Gerindra Telisik Jokowi Kemungkinan “Antek” Asing dan Pengusaha Hitam

Pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo –adik kandung Prabowo– yang akan menginvestigasi dan menghambat pemerintahan Joko Widodo–JK, bak menggelindingkan “bola api” politik jelang pelantikan Presiden dan Wapres Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebaliknya, elit Gerindra beranggapan itu sangat wajar, dan meminta Joko Widodo dan pendukungnya tidak perlu kebakaran jenggot.
“Sebab Gerindra yang saat ini diluar pemerintahan, memang akan selalu menginvestigasi kebijakan-kebijakan yang akan dibuat pemerintahan di bawah Joko Widodo-JK yang kami prediksi akan menjual kedaulatan rakyat dibidang ekonomi, politik dan sosial kepada pihak asing,” tandas Ketua DPP Gerindra FX Arief Poyuono, kepada LICOM, hari ini (9/10/14).
Elit Partai Gerindra menuding itu bukan tanpa alasan. Menurut dia, bahwa pihak asing selama ini yang telah banyak
membantu Joko Widodo baik secara financial maupun pembangunan opini, “Sejak menjabat Walikota Solo hingga terpilih sebagai presiden,” ungkap Arief, yang juga Ketua Serikat Pekerja BUMN Bersatu.
Selanjutnya, dijelaskan Arief, Gerindra melakukan investigasi (telisik) dan penjegalan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dibuat pemerintahan Joko Widodo adalah merupakan hak konstitusi yang dimiliki oleh Gerindra melalui perwakilannya di DPR.
“Apalagi, kami perkirakan kebijakan pemerintahan Joko Widodo dipastikan akan lebih banyak mengakomodir kepentingan Corporasi Asing dan pengusaha hitam di Indonesia,” tegasnya terkait memprediksi akan berpihak dan menjadi “antek” asing dan pengusaha hitam.
Penjegalan terhadap kebijakan yang akan dibuat Joko Widodo, menurutnya, terutama adalah kebijakan menjual asset
Negara seperti BUMN dengan berkedokan untuk menutupi defisit APBN, Renegoisasi kontrak karya disektor pertambangan dan Migas juga akan dilakukan oleh Gerindra bersama KMP.
“Karena pengalaman Indosat, Blok Gas Natuna dan Gas Tangguh yang dilego bulat-bulat dan murah,” ungkap Arief mengungkit masa pemerintahan Presiden Megawati.  [lensaindonesia]