Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) memberikan ruang bagi warga yang
menolak pembangunan 6 ruas Tol Dalam Kota. Warga yang tidak setuju
dengan pembangunan tersebut dapat menyuarakan hal itu pada Selasa 15
Januari mendatang.
"Nanti hari Selasa atau Rabu kita akan adakan public hearing," ujar Jokowi di Kamal Muara, Jakarta Utara, Sabtu (12/1/2013).
Jokowi
akan langsung mendengarkan pendapat warga yang menolak pembangunan tol
tersebut. Jokowi juga baru dijelaskan tentang tol tersebut oleh Menteri
Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto.
"Kita akan dengarkan langsung
pendapat masyarakat seperti apa. Kenapa menolak, itu kan harus jelas.
Saya kan baru kemarin dijelaskan sama Menteri PU," terang Jokowi yang
mengenakan kemeja putih ini.
Jokowi menyetujui pembangunan 6 ruas
Tol Dalam Kota dengan catatan yakni Transjakarta, Kopaja dan Metro Mini
diizinkan masuk ke tol tersebut. Pembangunan tol tersebut juga harus
memenuhi syarat Amdal dan lingkungan, serta pintu tol tidak terlalu
banyak karena dapat menyebabkan kemacetan.
"Pintu-pintu (tol) tidak harus ada di setiap tempat, karena itu sumber kemcetan juga," tuturnya.
Pria asal Solo ini menyambut baik masukan dan kritikan dari masyarakat atas pembangunan tol tersebut.
"Tapi
dengan adanyanya masukan, kritik, itu sangat bagus sekali. Saya bisa
ngerti sebetulnya cerita gedenya itu seperti apa. Karena saya kan baru
masuk," ucap pria berumur 51 tahun itu.
Seperti diketahui, keenam
ruas tol ini akan dibangun melayang atau elevated dan akan dibangun
dalam 3 tahap. Tahap pertama mencakup ruas Semanan-Sunter dan
Sunter-Pulo Gebang yang ditargetkan akan mulai dibangun pada
pertengahan 2013 dan beroperasi di 2016.
Tahap
kedua yakni Duri Pulo-Kampung Melayu dan Kemayoran-Kampung Melayu yang
akan mulai dibangun di 2016 hingga 2018. Sedangkan untuk tahap ketiga
yaitu Tanah Abang-Ulujami dan Pasar Minggu-Casablanca akan dibangun di
2018
hingga 2020.
Kontraktor tol ini adalah konsorsium
Jakarta Tollroad Development (JTD) yang merupakan gabungan dari PT
Jakarta Propertindo, Pembangunan Jaya Group, PT Hutama Karya, PT
Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP), PT Wijaya Karya Tbk
(WIKA), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), dan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).
Diperkirakan
total investasi yang dikeluarkan untuk pembangunan proyek ini terbilang
cukup mahal, yaitu Rp 41,5 triliun, sedangkan untuk biaya pembebasan
lahan diperkirakan mencapai Rp 5 triliun.
Namun belakangan ini,
proyek 6 tol dalam kota ini menjadi ramai diperbincangkan. Gubernur DKI
Jakarta Jokowi belum tegas memberi lampu hijau terhadap proyek ini
karena akan fokus pada transportasi massal.
Sedangkan bagi
Kementerian Pekerjaan Umum, proyek ini sudah menjadi proyek nasional,
walaupun awalnya diusulkan oleh Pemda DKI era Gubernur Fauzi Bowo.
Sumber :
news.detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar