Duta Besar Thailand
untuk Indonesia Thanatip Upatising menemui Gubernur DKI Jakarta Joko
Widodo (Jokowi) untuk berbagi informasi terkait permasalahan
transportasi.
"Saya datang kesini (Balai Kota) untuk mengucapkan selamat kepada
pak Jokowi karena dinobatkan menjadi walikota terbaik ketiga di dunia.
Selain itu, sekaligus membahas transportasi," kata Thanatip usai bertemu
dengan Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat.
Dalam kunjungannya, Thanatip menawarkan agar Jokowi atau
perwakilannya bersedia mengunjungi Thailand untuk melihat dan
mempelajari secara langsung sistem transportasi yang diterapkan di
negara tersebut.
"Bangkok mungkin bukan contoh yang bagus untuk sistem transportasi,
karena jumlah penduduknya tidak banyak jika dibandingkan dengan
Jakarta. Namun, kami senang jika diberi kesempatan untuk bekerjasama
dengan Jakarta," ujar Thanatip.
Terkait aturan plat nomor ganjil genap yang pernah diberlakukan di
Thailand, menurut Thanatip, hanya merupakan solusi sementara untuk
masalah transportasi di negara tersebut.
"Aturan ganjil genap itu hanyalah sebuah solusi yang bersifat
sementara. Aturan itu kini sudah tidak diterapkan lagi, karena sekarang
kami sudah memiliki Mass Transit System atau sistem transportasi masal
yang merupakan solusi terbaik untuk masalah transportasi di negara
kami," kata Thanatip.
Sumber :
antaranews.com
Jumat, 11 Januari 2013
Farhat Abbas Hina Ahok, Ini Kata Jokowi
Selain mengkritik Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama terkait
pelat nomor B 2 DKI, Farhat Abbas juga menyindir gaya kepemimpinan
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Menurut Farhat, Joko Widodo terlalu
sering melakukan pencitraan.
Menanggapi hal itu, Jokowi demikian biasa disapa tak mempermasalahkan sindiran Farhat. "Oh. Eggak apa-apa. Mau di-anu ya enggak apa-apa. Sudah biasa," Ujar Jokowi seusai bertemu Adnan Buyung Nasution di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2013).
Saat ditanya apakah dirinya akan mengajukan laporan kepada pihak berwajib, Jokowi merasa hal itu tak perlu ditanggapinya.
"Ealah pakai dilaporin. Enggak usah. Enggak masalah. Masalah kecil jangan digede-gedein. Kalau saya nggak ada komentar lah," kata Jokowi dengan logat Jawa kentalnya.
Sebelumnya, Farhat Abbas menilai kepemimpinan Jokowi lebih banyak menonjolkan pecitraan dibandingkan menyelesaikan berbagai permasalahan yang melanda DKI.
"Awal permasalahannya, saya melihat seorang figur pemimpin Jakarta yang sebenarnya dia adalah masalah Jakarta, Jakarta ini semakin macet dan semakin banjir. Tapi mereka banyak menggunakan hal-hal yang sifatnya iklan, blusukan dan pencitraan saja tidak henti-hentinya, mulai dari perkenalan pertama kali di Jakarta sampai sekarang," kata Farhat kepada wartawan di Markas Polda Metro Jaya, Kamis 10 Januari 2013 malam.
Sumber :
okezone.com
Menanggapi hal itu, Jokowi demikian biasa disapa tak mempermasalahkan sindiran Farhat. "Oh. Eggak apa-apa. Mau di-anu ya enggak apa-apa. Sudah biasa," Ujar Jokowi seusai bertemu Adnan Buyung Nasution di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2013).
Saat ditanya apakah dirinya akan mengajukan laporan kepada pihak berwajib, Jokowi merasa hal itu tak perlu ditanggapinya.
"Ealah pakai dilaporin. Enggak usah. Enggak masalah. Masalah kecil jangan digede-gedein. Kalau saya nggak ada komentar lah," kata Jokowi dengan logat Jawa kentalnya.
Sebelumnya, Farhat Abbas menilai kepemimpinan Jokowi lebih banyak menonjolkan pecitraan dibandingkan menyelesaikan berbagai permasalahan yang melanda DKI.
"Awal permasalahannya, saya melihat seorang figur pemimpin Jakarta yang sebenarnya dia adalah masalah Jakarta, Jakarta ini semakin macet dan semakin banjir. Tapi mereka banyak menggunakan hal-hal yang sifatnya iklan, blusukan dan pencitraan saja tidak henti-hentinya, mulai dari perkenalan pertama kali di Jakarta sampai sekarang," kata Farhat kepada wartawan di Markas Polda Metro Jaya, Kamis 10 Januari 2013 malam.
Sumber :
okezone.com
Dianggap Pencitraan, Jokowi Santai Tanggapi Twit Farhat
Tak hanya Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkena semburan akun twitternya pengacara Farhat Abbas yang berbau SARA. Namun, ternyata Farhat turut mengomentari kebiasaan 'blusukan' Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi yang dianggap sekadar pencitraan.
Menanggapi hal itu, Jokowi, tak mempersoalkannya. "Oh. Nggak apa-apa. Mau di-anu (serang) ya nggak apa-apa. Sudah biasa," jawab Jokowi dengan santai di kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Jakarta, Jumat (11/1/2013.)
Ia juga tidak ingin memperpanjang masalah dengan melaporkan Farhat ke polisi, seperti yang dilakukan Anton Medan karena menganggap pernyataan Farhat berbau rasis.
"Eyalah.. pakai dilaporin. Nggak usah. Nggak masalah. Masalah kecil jangan digede-gedein. Kalau saya nggak ada komentar lah," tambah Jokowi lagi sambil tersenyum.
Sementara Polda Metro Jaya tetap akan memproses laporan dugaan penghinaan berbau rasialis yang dilakukan Farhat Abbas melalui akun Twitter-nya. Polisi akan mempelajari laporan itu.
Farhat Abbas dituduh melanggar pasal 4 huruf (b) angka (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, kemudian pasal 28 ayat 1 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Menyikapi hal itu Farhat sempat membantah keras, kicauan itu menyerang etnik tertentu. "Ini saya luruskan. Itu bukan rasialis," kata Farhat kepada Liputan6.com. Menurut Farhat, kicauan itu justru tidak merendahkan warga etnik tertentu.
Sumber :
liputan6.com
Menanggapi hal itu, Jokowi, tak mempersoalkannya. "Oh. Nggak apa-apa. Mau di-anu (serang) ya nggak apa-apa. Sudah biasa," jawab Jokowi dengan santai di kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Jakarta, Jumat (11/1/2013.)
Ia juga tidak ingin memperpanjang masalah dengan melaporkan Farhat ke polisi, seperti yang dilakukan Anton Medan karena menganggap pernyataan Farhat berbau rasis.
"Eyalah.. pakai dilaporin. Nggak usah. Nggak masalah. Masalah kecil jangan digede-gedein. Kalau saya nggak ada komentar lah," tambah Jokowi lagi sambil tersenyum.
Sementara Polda Metro Jaya tetap akan memproses laporan dugaan penghinaan berbau rasialis yang dilakukan Farhat Abbas melalui akun Twitter-nya. Polisi akan mempelajari laporan itu.
Farhat Abbas dituduh melanggar pasal 4 huruf (b) angka (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, kemudian pasal 28 ayat 1 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Menyikapi hal itu Farhat sempat membantah keras, kicauan itu menyerang etnik tertentu. "Ini saya luruskan. Itu bukan rasialis," kata Farhat kepada Liputan6.com. Menurut Farhat, kicauan itu justru tidak merendahkan warga etnik tertentu.
Sumber :
liputan6.com
Jokowi Tetapkan 3 Syarat Bangun Tol Dalam Kota
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memang menyetujui pembangunan enam ruas tol dalam kota Jakarta. Namun, Jokowi minta pembangunan proyek senilai Rp 41,2 triliun itu harus memenuhi syarat yang diberikannya.
"Kalau tiga syarat itu enggak masuk, ya sorry aja," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat, 11 Januari 2013.
Dia mengatakan, syarat pertama adalah pembangunan jalan tol dalam kota harus mengakomodasi transportasi massal umum. Artinya, Transjakarta, Kopaja, dan Metromini harus bisa masuk ke ruas tol tersebut. "Kalau untuk mobil pribadi saja, maaf, enggak boleh. Jalan ini harus memuat transportasi massal umum," katanya.
Syarat kedua adalah soal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Jokowi minta Amdal jalan tol ini sudah beres sebelum izin pembangunan diberikan.
Syarat ketiga adalah pintu masuk menuju tol tidak banyak-banyak. Jika pintu tol dibuat banyak, pembangunan tol dalam kota ini bisa menimbulkan kemacetan baru di Jakarta. "Ketiga syarat ini sudah berat," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, rasio jalan di Jakarta memang masih sangat kecil dibandingkan luas Jakarta. Dalam data Kementerian Pekerjaan Umum, rasio jalan di Jakarta hanya 6,26 persen. Padahal, di banyak kota besar dunia, minimal rasio jalannya harus 10 persen.
Untuk itu, Jokowi ingin pertumbuhan jalan terjadi seiring dengan peningkatan transportasi massal di Jakarta. "Kalau jalannya kurang, ya mesti tambah. Kalau transportasi massal kurang, ya ditambah. Jadi keduanya. Enggak mungkin hanya jalan, apalagi jalan tol," tutur dia.
Jokowi berulang kali menegaskan bahwa restunya untuk jalan tol dalam kota diberikan dengan syarat. "Saya ngomong itu saja. Kalau enggak bisa, ya sudah. Kan sepanjang dengan catatan. Gitu aja kok ribet," kata Jokowi.
Sumber :
www.tempo.co
"Kalau tiga syarat itu enggak masuk, ya sorry aja," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat, 11 Januari 2013.
Dia mengatakan, syarat pertama adalah pembangunan jalan tol dalam kota harus mengakomodasi transportasi massal umum. Artinya, Transjakarta, Kopaja, dan Metromini harus bisa masuk ke ruas tol tersebut. "Kalau untuk mobil pribadi saja, maaf, enggak boleh. Jalan ini harus memuat transportasi massal umum," katanya.
Syarat kedua adalah soal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Jokowi minta Amdal jalan tol ini sudah beres sebelum izin pembangunan diberikan.
Syarat ketiga adalah pintu masuk menuju tol tidak banyak-banyak. Jika pintu tol dibuat banyak, pembangunan tol dalam kota ini bisa menimbulkan kemacetan baru di Jakarta. "Ketiga syarat ini sudah berat," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, rasio jalan di Jakarta memang masih sangat kecil dibandingkan luas Jakarta. Dalam data Kementerian Pekerjaan Umum, rasio jalan di Jakarta hanya 6,26 persen. Padahal, di banyak kota besar dunia, minimal rasio jalannya harus 10 persen.
Untuk itu, Jokowi ingin pertumbuhan jalan terjadi seiring dengan peningkatan transportasi massal di Jakarta. "Kalau jalannya kurang, ya mesti tambah. Kalau transportasi massal kurang, ya ditambah. Jadi keduanya. Enggak mungkin hanya jalan, apalagi jalan tol," tutur dia.
Jokowi berulang kali menegaskan bahwa restunya untuk jalan tol dalam kota diberikan dengan syarat. "Saya ngomong itu saja. Kalau enggak bisa, ya sudah. Kan sepanjang dengan catatan. Gitu aja kok ribet," kata Jokowi.
Sumber :
www.tempo.co
Jokowi Klaim Enam Ruas Tol Pro-Rakyat
Setelah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyetujui untuk melanjutkan
megaproyek enam ruas tol dalam kota, tidak sedikit yang berpendapat
bahwa kebijakan Jokowi itu tak lagi pro-rakyat. Jokowi, yang selama ini
menggadang-gadang selalu membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat,
dipertanyakan akibat keputusan tersebut. Proyek enam ruas tol dalam kota
dinilai memberikan ruang kepada masuknya kendaraan pribadi.
Menanggapi hal tersebut, Jokowi mengklaim kalau megaproyek enam ruas tol dalam kota itu merupakan kebijakan yang prorakyat karena memberikan ruang bagi transportasi massal untuk dapat melintas.
"Lho nggak pro gimana, itu kan transportasi massal boleh masuk. Transportasi massal itu untuk rakyat, biar kita bisa menikmati jalan tol. Setiap kepentingan rakyat, apa pun itu, untuk transportasi massal, berarti rakyat kecil terakomodasi," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (11/1/2013).
Untuk kajian kota-kota besar lainnya, seperti Boston, Seoul, dan Chicago, Jokowi mengatakan ruas tol di kota tersebut diruntuhkan karena diperuntukkan bagi kendaraan pribadi. Ia pun mengaku, jika enam ruas tol tersebut hanya digunakan untuk kendaraan pribadi, maka Jokowi tak akan menyetujuinya.
"Saya bilang kan dua-duanya itu harus jalan. Kalau jalannya kurang, mesti tambah jalan. Kalau transportasi massalnya kurang, ya transpornya tambah. Jadi dua-duanya enggak mungkin hanya tambah jalan saja, apalagi jalan tol," kata Jokowi.
Alat transportasi massal yang dapat melintas di enam ruas tol dalam kota, kata Jokowi, juga akan melalui proses. Untuk awalnya, yang dapat melintasi enam ruas tol itu adalah transjakarta dan kopaja AC. Setelah mendapatkan pemaparan dari Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Jokowi meyakini proyek itu dapat memberikan kontribusi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.
"Tadi sudah dirapatkan bahwa akan mengurangi macet, lingkar jaringan dan radial, saya menangkap itu ada kontribusi untuk mengurangi kemacetan," kata Jokowi.
Seperti diberitakan sebelumnya, pembangunan enam ruas jalan tol dibagi empat tahap, yang rencananya selesai pada 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Terakhir, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.
Jika sudah selesai, maka keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tetapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Menanggapi hal tersebut, Jokowi mengklaim kalau megaproyek enam ruas tol dalam kota itu merupakan kebijakan yang prorakyat karena memberikan ruang bagi transportasi massal untuk dapat melintas.
"Lho nggak pro gimana, itu kan transportasi massal boleh masuk. Transportasi massal itu untuk rakyat, biar kita bisa menikmati jalan tol. Setiap kepentingan rakyat, apa pun itu, untuk transportasi massal, berarti rakyat kecil terakomodasi," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (11/1/2013).
Untuk kajian kota-kota besar lainnya, seperti Boston, Seoul, dan Chicago, Jokowi mengatakan ruas tol di kota tersebut diruntuhkan karena diperuntukkan bagi kendaraan pribadi. Ia pun mengaku, jika enam ruas tol tersebut hanya digunakan untuk kendaraan pribadi, maka Jokowi tak akan menyetujuinya.
"Saya bilang kan dua-duanya itu harus jalan. Kalau jalannya kurang, mesti tambah jalan. Kalau transportasi massalnya kurang, ya transpornya tambah. Jadi dua-duanya enggak mungkin hanya tambah jalan saja, apalagi jalan tol," kata Jokowi.
Alat transportasi massal yang dapat melintas di enam ruas tol dalam kota, kata Jokowi, juga akan melalui proses. Untuk awalnya, yang dapat melintasi enam ruas tol itu adalah transjakarta dan kopaja AC. Setelah mendapatkan pemaparan dari Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Jokowi meyakini proyek itu dapat memberikan kontribusi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.
"Tadi sudah dirapatkan bahwa akan mengurangi macet, lingkar jaringan dan radial, saya menangkap itu ada kontribusi untuk mengurangi kemacetan," kata Jokowi.
Seperti diberitakan sebelumnya, pembangunan enam ruas jalan tol dibagi empat tahap, yang rencananya selesai pada 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Terakhir, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.
Jika sudah selesai, maka keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tetapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi Sowan ke YLBHI
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan aksi blusukannya
lagi menjelang sore hari. Kali ini, Jokowi berkunjung ke kantor YLBHI.
Jokowi tiba di kantor YLBHI, Jalan Diponegoro nomor 74, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2013) sekitar pukul 14.15 WIB.
Pria berumur 51 tahun itu langsung disambut hangat oleh pendiri YLBHI, Adnan Buyung Nasution, yang mengenakan batik warna cokelat.
Jokowi yang juga terbalut baju batik cokelat ini diajak berkeliling kantor YLBHI hingga lantai 4. Sarjana Kehutanan UGM ini melihat-lihat ruangan-ruangan seperti ruang kerja, ruang pengaduan, ruang untuk media dan sebagainya. Jokowi dan Adnan kemudian melakukan pertemuan tertutup.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi tiba di kantor YLBHI, Jalan Diponegoro nomor 74, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2013) sekitar pukul 14.15 WIB.
Pria berumur 51 tahun itu langsung disambut hangat oleh pendiri YLBHI, Adnan Buyung Nasution, yang mengenakan batik warna cokelat.
Jokowi yang juga terbalut baju batik cokelat ini diajak berkeliling kantor YLBHI hingga lantai 4. Sarjana Kehutanan UGM ini melihat-lihat ruangan-ruangan seperti ruang kerja, ruang pengaduan, ruang untuk media dan sebagainya. Jokowi dan Adnan kemudian melakukan pertemuan tertutup.
Sumber :
news.detik.com
Keinginan Jokowi Pasang Tarif MRT Rp 10.000 Dikritik
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menginginkan tiket Mass Rapid
Transit (MRT) bisa di bawah Rp 10.000/orang mendapat kritikan. Pengamat
menilai besaran ini tidak mestinya, harusnya tarif MRT disesuaikan
berdasarkan jarak.
"Tiket itu tergantung jarak," kata Pengamat Transportasi Indonesia, Yayat Supriyatna saat dihubungi detikFinance, Jumat (11/1/2013).
Ia menjelaskan, akan terjadi kecemburuan sosial antara penumpang jika tiket disama-ratakan. Contohnya untuk jarak dari stasiun-ke stasiun ditetapkan tarif dasarnya. Namun untuk jarak yang lebih jauh, tarif progresif harus ditetapkan.
"Nggak fair (kalau sama rata). Jadi harus berdasarkan jarak, yang dekat dirugikan, yang jauh diuntungkan," katanya,"
Menurut Yayat, tarif ideal untuk MRT ini berkisar diantara Rp 10-Rp 20 ribu. Hal ini akan berdampak pada tingkat pelayanan nantinya. "Idealnya saya kira Rp 10-20.000. Jadi ditetapkan tarif dasarnya, dan tarif progresifnya. Setiap kilometer misalkan ada kenaikkan," tutupnya.
Seperti diketahui Jokowi mengharapkan tiket MRT bisa ditawarkan ke masyarakat secara murah. Ia berharap tiket MRT bisa di bawah Rp 10.000 per orangnya.
"Harga tiket itu tadi tergantung beban berapa. Kita inginnya di bawah Rp 10.000 karena kalau di Singapura hanya 1 dolar Singapura jadi kira-kira berkisar di Rp 7.000-8.000 itu (setelah subsidi) angkanya seperti itu intinya di bawah Rp 10.000 untuk 2015," imbuh Mantan Wali Kota Solo ini.
Sumber :
finance.detik.com
"Tiket itu tergantung jarak," kata Pengamat Transportasi Indonesia, Yayat Supriyatna saat dihubungi detikFinance, Jumat (11/1/2013).
Ia menjelaskan, akan terjadi kecemburuan sosial antara penumpang jika tiket disama-ratakan. Contohnya untuk jarak dari stasiun-ke stasiun ditetapkan tarif dasarnya. Namun untuk jarak yang lebih jauh, tarif progresif harus ditetapkan.
"Nggak fair (kalau sama rata). Jadi harus berdasarkan jarak, yang dekat dirugikan, yang jauh diuntungkan," katanya,"
Menurut Yayat, tarif ideal untuk MRT ini berkisar diantara Rp 10-Rp 20 ribu. Hal ini akan berdampak pada tingkat pelayanan nantinya. "Idealnya saya kira Rp 10-20.000. Jadi ditetapkan tarif dasarnya, dan tarif progresifnya. Setiap kilometer misalkan ada kenaikkan," tutupnya.
Seperti diketahui Jokowi mengharapkan tiket MRT bisa ditawarkan ke masyarakat secara murah. Ia berharap tiket MRT bisa di bawah Rp 10.000 per orangnya.
"Harga tiket itu tadi tergantung beban berapa. Kita inginnya di bawah Rp 10.000 karena kalau di Singapura hanya 1 dolar Singapura jadi kira-kira berkisar di Rp 7.000-8.000 itu (setelah subsidi) angkanya seperti itu intinya di bawah Rp 10.000 untuk 2015," imbuh Mantan Wali Kota Solo ini.
Sumber :
finance.detik.com
Jokowi Gelar Public Hearing Penolakan 6 Ruas Tol Dalam Kota Selasa
Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) memberikan ruang bagi warga yang
menolak pembangunan 6 ruas Tol Dalam Kota. Warga yang tidak setuju
dengan pembangunan tersebut dapat menyuarakan hal itu pada Selasa 15
Januari mendatang.
"Nanti hari Selasa atau Rabu kita akan adakan public hearing," ujar Jokowi di Kamal Muara, Jakarta Utara, Sabtu (12/1/2013).
Jokowi akan langsung mendengarkan pendapat warga yang menolak pembangunan tol tersebut. Jokowi juga baru dijelaskan tentang tol tersebut oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto.
"Kita akan dengarkan langsung pendapat masyarakat seperti apa. Kenapa menolak, itu kan harus jelas. Saya kan baru kemarin dijelaskan sama Menteri PU," terang Jokowi yang mengenakan kemeja putih ini.
Jokowi menyetujui pembangunan 6 ruas Tol Dalam Kota dengan catatan yakni Transjakarta, Kopaja dan Metro Mini diizinkan masuk ke tol tersebut. Pembangunan tol tersebut juga harus memenuhi syarat Amdal dan lingkungan, serta pintu tol tidak terlalu banyak karena dapat menyebabkan kemacetan.
"Pintu-pintu (tol) tidak harus ada di setiap tempat, karena itu sumber kemcetan juga," tuturnya.
Pria asal Solo ini menyambut baik masukan dan kritikan dari masyarakat atas pembangunan tol tersebut.
"Tapi dengan adanyanya masukan, kritik, itu sangat bagus sekali. Saya bisa ngerti sebetulnya cerita gedenya itu seperti apa. Karena saya kan baru masuk," ucap pria berumur 51 tahun itu.
Seperti diketahui, keenam ruas tol ini akan dibangun melayang atau elevated dan akan dibangun dalam 3 tahap. Tahap pertama mencakup ruas Semanan-Sunter dan Sunter-Pulo Gebang yang ditargetkan akan mulai dibangun pada
pertengahan 2013 dan beroperasi di 2016.
Tahap kedua yakni Duri Pulo-Kampung Melayu dan Kemayoran-Kampung Melayu yang akan mulai dibangun di 2016 hingga 2018. Sedangkan untuk tahap ketiga yaitu Tanah Abang-Ulujami dan Pasar Minggu-Casablanca akan dibangun di 2018
hingga 2020.
Kontraktor tol ini adalah konsorsium Jakarta Tollroad Development (JTD) yang merupakan gabungan dari PT Jakarta Propertindo, Pembangunan Jaya Group, PT Hutama Karya, PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP), PT Wijaya Karya Tbk
(WIKA), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), dan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).
Diperkirakan total investasi yang dikeluarkan untuk pembangunan proyek ini terbilang cukup mahal, yaitu Rp 41,5 triliun, sedangkan untuk biaya pembebasan lahan diperkirakan mencapai Rp 5 triliun.
Namun belakangan ini, proyek 6 tol dalam kota ini menjadi ramai diperbincangkan. Gubernur DKI Jakarta Jokowi belum tegas memberi lampu hijau terhadap proyek ini karena akan fokus pada transportasi massal.
Sedangkan bagi Kementerian Pekerjaan Umum, proyek ini sudah menjadi proyek nasional, walaupun awalnya diusulkan oleh Pemda DKI era Gubernur Fauzi Bowo.
Sumber :
news.detik.com
"Nanti hari Selasa atau Rabu kita akan adakan public hearing," ujar Jokowi di Kamal Muara, Jakarta Utara, Sabtu (12/1/2013).
Jokowi akan langsung mendengarkan pendapat warga yang menolak pembangunan tol tersebut. Jokowi juga baru dijelaskan tentang tol tersebut oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto.
"Kita akan dengarkan langsung pendapat masyarakat seperti apa. Kenapa menolak, itu kan harus jelas. Saya kan baru kemarin dijelaskan sama Menteri PU," terang Jokowi yang mengenakan kemeja putih ini.
Jokowi menyetujui pembangunan 6 ruas Tol Dalam Kota dengan catatan yakni Transjakarta, Kopaja dan Metro Mini diizinkan masuk ke tol tersebut. Pembangunan tol tersebut juga harus memenuhi syarat Amdal dan lingkungan, serta pintu tol tidak terlalu banyak karena dapat menyebabkan kemacetan.
"Pintu-pintu (tol) tidak harus ada di setiap tempat, karena itu sumber kemcetan juga," tuturnya.
Pria asal Solo ini menyambut baik masukan dan kritikan dari masyarakat atas pembangunan tol tersebut.
"Tapi dengan adanyanya masukan, kritik, itu sangat bagus sekali. Saya bisa ngerti sebetulnya cerita gedenya itu seperti apa. Karena saya kan baru masuk," ucap pria berumur 51 tahun itu.
Seperti diketahui, keenam ruas tol ini akan dibangun melayang atau elevated dan akan dibangun dalam 3 tahap. Tahap pertama mencakup ruas Semanan-Sunter dan Sunter-Pulo Gebang yang ditargetkan akan mulai dibangun pada
pertengahan 2013 dan beroperasi di 2016.
Tahap kedua yakni Duri Pulo-Kampung Melayu dan Kemayoran-Kampung Melayu yang akan mulai dibangun di 2016 hingga 2018. Sedangkan untuk tahap ketiga yaitu Tanah Abang-Ulujami dan Pasar Minggu-Casablanca akan dibangun di 2018
hingga 2020.
Kontraktor tol ini adalah konsorsium Jakarta Tollroad Development (JTD) yang merupakan gabungan dari PT Jakarta Propertindo, Pembangunan Jaya Group, PT Hutama Karya, PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP), PT Wijaya Karya Tbk
(WIKA), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), dan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).
Diperkirakan total investasi yang dikeluarkan untuk pembangunan proyek ini terbilang cukup mahal, yaitu Rp 41,5 triliun, sedangkan untuk biaya pembebasan lahan diperkirakan mencapai Rp 5 triliun.
Namun belakangan ini, proyek 6 tol dalam kota ini menjadi ramai diperbincangkan. Gubernur DKI Jakarta Jokowi belum tegas memberi lampu hijau terhadap proyek ini karena akan fokus pada transportasi massal.
Sedangkan bagi Kementerian Pekerjaan Umum, proyek ini sudah menjadi proyek nasional, walaupun awalnya diusulkan oleh Pemda DKI era Gubernur Fauzi Bowo.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi Setujui 6 Jalan Tol Asal Kopaja Masuk Gratis
Meski merestui proyek enam ruas tol dalam kota, Gubernur DKI Jakarta
Joko Widodo (Jokowi) memberikan tiga syarat sebelum proyek senilai Rp42
triliun ini benar-benar dijalankan.
Pertama, jalan tol harus dapat dimasuki oleh transportasi massal umum. "Enam ruas tol memang harus dilihat secara detil, artinya kalau untuk mobil pribadi, maaf, enggak boleh. Harus memuat transportasi massal umum," tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (11/1/2013).
Selain itu, Analis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) juga harus diselesaikan. Seperti diungkapkan sebelumnya oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jakarta, Sarwo Handayani, bahwa Amdal enam ruas tol dalam kota telah rampung dilakukan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jakarta.
"Ketiga, pintu masuk tolnya enggak boleh banyak-banyak. Kalau banyak malah jadi masalah kemacetan baru. Ketiga syarat ini sudah berat. Kalau tiga itu enggak masuk, ya sorry aja," kata Jokowi.
Meski menyetujui pembangunan proyek tersebut, Jokowi mengaku tetap pro rakyat kecil. Untuk itu, dia memaksa agar Transjakarta, Kopaja, dan Metromini bisa masuk tol dengan gratis.
Sumber :
okezone.com
Pertama, jalan tol harus dapat dimasuki oleh transportasi massal umum. "Enam ruas tol memang harus dilihat secara detil, artinya kalau untuk mobil pribadi, maaf, enggak boleh. Harus memuat transportasi massal umum," tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (11/1/2013).
Selain itu, Analis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) juga harus diselesaikan. Seperti diungkapkan sebelumnya oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jakarta, Sarwo Handayani, bahwa Amdal enam ruas tol dalam kota telah rampung dilakukan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jakarta.
"Ketiga, pintu masuk tolnya enggak boleh banyak-banyak. Kalau banyak malah jadi masalah kemacetan baru. Ketiga syarat ini sudah berat. Kalau tiga itu enggak masuk, ya sorry aja," kata Jokowi.
Meski menyetujui pembangunan proyek tersebut, Jokowi mengaku tetap pro rakyat kecil. Untuk itu, dia memaksa agar Transjakarta, Kopaja, dan Metromini bisa masuk tol dengan gratis.
Sumber :
okezone.com
Jokowi Gusar Banyak Kecaman di Twitternya soal Enam Ruas Tol
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya menyetujui untuk melanjutkan
megaproyek enam ruas tol dalam kota. Banyak pihak yang setuju dengan
langkah Jokowi, tetapi tidak sedikit pula yang sangat menyesalkan
kebijakan tersebut. Langkah Jokowi mendapatkan tentangan karena
kebijakan itu dinilai tidak prorakyat.
Kecaman dari berbagai pihak tersebut ternyata memang telah terdengar sampai ke telinga mantan Wali Kota Solo tersebut. Jokowi mengaku terus memantau pihak-pihak yang memberikan protes kepadanya melalui akun Twitter pribadinya, yaitu @jokowi_do2.
"Sekali lagi saya sampaikan kalau saya itu pro pada transportasi massal; agar elevated bus bisa masuk, silakan. Jangan dikomentari terlalu jauh dulu-lah. Saya dengar kok dari pakar-pakar, termasuk mereka yang berkicau di twitter. Lah iya saya juga mengerti kok baca-baca terus," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (11/1/2013).
Langkah selanjutnya, kata dia, akan membuat public hearing untuk proyek enam ruas tol dalam kota. Jokowi berjanji akan mengundang semua pakar dan pengamat, terutama yang protes terhadap kebijakan tersebut. Sementara itu, Jokowi juga mengaku belum pernah bertemu dengan konsorsium penggerak jalan tol, yaitu PT Jakarta Tollroad Development.
"Belum ketemu. Saya kan baru dengar dari Kementerian Pekerjaan Umum. Nanti diterangkan, lho, saya itu setuju dengan catatan, catatan itu jangan ditutup-tutupi. Sekali lagi catatan jangan ditutup. Kalau perlu kamu block yang gede," ujarnya sambil tertawa.
Melalui public hearing yang Jokowi janjikan, dengan itu, ia mengharapkan warga dan para pengamat untuk tidak berkomentar negatif terlebih dahulu terkait kebijakan enam ruas tol dalam kota. "Saya mau denger kok semua pendapat dari pakar-pakar, termasuk mereka yang berkicau di Twitter. Lha saya mengerti dan baca kok kritikan dan kecaman yang disampaikan ke saya," katanya.
Salah satu pihak yang tidak setuju dengan kebijakan Jokowi adalah pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga. Dia sangat menyayangkan keputusan Jokowi untuk melanjutkan pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota. Dia menilai, Jokowi tidak tahan terhadap tekanan pemerintah pusat dan terlihat tidak konsisten dalam menjalankan komitmennya untuk selalu prorakyat.
"Tidak ada jaminan kuat kalau pembangunan enam ruas jalan tol ini dapat mengurai kemacetan Jakarta. Lha wong pembangunan jalan tol ini hanya memunculkan titik kemacetan baru. Lihat saja, ruas tol dalam kota di Seoul, Boston, dan Chicago saja sudah dirobohkan. Kenapa Jakarta justru akan membangun tol dalam kota baru," kata Nirwono.
Seperti diberitakan sebelumnya, pembangunan enam ruas jalan tol dibagi empat tahap yang rencananya selesai pada 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Terakhir, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.
Jika sudah selesai, maka keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tetapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Kecaman dari berbagai pihak tersebut ternyata memang telah terdengar sampai ke telinga mantan Wali Kota Solo tersebut. Jokowi mengaku terus memantau pihak-pihak yang memberikan protes kepadanya melalui akun Twitter pribadinya, yaitu @jokowi_do2.
"Sekali lagi saya sampaikan kalau saya itu pro pada transportasi massal; agar elevated bus bisa masuk, silakan. Jangan dikomentari terlalu jauh dulu-lah. Saya dengar kok dari pakar-pakar, termasuk mereka yang berkicau di twitter. Lah iya saya juga mengerti kok baca-baca terus," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (11/1/2013).
Langkah selanjutnya, kata dia, akan membuat public hearing untuk proyek enam ruas tol dalam kota. Jokowi berjanji akan mengundang semua pakar dan pengamat, terutama yang protes terhadap kebijakan tersebut. Sementara itu, Jokowi juga mengaku belum pernah bertemu dengan konsorsium penggerak jalan tol, yaitu PT Jakarta Tollroad Development.
"Belum ketemu. Saya kan baru dengar dari Kementerian Pekerjaan Umum. Nanti diterangkan, lho, saya itu setuju dengan catatan, catatan itu jangan ditutup-tutupi. Sekali lagi catatan jangan ditutup. Kalau perlu kamu block yang gede," ujarnya sambil tertawa.
Melalui public hearing yang Jokowi janjikan, dengan itu, ia mengharapkan warga dan para pengamat untuk tidak berkomentar negatif terlebih dahulu terkait kebijakan enam ruas tol dalam kota. "Saya mau denger kok semua pendapat dari pakar-pakar, termasuk mereka yang berkicau di Twitter. Lha saya mengerti dan baca kok kritikan dan kecaman yang disampaikan ke saya," katanya.
Salah satu pihak yang tidak setuju dengan kebijakan Jokowi adalah pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga. Dia sangat menyayangkan keputusan Jokowi untuk melanjutkan pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota. Dia menilai, Jokowi tidak tahan terhadap tekanan pemerintah pusat dan terlihat tidak konsisten dalam menjalankan komitmennya untuk selalu prorakyat.
"Tidak ada jaminan kuat kalau pembangunan enam ruas jalan tol ini dapat mengurai kemacetan Jakarta. Lha wong pembangunan jalan tol ini hanya memunculkan titik kemacetan baru. Lihat saja, ruas tol dalam kota di Seoul, Boston, dan Chicago saja sudah dirobohkan. Kenapa Jakarta justru akan membangun tol dalam kota baru," kata Nirwono.
Seperti diberitakan sebelumnya, pembangunan enam ruas jalan tol dibagi empat tahap yang rencananya selesai pada 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Terakhir, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.
Jika sudah selesai, maka keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tetapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Perusahaan Jusuf Kalla bantu Jokowi wujudkan monorail Jakarta
Sejak awal, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah mendukung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi untuk menata ibu kota. Saat ini, Jokowi sibuk 'safari' ke berbagai tokoh mulai dari Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, hingga Wakil Presiden Boediono untuk merealisasikan proyek monorail Jakarta yang mangkrak bertahun-tahun.
Jokowi sangat berambisi mewujudkan mimpi Jakarta memiliki sarana transportasi massal modern yang diyakini mampu menjadi solusi untuk mengurai masalah kemacetan ibu kota.
Di saat Jokowi dipusingkan dengan ketidakjelasan nasib proyek yang ditangani oleh Jakarta Monorail dan mundurnya Adhi Karya dari proyek tersebut, tiba-tiba perusahaan milik Jusuf Kalla melakukan ekspansi dengan berniat membeli sebagian besar saham Jakarta Monorail.
Jika proses akuisisi tersebut berjalan, maka Kalla Group akan menjadi penggarap proyek monorail. "Otomatis, mereka (Kalla Group) akan menggarap proyek ini," ungkap juru bicara PT Jakarta Monorail Bovanantoo kepada merdeka.com di Jakarta, Jumat (11/1).
Bovanantoo menuturkan, Jakarta Monorail tidak ragu jika Kalla Group ikut ambil bagian dalam menggarap mega proyek transportasi massal tersebut. Alasannya, kalla Group sudah teruji menggarap proyek-proyek besar, terutama di kawasan timur Indonesia.
"Mereka sudah cukup memahami dan menguasai bisnis ini, jadi pasti siap," katanya.
Dia menambahkan, rekam jejak proyek yang digarap oleh Kalla Group juga cukup berhasil. Termasuk proyek infrastruktur transportasi modern. "Kami anggap Kalla Group cukup berhasil di dunia infrastruktur. Sebelumnya kan mereka juga mengajukan untuk monorail Makassar," paparnya.
Proyek monorail dimulai pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri dengan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, sekitar 2004. Namun sejak pergantian presiden dan gubernur, periode Fauzi Bowo, proyek tidak diteruskan hingga kini. Lihat saja jejak proyek ini di Jalan Asia Afrika (Senayan) dan Jalan Rasuna Said (Kuningan). Di sana menyisakan tiang beton dan kolom mangkrak.
Proyek ini sesungguhnya sudah digagas sejak awal 2000-an. Penggagas studi kelayakan adalah PT Indonesian Transit Central (PT-ITC). Salah satu pemegang saham ITC adalah PT Adhi Karya. Transportasi monoraail ini semula dirancang hendak menggunakan teknologi Jepang.
Sistemnya meliputi kereta, listrik, sinyal, komunikasi, dan urusan tiket berbiaya USD 424 juta, plus biaya pegawai USD 235 juta. Sehingga total biaya mencapai USD 659 juta atau setara Rp 6,5 trilliun.
Dua jalur lintasan kereta dirancang sepanjang 24 kilometer dengan 27 stasiun, yaitu lintasan Green-line sepanjang 14,275 kilometer, membentang dari Palmerah, Gelora Bung Karno, Casablanca, Dukuh Atas, Karet, dan Pejompongan. Lintasan kedua, Blue-line sepanjang 9,725 kilometer, mulai dari Kampung Melayu, Tebet, Casablanca, Karet, Tanah Abang, Cideng, dan Taman Anggrek.
Setelah rancangan desain lintasan disetujui Pemerintah DKI, kemudian ITC bekerja sama dengan Omnico Singapore Pte menghasilkan PT Jakarta monorail (PT-JM). Kesepakatan keduanya, Omnico wajib mencari dana pembiayaan selama enam bulan. Sayang, Omnico tidak berhasil mendapat dukungan. Walhasil, monorail pun mangkrak.
Konsorsium BUMN yang digawangi oleh Adhi Karya berambisi 'menguasai' proyek ini. Mereka memilih tidak ingin bersinergi dengan perusahaan swasta dan ngotot agar proyek ini murni digarap oleh perusahaan-perusahaan pelat merah. Padahal, Jokowi sendiri meminta agar Adhi Karya akur dengan Jakarta Monorail agar proyek ini tidak sebatas angan.
Adhi Karya pun akhirnya memutuskan untuk mundur dan meminta Jakarta Monorail mengembalikan aset yang selama ini sudah dikeluarkan Adhi Karya untuk proyek tersebut.
Sumber :
merdeka.com
Jokowi sangat berambisi mewujudkan mimpi Jakarta memiliki sarana transportasi massal modern yang diyakini mampu menjadi solusi untuk mengurai masalah kemacetan ibu kota.
Di saat Jokowi dipusingkan dengan ketidakjelasan nasib proyek yang ditangani oleh Jakarta Monorail dan mundurnya Adhi Karya dari proyek tersebut, tiba-tiba perusahaan milik Jusuf Kalla melakukan ekspansi dengan berniat membeli sebagian besar saham Jakarta Monorail.
Jika proses akuisisi tersebut berjalan, maka Kalla Group akan menjadi penggarap proyek monorail. "Otomatis, mereka (Kalla Group) akan menggarap proyek ini," ungkap juru bicara PT Jakarta Monorail Bovanantoo kepada merdeka.com di Jakarta, Jumat (11/1).
Bovanantoo menuturkan, Jakarta Monorail tidak ragu jika Kalla Group ikut ambil bagian dalam menggarap mega proyek transportasi massal tersebut. Alasannya, kalla Group sudah teruji menggarap proyek-proyek besar, terutama di kawasan timur Indonesia.
"Mereka sudah cukup memahami dan menguasai bisnis ini, jadi pasti siap," katanya.
Dia menambahkan, rekam jejak proyek yang digarap oleh Kalla Group juga cukup berhasil. Termasuk proyek infrastruktur transportasi modern. "Kami anggap Kalla Group cukup berhasil di dunia infrastruktur. Sebelumnya kan mereka juga mengajukan untuk monorail Makassar," paparnya.
Proyek monorail dimulai pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri dengan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, sekitar 2004. Namun sejak pergantian presiden dan gubernur, periode Fauzi Bowo, proyek tidak diteruskan hingga kini. Lihat saja jejak proyek ini di Jalan Asia Afrika (Senayan) dan Jalan Rasuna Said (Kuningan). Di sana menyisakan tiang beton dan kolom mangkrak.
Proyek ini sesungguhnya sudah digagas sejak awal 2000-an. Penggagas studi kelayakan adalah PT Indonesian Transit Central (PT-ITC). Salah satu pemegang saham ITC adalah PT Adhi Karya. Transportasi monoraail ini semula dirancang hendak menggunakan teknologi Jepang.
Sistemnya meliputi kereta, listrik, sinyal, komunikasi, dan urusan tiket berbiaya USD 424 juta, plus biaya pegawai USD 235 juta. Sehingga total biaya mencapai USD 659 juta atau setara Rp 6,5 trilliun.
Dua jalur lintasan kereta dirancang sepanjang 24 kilometer dengan 27 stasiun, yaitu lintasan Green-line sepanjang 14,275 kilometer, membentang dari Palmerah, Gelora Bung Karno, Casablanca, Dukuh Atas, Karet, dan Pejompongan. Lintasan kedua, Blue-line sepanjang 9,725 kilometer, mulai dari Kampung Melayu, Tebet, Casablanca, Karet, Tanah Abang, Cideng, dan Taman Anggrek.
Setelah rancangan desain lintasan disetujui Pemerintah DKI, kemudian ITC bekerja sama dengan Omnico Singapore Pte menghasilkan PT Jakarta monorail (PT-JM). Kesepakatan keduanya, Omnico wajib mencari dana pembiayaan selama enam bulan. Sayang, Omnico tidak berhasil mendapat dukungan. Walhasil, monorail pun mangkrak.
Konsorsium BUMN yang digawangi oleh Adhi Karya berambisi 'menguasai' proyek ini. Mereka memilih tidak ingin bersinergi dengan perusahaan swasta dan ngotot agar proyek ini murni digarap oleh perusahaan-perusahaan pelat merah. Padahal, Jokowi sendiri meminta agar Adhi Karya akur dengan Jakarta Monorail agar proyek ini tidak sebatas angan.
Adhi Karya pun akhirnya memutuskan untuk mundur dan meminta Jakarta Monorail mengembalikan aset yang selama ini sudah dikeluarkan Adhi Karya untuk proyek tersebut.
Sumber :
merdeka.com
Nirwono Joga: Jokowi Tak Tahan Tekanan Pusat
Langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk melanjutkan megaproyek
enam tol dalam kota yang telah digagas sejak kepemimpinan Gubernur DKI
Sutiyoso menimbulkan pro dan kontra. Tak sedikit yang mendukung
langkahnya tersebut. Namun, tidak sedikit pula yang menyesalkan
kebijakan Jokowi yang selama ini dikenal pro rakyat dan dapat tercoreng
dengan langkahnya menyetujui enam tol dalam kota yang diyakini menjadi
pintu masuk bagi kendaraan pribadi.
Pengamat perkotaan asal Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengaku sangat menyesalkan langkah yang diambil mantan Wali Kota Solo tersebut. Bahkan, dia menyebut Jokowi tidak tahan terhadap tekanan pemerintah pusat.
Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi mengambil keputusan untuk melanjutkan enam tol dalam kota setelah mendapatkan pemaparan dari Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. "Inkonsistensinya yang harus digarisbawahi. Itu berarti dia tidak tahan tekanan pusat karena intervensi pusat kelihatan sekali," kata Nirwono kepada Kompas.com, Jumat (11/1/2013).
Nirwono mengatakan, tidak ada jaminan kuat untuk mengurai kemacetan Ibu Kota melalui langkah pembangunan enam tol dalam kota. Enam tol dalam kota tersebut, kata Nirwono, hanya memunculkan ruas jalan dan titik kemacetan yang baru lagi. Secara teknis, enam tol dalam kota hanya akan membuat visual tata kota menjadi tidak bagus dan hanya akan efektif selama dua-tiga tahun.
"Memang pokok persoalan kita itu transportasi massal. Dengan adanya proyek ini, kebijakannya sangat bertentangan dengan transportasi massal," katanya.
Nirwono memaparkan, proyek tol layang tersebut selain membahayakan juga belum terkonsep secara jelas di mana tempat pemberhentian atau halte apabila transportasi massal boleh melintas di ruas tol itu, selain itu juga dinilai jauh dari kota yang humanis.
"Satu hal yang pasti, belum ada kasus kemacetan di negara mana pun yang diselesaikan karena pembangunan tol. Ini sama saja seperti mematikan kompor pakai bensin," ujarnya.
Nirwono memberi contoh tol dalam kota di Seoul, Boston, dan Chicago saja sudah dirobohkan. Mengapa Jakarta justru akan membangun tol dalam kota baru? Selain tidak ada jaminan mengurai kemacetan, Nirwono juga mempertanyakan upaya penambahan armada transportasi massal dari Pemprov DKI, koridor busway yang rencananya akan dibangun di tol, dan standar minimum pengamanan bagi para penumpang yang melintasi tol layang tersebut.
"Menurut saya, lebih baik Jokowi tawarkan ke publik dengan uang Rp 42 triliun yang dianggarkan untuk enam tol itu lebih baik dibuat untuk mengoptimalkan transportasi massal, ruas pejalan kaki, ruas jalan sepeda, dan lainnya, itu sudah lebih dari cukup," ujarnya.
Seperti diketahui, pembangunan enam tol dibagi empat tahap yang rencananya selesai pada 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Tahap terakhir adalah Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.
Jika sudah selesai, keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tetapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.
Saat ditemui seusai pertemuan tertutup dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Jokowi meyakini proyek itu dapat memberikan kontribusi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. "Tadi sudah dirapatkan bahwa akan mengurangi macet, lingkar jaringan dan radial, saya menangkap itu ada kontribusi untuk mengurangi kemacetan," kata Jokowi, di Kementerian PU, Jakarta, Rabu
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Pengamat perkotaan asal Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengaku sangat menyesalkan langkah yang diambil mantan Wali Kota Solo tersebut. Bahkan, dia menyebut Jokowi tidak tahan terhadap tekanan pemerintah pusat.
Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi mengambil keputusan untuk melanjutkan enam tol dalam kota setelah mendapatkan pemaparan dari Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. "Inkonsistensinya yang harus digarisbawahi. Itu berarti dia tidak tahan tekanan pusat karena intervensi pusat kelihatan sekali," kata Nirwono kepada Kompas.com, Jumat (11/1/2013).
Nirwono mengatakan, tidak ada jaminan kuat untuk mengurai kemacetan Ibu Kota melalui langkah pembangunan enam tol dalam kota. Enam tol dalam kota tersebut, kata Nirwono, hanya memunculkan ruas jalan dan titik kemacetan yang baru lagi. Secara teknis, enam tol dalam kota hanya akan membuat visual tata kota menjadi tidak bagus dan hanya akan efektif selama dua-tiga tahun.
"Memang pokok persoalan kita itu transportasi massal. Dengan adanya proyek ini, kebijakannya sangat bertentangan dengan transportasi massal," katanya.
Nirwono memaparkan, proyek tol layang tersebut selain membahayakan juga belum terkonsep secara jelas di mana tempat pemberhentian atau halte apabila transportasi massal boleh melintas di ruas tol itu, selain itu juga dinilai jauh dari kota yang humanis.
"Satu hal yang pasti, belum ada kasus kemacetan di negara mana pun yang diselesaikan karena pembangunan tol. Ini sama saja seperti mematikan kompor pakai bensin," ujarnya.
Nirwono memberi contoh tol dalam kota di Seoul, Boston, dan Chicago saja sudah dirobohkan. Mengapa Jakarta justru akan membangun tol dalam kota baru? Selain tidak ada jaminan mengurai kemacetan, Nirwono juga mempertanyakan upaya penambahan armada transportasi massal dari Pemprov DKI, koridor busway yang rencananya akan dibangun di tol, dan standar minimum pengamanan bagi para penumpang yang melintasi tol layang tersebut.
"Menurut saya, lebih baik Jokowi tawarkan ke publik dengan uang Rp 42 triliun yang dianggarkan untuk enam tol itu lebih baik dibuat untuk mengoptimalkan transportasi massal, ruas pejalan kaki, ruas jalan sepeda, dan lainnya, itu sudah lebih dari cukup," ujarnya.
Seperti diketahui, pembangunan enam tol dibagi empat tahap yang rencananya selesai pada 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Tahap terakhir adalah Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.
Jika sudah selesai, keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tetapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.
Saat ditemui seusai pertemuan tertutup dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Jokowi meyakini proyek itu dapat memberikan kontribusi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. "Tadi sudah dirapatkan bahwa akan mengurangi macet, lingkar jaringan dan radial, saya menangkap itu ada kontribusi untuk mengurangi kemacetan," kata Jokowi, di Kementerian PU, Jakarta, Rabu
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi Janji Terbuka soal Pembahasan Enam Ruas Tol
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya menyetujui megaproyek enam
ruas tol dalam kota. Sama seperti pembahasan megaproyek lainnya yang
dilakukan secara terbuka, Jokowi pun menjanjikan pembahasan proyek enam
ruas tol dalam kota dilakukan secara terbuka.
"Iya, dibuka, monorel buka. MRT kalau sudah ada progres terbuka lagi. Enam ruas jalan tol buka juga, buka semuanya biar masyarakat tahu," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Kamis (10/1/2013).
Pemerintahan Jakarta Baru yang diusung oleh Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama mengedepankan transparansi dan keterbukaan. Bahkan, momen-momen kegiatan mereka selalu didokumentasikan dalam akun situs Youtube milik Pemprov DKI. Selain itu, Jokowi juga pernah melakukan pertemuan terbuka dalam pembahasan monorel, mass rapid transit (MRT) dan program ganjil-genap.
Pembahasan itu turut dihadiri oleh pihak pemerintah pusat, kepolisian, dan stakeholder lainnya yang terkait. Beberapa pihak menyayangkan keputusan Jokowi yang diputuskan melalui pertemuan tertutup sehingga tidak mendapat masukan dari masyarakat, seperti dalam pengambilan keputusan untuk proyek enam ruas tol dalam kota ini.
Salah satu yang menyesalkan inkonsistensi Jokowi yang sebelumnya sangat menolak enam ruas tol dalam kota adalah pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga. Tol dalam kota tersebut, kata dia, tidak lagi berpihak pada transportasi massal dan kota yang humanis. "Menurut saya, tawarkan ke publik. Uang Rp 42 triliun segitu banyak lebih baik digunakan untuk mengoptimalkan jalur sepeda, transportasi massal, pejalan kaki, kan itu lebih dari cukup daripada hanya untuk membangun jalan tol," kata Nirwono kepada Kompas.com.
Seperti diwartakan, Jokowi akhirnya menyetujui megaproyek enam ruas jalan tol dalam kota. Hal ini sangat kontras dengan janji-janjinya yang selalu ia lontarkan saat masih berkampanye sebagai calon gubernur DKI yang menolak penambahan jalan dan tol dalam kota.
Saat itu, ia mengatakan kalau penambahan jalan dan tol dalam kota hanya memicu warga untuk berbondong-bondong membeli kendaraan pribadi. Namun, Jokowi akhirnya menyetujui megaproyek yang bernilai sekitar Rp 42 triliun itu dengan catatan tol tersebut dapat dipakai untuk jalur busway dan transportasi massal lainnya.
Hal tersebut diputuskannya setelah ia melaksanakan pertemuan tertutup dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Pembangunan enam ruas jalan tol dibagi empat tahap yang rencananya selesai pada 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp 6,95 triliun. Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Terakhir, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.
Jika sudah selesai, keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tetapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
"Iya, dibuka, monorel buka. MRT kalau sudah ada progres terbuka lagi. Enam ruas jalan tol buka juga, buka semuanya biar masyarakat tahu," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Kamis (10/1/2013).
Pemerintahan Jakarta Baru yang diusung oleh Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama mengedepankan transparansi dan keterbukaan. Bahkan, momen-momen kegiatan mereka selalu didokumentasikan dalam akun situs Youtube milik Pemprov DKI. Selain itu, Jokowi juga pernah melakukan pertemuan terbuka dalam pembahasan monorel, mass rapid transit (MRT) dan program ganjil-genap.
Pembahasan itu turut dihadiri oleh pihak pemerintah pusat, kepolisian, dan stakeholder lainnya yang terkait. Beberapa pihak menyayangkan keputusan Jokowi yang diputuskan melalui pertemuan tertutup sehingga tidak mendapat masukan dari masyarakat, seperti dalam pengambilan keputusan untuk proyek enam ruas tol dalam kota ini.
Salah satu yang menyesalkan inkonsistensi Jokowi yang sebelumnya sangat menolak enam ruas tol dalam kota adalah pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga. Tol dalam kota tersebut, kata dia, tidak lagi berpihak pada transportasi massal dan kota yang humanis. "Menurut saya, tawarkan ke publik. Uang Rp 42 triliun segitu banyak lebih baik digunakan untuk mengoptimalkan jalur sepeda, transportasi massal, pejalan kaki, kan itu lebih dari cukup daripada hanya untuk membangun jalan tol," kata Nirwono kepada Kompas.com.
Seperti diwartakan, Jokowi akhirnya menyetujui megaproyek enam ruas jalan tol dalam kota. Hal ini sangat kontras dengan janji-janjinya yang selalu ia lontarkan saat masih berkampanye sebagai calon gubernur DKI yang menolak penambahan jalan dan tol dalam kota.
Saat itu, ia mengatakan kalau penambahan jalan dan tol dalam kota hanya memicu warga untuk berbondong-bondong membeli kendaraan pribadi. Namun, Jokowi akhirnya menyetujui megaproyek yang bernilai sekitar Rp 42 triliun itu dengan catatan tol tersebut dapat dipakai untuk jalur busway dan transportasi massal lainnya.
Hal tersebut diputuskannya setelah ia melaksanakan pertemuan tertutup dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Pembangunan enam ruas jalan tol dibagi empat tahap yang rencananya selesai pada 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp 6,95 triliun. Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Terakhir, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.
Jika sudah selesai, keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tetapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Uji Coba Jalan Baru, Begini Komentar Jokowi
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo melakukan uji coba jalan layang non
tol (JLNT) Antasari-Blok M, Kamis (10/1). Jokowi yang menggunakan mobil
dinasnya beserta rombongan memulai uji coba jalan sepanjang 4,8
kilometer itu dari arah Blok M menuju Cipete dan kembali lagi menuju
Blok M.
"Ada beberapa bidang yang masih harus diselesaikan. Tapi tidak masalah, tadi kan sudah kita coba," ujar Jokowi seusai mencoba JLNT Antasari-Blok M.
Dikatakan Jokowi, dengan selesainya masalah pembebasan lahan di kawasa Cipete, dirinya berharap pembangunan ramp on (tanjakan) di depan Pasar Inpres Cipete bisa segera dikerjakan.
Saat ini, kata Jokowi, rasio jalan di ibu kota baru mencapai 6,2 persen. Padahal, idealnya rasio jalan mencapai 12 persen dari luas Jakarta. Sehingga selain memperbaiki transportasi masal, penambahan jalan juga akan terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Karena untuk mengurai kemacetan, keduanya harus dilakukan beriingan.
"Tambahan jalan ini harus diteruskan tetapi sisi transportasi masalnya juga disiapkan. Jadi, berjalan beriringan. Tambah lagi nanti kebijakan ganjil genap, ERP (electronic road pricing), pajak parkir tinggi di kawasan tertentu," katanya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta, Ery Basworo menuturkan, untuk tahap awal, baru arah ke selatan atau Blok M-Antasari saja yang akan di buka untuk kendaraan umum. Pihaknya, kata Ery, juga akan mengatur traffic-nya terlebih dahulu. "Blok M arah Cipete sudah bisa. Tapi nanti Dishub akan mengatur traffic-nya lebih matang," kata Ery.
Sementara untuk arah utara atau Antasari-Blok M, diperkirakan beroperasi pada Maret mendatang. Beberapa sarana pendukung seperti rambu-rambu lalu lintas dan listrik akan dikebut pekerjaannya.
Ia juga mengaku telah menanam pohon pengganti sebagai kompensasi pohon yang ditebang akibat proyek pengerjaan JLNT ini. Penanaman pohon dilakukan di beberapa lokasi seperti di Kanal Banjir Timur (KBT). Pohon-pohon pengganti juga akan ditanam kembali di lokasi semula.
Dalam uji coba itu, Jokowi yang didampingi Ery Basworo dan Walikota Jakarta Selatan, Anas Efendi menyusuri ruas JLNT dari Blok M menuju Cipete dengan menggunakan mobil. Sesampainya di Cipete, rombongan memutar arah kembali menuju arah Blok M melalui Jl Antasari yang berada di bawah JLNT. Rombongan juga sempat berhenti beberapa saat di depan Kantor Walikota Jakarta Selatan untuk melihat langsung proyek JLNT tersebut.
Sumber :
republika.co.id
"Ada beberapa bidang yang masih harus diselesaikan. Tapi tidak masalah, tadi kan sudah kita coba," ujar Jokowi seusai mencoba JLNT Antasari-Blok M.
Dikatakan Jokowi, dengan selesainya masalah pembebasan lahan di kawasa Cipete, dirinya berharap pembangunan ramp on (tanjakan) di depan Pasar Inpres Cipete bisa segera dikerjakan.
Saat ini, kata Jokowi, rasio jalan di ibu kota baru mencapai 6,2 persen. Padahal, idealnya rasio jalan mencapai 12 persen dari luas Jakarta. Sehingga selain memperbaiki transportasi masal, penambahan jalan juga akan terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Karena untuk mengurai kemacetan, keduanya harus dilakukan beriingan.
"Tambahan jalan ini harus diteruskan tetapi sisi transportasi masalnya juga disiapkan. Jadi, berjalan beriringan. Tambah lagi nanti kebijakan ganjil genap, ERP (electronic road pricing), pajak parkir tinggi di kawasan tertentu," katanya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta, Ery Basworo menuturkan, untuk tahap awal, baru arah ke selatan atau Blok M-Antasari saja yang akan di buka untuk kendaraan umum. Pihaknya, kata Ery, juga akan mengatur traffic-nya terlebih dahulu. "Blok M arah Cipete sudah bisa. Tapi nanti Dishub akan mengatur traffic-nya lebih matang," kata Ery.
Sementara untuk arah utara atau Antasari-Blok M, diperkirakan beroperasi pada Maret mendatang. Beberapa sarana pendukung seperti rambu-rambu lalu lintas dan listrik akan dikebut pekerjaannya.
Ia juga mengaku telah menanam pohon pengganti sebagai kompensasi pohon yang ditebang akibat proyek pengerjaan JLNT ini. Penanaman pohon dilakukan di beberapa lokasi seperti di Kanal Banjir Timur (KBT). Pohon-pohon pengganti juga akan ditanam kembali di lokasi semula.
Dalam uji coba itu, Jokowi yang didampingi Ery Basworo dan Walikota Jakarta Selatan, Anas Efendi menyusuri ruas JLNT dari Blok M menuju Cipete dengan menggunakan mobil. Sesampainya di Cipete, rombongan memutar arah kembali menuju arah Blok M melalui Jl Antasari yang berada di bawah JLNT. Rombongan juga sempat berhenti beberapa saat di depan Kantor Walikota Jakarta Selatan untuk melihat langsung proyek JLNT tersebut.
Sumber :
republika.co.id
Kamis, 10 Januari 2013
Jokowi Ingin Jalur Busway Produktif
Mulai Selasa (15/1/2013) pekan depan, bus Kopaja dengan trayek P20
jurusan Lebak Bulus-Senen dan S13 jurusan Ragunan-Grogol akan mulai
diuji coba melintas di jalur busway. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo
menyatakan, uji coba itu akan mulai dilakukan pada koridor I dengan rute
Blok M-Kota.
"Kita coba dulu satu koridor seperti apa karena memang kita pengin jalur busway itu produktif," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (10/1/2013).
Jalur yang produktif itu, lanjut Jokowi, berarti jarak waktu (headway) antara satu bus dan bus di belakangnya menjadi lebih singkat, yakni tiga sampai lima menit, dan selalu ada kendaraannya. Jika hal itu dapat dilakukan, jumlah penumpang yang menunggu di halte atau shelter busway tidak terlalu banyak. Penumpang juga tak perlu menunggu angkutan selama setengah jam atau bahkan satu jam.
Selain itu, Jokowi berjanji bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan menyediakan 102 bus transjakarta tambahan. Pada Juli mendatang, Pemprov DKI Jakarta akan kembali menambah jumlah bus transjakarta sebanyak 450 unit. Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga akan menambah seribu unit Kopaja dan metromini.
"Kalau sudah maksimal, baru kita masuk ke mass rapid transit (MRT), monorel, kereta rel listrik, kereta api, semuanya, kemudian diintegrasikan dengan satu tiket. Tapi, akhir tahun ini, paling enggak kita sudah menyiapkan yang kereta api sampai Dukuh Atas, masuk ke busway satu tiket. Kemungkinan kalau siap masuk ke bus sedang itu satu tiket," ujar Jokowi.
Jokowi menambahkan, dalam uji coba pekan depan, jalur busway yang terintegrasi dengan Kopaja AC berada di sepanjang Jalan Sudiman hingga Thamrin. Kopaja yang dapat masuk ke jalur busway Koridor I itu adalah Kopaja trayek S13 (Ragunan-Grogol) dan P20 (Lebak Bulus-Senen). Kopaja dua trayek itu telah dilengkapi dengan fasilitas AC, Wi-Fi gratis, dan global positioning system (GPS). Tarif yang dikenakan sebesar Rp 5.000.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan, Dishub DKI mulai mengubah bentuk pelayanan angkutan umum di Jakarta dengan mengintegrasikan angkutan umum reguler dengan bus transjakarta. "Saat ini baru dua Kopaja yang sudah memiliki kesiapan ke arah itu. Operator bus tersebut telah memiliki 20 unit bus baru untuk masing-masing trayek yang akan masuk busway," kata Pristono.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
"Kita coba dulu satu koridor seperti apa karena memang kita pengin jalur busway itu produktif," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (10/1/2013).
Jalur yang produktif itu, lanjut Jokowi, berarti jarak waktu (headway) antara satu bus dan bus di belakangnya menjadi lebih singkat, yakni tiga sampai lima menit, dan selalu ada kendaraannya. Jika hal itu dapat dilakukan, jumlah penumpang yang menunggu di halte atau shelter busway tidak terlalu banyak. Penumpang juga tak perlu menunggu angkutan selama setengah jam atau bahkan satu jam.
Selain itu, Jokowi berjanji bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan menyediakan 102 bus transjakarta tambahan. Pada Juli mendatang, Pemprov DKI Jakarta akan kembali menambah jumlah bus transjakarta sebanyak 450 unit. Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga akan menambah seribu unit Kopaja dan metromini.
"Kalau sudah maksimal, baru kita masuk ke mass rapid transit (MRT), monorel, kereta rel listrik, kereta api, semuanya, kemudian diintegrasikan dengan satu tiket. Tapi, akhir tahun ini, paling enggak kita sudah menyiapkan yang kereta api sampai Dukuh Atas, masuk ke busway satu tiket. Kemungkinan kalau siap masuk ke bus sedang itu satu tiket," ujar Jokowi.
Jokowi menambahkan, dalam uji coba pekan depan, jalur busway yang terintegrasi dengan Kopaja AC berada di sepanjang Jalan Sudiman hingga Thamrin. Kopaja yang dapat masuk ke jalur busway Koridor I itu adalah Kopaja trayek S13 (Ragunan-Grogol) dan P20 (Lebak Bulus-Senen). Kopaja dua trayek itu telah dilengkapi dengan fasilitas AC, Wi-Fi gratis, dan global positioning system (GPS). Tarif yang dikenakan sebesar Rp 5.000.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan, Dishub DKI mulai mengubah bentuk pelayanan angkutan umum di Jakarta dengan mengintegrasikan angkutan umum reguler dengan bus transjakarta. "Saat ini baru dua Kopaja yang sudah memiliki kesiapan ke arah itu. Operator bus tersebut telah memiliki 20 unit bus baru untuk masing-masing trayek yang akan masuk busway," kata Pristono.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi Setujui Uji Jalan Layang Antasari-Blok M
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau jalan Layang non-tol di Jalan Antasari didampingi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ery Basworo dan Walikota Jakarta Selatan Anas Effendi, Kamis 10 Januari 2013. Jokowi menyetujui untuk membuka salah satu lajur di jalan layang tersebut pada 15 Januari 2013 mendatang.
"Tadi sudah kami coba," ujar Jokowi usai melintasi Jalan Layang tersebut bersama beberapa mobil wartawan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ery Basworo mengatakan tinggal membenahi arus lalu lintas yang melalui jalan layang tersebut. "Strukturnya sudah bisa dipakai semua," ujarnya saat mendampingi Jokowi meninjau jalan layang tersebut.
Lajur yang akan diuji coba adalah lajur selatan, yaitu arah Blok M-Cipete. Sedangkan lajur utara, yaitu arah Cipete-Blok M masih menunggu pembangunan jalur masuknya, "Mungkin Maret, mungkin kalau satu jalur naik sudah bisa," ujar Ery Basworo. Selain itu, jalan layang tersebut juga akan ditanami dengan pohon-pohon untuk penghijauan.
Kepala Seksi Simpang Tak Sebidang Dinas Pekerjaan Umum DKI, Heru Suwondo mengatakan uji coba fly over atau jalan layang non-tol Antasari-Blok M pekan depan. Uji coba karena pekerjaan fisik bangunan telah selesai 99 persen. Uji coba akan berlangsung selama satu hari. Jika tidak ada masalah, akses jalan dinyatakan layak digunakan.
Jalan layang non-tol ini merupakan salah satu cara pemerintah Jakarta mengurai kemacetan lalu lintas.
Sumber :
www.tempo.co
"Tadi sudah kami coba," ujar Jokowi usai melintasi Jalan Layang tersebut bersama beberapa mobil wartawan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ery Basworo mengatakan tinggal membenahi arus lalu lintas yang melalui jalan layang tersebut. "Strukturnya sudah bisa dipakai semua," ujarnya saat mendampingi Jokowi meninjau jalan layang tersebut.
Lajur yang akan diuji coba adalah lajur selatan, yaitu arah Blok M-Cipete. Sedangkan lajur utara, yaitu arah Cipete-Blok M masih menunggu pembangunan jalur masuknya, "Mungkin Maret, mungkin kalau satu jalur naik sudah bisa," ujar Ery Basworo. Selain itu, jalan layang tersebut juga akan ditanami dengan pohon-pohon untuk penghijauan.
Kepala Seksi Simpang Tak Sebidang Dinas Pekerjaan Umum DKI, Heru Suwondo mengatakan uji coba fly over atau jalan layang non-tol Antasari-Blok M pekan depan. Uji coba karena pekerjaan fisik bangunan telah selesai 99 persen. Uji coba akan berlangsung selama satu hari. Jika tidak ada masalah, akses jalan dinyatakan layak digunakan.
Jalan layang non-tol ini merupakan salah satu cara pemerintah Jakarta mengurai kemacetan lalu lintas.
Sumber :
www.tempo.co
Setujui Jalan Tol, Sikap Jokowi Dinilai Kontraproduktif
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya menyetujui pembangunan enam
ruas jalan tol dalam kota meski dalam kesempatan lain pernah
menunjukkan sikap menolak proyek tersebut. Perubahan sikap yang
ditunjukkan Jokowi itu dinilai kontraproduktif.
Saat mencalonkan diri sebagai gubernur, Jokowi beberapa kali menyampaikan bahwa pembangunan jalan tol tidak sejalan dengan visinya untuk memberikan akses lalu lintas kepada warga tidak mampu. Namun, setelah mengadakan pertemuan dan mendapat pemaparan dari Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Rabu (9/1/2013), Jokowi akhirnya menyetujui pembangunan jalan bebas hambatan itu dengan sejumlah catatan.
Perubahan sikap Jokowi tersebut mendapat sorotan serius dari Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azas Tigor Nainggolan. Ia mengatakan, sikap Jokowi terasa kontraproduktif karena sebelum ini Jokowi selalu menyatakan mendukung pembangunan transportasi publik dibandingkan pembangunan jalan tol yang akan mengakomodasi kepentingan pemilik kendaraan pribadi.
"Kami menyayangkan Pak Jokowi tidak bisa menolak proyek tersebut. Sikapnya kontraproduktif. Padahal, beliau selalu mengatakan konsen angkutan umum daripada pembangunan ruas jalan tol yang bisa membuat masyarakat ingin memiliki kendaraan pribadi," kata Azas Tigor saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/1/2013).
Azas Tigor menuturkan, dalam pertemuannya dengan Jokowi pada 28 Desember 2012 di Balaikota, Jokowi sudah menyatakan bahwa dia akan menolak proyek pembangunan jalan tol karena tidak memecahkan masalah dan dia tidak mendukung. Jokowi lebih mengedepankan pengadaan sarana transportasi massal berikut jalur transportasinya.
"Dalam pertemuan di Balaikota pada 28 Desember 2012 dengan DTKJ, Pak Jokowi paham betul bahwa membangun jalan tol tidak akan menyelesaikan masalah kemacetan. Pak Jokowi ada mengatakan, 'Saya menolak kok proyek jalan tol. Saya lebih mempertahankan pembangunan angkutan umum'," ujar Azas Tigor.
Azas Tigor secara tegas menolak sikap Jokowi karena, menurutnya, tidak ada proyek yang mengedepankan jalan tol di kota-kota besar dunia, tetapi justru mendorong pembangunan transportasi massal. "Tren internasional itu membangun angkutan umum, bukan jalan tol," ujarnya.
Jokowi menyetujui proyek dari Kementerian PU itu dengan sejumlah syarat, yaitu jalan tol tersebut dapat terintegrasi dengan transportasi umum, misalnya bus transjakarta. Selain itu, setelah mendapat pemaparan dari Djoko Kirmanto, Jokowi menyadari bahwa keenam ruas jalan tol itu akan memberi manfaat mengurangi kemacetan.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Saat mencalonkan diri sebagai gubernur, Jokowi beberapa kali menyampaikan bahwa pembangunan jalan tol tidak sejalan dengan visinya untuk memberikan akses lalu lintas kepada warga tidak mampu. Namun, setelah mengadakan pertemuan dan mendapat pemaparan dari Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Rabu (9/1/2013), Jokowi akhirnya menyetujui pembangunan jalan bebas hambatan itu dengan sejumlah catatan.
Perubahan sikap Jokowi tersebut mendapat sorotan serius dari Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azas Tigor Nainggolan. Ia mengatakan, sikap Jokowi terasa kontraproduktif karena sebelum ini Jokowi selalu menyatakan mendukung pembangunan transportasi publik dibandingkan pembangunan jalan tol yang akan mengakomodasi kepentingan pemilik kendaraan pribadi.
"Kami menyayangkan Pak Jokowi tidak bisa menolak proyek tersebut. Sikapnya kontraproduktif. Padahal, beliau selalu mengatakan konsen angkutan umum daripada pembangunan ruas jalan tol yang bisa membuat masyarakat ingin memiliki kendaraan pribadi," kata Azas Tigor saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/1/2013).
Azas Tigor menuturkan, dalam pertemuannya dengan Jokowi pada 28 Desember 2012 di Balaikota, Jokowi sudah menyatakan bahwa dia akan menolak proyek pembangunan jalan tol karena tidak memecahkan masalah dan dia tidak mendukung. Jokowi lebih mengedepankan pengadaan sarana transportasi massal berikut jalur transportasinya.
"Dalam pertemuan di Balaikota pada 28 Desember 2012 dengan DTKJ, Pak Jokowi paham betul bahwa membangun jalan tol tidak akan menyelesaikan masalah kemacetan. Pak Jokowi ada mengatakan, 'Saya menolak kok proyek jalan tol. Saya lebih mempertahankan pembangunan angkutan umum'," ujar Azas Tigor.
Azas Tigor secara tegas menolak sikap Jokowi karena, menurutnya, tidak ada proyek yang mengedepankan jalan tol di kota-kota besar dunia, tetapi justru mendorong pembangunan transportasi massal. "Tren internasional itu membangun angkutan umum, bukan jalan tol," ujarnya.
Jokowi menyetujui proyek dari Kementerian PU itu dengan sejumlah syarat, yaitu jalan tol tersebut dapat terintegrasi dengan transportasi umum, misalnya bus transjakarta. Selain itu, setelah mendapat pemaparan dari Djoko Kirmanto, Jokowi menyadari bahwa keenam ruas jalan tol itu akan memberi manfaat mengurangi kemacetan.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Yoga: Jokowi Harus Fokus ke Transportasi Umum
Country Director Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Yoga Adiwinarto menyayangkan disetujuinya proyek enam ruas tol dalam kota oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Yoga menilai bahwa enam ruas tol ini tidak akan menyelesaikan kemacetan.
"Namun di sisi lain memang posisi Pak Jokowi dilematis, karena beliau tidak dalam posisi mendesain ulang rancangan dari gubernur sebelumnya," kata Yoga saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/1/2013) petang.
Secara khusus ia juga menyayangkan keputusan yang dinilai bertentangan dengan janji awal Jokowi saat kampanye pilgub. Pada masa kampanye, Jokowi memang menyatakan menolak pembangunan tol dalam kota. "Pak Jokowi sebenarnya punya kesempatan untuk memperbaiki sarana angkutan umum, seperti perbaikan metro mini, juga diskusi mengenai MRT dan monorel. Effort Pak Jokowi ini sebenarnya sudah bagus dan tidak bertentangan," ujar Yoga.
Ia pun mengingatkan bahwa pembenahan transportasi umum harus dilakukan secara total serta membutuhkan fokus dari Jokowi. Dengan disetujuinya proyek enam ruas jalan tol ini, otomatis fokus perhatian Jokowi akan semakin terbagi.
"Program perbaikan transportasi kan banyak yang bentuknya, megaproyek seperti perbaikan Transjakarta atau proyek MRT. Dan ini semua harus dikawal terus. Kalau proyek enam ruas jalan tol ini dilepas, Pak Jokowi bisa lebih fokus ke perbaikan transportasi umum dan success rate-nya bisa lebih besar," kata Yoga.
Alasan lain yang dikemukakan Yoga adalah enam ruas jalan tol akan menghilangkan konsep kota yang ramah untuk pejalan kaki. "Sekarang saja untuk menyeberang, pejalan kaki sudah memenuhi kesulitan. Kalau nanti Jakarta isinya jalanan semua, bagaimana dengan pejalan kaki?" kata Yoga.
Selain itu, Yoga beranggapan bahwa gagasan membangun jalan tol untuk mengurangi kemacetan sebenarnya ide yang sudah usang. "Kalau kita lihat di kota-kota besar seperti London atau Paris, mereka fokus ke perbaikan sarana transportasi umum, dibanding membangun jalan tol untuk mengatasi masalah kemacetan," ujarnya.
Karena itulah, Yoga berpendapat bahwa Jokowi tetap harus memprioritaskan perbaikan sarana transportasi massal. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan sarana yang sudah ada seperti Transjakarta dan KRL, karena prosesnya bisa dikendalikan langsung.
"Saya rasa itu yang paling mungkin dilaksanakan dalam waktu dekat dibanding harus menunggu megaproyek yang makan banyak waktu," tandas Yoga.
Menurutnya, proyek monorel, MRT dan pembangunan jalan tol memang berpotensi mengurangi kemacetan. Tapi semuanya baru bisa dirasakan lima tahun mendatang.
"Apalagi dengan adanya mega proyek tersebut juga bisa menimbulkan kemacetan dengan adanya galian atau konstruksi," jelas Yoga.
Yoga juga menilai, prospek akan adanya halte bus kota di enam ruas jalan tol juga mempengaruhi Jokowi dalam menyetujui kelanjutan proyek ini. Hal ini pun tak luput menjadi hal yang dipertanyakan oleh Yoga. Menurutnya, dari beberapa desain, tinggi jalan tolnya antara 12-18 meter.
"Yang harus dicermati, apakah orang mau menggunakan jembatan untuk mencapai halte tersebut? Sedangkan jembatan Transjakarta yang mungkin hanya sekitar 5 meter saja masih banyak yang enggan menggunakan," kata Yoga.
Hal lain lagi yang harus dicermati ialah bagaimana angkutan umum tersebut dapat mengangkut pengguna yang menunggu di pinggir jalan. "Menurut saya justru harusnya angkutan umum tetap di bawah saja," katanya.
Untuk itu, Yoga pun menawarkan solusi sekiranya proyek enam ruas jalan tol tersebut akan benar-benar dilaksanakan. "Kalau mau, silakan ada jalan tol. Tapi di bawah dibuka dua lajur khusus tambahan untuk Transjakarta atau bus-bus lain," usul Yoga.
Seperti diketahui, pembangunan enam ruas jalan tol dibagi empat tahap yang rencananya selesai pada 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Serta terakhir yaitu, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.
Jika sudah selesai, keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.
Saat ditemui seusai pertemuan tertutup dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Jokowi meyakini proyek itu dapat memberikan kontribusi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. "Tadi sudah dirapatkan bahwa akan mengurangi macet, lingkar jaringan dan radial, saya menangkap itu ada kontribusi untuk mengurangi kemacetan," kata Jokowi, di Kementerian PU, Jakarta, Rabu
Sumber :
megapolitan.kompas.com
"Namun di sisi lain memang posisi Pak Jokowi dilematis, karena beliau tidak dalam posisi mendesain ulang rancangan dari gubernur sebelumnya," kata Yoga saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/1/2013) petang.
Secara khusus ia juga menyayangkan keputusan yang dinilai bertentangan dengan janji awal Jokowi saat kampanye pilgub. Pada masa kampanye, Jokowi memang menyatakan menolak pembangunan tol dalam kota. "Pak Jokowi sebenarnya punya kesempatan untuk memperbaiki sarana angkutan umum, seperti perbaikan metro mini, juga diskusi mengenai MRT dan monorel. Effort Pak Jokowi ini sebenarnya sudah bagus dan tidak bertentangan," ujar Yoga.
Ia pun mengingatkan bahwa pembenahan transportasi umum harus dilakukan secara total serta membutuhkan fokus dari Jokowi. Dengan disetujuinya proyek enam ruas jalan tol ini, otomatis fokus perhatian Jokowi akan semakin terbagi.
"Program perbaikan transportasi kan banyak yang bentuknya, megaproyek seperti perbaikan Transjakarta atau proyek MRT. Dan ini semua harus dikawal terus. Kalau proyek enam ruas jalan tol ini dilepas, Pak Jokowi bisa lebih fokus ke perbaikan transportasi umum dan success rate-nya bisa lebih besar," kata Yoga.
Alasan lain yang dikemukakan Yoga adalah enam ruas jalan tol akan menghilangkan konsep kota yang ramah untuk pejalan kaki. "Sekarang saja untuk menyeberang, pejalan kaki sudah memenuhi kesulitan. Kalau nanti Jakarta isinya jalanan semua, bagaimana dengan pejalan kaki?" kata Yoga.
Selain itu, Yoga beranggapan bahwa gagasan membangun jalan tol untuk mengurangi kemacetan sebenarnya ide yang sudah usang. "Kalau kita lihat di kota-kota besar seperti London atau Paris, mereka fokus ke perbaikan sarana transportasi umum, dibanding membangun jalan tol untuk mengatasi masalah kemacetan," ujarnya.
Karena itulah, Yoga berpendapat bahwa Jokowi tetap harus memprioritaskan perbaikan sarana transportasi massal. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan sarana yang sudah ada seperti Transjakarta dan KRL, karena prosesnya bisa dikendalikan langsung.
"Saya rasa itu yang paling mungkin dilaksanakan dalam waktu dekat dibanding harus menunggu megaproyek yang makan banyak waktu," tandas Yoga.
Menurutnya, proyek monorel, MRT dan pembangunan jalan tol memang berpotensi mengurangi kemacetan. Tapi semuanya baru bisa dirasakan lima tahun mendatang.
"Apalagi dengan adanya mega proyek tersebut juga bisa menimbulkan kemacetan dengan adanya galian atau konstruksi," jelas Yoga.
Yoga juga menilai, prospek akan adanya halte bus kota di enam ruas jalan tol juga mempengaruhi Jokowi dalam menyetujui kelanjutan proyek ini. Hal ini pun tak luput menjadi hal yang dipertanyakan oleh Yoga. Menurutnya, dari beberapa desain, tinggi jalan tolnya antara 12-18 meter.
"Yang harus dicermati, apakah orang mau menggunakan jembatan untuk mencapai halte tersebut? Sedangkan jembatan Transjakarta yang mungkin hanya sekitar 5 meter saja masih banyak yang enggan menggunakan," kata Yoga.
Hal lain lagi yang harus dicermati ialah bagaimana angkutan umum tersebut dapat mengangkut pengguna yang menunggu di pinggir jalan. "Menurut saya justru harusnya angkutan umum tetap di bawah saja," katanya.
Untuk itu, Yoga pun menawarkan solusi sekiranya proyek enam ruas jalan tol tersebut akan benar-benar dilaksanakan. "Kalau mau, silakan ada jalan tol. Tapi di bawah dibuka dua lajur khusus tambahan untuk Transjakarta atau bus-bus lain," usul Yoga.
Seperti diketahui, pembangunan enam ruas jalan tol dibagi empat tahap yang rencananya selesai pada 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Serta terakhir yaitu, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.
Jika sudah selesai, keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.
Saat ditemui seusai pertemuan tertutup dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Jokowi meyakini proyek itu dapat memberikan kontribusi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. "Tadi sudah dirapatkan bahwa akan mengurangi macet, lingkar jaringan dan radial, saya menangkap itu ada kontribusi untuk mengurangi kemacetan," kata Jokowi, di Kementerian PU, Jakarta, Rabu
Sumber :
megapolitan.kompas.com
ICW Puas terhadap Kepemimpinan Jokowi-Basuki
Indonesia Corruption Watch (ICW) cukup puas terhadap kepemimpinan
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja
Purnama. Hal itu berkaitan dengan jaminan keterbukaan informasi dan
transparansi pengelolaan anggaran, termasuk di seluruh sekolah di
Jakarta.
Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri mengatakan, keseriusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta nampak dari respons cepat dan jaminan yang diberikan Basuki akan kemudahan memeroleh informasi pengelolaan anggaran di sekolah. Pada Kamis (10/1/2013) sore, ICW bersama perwakilan beberapa orangtua siswa menemui Basuki di Balaikota Jakarta untuk mengadukan sulitnya memeroleh informasi pengelolaan anggaran di lima sekolah negeri.
"Tadi Pak Wagub bilang akan memerintahkan semua sekolah untuk terbuka, mulai dari kwitansi sampai rancangan anggaran sekolah," kata Febri di Balaikota Jakarta.
Febri mengatakan, permintaan serupa pernah disampaikan kepada Fauzi Bowo yang menjadi Gubernur DKI sebelum Jokowi. Namun hal itu tak pernah ada sambutan positif dan semua sekolah masih tidak transparan terkait pengelolaan anggarannya. "Ini cukup baik karena kasusnya sudah lama banget dan sebelumnya enggak seperti ini. Sekolah harus terbuka karena biasanya penyelewengan terjadi di-mark up kwitansi," ujarnya.
Kasus ini bermula sejak awal 2011. Saat itu ICW bersama sejumlah orangtua siswa yang tergabung dalam Aliansi Orangtua Murid Peduli Pendidikan Indonesia (APPI) melaporkan dugaan maladministrasi yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan lima kepala SMP negeri ke Ombudsman RI. Lima kepala SMP negeri Jakarta yang turut dilaporkan adalah Kepala SMPN 190, SMPN 95, SMPN 84, SMPN 67, dan SMPN 28. Dugaan maladministrasi tersebut terkait tidak dilaksanakannya putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan lima kepala SMP negeri untuk menyerahkan kwitansi dan salinan surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) periode 2007-2009 kepada ICW.
Dalam penjelasan yang diterima ICW, waktu itu Pemprov DKI Jakarta, terutama Kepala Dinas Pendidikan, masih bersikukuh bahwa kwitansi dan SPJ merupakan informasi yang dikecualikan dan hanya dapat diberikan kepada lembaga berwenang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurut ICW, tidak diserahkannya dokumen ini mengakibatkan kerugian bagi ICW dan perwakilan masyarakat karena tidak memeroleh material untuk melakukan investigasi. Selain itu, pengelola tempat kegiatan belajar mengajar (TKBM) juga mengalami kerugian karena tidak mengetahui penggunaan dana BOS dan BOP. Oleh karenanya, ICW bersama APPI merekomendasikan Ombudsman untuk meminta penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta beserta lima kepala SMP yang dimaksud. Meskipun demikian, SPJ penggunaan dana BOS dan BOP belum juga diberikan sampai hari ini karena.
Gerah dengan kondisi tersebut, ICW mengajukan surat permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (4/9/2012). Surat permohonan eksekusi berdasarkan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) No. 006/VII/KIP- PS-M-A/2010 tersebut diajukan ICW bersama dengan kuasa hukum David Tobing pertama kalinya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Dinas Pendidikan dan sekolah tidak bersedia memberikan informasi itu, padahal menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, dengan adanya keterbukaan informasi publik, mereka berkewajiban memberikan salinan dokumen-dokumen yang dimaksud. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan MA Nomor 12 Tahun 2011 soal tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan. Pasal 12 ayat 1 dalam peraturan itu menyatakan, "Putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang berwenang oleh Pemohon Informasi."
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri mengatakan, keseriusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta nampak dari respons cepat dan jaminan yang diberikan Basuki akan kemudahan memeroleh informasi pengelolaan anggaran di sekolah. Pada Kamis (10/1/2013) sore, ICW bersama perwakilan beberapa orangtua siswa menemui Basuki di Balaikota Jakarta untuk mengadukan sulitnya memeroleh informasi pengelolaan anggaran di lima sekolah negeri.
"Tadi Pak Wagub bilang akan memerintahkan semua sekolah untuk terbuka, mulai dari kwitansi sampai rancangan anggaran sekolah," kata Febri di Balaikota Jakarta.
Febri mengatakan, permintaan serupa pernah disampaikan kepada Fauzi Bowo yang menjadi Gubernur DKI sebelum Jokowi. Namun hal itu tak pernah ada sambutan positif dan semua sekolah masih tidak transparan terkait pengelolaan anggarannya. "Ini cukup baik karena kasusnya sudah lama banget dan sebelumnya enggak seperti ini. Sekolah harus terbuka karena biasanya penyelewengan terjadi di-mark up kwitansi," ujarnya.
Kasus ini bermula sejak awal 2011. Saat itu ICW bersama sejumlah orangtua siswa yang tergabung dalam Aliansi Orangtua Murid Peduli Pendidikan Indonesia (APPI) melaporkan dugaan maladministrasi yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan lima kepala SMP negeri ke Ombudsman RI. Lima kepala SMP negeri Jakarta yang turut dilaporkan adalah Kepala SMPN 190, SMPN 95, SMPN 84, SMPN 67, dan SMPN 28. Dugaan maladministrasi tersebut terkait tidak dilaksanakannya putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan lima kepala SMP negeri untuk menyerahkan kwitansi dan salinan surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) periode 2007-2009 kepada ICW.
Dalam penjelasan yang diterima ICW, waktu itu Pemprov DKI Jakarta, terutama Kepala Dinas Pendidikan, masih bersikukuh bahwa kwitansi dan SPJ merupakan informasi yang dikecualikan dan hanya dapat diberikan kepada lembaga berwenang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurut ICW, tidak diserahkannya dokumen ini mengakibatkan kerugian bagi ICW dan perwakilan masyarakat karena tidak memeroleh material untuk melakukan investigasi. Selain itu, pengelola tempat kegiatan belajar mengajar (TKBM) juga mengalami kerugian karena tidak mengetahui penggunaan dana BOS dan BOP. Oleh karenanya, ICW bersama APPI merekomendasikan Ombudsman untuk meminta penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta beserta lima kepala SMP yang dimaksud. Meskipun demikian, SPJ penggunaan dana BOS dan BOP belum juga diberikan sampai hari ini karena.
Gerah dengan kondisi tersebut, ICW mengajukan surat permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (4/9/2012). Surat permohonan eksekusi berdasarkan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) No. 006/VII/KIP- PS-M-A/2010 tersebut diajukan ICW bersama dengan kuasa hukum David Tobing pertama kalinya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Dinas Pendidikan dan sekolah tidak bersedia memberikan informasi itu, padahal menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, dengan adanya keterbukaan informasi publik, mereka berkewajiban memberikan salinan dokumen-dokumen yang dimaksud. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan MA Nomor 12 Tahun 2011 soal tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan. Pasal 12 ayat 1 dalam peraturan itu menyatakan, "Putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang berwenang oleh Pemohon Informasi."
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi Ingin Tahun Pertama Habis-habisan Garap Banjir
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pihaknya akan
melakukan pengerukan dasar kali pada tahun ini dalam rangka mengurangi
dampak banjir di Jakarta.
Hal itu akan dilakukan besar-besaran guna mengatasi banjir.
"Penginnya tahun pertama habis-habisan garap banjir," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Kamis (10/1/2012).
Jokowi mengungkapkan, langkah awal yakni melakukan pengerukan dengan sistem dredging. Tidak hanya itu, Jokowi juga meminta bantuan dari pihak TNI untuk melakukan pengerukan.
"Semuanya, dari Kopassus, Marinir, dan Kodam. Tetapi hanya satu jurus, misalnya normalisasi kali Pesanggrahan, Angke, dan Sunter," kata
Jokowi.
Namun, Jokowi mengungkapkan, hal itu belum memecahkan masalah banjir di Ibu Kota. Menurutnya, masalah banjir di Jakarta memerlukan waktu yang panjang untuk menyelesaikannya. "Salah satu programnya yaitu termasuk deep tunnel itu," ucap Jokowi.
Sumber :
m.tribunnews.com
Hal itu akan dilakukan besar-besaran guna mengatasi banjir.
"Penginnya tahun pertama habis-habisan garap banjir," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Kamis (10/1/2012).
Jokowi mengungkapkan, langkah awal yakni melakukan pengerukan dengan sistem dredging. Tidak hanya itu, Jokowi juga meminta bantuan dari pihak TNI untuk melakukan pengerukan.
"Semuanya, dari Kopassus, Marinir, dan Kodam. Tetapi hanya satu jurus, misalnya normalisasi kali Pesanggrahan, Angke, dan Sunter," kata
Jokowi.
Namun, Jokowi mengungkapkan, hal itu belum memecahkan masalah banjir di Ibu Kota. Menurutnya, masalah banjir di Jakarta memerlukan waktu yang panjang untuk menyelesaikannya. "Salah satu programnya yaitu termasuk deep tunnel itu," ucap Jokowi.
Sumber :
m.tribunnews.com
Alasan Jokowi setuju bangun enam ruas tol
Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo mengungkapkan alasannya menyetujui pembangunan enam
ruas jalan tol dalam kota, yaitu kecilnya rasio jalan di DKI Jakarta,
hanya 6,2 persen.
Padahal, rasio jalan ideal di Jakarta adalah 12 persen, kata Jokowi usai meninjau jalan layang non tol Antasari, Kamis.
Untuk itu Jokowi merasa harus memperbanyak dan memperlebar jalan. "Ya kan jadinya mau tidak mau," katanya.
Meski begitu, Jokowi memastikan perbaikan sistem transportasi umum tetap dilanjutkan,d engan ditunjang oleh segala kebijakan pendukung.
"Tanpa dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung juga tidak akan kelihatan hasilnya," katanya seraya menyebut lagi aturan ganjil-genap yang akan mulai diberlakukan Maret 2013 dan Electronic Road Pricing (ERP) di beberapa jalan protokol Jakarta, serta pajak parkir.
"Ini memang sebuah kerja yang terintegrasi," kata dia.
Jokowi mengaku telah melakukan kalkulasi efek pembangunan sebelum memutuskan untuk melanjutkan pembangunan proyek dari Kementerian Pekerjaan Umum itu, dengan syarat harus bisa dilalui transportasi massal seperti Transjakarta.
"Ada jalur khusus dong, bisa naik turun, tapi pada halte-halte tertentu. Saya mau juga karena itu," katanya.
Sumber :
anataranews.com
Padahal, rasio jalan ideal di Jakarta adalah 12 persen, kata Jokowi usai meninjau jalan layang non tol Antasari, Kamis.
Untuk itu Jokowi merasa harus memperbanyak dan memperlebar jalan. "Ya kan jadinya mau tidak mau," katanya.
Meski begitu, Jokowi memastikan perbaikan sistem transportasi umum tetap dilanjutkan,d engan ditunjang oleh segala kebijakan pendukung.
"Tanpa dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung juga tidak akan kelihatan hasilnya," katanya seraya menyebut lagi aturan ganjil-genap yang akan mulai diberlakukan Maret 2013 dan Electronic Road Pricing (ERP) di beberapa jalan protokol Jakarta, serta pajak parkir.
"Ini memang sebuah kerja yang terintegrasi," kata dia.
Jokowi mengaku telah melakukan kalkulasi efek pembangunan sebelum memutuskan untuk melanjutkan pembangunan proyek dari Kementerian Pekerjaan Umum itu, dengan syarat harus bisa dilalui transportasi massal seperti Transjakarta.
"Ada jalur khusus dong, bisa naik turun, tapi pada halte-halte tertentu. Saya mau juga karena itu," katanya.
Sumber :
anataranews.com
DPRD DKI "Serang" Kartu Jakarta Sehat Jokowi
Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta mempertanyakan payung hukum
dan anggaran program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diluncurkan Gubernur
DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) 10 November lalu.
Sebab, menurut Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Triwisaksana, yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang sistem kesehatan adalah masyarakat miskin, bukan pemilik KTP Jakarta.
Sani, sapaan Triwisaksana, juga khawatir anggaran kesehatan dalam APBD 2013 Rp1,2 triliun tidak mencukupi untuk menanggung biaya kesehatan pemegang KJS. "Jadi Perdanya perlu di kritisi dan diperbaiki," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (10/1/2013).
Selain payung hukum dan anggaran, adanya KJS juga melipatgandakan jumlah pasien di rumah sakit, antara 40 hingga 50 persen. Hal ini, kata dia, secara otomatis akan mengganggu kualitas pelayanan. Ditambah dengan fasilitas tenaga medis di RSUD yang belum dampat menampung banyak orang.
“Karena target Jamkesda di 2012 itu kan 1,2 atau 1,3 juta orang. Nah KJS di 2013 itu targetnya sampai 4,7 juta orang. Sekarang saja, yang jumlah pasiennya masih di bawah satu juta sudah kewalahan, apalagi di 2013, jadi harus diantisipasi lonjakan, sebab sampai saat ini Pemprov DKI masih belum memiliki persiapan yang baik," kata Sani.
Sejauh ini, pihaknya mengaku banyak menerima pengaduan dari puskesmas-puskesmas dan rumah sakit. “Makanya KJS menjadi primadona DPRD untuk ditanya terus ke Dinas Kesehatan dan Pemprov DKI," ujar Wakil Ketua DPRD ini.
Sumber :
okezone.com
Sebab, menurut Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Triwisaksana, yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang sistem kesehatan adalah masyarakat miskin, bukan pemilik KTP Jakarta.
Sani, sapaan Triwisaksana, juga khawatir anggaran kesehatan dalam APBD 2013 Rp1,2 triliun tidak mencukupi untuk menanggung biaya kesehatan pemegang KJS. "Jadi Perdanya perlu di kritisi dan diperbaiki," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (10/1/2013).
Selain payung hukum dan anggaran, adanya KJS juga melipatgandakan jumlah pasien di rumah sakit, antara 40 hingga 50 persen. Hal ini, kata dia, secara otomatis akan mengganggu kualitas pelayanan. Ditambah dengan fasilitas tenaga medis di RSUD yang belum dampat menampung banyak orang.
“Karena target Jamkesda di 2012 itu kan 1,2 atau 1,3 juta orang. Nah KJS di 2013 itu targetnya sampai 4,7 juta orang. Sekarang saja, yang jumlah pasiennya masih di bawah satu juta sudah kewalahan, apalagi di 2013, jadi harus diantisipasi lonjakan, sebab sampai saat ini Pemprov DKI masih belum memiliki persiapan yang baik," kata Sani.
Sejauh ini, pihaknya mengaku banyak menerima pengaduan dari puskesmas-puskesmas dan rumah sakit. “Makanya KJS menjadi primadona DPRD untuk ditanya terus ke Dinas Kesehatan dan Pemprov DKI," ujar Wakil Ketua DPRD ini.
Sumber :
okezone.com
Keputusan Jokowi Menuai Kritik
Keputusan Jokowi mengenai persetujuan pembangunan enam ruas jalan tol
menuai kritik. Keputusan ini bertentangan dengan program pemerintah
tentang penghematan bahan bakar minyak. Persetujuan pembangunan enam
ruas jalan tol ini justru semakin mendorong orang menggunakan mobil.
Persetujuan Jokowi yang ingin memaksimalkan jalan itu sebagai jalan angkutan massal tidak mungkin. Jika hanya dilewati penumpang bisa dilakukan, tetapi tidak bisa untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
"Jalan itu nanti terdiri dari tiga lajur, lalu di mana naik-turunnya penumpang dilakukan? Apakah hanya satu arah," kata Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi Darmaningtyas, Kamis (10/1/2013), di Jakarta.
Dia khawatir keputusan ini akan berdampak pada semakin parahnya kemacetan di Ibu Kota. Rencana awalnya, enam ruas jalan tol ini dilengkapi dengan 17 titik keluar-masuknya kendaraan. Di seluruh titik tersebut akan muncul pusat kepadatan kendaraan baru. "Ini kekonyolan yang harus ditolak demi kepentingan warga Jakarta," katanya.
Dia berpendapat jika ingin mengurai kemacetan, yang harus dibangun adalah angkutan massal. Membangun enam ruas jalan tol dalam kota belum tentu dapat mengurai kemacetan yang selama ini sudah merepotkan warga.
Menurut Darmaningtyas, Jokowi belum banyak mendengarkan para pakar transportasi dari beragam latar belakang. Dia khawatir keputusan ini terjadi bukan karena pertimbangan ilmiah untuk mengurai kemacetan, melainkan karena sebab lain di luar hal tersebut. "Semoga kekhawatiran saya tidak benar," kata Darmaningtyas.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Persetujuan Jokowi yang ingin memaksimalkan jalan itu sebagai jalan angkutan massal tidak mungkin. Jika hanya dilewati penumpang bisa dilakukan, tetapi tidak bisa untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
"Jalan itu nanti terdiri dari tiga lajur, lalu di mana naik-turunnya penumpang dilakukan? Apakah hanya satu arah," kata Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi Darmaningtyas, Kamis (10/1/2013), di Jakarta.
Dia khawatir keputusan ini akan berdampak pada semakin parahnya kemacetan di Ibu Kota. Rencana awalnya, enam ruas jalan tol ini dilengkapi dengan 17 titik keluar-masuknya kendaraan. Di seluruh titik tersebut akan muncul pusat kepadatan kendaraan baru. "Ini kekonyolan yang harus ditolak demi kepentingan warga Jakarta," katanya.
Dia berpendapat jika ingin mengurai kemacetan, yang harus dibangun adalah angkutan massal. Membangun enam ruas jalan tol dalam kota belum tentu dapat mengurai kemacetan yang selama ini sudah merepotkan warga.
Menurut Darmaningtyas, Jokowi belum banyak mendengarkan para pakar transportasi dari beragam latar belakang. Dia khawatir keputusan ini terjadi bukan karena pertimbangan ilmiah untuk mengurai kemacetan, melainkan karena sebab lain di luar hal tersebut. "Semoga kekhawatiran saya tidak benar," kata Darmaningtyas.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Andrinof: Enam Ruas Tol Itu Bukan Kebijakan Jokowi
Pakar kebijakan publik Andrinof Chaniago menilai kebijakan enam ruas
jalan tol bukan merupakan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Menurut dia, kebijakan itu merupakan "warisan" dari kepemimpinan
sebelumnya yang dipaksakan untuk berjalan di era Jokowi.
"Keliru kalau itu disebut kebijakan Jokowi. Ini kan agenda lama yang terus didesak kepada Jokowi," kata Andrinof kepada Kompas.com, Kamis (10/1/2013).
Andrinof meminta semua pihak melakukan klarifikasi kepada mantan Wali Kota Surakarta tersebut terkait putusannya yang menyetujui pembangunan enam ruas jalan tol. Pasalnya, menurut Andrinof, kebijakan transportasi dan lalu lintas Jokowi difokuskan pada peningkatan peran transportasi massal dan rekayasa prasarana seperti pembangunan underpass atau flyover dan lain sebagainya.
Menurut Andrinof, mungkin saja ada beda pemahaman antara pernyataan Jokowi dan pemberitaan di media massa. Baginya, tidak menutup kemungkinan yang dimaksud Jokowi adalah menyetujui rencana penambahan jalan seiring dengan rencana peningkatan kapasitas angkutan massal.
"Ini harus diklarifikasi lagi karena dari sisi kebijakan publik, tidak etis kalau tambahan jalan lebih banyak dalam bentuk jalan tol. Menambah jalan umum adalah kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah," ujarnya.
Pada Rabu (9/1/2012), Jokowi akhirnya menyetujui pembangunan enam ruas jalan tol yang bernilai sekitar Rp 42 triliun. Dengan catatan, tol tersebut dapat dipakai untuk jalur busway dan transportasi massal lainnya. Pembangunan enam ruas jalan tol dibagi empat tahap yang rencananya selesai pada 2022.
Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Terakhir, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.
Jika sudah selesai, maka keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tetapi dengan tarif terpisah dari tol lingkar luar.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
"Keliru kalau itu disebut kebijakan Jokowi. Ini kan agenda lama yang terus didesak kepada Jokowi," kata Andrinof kepada Kompas.com, Kamis (10/1/2013).
Andrinof meminta semua pihak melakukan klarifikasi kepada mantan Wali Kota Surakarta tersebut terkait putusannya yang menyetujui pembangunan enam ruas jalan tol. Pasalnya, menurut Andrinof, kebijakan transportasi dan lalu lintas Jokowi difokuskan pada peningkatan peran transportasi massal dan rekayasa prasarana seperti pembangunan underpass atau flyover dan lain sebagainya.
Menurut Andrinof, mungkin saja ada beda pemahaman antara pernyataan Jokowi dan pemberitaan di media massa. Baginya, tidak menutup kemungkinan yang dimaksud Jokowi adalah menyetujui rencana penambahan jalan seiring dengan rencana peningkatan kapasitas angkutan massal.
"Ini harus diklarifikasi lagi karena dari sisi kebijakan publik, tidak etis kalau tambahan jalan lebih banyak dalam bentuk jalan tol. Menambah jalan umum adalah kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah," ujarnya.
Pada Rabu (9/1/2012), Jokowi akhirnya menyetujui pembangunan enam ruas jalan tol yang bernilai sekitar Rp 42 triliun. Dengan catatan, tol tersebut dapat dipakai untuk jalur busway dan transportasi massal lainnya. Pembangunan enam ruas jalan tol dibagi empat tahap yang rencananya selesai pada 2022.
Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Terakhir, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.
Jika sudah selesai, maka keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tetapi dengan tarif terpisah dari tol lingkar luar.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Bangun Deep Tunnel, Jokowi Lihat Malaysia, Menteri PU Jepang
Untuk mengatasi banjir sekaligus mengurangi kemacetan, Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ingin membuat deep tunnel. Awal ide itu
tercipta saat Jokowi melihat SMART, terowongan raksasa milik Malaysia.
Kementerian Pekerjaan Umum ternyata lebih memilih desain terowongan raksasa dari Jepang daripada Malaysia. Menurut Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto menilai konsep deep tunnel milik Jepang sesuai dengan desain dan kebutuhan untuk ibukota Jakarta.
"Kemarin saya contoh model yang kayak Jepang begitu, yang sudah ada Malaysia tapi kondisi Malaysia sangat jauh dengan kondisi di Indonesia," ujar Djoko Kirmanto di kantor Kementerian Perekonomian, Kamis (10/1/2013).
Namun Djoko Kirmanto belum memutuskan desain deep tunnel dari negara mana yang akan dibuat."Jepang dan Amerika punya proyek Deep Tunnel. tapi mana yang kita tiru kita belum tau," ungkap Djoko Kirmanto.
Berdasarkan data yang dihimpun Tribunnews.com dari roadtraffic-technology, SMART dibangun pada 2003. Proyek ini merupakan proyek terowongan terpanjang di Malaysia dan menggunakan teknologi yang tinggi.
Berdiameter 13,2 meter, mencakup 9,7 km terowongan untuk banjir dan 4 km dua jalur kendaraan. Total investasi yang dihabiskan untuk mega proyek ini Rp 16 triliun atau sekitar 514 juta dollar AS. Sedangkan biaya yang dibutuhkan untuk membuat deep tunnel sebesar Rp 16 triliun.
Sumber :
tribunnews.com
Kementerian Pekerjaan Umum ternyata lebih memilih desain terowongan raksasa dari Jepang daripada Malaysia. Menurut Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto menilai konsep deep tunnel milik Jepang sesuai dengan desain dan kebutuhan untuk ibukota Jakarta.
"Kemarin saya contoh model yang kayak Jepang begitu, yang sudah ada Malaysia tapi kondisi Malaysia sangat jauh dengan kondisi di Indonesia," ujar Djoko Kirmanto di kantor Kementerian Perekonomian, Kamis (10/1/2013).
Namun Djoko Kirmanto belum memutuskan desain deep tunnel dari negara mana yang akan dibuat."Jepang dan Amerika punya proyek Deep Tunnel. tapi mana yang kita tiru kita belum tau," ungkap Djoko Kirmanto.
Berdasarkan data yang dihimpun Tribunnews.com dari roadtraffic-technology, SMART dibangun pada 2003. Proyek ini merupakan proyek terowongan terpanjang di Malaysia dan menggunakan teknologi yang tinggi.
Berdiameter 13,2 meter, mencakup 9,7 km terowongan untuk banjir dan 4 km dua jalur kendaraan. Total investasi yang dihabiskan untuk mega proyek ini Rp 16 triliun atau sekitar 514 juta dollar AS. Sedangkan biaya yang dibutuhkan untuk membuat deep tunnel sebesar Rp 16 triliun.
Sumber :
tribunnews.com
5 Tamu Asing dan pujian untuk Gubernur Jokowi
Beberapa di antara para duta besar ini mengagumi sosok Jokowi sebagai pejabat yang bisa dijadikan teladan. Beberapa di antaranya menawarkan kerja sama antara negara mereka dengan DKI Jakarta. Reputasi Jokowi sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia versi World Mayor memang menjadi daya tarik tersendiri bagi para duta negara sahabat. Berikut ini tamu penting Jokowi dalam beberapa hari terakhir.
Dari Australia
Dubes Australia untuk Indonesia Greg Moriarty menjadi tamu Jokowi, Selasa (8/1). Pertemuan keduanya membahas kerja sama Pemprov DKI Jakarta membahas kemungkinan membantu sejumlah perusahaan swasta yang terkait dengan penyediaan air bersih di Jakarta dalam jangka waktu lama.
"Saya juga sangat tertarik mendengar perspektif pemprov terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi, terutama dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta," terang Greg.
Kesempatan ini, kata Greg merupakan pertemuan untuk membicarakan mengenai kerja sama di antara Indonesia dan Australia berbagi pengalaman atas perkembangan Australia di sejumlah bidang berkelanjutan. Sehingga nantinya dapat berkontribusi untuk perkembangan dari kota Jakarta.
Jokowi mengatakan Dubes Australia memiliki berbagai konsep manajemen di bidang transportasi. Sehingga, nantinya mempunyai bantuan untuk memperbaiki manajemen transportasi di DKI.
"Baik memperbaiki halte, juga memperbaiki alat transportasi itu sendiri, belum secara detail kita bicarakan," katanya.
Selain itu, Jokowi juga mengungkapkan mengenai manjemen bencana. Hal itu dianggap penting karena mereka juga mempunyai masalah yang sama. "Banjir kayak kemarin brisbane, banjir besar juga ya perlu saling sharing dengan mereka," tandasnya.
Pariwisata Brunei
Salah satu poin pembahasan utama pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan Duta Besar Brunei Darussalam Dato Paduka Haji Mahmud Bin Haji Saidin adalah di bidang pariwisata. Brunei memperkenalkan sejumlah pariwisata andalannya dan begitu pula sebaliknya.
Dubes Brunei lebih memilih pembahasan seputar bidang pariwisata dibandingkan persoalan dan solusi kerja sama dalam mengatasi banjir. Banjir merupakan penyakit kronis yang sudah lama dan dirasakan warga ibu kota yang butuh antisipasi penyelesaian secepatnya.
Adapun alasan Dato Paduka Haji Mahmud menilai lebih mampu dalam mengatasi banjir dibandingkan negaranya.
"Kita tak begitu pengalaman dalam menangani banjir. Jakarta lebih punya pengalaman dari kami," ungkap Dato Paduka Haji Mahmud usai bertemu dengan Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (7/1).
Dato Paduka Haji Mahmud mengaku telah mengenal Jokowi sebelum dirinya menjadi orang nomor satu DKI Jakarta.
"Pertama kali (kenal) semenjak beliau Wali Kota Solo. Dulu saya temui wali kota sekarang sudah jadi gubernur," terangnya.
"Kita memperkenalkan pariwisata Brunei dan memperkenalkan pariwisata Jakarta," tambahnya.
Pujian dari Korea
Dubes Korea Selatan untuk Indonesia Kim Yeong Seon mengajak Jokowi menjalin kerja sama antar kota yaitu Jakarta dengan Seoul. Kerja sama dilakukan per lapis. "Sebenarnya akan dilaksanakan dalam beberapa layer. Jadi tingkat pemerintah pusat terus DKI Jakarta dan provinsi Seoul, lalu tingkat antara masyarakat. Akan dilaksanakan per layer," ujar Dubes Kim.
Pertemuan ini juga dilakukan untuk mengenang 40 tahun hubungan Korsel dan Indonesia. "Jadi tahun ini adalah tahun 40 tahun terjalinnya hubungan diplomasi antara kedua negara. Untuk merayakan itu akan menyelenggarakan acara konser musik pada 9 Maret di Gelora Bung Karno. Jadi Big Bang, Super Junior, 2pm. Para wartawan silakan datang kita bisa merayakan bersama," kata Kim.
Dubes Kim juga memuji Jokowi. "Saya percaya sekali dengan leadership-nya Pak Jokowi. Saya yakin DKI Jakarta bisa jadi global city untuk masyarakat dunia," ujarnya.
Dubes Palestina
DKI Jakarta dengan Palestina akan melakukan kerja sama bilateral dalam menambah kuantitas penanganan masalah Ibukota. Hal ini terungkap dari perbincangan Jokowi dengan Dubes Palestina Fariz Mehdawi.
"Dengan Pak Dubes, kan kita Jakarta sister city dengan Palestina, jadi kita ingin? berbicara lebih konkrit apa yang diimplementasikan. Tidak hanya dalam tulisan tetapi diimplementasikan secepatnya," ujar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Balaikota Jakarta, Kamis (3/1).
Menurutnya, nanti akan ada pertukaran dari masing-masing pemerintah untuk saling belajar. Adapun, permasalahan yang dibicarakan tentang kebakaran, demokrasi, penataan kota dan masalah Pekerjaan Umum.
Selama ini, Jokowi mengaku belum terdapat tindak lanjut secara konkrit. Sehingga nantinya akan melakukan pembicaraan lebih detail.
"Pak dubes minta agar itu konkrit dan akan kita tindak lanjuti jangan sampai hanya dikertas saja," tandasnya.
United Cities and Local Governments Asia-Pacific
Jokowi kedatangan tamu kepala United Cities and Local Governments Asia-Pacific, Peter Woods. Menurut Peter Woods, kedatangannya adalah bagian kunjungan persahabatan dengan Jakarta setelah pergantian gubernur. "Jakarta? sebagai sebuah kota terbesar di Indonesia dan merupakan salah satu kota terbesar di Asia Pasifik," ujarnya.
Dia mengaku berbincang tentang sejarah pada masa lalu tepatnya pada tahun 1955. Saat itu Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno dan memprakarsai terbentuknya sebuah persekutuan Asia Afrika. Dimana pada saat itu perkumpulan independen tersebut bersatu untuk melawan kolonialisme. "Prakarsa tersebut akhirnya membangkitkan semangat di Asia Pasifik, seperti negara China, Indonesia dan yang lainnya untuk melawan kemiskinan. "Dengan pergantian gubernur baru tersebut diharapkan juga ada semangat untuk mendorong pengurangan kemiskinan dan memperhatikan pemerintahan yang berada di bawah," ujar Woods.
Sumber :
kemendagri.go.id
Dari Australia
Dubes Australia untuk Indonesia Greg Moriarty menjadi tamu Jokowi, Selasa (8/1). Pertemuan keduanya membahas kerja sama Pemprov DKI Jakarta membahas kemungkinan membantu sejumlah perusahaan swasta yang terkait dengan penyediaan air bersih di Jakarta dalam jangka waktu lama.
"Saya juga sangat tertarik mendengar perspektif pemprov terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi, terutama dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta," terang Greg.
Kesempatan ini, kata Greg merupakan pertemuan untuk membicarakan mengenai kerja sama di antara Indonesia dan Australia berbagi pengalaman atas perkembangan Australia di sejumlah bidang berkelanjutan. Sehingga nantinya dapat berkontribusi untuk perkembangan dari kota Jakarta.
Jokowi mengatakan Dubes Australia memiliki berbagai konsep manajemen di bidang transportasi. Sehingga, nantinya mempunyai bantuan untuk memperbaiki manajemen transportasi di DKI.
"Baik memperbaiki halte, juga memperbaiki alat transportasi itu sendiri, belum secara detail kita bicarakan," katanya.
Selain itu, Jokowi juga mengungkapkan mengenai manjemen bencana. Hal itu dianggap penting karena mereka juga mempunyai masalah yang sama. "Banjir kayak kemarin brisbane, banjir besar juga ya perlu saling sharing dengan mereka," tandasnya.
Pariwisata Brunei
Salah satu poin pembahasan utama pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan Duta Besar Brunei Darussalam Dato Paduka Haji Mahmud Bin Haji Saidin adalah di bidang pariwisata. Brunei memperkenalkan sejumlah pariwisata andalannya dan begitu pula sebaliknya.
Dubes Brunei lebih memilih pembahasan seputar bidang pariwisata dibandingkan persoalan dan solusi kerja sama dalam mengatasi banjir. Banjir merupakan penyakit kronis yang sudah lama dan dirasakan warga ibu kota yang butuh antisipasi penyelesaian secepatnya.
Adapun alasan Dato Paduka Haji Mahmud menilai lebih mampu dalam mengatasi banjir dibandingkan negaranya.
"Kita tak begitu pengalaman dalam menangani banjir. Jakarta lebih punya pengalaman dari kami," ungkap Dato Paduka Haji Mahmud usai bertemu dengan Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (7/1).
Dato Paduka Haji Mahmud mengaku telah mengenal Jokowi sebelum dirinya menjadi orang nomor satu DKI Jakarta.
"Pertama kali (kenal) semenjak beliau Wali Kota Solo. Dulu saya temui wali kota sekarang sudah jadi gubernur," terangnya.
"Kita memperkenalkan pariwisata Brunei dan memperkenalkan pariwisata Jakarta," tambahnya.
Pujian dari Korea
Dubes Korea Selatan untuk Indonesia Kim Yeong Seon mengajak Jokowi menjalin kerja sama antar kota yaitu Jakarta dengan Seoul. Kerja sama dilakukan per lapis. "Sebenarnya akan dilaksanakan dalam beberapa layer. Jadi tingkat pemerintah pusat terus DKI Jakarta dan provinsi Seoul, lalu tingkat antara masyarakat. Akan dilaksanakan per layer," ujar Dubes Kim.
Pertemuan ini juga dilakukan untuk mengenang 40 tahun hubungan Korsel dan Indonesia. "Jadi tahun ini adalah tahun 40 tahun terjalinnya hubungan diplomasi antara kedua negara. Untuk merayakan itu akan menyelenggarakan acara konser musik pada 9 Maret di Gelora Bung Karno. Jadi Big Bang, Super Junior, 2pm. Para wartawan silakan datang kita bisa merayakan bersama," kata Kim.
Dubes Kim juga memuji Jokowi. "Saya percaya sekali dengan leadership-nya Pak Jokowi. Saya yakin DKI Jakarta bisa jadi global city untuk masyarakat dunia," ujarnya.
Dubes Palestina
DKI Jakarta dengan Palestina akan melakukan kerja sama bilateral dalam menambah kuantitas penanganan masalah Ibukota. Hal ini terungkap dari perbincangan Jokowi dengan Dubes Palestina Fariz Mehdawi.
"Dengan Pak Dubes, kan kita Jakarta sister city dengan Palestina, jadi kita ingin? berbicara lebih konkrit apa yang diimplementasikan. Tidak hanya dalam tulisan tetapi diimplementasikan secepatnya," ujar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Balaikota Jakarta, Kamis (3/1).
Menurutnya, nanti akan ada pertukaran dari masing-masing pemerintah untuk saling belajar. Adapun, permasalahan yang dibicarakan tentang kebakaran, demokrasi, penataan kota dan masalah Pekerjaan Umum.
Selama ini, Jokowi mengaku belum terdapat tindak lanjut secara konkrit. Sehingga nantinya akan melakukan pembicaraan lebih detail.
"Pak dubes minta agar itu konkrit dan akan kita tindak lanjuti jangan sampai hanya dikertas saja," tandasnya.
United Cities and Local Governments Asia-Pacific
Jokowi kedatangan tamu kepala United Cities and Local Governments Asia-Pacific, Peter Woods. Menurut Peter Woods, kedatangannya adalah bagian kunjungan persahabatan dengan Jakarta setelah pergantian gubernur. "Jakarta? sebagai sebuah kota terbesar di Indonesia dan merupakan salah satu kota terbesar di Asia Pasifik," ujarnya.
Dia mengaku berbincang tentang sejarah pada masa lalu tepatnya pada tahun 1955. Saat itu Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno dan memprakarsai terbentuknya sebuah persekutuan Asia Afrika. Dimana pada saat itu perkumpulan independen tersebut bersatu untuk melawan kolonialisme. "Prakarsa tersebut akhirnya membangkitkan semangat di Asia Pasifik, seperti negara China, Indonesia dan yang lainnya untuk melawan kemiskinan. "Dengan pergantian gubernur baru tersebut diharapkan juga ada semangat untuk mendorong pengurangan kemiskinan dan memperhatikan pemerintahan yang berada di bawah," ujar Woods.
Sumber :
kemendagri.go.id
Jokowi Wali Kota Terbaik Ketiga Dunia
Gubernur terpilih DKI Jakarta yang baru, Joko Widodo alias Jokowi,
tercatat sebagai wali kota terbaik ketiga dunia dalam penghargaan World
Mayor Prize 2012.
Penghargaan ini diterima Jokowi terkait perannya saat menjabat wali kota Surakarta atau lebih dikenal Solo. Selama tujuh tahun Jokowi menjabat wali kota Solo, Jawa Tengah, ia giat memberantas korupsi serta mempromosikan Solo sebagai salah satu pusat seni dan budaya di Indonesia.
Jokowi terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada September. Ia memimpin sekitar 20 juta penduduk ibu kota, pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
World Mayor Prize pertama kali diluncurkan pada 2004 oleh City Mayors Foundation, lembaga yang beranggotakan para pemikir perkotaan. Nominasi dan testimoni datang dari berbagai kawasan dunia. Lewat penghargaan ini, City Mayors Foundation ingin mencari sosok yang “melayani masyarakat dengan baik serta menjalankan pemerintahan jujur dan terbuka,” demikian keterangan pada situs institusi tersebut.
Jokowi berada pada peringkat ketiga. Posisinya dikalahkan Iñaki Azkuna, wali kota Bilbao, Spanyol pada posisi pertama dan Lisa Scaffidi, wali kota Perth, Australia untuk peringkat kedua.
Jokowi menerima banyak testimoni positif dari warga sekaligus pendukungnya di Solo. Testimoni yang diposkan dalam situs World Mayor itu dianggap isyarat positif bagi perkembangan Jakarta, tempat Jokowi kini harus berhadapan dengan korupsi yang menjamur dan infrastruktur yang tidak layak.
“Jokowi melakukan semua upaya, sehingga Solo menjadi tempat tinggal dan bekerja yang lebih baik,” bunyi testimoni yang diposkan dalam situs World Mayor atas nama Esther N. yang mengaku tumbuh di Solo. “Semoga Joko Widodo, sebagai gubernur terbaru Jakarta, tetap menjadi sosok yang jujur, rendah hati, dan bekerja keras, seperti yang selama ini dikenal warga Solo.”
Sebagian warga Jakarta tidak terlalu mengenal Jokowi sebagai politikus, sebelum ia mengalahkan mantan gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada pemilihan gubernur, September lalu. Jokowi menolak gaji selama menjabat wali kota Solo, salah satu poin yang diperhatikan World Mayor Project.
Para pengguna jejaring sosial mengucapkan selamat kepada Jokowi atas penghargaan terbarunya. Di media sosial, Jokowi mendapat banyak pendukung dari kalangan muda dan melek teknologi. Sejumlah warga Indonesia menganggap Jokowi berhasil menempatkan Indonesia di panggung dunia melalui jalur-jalur yang positif.
Namun, tentu saja, ada kubu yang cenderung skeptis terhadap performa Jokowi. Menurut mereka, Jokowi masih harus melewati berbagai ujian. Bagaimanapun, kata mereka, Jakarta lebih besar, rumit, dan vital secara ekonomi dibandingkan Solo, kota dengan populasi sedikit melampaui setengah juta orang.
“Saya harap penghargaan Jokowi ini untuk Solo, bukan Jakarta,” tulis pengguna Twitter Rio Helmi (@ubudroi). “Kami menyukainya. Namun, kami juga butuh bukti.”
Sumber :
indo.wsj.com
Penghargaan ini diterima Jokowi terkait perannya saat menjabat wali kota Surakarta atau lebih dikenal Solo. Selama tujuh tahun Jokowi menjabat wali kota Solo, Jawa Tengah, ia giat memberantas korupsi serta mempromosikan Solo sebagai salah satu pusat seni dan budaya di Indonesia.
Jokowi terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada September. Ia memimpin sekitar 20 juta penduduk ibu kota, pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
World Mayor Prize pertama kali diluncurkan pada 2004 oleh City Mayors Foundation, lembaga yang beranggotakan para pemikir perkotaan. Nominasi dan testimoni datang dari berbagai kawasan dunia. Lewat penghargaan ini, City Mayors Foundation ingin mencari sosok yang “melayani masyarakat dengan baik serta menjalankan pemerintahan jujur dan terbuka,” demikian keterangan pada situs institusi tersebut.
Jokowi berada pada peringkat ketiga. Posisinya dikalahkan Iñaki Azkuna, wali kota Bilbao, Spanyol pada posisi pertama dan Lisa Scaffidi, wali kota Perth, Australia untuk peringkat kedua.
Jokowi menerima banyak testimoni positif dari warga sekaligus pendukungnya di Solo. Testimoni yang diposkan dalam situs World Mayor itu dianggap isyarat positif bagi perkembangan Jakarta, tempat Jokowi kini harus berhadapan dengan korupsi yang menjamur dan infrastruktur yang tidak layak.
“Jokowi melakukan semua upaya, sehingga Solo menjadi tempat tinggal dan bekerja yang lebih baik,” bunyi testimoni yang diposkan dalam situs World Mayor atas nama Esther N. yang mengaku tumbuh di Solo. “Semoga Joko Widodo, sebagai gubernur terbaru Jakarta, tetap menjadi sosok yang jujur, rendah hati, dan bekerja keras, seperti yang selama ini dikenal warga Solo.”
Sebagian warga Jakarta tidak terlalu mengenal Jokowi sebagai politikus, sebelum ia mengalahkan mantan gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada pemilihan gubernur, September lalu. Jokowi menolak gaji selama menjabat wali kota Solo, salah satu poin yang diperhatikan World Mayor Project.
Para pengguna jejaring sosial mengucapkan selamat kepada Jokowi atas penghargaan terbarunya. Di media sosial, Jokowi mendapat banyak pendukung dari kalangan muda dan melek teknologi. Sejumlah warga Indonesia menganggap Jokowi berhasil menempatkan Indonesia di panggung dunia melalui jalur-jalur yang positif.
Namun, tentu saja, ada kubu yang cenderung skeptis terhadap performa Jokowi. Menurut mereka, Jokowi masih harus melewati berbagai ujian. Bagaimanapun, kata mereka, Jakarta lebih besar, rumit, dan vital secara ekonomi dibandingkan Solo, kota dengan populasi sedikit melampaui setengah juta orang.
“Saya harap penghargaan Jokowi ini untuk Solo, bukan Jakarta,” tulis pengguna Twitter Rio Helmi (@ubudroi). “Kami menyukainya. Namun, kami juga butuh bukti.”
Sumber :
indo.wsj.com
Langganan:
Postingan (Atom)