“Rakyat akan marah kalau pelantikan (Jokowi-JK) dipermainkan,” kata komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/10/2014).
Sekadar informasi, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengundang KPU untuk membahas mengenai pelantikan. Pertemuan berlangsung tertutup.
“Kita membicarakan tentang tugas akhir KPU dalam proses penyelenggaraan pilpres (pemilu presiden dan wakil presiden). UU tentang Nomor 42/2008 tentang Pilpres, membuat desain pemilu, pelantikan jadi tahapan pemilu. Kami punya tanggung jawab memastikan agar proses pelantikan berjalan sebagaimana dijadwalkan (20 Oktober 2014),” kata Ketua KPU, Husni Kamil Manik seusai pertemuan.
“Atas kewajiban dari undang-undang itulah, maka kami datang ke MPR, yang diterima lengkap oleh pimpinan MPR. Ternyata, secara teknis Sekretariat Jenderal MPR juga sudah membuat persiapan ke arah sana (pelantikan),” imbuh Husni.
Dia menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersiapkan rencana lain untuk mengantisipasi adanya pemboikotan saat pelantikan. “Tidak ada plan (rencana) A, B dan C. Kalau soal teknis pelantikan, semua prosesnya ada di MPR. Kewajiban KPU hanya memastikan bahwa pelantikan terselenggara,” tegasnya. [beritasatu]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar