"Hasil audit BPK, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) turun jadi wajar dengan pengecualian (WDP). Karena ada beberapa laporan yang perlu diperbaiki dan beberapa laporan ada indikasi penyimpangan," tutur Ketua Bidang Teritorial Penggalangan dan Kampanye Timses Prabowo-Hatta, Idrus Marham, di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2014) malam.
"Kalau selama ini dikesankan bersih dan punya prestasi, prestasinya di mana? Ini yang mau kami sampaikan berita sesuai fakta bukan yang diopinikan atau rekayasa," imbuhnya.
Idrus juga mempertanyakan kehebatan Jokowi saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI aktif. Terlebih saat video cawapres Jusuf Kalla (JK) yang sempat meragukan kemampuan Jokowi menjadi presiden saat dia baru menjabat sebagai Gubernur DKI beberapa bulan.
"JK membuat pernyataan 2-3 bulan setelah Jokowi jadi gubernur. Lalu setelah berkembang, JK kembali menegaskan ada prestasi yang dibuat Jokowi. Saya berusaha percaya. Tapi begitu ada audit yang baru keluar dari BPK apakah Jokowi benar-benar punya prestasi seperti yang disampaikan selama ini. Ini fakta," tegasnya.
Tak hanya itu saja, pria yang juga menjabat sebagai Sekjen Golkar tersebut juga melancarkan aksi sindirnya kepada kubu Jokowi-JK soal rencana penghapusan kolom agama di KTP.
"Ada pikiran, KTP nanti agama mau dihilangkan. Demi HAM katanya komunis boleh ada di Indonesia. Makanya kita perlu mendukung Prabowo-Hatta. Tapi kalau pikiran ini benar bayangkan saja kolom di KTP dihilangkan agamanya," tutur Idrus.
Jokowi sendiri sudah menepis soal isu dia akan menghapus kolom agama di KTP. Dia sudah berulang kali menjawab isu ini.
"Agama di KTP itu adalah identitas karakter kita. Itu ke- bhinneka tunggal ika-an kita. Yang paling penting bagaimana kita saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Saya kira jawaban saya perlu diulang lagi," ujarnya di sela kampanyenya di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (25/6/2014). [detik]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar