Djan Faridz Temui Jokowi Diam-Diam

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Djan Faridz, terlihat menyambangi Gedung Balaikota DKI Jakarta dengan maksud untuk menemui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

Dia datang sekira pukul 15.30 WIB dan keluar sekira pukul 18.30 WIB. Namun, dia terlihat menghindari sejumlah awak media yang tengah menunggunya didepan balai agung DKI Jakarta. Dia terpantau memasuki mobilnya secara diam-diam dan langsung memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi di halaman Balaikota DKI Jakarta.

Terkait hal itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menerangkan perihal kehadiran Djan Faridz guna membahas pembangunan rumah untuk kalangan buruh agar dipercepat.

"Banyak (yang dibahas). Tadi kami minta untuk yang perumahan untuk buruh dipercepat. Dan beliau ternyata sudah siap semuanya. Ini tinggal dari kita perizinan keluar langsung dimulai,"katanya di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (29/1/2013)malam.

Selain itu, dia juga menegaskan dari pertemuan itu, Djan Faridz memberikan 12 blok Rusun untuk buruh. Bahkan, dia meminta sebanyak-banyaknya. Dimana, Pemprov DKI akan menyediakan lahannya.

"Biar cepat karena kita juga ada, dari pak Menpera ada. Kemudian dari Menteri PU ada. Pokoknya tempat yang kumuh-kumuh langsung bisa semuanya ditarik ke Rusun. Juga Rusun-rusun kita yang msih kosong mau diisi semuanya. Saya kira tahun ini banyaklah yang mau kita masukkan. Tapi kita blum hitung," simpulnya.

Sumber :
okezone.com

Beri Sinyal Tolak Pembangunan Tol, Jokowi Ingin Konsisten

Pakar kebijakan publik Andrinof Chaniago mengatakan sinyal yang diberikan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, menolakan proyek pembangunan enam ruas tol adalah hal yang wajar. Dia menganggap Jokowi sapaan akrab Joko Widodo berusaha menunjukkan konsistensinya kepada masyarakat.
“Tentu kalau pak Jokowi berusaha konsisten. Apa yang dia sampaikan berdua dengan pak Basuki, ingin prioritaskan pembangunan sistem angkuatan masal,” kata Andrinof, saat berbincang kepada Okezone, Selasa (29/1/2013).

Tetapi untuk enam ruas jalan tol itu, lanjut Andrinof, yang ada kemungkinan untuk dua ruas tetap dipertimbangkan jokowi, ketika menyatakan juga menyatakan jalur khusus logistik perdagangan.

“Logistik dari industri ke pelabuhan dan antara propinsi disitu mempertimbangkan dua ruas. Sementara empat ruas tol lainnya kemungkinan besar ditolak yang dua di pertimbangkan,” ungkapnya.

Sebelumnya Jokowi memberikan sinyal penolakan proyek pembangunan enam ruas tol. Jokowi mengaku lebih mendukung pandangan untuk pengembangan transportasi massal.

Pengembangan transportasi massal itu lebih bisa mengurai kemacetan dan pro terhadap masyarakat, ketimbang membangun tol.

Jokowi menjelaskan, besaran rasio jalan dengan jumlah kendaraan sangat tidak seimbang. Namun, Jokowi menyatakan tetap memikirkan penambahan jalan agar seimbang dengan jumlah kendaraan yang ada.

"Tetapi kalau jalan itu, tol itu dibangun, itu kaya memberikan karpet merah kepada mobil pribadi. Jadi mendorong orang untuk membeli mobil, faktanya seperti itu," kata Jokowi usai menggelar rapat tertutup dengan stakeholder enam ruas jalan tol di gedung Balai Kota DKI Jakarta, Senin 29 Januari kemarin.

Sumber :
okezone.com 

Jokowi Copot Oknum Pemda yang Hambat Relokasi ke Rusun Marunda

Gubernur DKI Joko Widodo atau Jokowi mencopot seorang oknum pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilai mempersulit proses relokasi warga Pluit ke Rusun Marunda. Selama ini ada anggapan seolah-olah tidak ada yang mau menempati Rusun Marunda. Padahal, kenyataannya banyak warga ingin menempati rusun itu, tetapi dipersulit.
"Kita mungkin akan ganti dia. Hari ini Pak Gubernur sudah perintahkan untuk dicopot," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota Jakarta, Senin (28/1/2013).
Menurut Basuki, banyak warga yang tinggal di sekitar Waduk Pluit sudah bosan dengan banjir. Mereka sama sekali tidak keberatan dipindah ke Rusun Marunda.
"Orang tua, orang miskin, janda-janda, sudah daftar dari tahun 2011 enggak pernah diladeni. Alasannya penuh. Kan isu, selalu ada yang bilang Rusun Marunda tidak ada yang mau. Siapa bilang tidak ada yg mau? Yang benar itu kurang banyak," kata Basuki.
"Di lapangan itu ternyata ada oknum-oknum dari pemda kita yang mempersulit. Tidak ada air, tidak ada listrik, ya warga kan kecewa. Minimal ada air ada listrik," terang Basuki.
Ia mengungkapkan, saat ini sudah ada 200 unit kamar di Rusun Marunda yang diperbaiki dan siap ditempati. Pemprov DKI Jakarta telah mengisi rusun dengan berbagai fasilitas rumah tangga, seperti kasur, bantal, seprai, satu set meja, kursi, kulkas, gelas dan piring, peralatan mandi, kompor beserta tabung gas elpiji, serta televisi 19 inci.
Pemprov DKI Jakarta membebaskan biaya sewa pada bulan pertama sebesar Rp 371.000 dan biaya listrik Rp 200.000. Namun pada bulan kedua, warga harus membayar maksimal Rp 571.000 per bulan, terdiri dari biaya sewa dan biaya listrik.
Untuk tahap pertama, Pemprov DKI Jakarta akan memindahkan 240 kepala keluarga (KK) warga Pluit ke rusun itu. Dari jumlah itu, baru 67 KK atau sekitar 234 jiwa yang sudah dipindahkan. Rencananya, sebanyak 7.000 KK atau 17.000 jiwa yang tinggal di bantaran waduk akan dipindahkan ke lokasi permukiman baru.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Pergi, Pagar Besi Muncul Lagi

Pandangan mata terasa lega saat melintasi Jalan Sudirman di kawasan titik Nol Kilometer Kota Surakarta. Para pejalan kaki kini leluasa menikmati pemandangan gedung megah di kawasan itu tanpa terhalang tembok masif. Kesan luas jalan di pusat kota itu pun sangat terasa.

Gagasan mengganti pagar tembok dengan pagar berupa tanaman hidup dimunculkan oleh Joko Widodo saat masih menjabat Wali Kota Surakarta. Kompleks Balai Kota Surakarta mempelopori penggempuran pagar tembok, diganti dengan pagar hidup. Pemilik bangunan lain pun dengan sukarela mengorbankan pagarnya demi penataan kawasan.

Tapi, ketika Jokowi pindah ke Jakarta menjadi Gubernur DKI, sederet pagar besi malah muncul lagi di depan kompleks Balai Kota. Pagar besi itu seperti disembunyikan di belakang tetumbuhan yang ada di taman. Tapi, warnanya yang mencolok sulit disembunyikan, termasuk dari mata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surakarta, Supriyanto.

Supriyanto menilai pagar besi itu menunjukkan Pemerintah Kota Surakarta. Apalagi, pagar itu dibuat setelah bangunan yang lain membongkar pagarnya. "Pagarnya sepele, tapi masalahnya tidak sepele," kata dia, Senin, 28 Januari 2013. Menurut Supriyanto, kondisi itu bisa mengikis rasa percaya masyarakat terhadap kebijakan yang diambil pemerintah.

Konsep awal dari pembongkaran tembok pagar itu adalah untuk memberi kesan keterbukaan. Pemilik bangunan bisa menggantinya dengan pagar vegetatif dari tanaman. Supriyanto mengatakan, konsep itu jadi berantakan dengan pagar besi di Balai Kota.

Sekretaris Daerah Kota Surakarta Budi Suharto berdalih, pagar itu sengaja dibangun dengan alasan keamanan. "Kelak juga akan dibongkar lagi," kata Budi. Pembongkaran bakal dilakukan saat mereka sudah yakin kompleks itu terjamin keamanannya meski tanpa pagar.

Tapi bagi Supriyanto, alasan keamanan itu menggelikan. Sebab, pemerintah meminta gedung perbankan di sekitar kawasan itu untuk membongkar pagarnya. "Jelas bank lebih rawan dibanding balai kota," kata dia.

Sumber :
www.tempo.co

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berjanji akan segera menyampaikan rincian APBD DKI 2013 sampai ke tingkat RT-RW. Ia menegaskan, rincian yang rencananya akan dibuat dalam bentuk poster itu bakal disebar setelah peraturan daerah dan peraturan gubernur tentang APBD itu selesai dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri.
"Ya, segera, setelah selesai dari Mendagri. Sampai ke tingkat kelurahan, RW, RT, semuanya," kata Jokowi saat ditemui di Balai Agung Balaikota DKI Jakarta, seusai rapat paripurna pengesahan APBD, Senin (28/1/2013).
Penempelan anggaran daerah itu merupakan salah satu janji Jokowi dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama saat keduanya masih bertarung di pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Hal itu dilakukan untuk membangun tanggung jawab dan pengawasan bersama sehingga sejalan dengan semangat transparansi anggaran yang diusung pemimpin Jakarta Baru ini.
Pengesahan APBD Provinsi DKI Jakarta oleh DPRD DKI Jakarta dilakukan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin, dengan agenda penandatanganan berita acara persetujuan dan pendapat akhir Gubernur DKI terhadap Raperda APBD 2013. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan dan dihadiri oleh Gubernur DKI Joko Widodo, serta unsur lain dari BUMD, perwakilan UPT, kepala dinas, perwakilan ormas-parpol, serta 72 anggota DPRD.
Anggaran tahun ini ditetapkan sebesar Rp 49,9 triliun. Beberapa program yang diunggulkan dan menjadi prioritas Jokowi adalah Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, solusi banjir dan macet, serta penataan kampung.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Tandatangani Penetapan APBD 2013

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menandatangai Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta senilai Rp 49,9 triliun yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Jokowi menyatakan terima kasihnya kepada seluruh jajaran, baik pimpinan sampai anggota DPRD DKI yang telah menelaah Rancangan APBD dengan cermat.
"Dengan ini, Raperda akan dibahas untuk dijadikan Rapergub dan akan dikirimkan ke Mendagri untuk dilakukan evaluasi," ujar Joko Widodo dalam rapat paripurna pengesahan RAPBD DKI tahun 2013 di DPRD, Jakarta, Senin (28/1/2013).
Rancangan APBD tahun 2013 sendiri sebesar Rp 49,9 triliun dengan rincian untuk pendapatan daerah senilai Rp 41,5 triliun, belanja daerah senilai Rp 45,5 triliun dengan surplus atau defisit sebesar Rp 4 triliun. Selanjutnya, untuk pembiayaan Daerah sebesar Rp 4 triliun.
Untuk penerimaan pembiayaan mencapai Rp 8 triliun, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2012 sebesar Rp 8 triliun, pinjaman Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) sebesar Rp 110 miliar.
Kemudian untuk Pengeluaran Pembiayaan senilai Rp 4 triliun, Penyertaan Modal atau Investasi Pemerintah Daerah senilai Rp 4 triliun, dan Pembayaran Pokok Utang senilai Rp 58 miliar.

Sumber :
http://jakarta.tribunnews.com

Jokowi Hadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), hadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta. Penandatanganan berita acara persetujuan dan pendapat akhir Gubernur terhadap Raperda APBD Tahun 2013 di R.Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Jokowi Belum Pecat Oknum Calo Rusun Marunda

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan sudah mengetahui adanya oknum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diduga menjadi calo dalam penempatan warga di Rumah Susun Sederhana Sewa Marunda, Jakarta Utara. Namun, ia belum bertemu dengan oknum yang bersangkutan.
Jokowi mengatakan akan segera mencari oknum yang telah melakukan penyelewengan tersebut. Setelah mengetahui oknum yang melakukan penyelewengan, maka ia akan langsung melepas jabatan oknum tersebut.
"Ya, nanti dicari kalau ada suara itu. Pasti saya cari. Nanti kalau sudah ketahuan orangnya siapa, nanti hilang pekerjaannya," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (29/1/2013).
Sebelumnya, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, penyebab utama warga Pluit menolak direlokasi ke Rusun Marunda adalah adanya oknum yang sengaja mempersulit kepindahan warga itu. Oknum yang diduga melakukan hal itu disebut-sebut merupakan pegawai Pemprov DKI Jakarta.
"Di lapangan itu ternyata ada oknum-oknum dari pemda kita yang mempersulit. Tidak ada air, tidak ada listrik, ya warga kan kecewa. Minimal ada air ada listrik," kata Basuki, Senin (28/1/2013).
Berbeda dari Jokowi yang mengaku belum memecat oknum itu, Basuki mengatakan Jokowi telah memerintahkan untuk mencopot jabatan oknum Pemprov DKI tersebut. "Kita mungkin akan ganti dia. Hari ini (kemarin), Pak Gubernur sudah perintahkan untuk dicopot," kata pria yang akrab disapa Ahok itu.
Pemprov DKI menggunakan Rusun Marunda untuk menampung warga yang pindah dari lokasi lain. Tahap pertama proses pemindahan terbuka untuk 240 kepala keluarga (KK) warga Pluit. Namun, hingga Rabu (23/1/2013), baru 67 KK atau sekitar 234 jiwa yang pindah menempati kamar-kamar di rusun itu. Warga yang tinggal di bantaran Waduk Pluit tercatat sebanyak 7.000 KK atau sekitar 17.000 jiwa.
Pemprov DKI telah mengisi kamar-kamar di rusun itu dengan berbagai fasilitas rumah tangga. Di dalam setiap unit rumah telah disediakan televisi 19 inci, dua kasur beserta bantal dan seprai, satu set meja dan kursi, kulkas, kompor beserta tabung elpiji, seperangkat gelas dan piring, peralatan mandi, serta beras dan sayur. Tidak hanya itu, Pemprov DKI juga membebaskan biaya sewa pada bulan pertama sebesar Rp 371.000 dan biaya listrik Rp 200.000. Namun, pada bulan kedua, warga harus membayar maksimal sebesar Rp 571.000 per bulan untuk biaya sewa dan biaya listrik.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Bantu Wanita yang Pingsan Saat Antre

Seorang wanita jatuh pingsan di tengah kerumunan warga di Jalan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, yang sedang mengantre untuk mendapatkan sumbangan dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Minggu (27/1/2013) siang.

Melihat peristiwa itu, Jokowi langsung menolong wanita itu dan membawanya ke tempat lebih lapang. Sengatan sinar matahari di antara kerumunan warga menyebabkan wanita ini semaput. Jokowi pun membantunya untuk pindah ke sebuah warung di dalam gang.

"Gimana, sudah siuman belum? Dikasih minum dong, sama diolesi minyak kayu putih," kata Jokowi sambil mengamati kondisi si ibu.

Setelah membantu wanita itu dan memastikan kondisinya telah membaik, Jokowi kembali membagikan paket bantuan. Paket bantuan yang diberikan Jokowi berisi satu set seragam sekolah dan lima buku tulis. Barang-barang itu diangkut menggunakan truk satuan polisi pamong praja.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi: Waduk Pluit Bakal Diperdalam hingga 10 Meter

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali mengunjungi kawasan Muara Baru, Jakarta Utara, Minggu (27/1/2013). Dalam kunjungannya, pria yang akrab disapa Jokowi ini melihat langsung perkembangan wilayah yang telah lebih dari satu minggu tergenang air.

Kali ini Jokowi megunjungi Gang V III, RT 21, RW 17, Muara Baru yang masih tergenang banjir setinggi 10 sentimeter. "Coba ini disedot ini. Ambil penyedot yang di situ (di gang lainnya)," ujar Jokowi saat menyaksikan sisa banjir tersebut.

Mantan Wali Kota Solo yang tiba di Muara Baru sekitar pukul 11:30 WIB ini mengatakan akan memperbesar daya tampung Waduk Pluit karena waduk itu merupakan patokan banjir di Jakarta. "Jadi, Waduk Pluit itu jantungnya. Kalau kita ada banjir ya di situ. Jadi kalau bermasalah seperti sekarang ini, menjadi problem. Sekarang 2-3 meter kedalamannya, itu mau dijadikan 10 meter sehingga berdaya tampung besar," tutur Jokowi.

Namun, rencana untuk memperdalam waduk tersebut bakal tak berjalan mudah. Pasalnya, beberapa tempat sudah dihuni  masyarakat. Rencananya, warga akan mendapat sosialisasi agar bersedia dipindahkan dari kawasan waduk tersebut.

"Mereka juga, kan, diberi solusi ke Marunda atau di tempat lain. Yang itu juga telah disiapkan mebel-mebelnya, tinggal masuk saja. Nanti saya bikin yang semurah-murahnya karena ini menyangkut sebuah kepentingan, bukan income untuk mendapatkan uang dari sewa itu tidak, tapi ini harus menyelesaikan masalah," tuturnya.

Karena adanya kunjungan Gubernur DKI Jakarta ini, Jalan Muara Baru Raya yang hanya dapat dilalui dua ruas kendaraan mendadak macet karena banyak warga langsung mendatangi sang Gubernur.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Tinjau Pasar Ikan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi membagikan bantuan kepada warga yang menjadi korban banjir di Pasar Ikan, RT 11, RW 04, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Jokowi tiba di lokasi tersebut pada Ahad pukul 11.30 WIB dan langsung disambut oleh warga sekitar yang ingin bersalaman. Banjir dengan ketinggian yang bervariasi sudah menggenangi wilayah tersebut sejak Kamis (17/1) lalu dan baru surut pada Rabu (23/1).

Ketinggian air yang merendam rumah warga selama berhari-hari di kawasan tersebut berbeda-beda, yakni mulai dari 40 sentimeter hingga satu meter.
Akan tetapi, bukan hanya banjir yang melanda pemukiman warga, karena setelah banjir surut, wilayah tersebut juga dilanda banjir rob akibat air pasang pada Kamis (24/1).

Di lokasi tersebut, Jokowi membagikan bantuan berupa beras, mie instan, sembako, selimut, uang tunai, buku tulis dan seragam sekolah kepada para korban banjir di wilayah itu.
Hingga berita ini diturunkan, Jokowi masih membagi-bagikan bantuan kepada warga secara langsung satu per satu.

Sumber :
republika.co.id

Jokowi blusukan ke sampah yang menggunung

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengecek tumpukan sampah yang menggunung di pinggir Kali Mati, Kelurahan Gedong Panjang, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Jokowi meninggalkan rumah dinasnya pada 09.30 WIB dan tiba di lokasi tersebut pada 10.15 WIB.

Mobil Jokowi berhenti di sebelah Halte Busway Pakin, dan tak lama Jokowi melangkah keluar menuju gunungan sampah di pinggir kali tersebut.

Sekitar lima menit, Jokowi berdiri di atas tumpukan karung-karung sampah dan kayu-kayu bekas untuk mengecek kondisi kali yang dipenuhi sampah.

Tak lama kemudian, sebanyak tiga truk sampah milik Pemerintah Provinsi Pemprov) DKI Jakarta tiba di lokasi dan para petugas kebersihan segera membersihkan dan mengangkut sampah itu ke dalam truk.

Selain tiga truk sampah, ada pula satu escavator di pinggir kali tersebut. Namun, escavator itu sudah ada sejak sebelum Jokowi tiba di lokasi.

Dalam tinjauan yang berlangsung sekitar 20 menit tersebut, Jokowi turut didampingi oleh Kepala dinas Kebersihan DKI Jakarta Unu Nurdin. 

Sumber :
antaranews.com

Hujan Diturunkan di Laut, Jokowi Minta Masyarakat Tetap Waspada

Berbagai upaya dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk meminimalkan bencana banjir di Ibu Kota. Salah satunya, dilakukannya operasi teknologi modifikasi cuaca di atmosfer untuk mendistribusikan curah hujan di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Kendati demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap meminta warga agar waspada banjir. Meskipun potensi hujan besar pada 27 Januari diperkirakan kecil, pasang laut masih di level maksimal 1 meter, tanggul di pantai utara Jakarta juga rawan jebol.
Rekayasa cuaca
Operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC) ini merupakan kerja sama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Pesawat Hercules mulai menebar garam dapur di atas Selat Sunda, Sabtu (26/1/2013) pukul 13.32 hingga 15.40, untuk membuat hujan buatan. Hanya sekitar setengah jam setelah 4 ton garam ditebarkan, hujan lebat di atas Selat Sunda pun terjadi.
"Potensi pembentukan awan hujan terpantau radar BPPT berada di atas Selat Sunda, di sebelah barat Kabupaten Pandeglang. Karena itu, pesawat mengarah ke sana untuk menebarkan garam," kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Hujan Buatan BPPT Heru Widodo.
Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, operasi TMC dilakukan atas perintah Gubernur DKI Jakarta kepada Kepala BNPB, Jumat pekan lalu. BNPB pun segera merespons dan bekerja sama dengan BPPT.
Menurut Heru, Jokowi meminta agar hujan lebat tidak turun di sekitar Puncak dan Jakarta untuk mencegah terjadi banjir di Jakarta.
BPPT kemudian bekerja sama dengan BNPB membuat hujan buatan dan memasang alat pemecah pembentukan awan hujan.
Rekayasa cuaca ini akan dilakukan selama dua bulan, yaitu 26 Januari-25 Maret 2013, sehingga hujan tidak turun di darat, tetapi langsung di laut. Awan juga direkayasa agar terbentuk di atas laut sehingga hujan pun turun di laut.
TMC ditargetkan akan mampu mengurangi hujan di Jakarta sekitar 30 persen. Dana yang dikeluarkan BNPB mencapai Rp 13 miliar.
Hujan buatan akan dilakukan di pesisir utara Jakarta, di sekitar Selat Sunda, serta di pantai selatan bagian barat Pulau Jawa. Pembuatan hujan ini disesuaikan dengan potensi awan hujan yang terbentuk setiap hari selama musim hujan.
BPPT juga mengoperasikan alat pemecah pembentukan awan hujan. Alat ini dipasang pada menara berketinggian sekitar 50 meter dan sudah dioperasikan lima unit di sekitar Puncak dan 20 unit tersebar di Jakarta. Alat ini bekerja berdasarkan pantauan radar cuaca BPPT.
"Jika terjadi potensi pembentukan awan hujan, awan segera dipecahkan sehingga tidak terjadi hujan," kata Heru.
Pelaksanaan TMC di Jakarta dilakukan dengan mengerahkan empat pesawat terbang, yaitu 1 Hercules C-130 TNI AU dan 3 pesawat CASA 212-200.
Pesawat Hercules yang bisa mengangkut 5 ton-6 ton garam disiapkan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Pesawat CASA yang berkapasitas angkut sekitar 1 ton garam disiapkan di Lapangan Pondok Cabe, Tangerang.
"Operasional pesawat tergantung kondisi awan. Jika membutuhkan cukup banyak garam, maka dioperasikan pesawat Hercules," kata Sutopo.
Penanganan banjir
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, banjir di Jakarta hingga kemarin masih menggenangi sejumlah wilayah di delapan kelurahan. Jumlah pengungsi sebanyak 3.330 jiwa.
Jokowi mengatakan akan mengevaluasi status tanggap darurat bencana banjir yang telah berlangsung selama 10 hari dan berakhir pada Minggu ini.
Di tempat-tempat yang masih tergenang banjir, Jokowi juga telah memerintahkan agar mobil-mobil pemadam kebakaran menyedot air. Armada pengangkut sampah juga sudah dikerahkan untuk mengangkut sampah sisa banjir.
Penanganan korban banjir masih terkonsentrasi di Jakarta Utara. Jokowi pun berharap pada Minggu ini tidak turun hujan besar. "Mudah-mudahan tidak ada," ujarnya saat mengunjungi lokasi banjir di Luar Batang, Jakarta Utara.
Berdasarkan data BPBD DKI Jakarta, kemarin, kondisi 10 pintu air masih dalam posisi Siaga IV dan satu pintu air di Pasar Ikan dalam posisi Siaga III dengan ketinggian air 194 sentimeter. Ketinggian air di Pintu Air Pasar Ikan ini yang memengaruhi banjir di Pluit dan wilayah sekitarnya yang berbatasan dengan laut.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi, sepanjang akhir pekan ini cuaca di Jakarta dan sekitarnya juga cukup bersahabat. Hujan diperkirakan tetap mengguyur Jabodetabek dengan intensitas ringan hingga lebat. Namun, sebagian besar kawasan Ibu Kota diperkirakan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.
Kawasan Jakarta Selatan, Depok, dan Tangerang adalah daerah yang diperkirakan bakal diguyur hujan lebat, tetapi pada saat tertentu, seperti siang hari.
Call Center 164
Kendati demikian, Eko Hariadi dari Bagian Humas Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir DKI Jakarta meminta warga tetap waspada banjir karena peluang hujan dengan intensitas ringan hingga sedang tetap bisa terjadi secara sporadis di wilayah Jabodetabek.
"Ada pula prediksi pasang laut yang tinggi pada 27 Januari, karena itu warga harus tetap waspada," ujarnya.
Untuk meningkatkan kewaspadaan warga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan layanan informasi cuaca, banjir, dan kebutuhan di pengungsian. Warga bisa menghubungi Call Center Siaga Bencana di nomor 164.
Pengoperasian pompa
Ahli teknik hidro dan pantai dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Nur Yuwono, mengingatkan, Pemprov DKI Jakarta juga semestinya memperhatikan kesiapan pengoperasian pompa-pompa pengendali banjir.
Katulampa sebagai acuan ancaman banjir di Jakarta harus diikuti pengoperasian semua pompa pengendali banjir di Jakarta.
"Saat ini air di Katulampa tinggi, semua pompa pengendali banjir di Jakarta termasuk di Waduk Pluit harus dioperasikan. Jangan sampai pompa itu lebih dulu terendam banjir sehingga tidak bisa dioperasikan," ujarnya.
Sebagai kawasan yang mengalami penurunan muka tanah cukup tinggi dan berada di bawah permukaan air laut, kawasan Pluit sangat membutuhkan sistem polder yang baik untuk menjaga kawasan tersebut tetap kering.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi Akan Audit Seluruh Bangunan di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam waktu dekat akan melakukan audit terhadap seluruh bangunan di Jakarta. Hal ini ia lakukan untuk menanggulangi banjir yang kerap terjadi di Ibu Kota.

"Semuanya akan kita audit dan kita lakukan setelah banjir. Baik di perumahan, mal, kantor, dan semuanya," kata Jokowi, seusai meninjau banjir di Luar Batang, Jakarta Utara, Sabtu (26/1/2013).

Untuk mewujudkan hal tersebut, Jokowi sudah mempersiapkan Pergub yang lebih detail dan konkrit. Salah satu pergub tersebut akan mewajibkan semua bangunan yang didirikan atau bangunan yang sudah jadi, harus memiliki resapan air dengan kedalaman 20-250 meter.

"Pergub tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) akan diperketat bagi bangunan gedung, apartemen, kantor, dan mal. Jadi, setiap ijin bangunan harus dilampirkan juga sumur resapannya berapa meter, detail, komplit, dan sumur resapannya berjarak 100-200 meter. Apa yang di harapkan kalau sumur resapannya cuma 1 meter," kata Jokowi.

Kepala Dinas Pengawasan dan Penataan Bangunan DKI I Putu Ngurah Indiana membenarkan bahwa dalam waktu dekat akan ada Pergub terkait izin mendirikan bangunan, yaitu terkait sumur resapan. Menurutnyan aturan tersebut sudah ada sejak dalam Sertifikat Layak Fungsi (SLF) ketika dikeluarkan izin mendirikan bangunan.

"Kalau sumur serapan dibuat menjadi setiap 100-200 meter pada setiap bangunan maka jelas sangat efektif untuk menyelesaikan persoalan banjir," kata Putu.

Saat ini, kata Putu, setiap pengembang juga telah bersedia untuk menjalankan aturan tersebut apabila pergubnya telah dikeluarkan. Menurut Putu, pengembang melihat sumur resapan hingga kedalaman 250 meter juga dapat mencegah banjir di lokasi pengembang.

"Pengembang menyambut baik rencana tersebut jika memang dijalankan. Hanya saja perlu diperhatikan juga bagian atasnya untuk dirapihkan sehingga tidak longsor di kemudian harinya," tutur Putu.

Sumber :
tribunnews.com

Jokowi Akan Lanjutkan Proyek Gagasan Foke

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan mempercepat proyek gagasan mantan Gubernur  Fauzi Bowo, yakni Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Proyek JEDI ini merupakan upaya pengendalian banjir melalui normalisasi dan pengerukan 13 sungai di Jakarta.
"Pokoknya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2013 digedok, proyeknya langsung kita mulai," kata Jokowi, seusai meninjau lokasi banjir Luar Batang, Penjaringan, Jakarta, Sabtu (26/1/2013).
Jokowi mengatakan program tersebut telah diajukan dalam Rancangan APBD 2013 dan telah dijadwalkan disahkan pada 28 Januari 2013 pukul 13.00 WIB. Namun Jokowi enggan menjelaskan lebih lanjut terkait anggaran yang digelontorkan oleh Pemprov DKI terkait realisasi proyek tersebut.
"Mungkin Rp 1 triliun sekian. Pokoknya nanti semua itu untuk menjadi pagar yang lama menjadi pagar baru di sungai dan untuk pengerukan. Kita juga pakai sistem sedot jadi lebih bersih," kata Jokowi.
Fauzi Bowo telah menggagas proyek itu sejak tahun 2008 untuk menanggulangi banjir. Realisasi proyek JEDI dilakukan secara bertahap dan dibagi dalam tujuh paket pengerjaan. Dari tujuh paket itu, tiga paket dikerjakan Pemprov DKI, dua oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) dan dua lainnya oleh Cipta Karya lewat bantuan dana Bank Dunia.
Pengajuan pinjaman ke Bank Dunia sebenarnya sudah sejak tahun 2008 namun karena masalah birokrasi, realisasinya baru tahun 2012 lalu. Tender proyek JEDI pun telah berjalan dengan melibatkan 14 perusahaan termasuk dari Korea, Cina, India, dan Taiwan.
Secara keseluruhan proyek JEDI meliputi 57 kelurahan di 4 wilayah DKI Jakarta, yakni di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Proyek JEDI ini diharapkan mampu membebaskan pemukiman warga dari banjir.
Secara rinci, proyek JEDI ini juga meliputi daerah kumuh di sepanjang Kanal Banjir Barat (KBB), Pakin, Kali Besar, Jelakeng, Sunter Hulu, Krukut-Cideng dengan populasi penduduk sekitar 173.000 jiwa. Sementara itu, lumpur yang telah dikeruk akan ditiriskan, kemudian dibuang ke kawasan Ancol menggunakan truk kedap air. Sedangkan sampahnya dibuang ke TPA Bantargebang.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi: Bisa saja gelar sekaten Maulid di Jakarta

Ketika masih menjadi wali kota Solo, Joko Widodo (Jokowi) sering hadir dalam perayaan meriah sekaten saat peringatan Maulid Nabi Muhammad. Gubernur DKI Jakarta itu juga berencana akan mengelar acara tersebut di Ibu Kota.

"Yah, itu bisa, bisa saja. Itu kan tradisi sejak zaman keratonan dulu banget, yah bisa-bisa aja," kata Jokowi saat memberikan bantuan di SDN Penjaringan 01/02, Jakarta, Sabtu (26/1).

Jokowi hanya menjawab datar ketika disinggung kerinduan kemeriahan acara sekaten di Solo. "Ah enggak biasa-biasa sajalah, tidak ada rindu itu," ujar Jokowi sambil tersenyum.

Seperti diketahui, Jokowi dikenal sebagai pria yang akrab dengan budaya dan seni. Sebelumnya Jokowi berhasil memeriahkan malam pergantian tahun saat menggelar Jakarta Night Festival atau Car Free Night di kawasan Sudirman-Thamrin.

Sumber :
merdeka.com

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) kagum dengan warga di Penjaringan, Jakarta Utara, yang antre untuk mendapatkan bantuan banjir. Jokowi akan menambah bantuan untuk warga Penjaringan.

"Karena antrenya bagus, saya tambahin lagi (bantuan). Sebenarnya stok kita banyak sekali, kalau barisnya rapi ditambah," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan itu usai memberikan bantuan di SDN 01/02 Penjaringan, Jl Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (26/1/2013).

Jokowi menilai, masyarakat harus berbaris rapih untuk mendapatkan bantuan. Jika tidak rapih, maka Jokowi akan kesulitan membagikan bantuan.

"Mana SD, mana SMP, SMA, laki, perempuan saja kita juga bingung. Soalnya ngantrinya kan tidak runtut," kata Jokowi yang membagikan seragam SMP itu.

Jokowi menambahkan, bantuan bisa langsung diberikannya. Bisa juga melalui RT dan RW.

"Pokoknya biar melimpah. Kita ingin setiap mobil bantuan yang datang saya ingin langsung menyalurkan ke masyarakat. Makanya juga tidak hanya melihat berseliwerannya mobil bantuan tapi mereka juga merasakan ada bantuan datang," kata suami Iriana itu.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Bagikan Seragam di SDN Penjaringan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membagikan bantuan kepada korban banjir di Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (26/1/2013). Selain memberikan bantuan di Masjid Keramat Luar Batang, pria yang akrab disapa Jokowi itu juga memberikan bantuan kepada warga yang mengungsi di SDN Penjaringan 01/02.
Di SD tersebut, Jokowi memberikan bantuan berupa seragam sekolah putih biru atau yang biasa dipakai oleh siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP). Berdasarkan pantauan Kompas.com, mulai dari anak-anak sekitar umur lima tahun hingga remaja mengantre untuk mendapatkan seragam sekolah tersebut.
Ada juga seorang ibu yang mengambil seragam itu dan mengaku bahwa baju seragam itu akan dipakainya sendiri karena pas di badannya. "Ternyata cukup pas saya pakai ini roknya. Mendingan buat saya saja, anak saya cowok semua ini," kata Ani (56), kepada Kompas.com, di lokasi, Sabtu (26/1/2013).
Saat ditanyakan hal itu kepada Jokowi, ia mengaku sulit membedakan seragam mana untuk siswa SD, siswa SMP, maupun SMA karena baju-baju itu masih di dalam karung. "Ya, enggak mungkin. Cara seperti itu kan sulit ya di dalam karung, mana SD, mana SMP, SMA, laki-laki, perempuan, kitanya juga bingung," kata Jokowi.
Jokowi juga menyerahkan bantuan berupa beras lima ton, sembako, mi instan, handuk, selimut, dan uang tunai. Bantuan itu, kata Jokowi, akan terus ia tambah seiring dengan semakin memprihatinkannya kondisi warga korban banjir. "Pokoknya akan kita tambah lagi. Sebetulnya stok kita banyak sekali. Asal mau rapi seperti ini sampai malam pun, tak ladenin," kata Jokowi.
Banjir menerjang kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, sejak Kamis 17 Januari lalu. Ratusan rumah terendam dan kawasan ini berubah menjadi kolam renang raksasa. Ketinggian air yang merata tak menyisakan sedikit pun areal yang kering. Kondisi itu diperparah dengan menumpuknya sampah di pintu air Pluit.
Belum surutnya ketinggian air yang menggenangi kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, diduga akibat terjadinya air pasang dari laut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan ketinggian curah hujan akan terus naik hingga 27 Januari mendatang saat bulan purnama.
Saat itu kondisi laut diperkirakan mengalami pasang, sehingga pasokan air darat diperkirkan sulit masuk ke laut. Akibatnya, di beberapa daerah diperkirakan terjadi banjir rob cukup tinggi. Seperti diketahui, tiga perempat wilayah Jakarta Utara berada di bawah permukaan laut.

Sumber :
megapolitan.kompas.com

Jokowi: Semoga Besok Enggak Banjir

Puncak pasang air laut diperkirakan akan terjadi pada 27 Januari 2013, besok. Posisi tertinggi air laut akan mencapai 100-110 sentimeter di atas kondisi normal. Daerah yang mendapat luapan air tersebut adalah Jakarta Utara, dikarenakan wilayah itu berada 40 persen di bawah permukaan air laut.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Joko Widodo berharap banjir rob dan luapan air laut tidak terjadi.

"Moga-moga enggak ada, Ya mudah-mudahan tidak ada," kata Jokowi saat mengunjungi korban banjir di Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (26/7/2013).

Selanjutnya, kata Jokowi, Pemerintah Provinsi DKI akan mengoreksi semua kekurangan saat tanggap darurat banjir Jakarta sejak sembilan hari lalu, tepatnya 17 Januari hingga 27 Januari 2013.

"Kalau sudah rampung semuanya baru kita evaluasi (tanggap darurat), koreksi-koreksi lah," pungkasnya.

Sumber :
okezone.com

Cegah Banjir, Jokowi Minta BNPB Tabur Garam di Awan Jakarta

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) kagum dengan warga di Penjaringan, Jakarta Utara, yang antre untuk mendapatkan bantuan banjir. Jokowi akan menambah bantuan untuk warga Penjaringan.

"Karena antrenya bagus, saya tambahin lagi (bantuan). Sebenarnya stok kita banyak sekali, kalau barisnya rapi ditambah," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan itu usai memberikan bantuan di SDN 01/02 Penjaringan, Jl Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (26/1/2013).

Jokowi menilai, masyarakat harus berbaris rapih untuk mendapatkan bantuan. Jika tidak rapih, maka Jokowi akan kesulitan membagikan bantuan.

"Mana SD, mana SMP, SMA, laki, perempuan saja kita juga bingung. Soalnya ngantrinya kan tidak runtut," kata Jokowi yang membagikan seragam SMP itu.

Jokowi menambahkan, bantuan bisa langsung diberikannya. Bisa juga melalui RT dan RW.

"Pokoknya biar melimpah. Kita ingin setiap mobil bantuan yang datang saya ingin langsung menyalurkan ke masyarakat. Makanya juga tidak hanya melihat berseliwerannya mobil bantuan tapi mereka juga merasakan ada bantuan datang," kata suami Iriana itu.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi Persilakan Pemerintah Pusat Evaluasi Tata Ruang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta.

"Evaluasi ini perlu agar pembangunan bisa terus berjalan beriringan dengan pemerintah pusat. Sehingga, targetnya tercapai," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat.

Menurut Jokowi, evaluasi RTRW tersebut akan dilakukan terhadap enam daerah, antara lain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur).

"Dalam evaluasi tersebut, akan dilihat apakah pelaksanaan Koefisien Dasar Hijau (KDH) dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sudah sesuai dengan peraturan RTRW daerah," ujar Jokowi.

Jokowi menuturkan jika hasil evaluasi menunjukkan adanya pelanggaran undang-undang, maka akan diberikan sanksi yang bervariasi, mulai dari administratif hingga pidana.

"Berbagai jenis sanksi tersebut akan diberikan kepada pihak pelanggar atau pihak terkait, seperti pemberian izin pendirian bangunan dan pemilik bangunan itu sendiri," katanya.

Jokowi mengharapkan agar evaluasi RTRW tersebut dapat diselesaikan seluruhnya pada akhir 2013.

Evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat itu merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penataan Ruang.

Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pemerintah harus melakukan audit peraturan daerah tata ruang dan implementasinya secara rutin per lima tahun.

Sumber :
http://www.republika.co.id

Jokowi Jadi Rebutan Tamu Maulid Nabi di Istana

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ikut hadir dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1434 Hijriah di Istana Negara, Jakarta, Jumat malam, 25 Januari 2013. Sejak pukul 19.30 WIB, dia sudah terlihat duduk di bangku yang disusun berbaris menunggu peringatan dimulai.

Jokowi--sapaan Joko Widodo--yang mengenakan kemeja putih bercorak dipadu jas dan kopiah hitam, terlihat beberapa kali dihampiri sejumlah tamu undangan yang sama-sama menunggu acara dimulai. Pria-wanita tamu undangan itu meminta foto bersama dengan mantan Wali Kota Solo itu.

Tak canggung, Jokowi menerima permintaan fan-nya itu. Sambil tersenyum, ia "melayani" keinginan tamu undangan untuk mengabadikan momen bersama. Bahkan beberapa di antara tamu undangan hanya mengabadikan foto Jokowi tanpa mereka ada di samping si Gubernur.

Adapun peringatan Maulid Nabi di Istana dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Rangkaian peringatan dimulai pukul 20.00 WIB. Presiden SBY dijadwalkan memberikan sambutan pada pukul 21.00 hingga 45 menit setelahnya.

Hingga pukul 19.30, sejumlah tamu undangan sudah terlihat duduk berbaris di dalam Istana Negara. Mereka menunggu peringatan dimulai. Adapun sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, pejabat negara, dan perwakilan negara lain juga diagendakan menghadiri peringatan ini.


Sumber :
www.tempo.co

Hadapi 27 Januari, Jokowi Minta Siapkan Batu Pasir

Untuk mengantisipasi dan menghadapi perkiraan bencana banjir bandang melanda Jakarta pada 27 Januari, Gubernur DKI Joko Widodo meminta para wali kota, camat, dan lurah di lingkup Pemprov DKI wajib menyiapkan batu dan pasir di wilayah masing-masing sebagai upaya mengantisipasi banjir.

Artinya, jangan sampai banjir sudah terjadi, baru para wali kota, camat, dan lurah, termasuk gubernurnya, sibuk mencari batu dan pasir. Ini terjadi pada peristiwa banjir di kawasan Menteng dan sekitarnya akibat jebolnya tanggul Kali Ciliwung di Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat, Kamis (17/1).

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan peringatan tersebut dalam setiap memberikan pengarahan kepada segenap lurah, camat, wali kota, dan instansi terkait dalam penanganan banjir, termasuk warga, saat gubernur blusukan.

Jokowi di Balai Kota DKI, Jumat (25/1), menyatakan sebagai peringatan bagi semua pejabat unit terkait di lingkup pemprov dan jajaran perlu bertindak cerdas dan cepat mencari solusi bila terjadi banjir maupun bencana lain.

Peringatan Jokowi itu agar Pemprov DKI mampu menangani banjir walau datangnya mendadak. Jadi, tidak terulang lagi kasus jebolnya tanggul Kali Ciliwung yang airnya hampir mencapai Istana Negara.

Jokowi mengingatkan semua pihak, khususnya warga Jakarta, agar saling membahu untuk mengatasi banjir dengan mempersiapkan material seperti batu dan pasir. Pemprov sendiri tidak punya batu dan pasir, karena pertambangan ada di luar Jakarta.

"Perlu saya tekankan, jangan sampai terlambat mempersiapkan material yang dibutuhkan jika terjadi bencana banjir di Jakarta pada 27 nanti sesuai perkiraan Badan Meteorologi Geofisika dan Klimatologi (BMKG) akan terjadi hujan besar menimpa Jakarta dan rob naik dari laut," ujarnya.

Selain itu, komunikasi di lapangan harus intensif dilakukan. "Lurah bisa mengadu ke saya. Camat enggak usah takut. Bisa telepon ke saya kalau ada hal yang sangat penting. Wali kota juga agar tidak terlambat dan yang paling penting korban banjir harus diutamakan. Rakyat itu manusia harus prioritas penanganannya," ujar Jokowi.

Gubernur menambahkan pihaknya juga sudah meminta BPPT agar memindahkan awan bakal hujan dari arah selatan Jakarta (Bogor dan Depok) ke daerah lain agar hujan terhindar dari Jakarta.

Sumber :
metrotvnews.com

Jokowi Minta BPPT Pindahkan Hujan ke Laut, BMKG Ragu

Permintaan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) kepada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk memindahkan hujan ke laut guna mencegah banjir diragukan oleh Kepala Pusat Meteorologi Publik Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Mulyono Prabowo.
Sebelumnya, dikabarkan bahwa prediksi akan Jakarta diguyur hujan lebat dan laut pasang akibat bulan purnama pada 27 Januari nanti. Faktor gabungan itu, diwaspadai curah hujan tinggi saat terjadi pasang air laut sehingga menimbulkan air yang ada di darat tidak bisa terbuang ke laut.
"Jika ditambah dengan gelombang besar maka akan menimbulkan rob," kata Profesor Riset Astronomi Astrofisika LAPAN, Thomas Jamaluddin kepada Suara Merdeka, Jumat (25/1).
Sementara, Mulyono dalam wawancaranya di Jakarta, Jumat (25/1), mengatakan, secara teknis tidak ada cara memindahkan kawanan awan ke laut. Yang ada adalah dengan mempercepat atau menunda hujan. "Setahu saya tidak ada cara memindahkan hujan dari awan ke laut. Karena tak mungkin kita membungkus awan lalu menyeretnya ke atas lautan," katanya.
Menurutnya, yang ada adalah dengan mempercepat turunnya hujan dengan menaburi awan dengan bahan hidroskopis berupa garam yang lembut yang nantinya menarik uap air sehingga bergabung menjadi butiran air yang semakin lama semakin berat hingga terjadilah hujan.
Namun, Mulyono menjelaskan, memindah hujan ke laut kemungkinan kecil karena itu tergantung pada datangnya awan. "Misalnya saja bila awan berasal dari Kepulauan Seribu, kita mungkin aja mempercepat hujan dengan menurunkannya di lautan sebelum ia sampai ke Jakarta. Namun, bila awan berasal dari arah selatan atau timur, percuma saja karena hujan tetap akan masuk ke Jakarta," paparnya.
Mulyono juga mengungkapkan banjir bisa karena permukaan tanah yang tidak dapat menyerap air dengan baik. "Banjir tidak sepenuhnya disebabkan hujan yang turun, tapi juga karena permukaan wilayah yang mampat atau tidak bisa menyerap air dengan baik. Alhasil, air yang tertampung pun bukan terserap, melainkan mengalir," ungkapnya.

Sumber :
suaramerdeka.com

Kriing! Normalisasi Waduk Pluit, Jokowi-Djokir Teleponan Tiap Hari

Normalisasi Waduk Pluit sudah 70 persen digarap dan hampir rampung. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto (Djokir) rajin berkoordinasi.

"Sudah jalan tuh. Hampir tiap hari teleponan sama Pak Menteri PU," kata Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (25/1/2013).

Jokowi mengaku selalu membahas seputar pekerjaan normalisasi waduk tersebut bersama sang menteri.

"Baik mengenai sodetan, baik mengenai saya minta bantuan alat alat berat di Waduk Pluit yang sedang kita kerjakan. Sampah itu bukan main buanyaknyaaa...," ujar Jokowi.

Menurut dia, pekerjaan tersebut kemungkinan kelar hari ini. "Sudah mulai kita keruk mungkin sudah 70 persen ini hari ini. Hari ini mungkin dirampungkan," kata Jokowi.

Waduk Pluit terletak di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Waduk ini memiliki luas 80 hektar. Waduk itu berfungsi sebagai pengendali banjir, tempat penampungan air hujan, dan cadangan air tanah. Namun sekarang waduk itu dipenuhi pemukiman liar, sampah hingga enceng gondok.

Jokowi menyebut, idealnya kedalaman waduk 10 meter. Tapi sekarang cuma 2 sampai 3 meter, sehingga kapasitasnya tidak sesuai dengan air yang masuk. Normalisasi waduk ini membutuhkan dana Rp 1 triliun.

Sumber :
news.detik.com

Jokowi: rencana IPO Bank DKI belum dipastikan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, rencana penawaran saham perdana (IPO) Bank DKI masih belum dapat dipastikan jadwalnya karena masih terus dipersiapkan.

"Kita masih mempersiapkan diri, masih proses persiapan," kata Jokowi usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank DKI di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, ada kemungkinan pihaknya mengucurkan dana tambahan selain yang telah disetujui sebesar Rp450 miliar, mengingat pertumbuhan aset bank tersebut yang besar.

"Kalau perlu ditambah lagi, karena pertumbuhan asetnya sangat besar, tapi ekuity-nya perlu disuntik. Kalau ada potensinya, kenapa tidak?" kata Jokowi.

Terkait pengurangan dividen untuk penambahan modal, dia mengatakan hal tersebut tergantung pemegang saham.

"Kalau mau diambil ya diambil. Tapi kenapa harus selalu diambil?" katanya.

Senada dengan Jokowi, Direktur Pemasaran Bank DKI Mulyatno Wibowo menyatakan rencana IPO Bank DKI masih belum dapat dipastikan karena tergantung suntikan dana APBD yang direncanakan Pemprov DKI.

"IPO kami harapkan sekitar Juni 2013. Tapi kalau pemprov memberikan modal baru lagi, misal di semester kedua, kemungkinan IPO kami mundurkan di 2014," katanya.

Mulyatno menambahkan bila IPO dilakukan, maka setidaknya 20 persen saham akan dilepas ke publik dengan target perolehan modal minimal Rp900 miliar.

Mulyatno menyatakan dana yang dibutuhkan Bank DKI hingga 2013 sebesar Rp1,35 triliun. Dari dana sebesar itu, sebanyak Rp450 miliar sudah disetujui Pemprov DKI. Sementara sisanya bisa melalui IPO ataupun penambahan dana dari pemprov.

"Kami harapkan sampai akhir 2013, bisa sampai Rp1,35 triliun. Rp450 miliar yang sudah disetujui, sisanya nanti akan dipikirkan apa dari IPO atau dari tambahan penyertaan dana pemprov," katanya.

Gubernur DKI telah menyetujui suntikan dana sebesar Rp450 miliar untuk memperbesar bank milik Pemprov DKI tersebut. 

Sumber :
antaranews.com

Sampah Banjir Menggunung, Jokowi Keluhkan APBD

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku belum bisa berbuat apa-apa untuk dapat membersihkan sampah yang menggunung akibat banjir yang menerjang Ibu Kota.
Pasalnya, hingga Jumat (25/1/2013) ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013 belum dapat disahkan.
"Sampah pascabanjir, ya bagaimana? APBD-nya belum diketok," kata Jokowi di Balaikota Jakarta.
Terkait dengan APBD DKI 2013 yang rencananya akan disahkan pada 28 Januari 2013, Jokowi mengaku belum mengetahuinya. "Jangan tanya saya. Itu kan semuanya dari sana (DPRD). Tanya ke sana saja, jangan tanya saya," kata Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi menjelaskan, ia akan terus menunggu pengesahan APBD agar bisa melaksanakan program unggulan 2013. Untuk penanggulangan sampah sisa banjir, Jokowi akan menggunakan alternatif lain untuk mengatasinya.
"Ya, mau pakai dana apa? Kalau uang Rp 1.000-Rp 2.000 saya punya. Tapi, ini kan menyangkut uang yang triliunan. Nanti kita cari jurus lain, misalnya minta bantuan seperti kejadian jebolnya Tanggul Latuharhary kemarin," ujarnya.
Selanjutnya Jokowi menuturkan, permasalahan-permasalahan seperti banjir dan sampah ini tidak dapat diselesaikan menggunakan alternatif dan cara yang dicetuskan secara mendadak.
"Memang permasalahan ini bukan diselesaikan dengan cara dadakan dan parsial. Tapi juga dengan cara yang sudah terencana dalam blue print, dan juga memang harus ada terobosan," ujarnya.
Agar permasalahan sampah itu dapat segera terselesaikan, Jokowi mengaku sudah memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum DKI segera membersihkan sampah-sampah di beberapa titik lokasi banjir yang menyebabkan luapan sampah.
Bahkan Jokowi mengatakan, ia sudah hafal di luar kepala terkait lokasi-lokasi yang harus segera dibersihkan dari luapan sampah tersebut.
"Saya mengerti kok di mana titik-titik sampah itu. Saya langsung perintahkan ke Dinas PU. Semuanya sudah ada yang dicek, ada juga yang belum," ujar Jokowi.

Sumber :
megapolitan.kompas.com