai

@mfahmia2705: Metro TV tdk menyerang Jokowi,namun memancing jawaban,shg khalayak tahu solusi (+janji) yg ditawarkan Jokowi.ke depannya,tagih janjinya! :-)

@frenly74 Beda banget wwcr Jokowi di metro sama tv1 kmrn,beda kasta beda adab

@FahleismeReza: Metro tv sukses bikin diskusi berisi jadi keliatan santai, ga kayak tv sebelah, sok serius tapi kosong. :)) #Jokowi”

@ichbin_silvia: 100 hari Jokowi di Metro TV ini menarik!! Nggak njelehi kayak TV sebelah :p”

@paalll: I like the way Metro TV show the real stage of 100 Hari Jokowi Ahok. Smart, direct, objective, smooth. And Jokowi? solutif tegas cekatan. :)

@achasya 100 hari jokowi-ahok di metro tv kayanya lebih bagus drpd yg di tv one !! How does it feels tv one ?

@dpih Metro TV lebih cerdas wawancara 100hari Jokowi-Ahok drpd TvOne, yah setidaknya lebih bermutu pertanyaannya

Sumber :

kompasiana.com