“Kalau ternyata Joko Widodo (Jokowi) terbukti melakukan korupsi pada kasus pengadaan armada Trans Busway (TransJakarta) dan berujung pada pemakzulan, apa rakyat akan membela Joko Widodo?” tegas Arief Poyuono dalam keterangan persnya kepada LICOM, hari ini (9/10/14).
Ditambahkan Arief yang juga Ketua Serikat Pekerja BUMN Bersatu, bahwa People power bergerak itu kebanyakan adalah anti pemerintahan yang korup dan tidak berpihak pada rakyat.
“Nah, people power dari mana jika presiden nantinya jadi tersangka korupsi, people power dari mana jika presidennya tidak berpihak pada buruh, perlu dicatat bahwa buruh sebagai class dimasyarakat yang dominan itu tidak akan lupa dengan UU Tenaga kerja yang menetapkan sistim kerja out sourching dan upah murah diterapkan oleh pemerintahan yang dipegang oleh PDIP,” kata Arief.
“Apalagi, secara jelas APINDO saat ini berada dipihak Joko Widodo yang selama ini menjadi musuh bersama buruh,” tambah politisi Gerindra ini, menyinggung keberadaan Asosiasi Pengusaha Indonesia itu.
Selanjutnya, Arief menambahkan, sejarah mengatakan bahwa people power yang mendukung pemerintahan yang sah itu hanya terjadi di Venezuela ketika Corporasi Asing dan Konlomgmerat hitam Venezuela akan mengulingkan pemerintahan Chaves yang banyak melakukan nasionalisasi asset asing.
“Nah, syarat dukungan people power yang ada pada Joko Widodo itu tidak ada karena Corporasi asing. Konglomerat hitam itu ada dibelakang Joko Widodo , nanti malah berbalik Joko Widodo diturunkan oleh People Power lagi,” tegas Arief Poyuono, yang semasa kampanye Pilpres sempat menggegerkan politik tanah air lantaran menyebar foto politikus PDIP Trimedya Panjaitan, salah satu anggota tim advokasi pasangan capres Jokowi-JK betemu Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) Komjen Budi Gunawan, yang kemudian dikaitkan pernyataan SBY bahwa ada petinggi Polri yang mendukung salah satu capres. [lensaindonesia]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar