Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya menyetujui pembangunan enam
ruas jalan tol dalam kota meski dalam kesempatan lain pernah
menunjukkan sikap menolak proyek tersebut. Perubahan sikap yang
ditunjukkan Jokowi itu dinilai kontraproduktif.
Saat mencalonkan
diri sebagai gubernur, Jokowi beberapa kali menyampaikan bahwa
pembangunan jalan tol tidak sejalan dengan visinya untuk memberikan
akses lalu lintas kepada warga tidak mampu. Namun, setelah mengadakan
pertemuan dan mendapat pemaparan dari Menteri Pekerjaan Umum Djoko
Kirmanto, Rabu (9/1/2013), Jokowi akhirnya menyetujui pembangunan jalan
bebas hambatan itu dengan sejumlah catatan.
Perubahan sikap Jokowi
tersebut mendapat sorotan serius dari Ketua Dewan Transportasi Kota
Jakarta (DTKJ) Azas Tigor Nainggolan. Ia mengatakan, sikap Jokowi terasa
kontraproduktif karena sebelum ini Jokowi selalu menyatakan mendukung
pembangunan transportasi publik dibandingkan pembangunan jalan tol yang
akan mengakomodasi kepentingan pemilik kendaraan pribadi.
"Kami menyayangkan Pak Jokowi tidak bisa menolak proyek tersebut. Sikapnya kontraproduktif. Padahal, beliau selalu mengatakan konsen
angkutan umum daripada pembangunan ruas jalan tol yang bisa membuat
masyarakat ingin memiliki kendaraan pribadi," kata Azas Tigor saat
dihubungi Kompas.com, Kamis (10/1/2013).
Azas Tigor
menuturkan, dalam pertemuannya dengan Jokowi pada 28 Desember 2012 di
Balaikota, Jokowi sudah menyatakan bahwa dia akan menolak proyek
pembangunan jalan tol karena tidak memecahkan masalah dan dia tidak
mendukung. Jokowi lebih mengedepankan pengadaan sarana transportasi
massal berikut jalur transportasinya.
"Dalam pertemuan di
Balaikota pada 28 Desember 2012 dengan DTKJ, Pak Jokowi paham betul
bahwa membangun jalan tol tidak akan menyelesaikan masalah kemacetan.
Pak Jokowi ada mengatakan, 'Saya menolak kok proyek jalan tol. Saya
lebih mempertahankan pembangunan angkutan umum'," ujar Azas Tigor.
Azas
Tigor secara tegas menolak sikap Jokowi karena, menurutnya, tidak ada
proyek yang mengedepankan jalan tol di kota-kota besar dunia, tetapi
justru mendorong pembangunan transportasi massal. "Tren internasional
itu membangun angkutan umum, bukan jalan tol," ujarnya.
Jokowi
menyetujui proyek dari Kementerian PU itu dengan sejumlah syarat, yaitu
jalan tol tersebut dapat terintegrasi dengan transportasi umum, misalnya
bus transjakarta. Selain itu, setelah mendapat pemaparan dari Djoko
Kirmanto, Jokowi menyadari bahwa keenam ruas jalan tol itu akan memberi
manfaat mengurangi kemacetan.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar