Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) enggan berkomentar terkait rencana
kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun, secara
pribadi, Jokowi mengaku tak setuju dengan program BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat).
"Enggak tahu, tanya ke Pemerintah Pusat.
Tapi saya dari dulu memang tidak suka bantuan tunai. Diberi dalam bentuk
BLSM itu pendidikan yang enggak baik bagi masyarakat," ujar Jokowi di
gedung Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2013) pagi.
Mantan
Wali Kota Surakarta itu mengungkapkan, dari pada memberikan bantuan
secara tunai, lebih baik pemerintah memberikan bantuan pada usaha kecil
menengah produktif yang langsung bersentuhan dengan ekonomi rakyat.
Menurut Jokowi, hal tersebut akan memiliki efek lebih baik bagi aspek
kesejahteraan rakyat.
"Saya enggak ngerti mana yang tepat mana yang enggak tepat, tapi pasti efeknya akan lebih baik," ucapnya.
Seperti
diberitakan, pemerintah berencana menaikkan harga premium menjadi Rp
6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter. Jika direalisasikan,
sebanyak 15,53 juta keluarga miskin akan menerima uang tunai Rp 150.000
per bulan selama lima bulan dan kompensasi dalam bentuk program lainnya.
Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, harga BBM akan dinaikkan jika
program kompensasi siap. Sebab, rakyat miskin akan terkena dampak
langsung ketika harga barang-barang naik mengikuti kenaikan harga BBM.
Sumber :
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar