Untuk memastikan menteri yang masuk dalam Kabinet Indonesia Hebat
(KIH) adalah sosok pejabat yang jujur dan memiliki rekam jejak yang
baik, maka Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan melibatkan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi
Keuangan (PPATK).
Kedua instansi ini dilibatkan untuk memeriksa para menteri yang resmi
telah dipilihnya.
Mereka akan diberikan pembekalan oleh KPK dan diminta
melaporkan harta kekayaannya kepada PPATK.
“Nanti kalau sudah semua kementerian terisi, nama-nama menteri baru
saya panggil. Kemudian mereka ke KPK, lalu baru ke PPATK,” kata Jokowi
di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (9/10).
Tindakan ini dilakukan untuk memberikan jaminan kepada rakyat
Indonesia, bahwa menteri yang memimpin satu kementerian adalah pribadi
yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan karakter untuk
membangun Indonesia Hebat.
Namun, saat ditanya susunan kabinetnya, Gubernur DKI Jakarta ini
menyatakan tidak mau menyebutkan struktur susunan Kabinet Indonesia
Hebat.
“Tidak bisa saya sebutkan,” ujarnya singkat. [beritasatu]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar