PDIP Tak Ingin Jokowi seperti SBY

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bidang Organisasi, Djarot Saiful Hidajat, mengatakan partainya tidak ingin kadernya sekaligus Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bernasib sama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut dia, fenomena Jokowi yang seolah tanpa cela ini mengingatkan pada kemunculan Yudhoyono pada 2004 lalu.
"Mereka bukan malaikat, mereka tak sempurna," kata Djarot ketika ditemui di kantor DPP, Selasa sore (19/11/2013). Dia menuturkan permasalahan di Indonesia tidak hanya bisa diselesaikan dengan satu Jokowi atau SBY, tapi seluruh aspek bangsa, baik tokoh maupun rakyatnya.
Munculnya SBY dan Jokowi, kata Djarot, hampir serupa. Mereka diagung-agungkan seolah tanpa cela. Masyarakat marah ketika ada yang mengkritik kekurangan Jokowi atau seperti SBY pada 2004 lalu.
Djarot melihat munculnya SBY tak diiringi dengan kebersamaan elemen bangsa. SBY dituntut untuk menyelesaikan masalah, namun ternyata tak bisa mengajak semua elemen untuk membenahi permasalahan. Kebijakan yang diambil ternyata juga tak membela rakyat, seperti impor bahan makanan dan lainnya. Bahkan, kata dia, partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan juga tak segan bertentangan dengan kebijakan SBY.
Karena itu, Djarot tak ingin calon presiden yang diusung PDIP bernasib sama dengan SBY. Dia membenarkan bila Jokowi merupakan calon alternatif dari partainya. Ada beberapa masukan di pengurus pusat mengenai pencapresan Jokowi, mulai dipasangkan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, sebagai calon wakil presiden, atau menjadi capres bersama kader internal ataupun tokoh eksternal.
"Tapi tetap saja keputusan ada di tangan Ibu Ketua Umum," kata Djarot.
Wewenang Mega ini berdasarkan Kongres Bali dan Rapat Kerja Nasional PDIP di Ancol. Ketua Umum tetap mempertimbangkan masukan kader pusat dan daerah ketika menentukan calon presiden.
Agar calon presiden PDIP tidak tersandera politik, ujar Djarot, partai menargetkan perolehan suara di pemilihan umum legislatif sebesar 27 persen. Dengan angka yang tinggi, PDIP bisa memilih partai dan negarawan yang diajak berkoalisi dan bekerja sama menjalankan pemerintahan.

Sumber :
tempo.co