Dipimpin Prabowo, Kenapa HKTI Ini Dukung Jokowi?

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) versi Oesman Sapta mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Balai Kartini, 16 Juni 2014. HKTI versi Oesman adalah kubu yang selama ini berseberangan dengan Prabowo Subianto selaku pemimpin organisasi petani tersebut.

Jokowi Curhat Bajak Sawah dan Cari Belut di Depan Petani

Capres Joko Widodo (Jokowi) memikat para petani lewat cerita singkat masa kecilnya di sawah. Dia mengaku sejak kecil sudah akrab dengan sawah karena kakeknya.
"Saya diajak bajak sawah, saya duduk dipegangan sapi, dipegangi kakek saya, makanya di pematang itu sampai umur 11, 12 tahun. Paginya cari belut untuk dimasak itu kehidupan sehari-hari saya," ujar Jokowi di hadapan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia di Balai Kartini, Jakarta, Senin (16/6/2014).

Marzuki Alie: Solo Koq Dibanggakan

Dalam berbagai pidato politiknya, Capres Joko Widodo (Jokowi) selalu membanggakan capaian-capaian selama menjabat sebagai wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta. Modal tersebut dinilai tidak relevan dan cukup untuk membangun Indonesia yang luas dan majemuk.
Tim Penasihat Prabowo-Hatta, Marzuki Alie menilai, masyarakat Solo sangat homogen dan manut sehingga tidak bisa dijadikan acuan untuk suksesi kepemimpinan di pusat kelak. Menurut dia, Indonesia butuh pemimpin yang punya gagasan besar.

Jokowi Hanya Punya 1 Jawaban untuk Semua Pertanyaam

Dosen ilmu komunikasi Universitas Islam (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Iswandi Syahputra mengatakan debat capres putaran kedua telah menunjukkan kelas dan kualitas kedua capres.
Kelas dan kualitas capres tersebut antara lain dapat dilihat dari materi yang disampaikan dan retorika yang digunakan.
Debat capres tersebut sudah sangat jelas menunjukkan kelas dan kualitas capres. Prabowo menguasai hal-hal strategis buat negara sedangkan Jokowi menguasai hal teknis daerah, kata Iswandi Syahputra, melalui rilisnya, Senin (16/6/2014).

Jokowi Ajak Petani dan Nelayan Awasi Penggunaan Dana Desa

Sesuai amanah UU Desa, setiap desa akan mendapatkan dana sekitar Rp 1 miliar untuk pembangunan dan penguatan ekonomi. Untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukan, Capres Jokowi mengajak masyarakat aktif mengawasi.
"Kalau dana mengucur, petani dan nelayan harus ikut mengawal dan mengawasi penggunaannya," ujar Jokowi dalam deklarasi dukungan HKTI di Balai Kartini, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (16/6/2014).

Fraksi Demokrat Resmi Dukung Prabowo

Sebanyak 110 dari 148 anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD) melakukan deklarasi dukungan terhadap pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Jakarta, Senin (16/6/2014). 
"Ini tidak datang tiba-tiba. Dukungan terhadap Prabowo-Hatta sudah ada sejak pemaparan visi dan misi di hadapan kader PD, 20 Mei 2014 lalu," kata Ketua Fraksi PD Nurhayati Assegaf di Jakarta, Senin (16/6/2014).

Program Jokowi, Orisinal Atau Sekedar Ganti Nama?

Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana memertanyakan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diusung oleh calon presiden Joko Widodo. Apakah itu orisinil atau meniru program yang sudah dikembangkan oleh pemerintahan saat ini.
Armida mencontohkan, pemerintahan saat ini sudah memiliki program bantuan pendidikan buat masyarakat tidak mampu berupa Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Elektabilitas dengan Jokowi Menipis, Prabowo Tetap Kerja Keras

Calon Presiden Prabowo Subianto enggan mengomentari lebih jauh soal sejumlah hasil survei yang menyatakan elektabilitasnya kian mendekati Joko Widodo. Menurut Prabowo, yang terpenting saat ini adalah bekerja keras untuk mempromosikan visi misinya kepada masyarakat.
"Ya survei-survei kita gunakan, tapi yang penting kita kerja keras turun ke rakyat," ujar Prabowo usai acara deklarasi Anggota DPR Partai Demokrat mendukung 'Prabowo-Hatta' di Hotel Crowne Plaza, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2014).

Jokowi: Polisi Harus Tegas Usut Obor Rakyat

Tim hukum Jokowi-JK telah mempolisikan redaksi tabloid Obor Rakyat dengan tuduhan kampanye hitam dan penyebaran kebencian. Jokowi berharap polisi bertindak tegas mengusut kasus tersebut.
"Polisi harus tegas," jawab Jokowi, di menara The East, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/6/2014).
Jokowi menuturkan, bahwa orang yang menyebarkan jelas pasal pidananya jelas. Ia meminta, agar polisi bisa menuntaskan kasus tersebut agar tidak lagi ada fitnah tersebar.
"Agar ke depan tidak ada cara-cara fitnah dan intimidasi, yang terutama berkaitan dengan SARA," jelas Jokowi.

Ini Beda Kartu Sehat dan Pintar Jokowi dengan BPJS dan BOS

Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) selama kampanye kerap menunjukkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang menjadi program andalannya. Namun timbul pertanyaan apa perbedaan program tersebut dengan program milik pemerintah pusat.
Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Semua program tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Jokowi Ngaku Dilapori Relawan Ada Intimidasi di Palembang

Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat informasi mengenai dugaan adanya intimidasi terhadap para relawan dan pendukungnya di Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tersebut disampaikan Jhonson Wiliang saat dihubungi Jokowi melalui call center di lantai 15 Gedung The East, Kuningan, Jakarta Selatan.

Usai Debat Jokowi-JK Amblas

Lembaga pemantau jejaring sosial Katapedia Indonesia menyebutkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengungguli pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) di dunia maya.
"Jumlah berita di portal berita yang membahas pasangan Prabowo-Hatta sebanyak 137, sementara Joko Widodo-Jusuf Kalla sebanyak 127," kata Direktur Katapedia Indonesia, Deddy Rahman, di Jakarta, Senin (16/6/2014).

Donasi untuk Jokowi JK Tembus Rp 48 M

Sejak dibuka dua pekan lalu, rekening dana kampanye Jokowi-JK terus kebanjiran donasi dari masyarakat. Pagi ini saldo yang tercacat pagi ini sebesar Rp 48 miliar.
"Rp 48 miliar sumbangan yang masuk ke kami, dari Sabang sampai Merauke," kata Jokowi di Menara The East, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/6/2014).

Soal KIP dan KIS, Ini Penjelasan Jokowi

Capres Jokowi mengedepankan program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar dalam kampanyenya. Saat ini sudah ada program serupa dengan dua program itu, yaitu BPJS dan BOS, apa bedanya dengan yang digagas Jokowi?
"Kalau yang kartu ini yang dipegang sistemnya, bedanya hanya itu saja," kata Jokowi di call center Jokowi-JK di East Building, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/6/2014).

Pengusaha: Jokowi Lebih Membumi

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani menilai visi ekonomi calon presiden Joko Widodo lebih membumi ketimbang lawannya.

Jokowi Kembali Janjikan Kasus Wiji Thukul

Jokowi menyapa para penyumbang dana kampanye melalui sambungan telepon di menara The East, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/6/2014) pagi. Dalam sambungan telepon tersebut, Jokowi menerima pesan dari penelepon untuk menuntaskan kasus aktivis yang hilang, Wiji Thukul.
"Nitip suara, misal terpilih nanti tuntaskan kasus 13 aktifis yang hilang," kata Susan, penyumbang asal Surabaya kepada Jokowi, melalui sambungan telepon di Call Center Kelompok Profesional Pendukung Jokowi-JK.

Pemimpin Redaksi Obor Rakyat Dipolisikan

Kuasa Hukum pasangan Jokowi - Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Taufik Basari melaporkan Pemimpin Redaksi Obor Rakyat ke Badan Reserse Kriminal, Mabes Polri, Senin (16/6/2014). Taufik mengatakan laporan ini bukan sekadar  persoalan Jokowi dan Prabowo sebagai calon presiden.
''Tapi negara dan menyangkut penyebaran kebencian terhadap SARA. Karena pelakunya diduga mengaku staf khusus Presiden,'' kata Taufik di Jakarta, Senin (16/6/2014).

Emrus: Misi Jokowi Lebih Nyata dari Prabowo

Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai misi yang diusung Capres nomor urut dua Joko Widodo (Jokowi) lebih nyata dibandingkan Capres nomor urut satu Prabowo Subianto.

"Semua misi Jokowi sudah terlihat sebagai tindakan yang lebih operasional (nyata) dalam rangka mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara," kata Emrus dihubungi dari Jakarta, Senin (16/6/2014).

Ini Penjelasan Lengkap TPID Yang Ditanyakan Jokowi pada Prabowo

TPID tiba-tiba ramai diperbincangkan setelah debat calon presiden (capres) yang membahas soal pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, semalam. Saat debat berlangsung, calon presiden nomor urut dua Joko Widodo melontarkan pertanyaan kepada calon presiden nomor urut satu Prabowo Subianto soal upaya meningkatkan peran TPID.
Mantan Danjen Kopassus itu justru balik bertanya pada Jokowi mengenai singkatan dari TPID.

Demokrat: Kartu Indonesia Sehat Jokowi Langgar Konstitusi

Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Partai Demokrat, Nova Riyanti Yusuf (Noriyu), mencemooh niatan Capres Jokowi yang dalam kampanyenya menjual Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk mencanangkan kesehatan gratis bagi warga. Menurut dia, wacana itu melanggar konstitusi karena sudah ada UU BPJS dan UU SJSN yang menanggung biaya kesehatan bagi warga miskin.
Dia menjelaskan, pemerintah dan DPR sudah memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam implementasi UU BPJS Kesehatan khusus bagi warga miskin. Dia pun mempertanyakan apa maksud Jokowi buat Kartu Indonesia Sehat itu.

Jokowi Telepon Pemberi Sumbangan, Ucapkan Terima Kasih

Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan terima kasih kepada para pendukung dan relawannya. Karena mereka telah memberikan bantuan dana kampanye melalui rekening bersama untuk mendukung pasangan capres cawapres Jokowi dan Jusuf Kalla (JK).
Kelompok Profesional Pendukung Jokowi JK membentuk call center untuk menyampaikan terima kasih kepada relawan dan pendukung capres nomor urut dua itu.

Suhu Politik Memanas, Capares-capres Harus SIap Kalah

Indonesia Police Watch (IPW) menyebut 23 hari menjelang pemilihan presiden suhu politik semakin panas. Apalagi, beredar isu di masyarakat, jika salah satu pasangan capres-cawapres kalah akan terjadi kerusuhan. Isu ini tentu sangat meresahkan, kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane, Senin (16/6/2014).

Kampanye Hitam dan Negatif Rusak Elektabilitas Jokowi

Pengamat politik, Burhanudin Muhtadi, menilai kampanye hitam dan negatif merusak elektabilitas capres nomor urut 2, Joko Widodo. Dua model kampanye itu berpengaruh terhadap elektabilitas calon presiden nomor urut dua tersebut.
Ia mencontohkan kampanye hitam melalui tabloid Obor Rakyat yang akhirnya ramai diperbincangkan di media sosial.

Prabowo tak Tahu TPID jadi Trending Topic Twitter

Pertanyaan Joko Widodo kepada Prabowo Subianto soal Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), dalam debat capres, pada Minggu 15 Juni 2014 malam menjadi trending topic di media sosial Twitter karena Prabowo tak mengetahui kepanjangan TPID. Bahkan, ada yang memplesetkan TPID menjadi “Tanpa Prabowo Indonesia Damai.”

Manusia Setengah Dewa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadapi dilema saat laporan soal korupsi dalam pengadaan bus Transjakarta masuk. Pimpinan lembaga antirasuah itu terbelah. Ada yang ingin agar Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Joko Widodo alias Jokowi, kini calon presiden, diusut. Sebagian mengusulkan agar KPK tidak usah mengambil kasus itu.
"Yang menolak beralasan kasus melibatkan Jokowi itu bisa menjadi senjata makan tuan buat KPK," kata seorang sumber merdeka.com Jumat pekan lalu.

Puji Program Ekonomi Jokowi, Prabowo Blunder?

Pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia, Ade Armando, mengatakan calon presiden Prabowo Subianto melakukan kesahan alias blunder dalam debat calon presiden pada Ahad malam, 15 Juni 2014, di Hotel Grand Melia, Jakarta Selatan. "Itu bukti Prabowo kehabisan kata-kata," kata Ade saat dihubungi Tempo, Senin (16/6/2014).

Pengamat: Penyampaian Gagasan Jokowi Sangat Bias

Pengamat dari kubu Hary Tanoe, Politik The Sun Institute, Andrianto, menilai gagasan yang disampaikan oleh Calon Presiden nomor urut dua, Joko Widodo (Jokowi) mengenai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial sangat bias.
"Saya rasa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sudah menjawab keperluan kita tentang perlindungan kesehatan seluruh rakyat Indonesia, begitu juga dengan anggaran pendidikan yang terus menaik setiap tahun. Jadi yang diutarakan Jokowi sangat bias dan complicated akhirnya," ujar Andrianto kepada Okezone, Senin (16/6/2014).