Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan pihaknya langsung menerapan sistem Electronic Road Pricing (ERP) tanpa melalui pembatasan kendaraan melalui pelat nomor ganjil genap.
Menurut Jokowi, jalan berbayar bisa langsung menghasil pendapatan asli daerah (PAD) bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Kita
memang mau memakai ERP manual tapi masih proses. Kalau dengan ERP,
pemprov dapat income. Kalau ganjil genap enggak ada income-nya," kata
Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/11/2013).
Kendati demikian, Jokowi mengaku masih belum mengetahui angka pendapatan yang akan diperoleh dari penerapan ERP ini.
"Masih
proses kalkulasi. Kalau siap enggak perlu nunggu Januari, Desember bisa
mulai. Persiapannya kan enggak gampang. Tapi targetnya kita ingin awal
tahun lah. Saya enggak bilang Januari, awal tahun," pungkasnya.
Sebelumnya,
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjelaskan,
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan segera melakukan uji coba
ERP dengan menggunakan stiker.
"Sekarang kita perhitungkan pakai uji coba pakai stiker, dengan UPT Parkir. Sticker itu sebagai uji coba ERP," kata Ahok.
Penerapan
stiker uji coba ERP ini akan mulai dilakukan pada Januari 2014. Namun,
Ahok menyatakan masih mencari celah hukum untuk uji coba penerapan ERP
ini karena merupakan barang baru di Indonesia dan belum pernah
diterapkan.
"Penginnya Januari, tapi kan harus dihitung semua.
Ini barang baru, harus tanya polisi, jaksa, BPKP, boleh atau enggak.
Nanti berdebat ke situ," tuturnya.
Sumber :
okezone.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar