Gubernur DKI Joko Widodo atau Jokowi mencopot seorang oknum pejabat
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilai mempersulit proses relokasi
warga Pluit ke Rusun Marunda. Selama ini ada anggapan seolah-olah tidak
ada yang mau menempati Rusun Marunda. Padahal, kenyataannya banyak
warga ingin menempati rusun itu, tetapi dipersulit.
"Kita mungkin
akan ganti dia. Hari ini Pak Gubernur sudah perintahkan untuk dicopot,"
kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota
Jakarta, Senin (28/1/2013).
Menurut Basuki, banyak warga yang
tinggal di sekitar Waduk Pluit sudah bosan dengan banjir. Mereka sama
sekali tidak keberatan dipindah ke Rusun Marunda.
"Orang tua,
orang miskin, janda-janda, sudah daftar dari tahun 2011 enggak pernah
diladeni. Alasannya penuh. Kan isu, selalu ada yang bilang Rusun
Marunda tidak ada yang mau. Siapa bilang tidak ada yg mau? Yang benar
itu kurang banyak," kata Basuki.
"Di lapangan itu ternyata ada
oknum-oknum dari pemda kita yang mempersulit. Tidak ada air, tidak ada
listrik, ya warga kan kecewa. Minimal ada air ada listrik," terang
Basuki.
Ia mengungkapkan, saat ini sudah ada 200 unit kamar di
Rusun Marunda yang diperbaiki dan siap ditempati. Pemprov DKI Jakarta
telah mengisi rusun dengan berbagai fasilitas rumah tangga, seperti
kasur, bantal, seprai, satu set meja, kursi, kulkas, gelas dan piring,
peralatan mandi, kompor beserta tabung gas elpiji, serta televisi 19
inci.
Pemprov DKI Jakarta membebaskan biaya sewa pada bulan
pertama sebesar Rp 371.000 dan biaya listrik Rp 200.000. Namun pada
bulan kedua, warga harus membayar maksimal Rp 571.000 per bulan,
terdiri dari biaya sewa dan biaya listrik.
Untuk tahap pertama,
Pemprov DKI Jakarta akan memindahkan 240 kepala keluarga (KK) warga
Pluit ke rusun itu. Dari jumlah itu, baru 67 KK atau sekitar 234 jiwa
yang sudah dipindahkan. Rencananya, sebanyak 7.000 KK atau 17.000 jiwa
yang tinggal di bantaran waduk akan dipindahkan ke lokasi permukiman
baru.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar