Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memastikan dihentikannya pengerukan di Waduk Pluit bukan masalah pendanaaan. Malah, kontraktor yang masih berutang dengan Pemprov DKI.
"Bukan masalah soal dana, duit kita banyak kok tapi aturan harus diikuti, buktinya silpa kemarin 9,8T," kata Jokowi, Selasa (19/11/2013).
Menurut Jokowi, kontraktor masih memiliki utang 1.000 rit (bolak-balik) mengangkut lumpur. Setelah melakukan penghitungan ulang volume lumpur yang telah diangkut, pengerjaaan sempat terhenti karena ada proses penghitungan.
"Pekerjaan pasti ada kontraknya, ada perhitungan kubikasi lumpur, dan mesti dikontrol. Kalau terus kerja tidak bisa dihitung," kata Jokowi.
Pengamatan Warta Kota, Selasa (18/11/2013), deru mesin backhoe sudah terdengar lagi di sisi barat Waduk Pluit. Setelah puluhan alat berat itu ditarik dari permukaan waduk seluas 80 hektar itu kini hanya dua unit backhoe yang didatangkan lagi.
Kedua alat berat itu tengah membersihkan sampah dan eceng gondok di bagian pinggir permukaan waduk. Setiap eceng gondok dan sampah dikeruk, operator bachkoe langsung meletakkannya di bibir waduk bersamaan dengan tumpukan lumpur yang sudah dikeruk beberapa waktu lalu.
Heryanto, Koordinator Pelaksana Pasca-Darurat Banjir Waduk Pluit mengatakan, penurunan alat belat itu sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta. "Pada dasarnya di Waduk Pluit ini harus ada alat berat. Jadi bisa digunakan untuk mengambil sampah atau pun lumpur yang ada sewaktu-waktu," kata Heryanto.
Menurut dia, kedua backhoe didatangkan untuk mengambil eceng gondok dan sampah di permuaakn air di waduk. "Masalah pengerukan lumpur itu ranah DPU (Dinas Pekerjaan Umum DKI), jadi bisa ditanyakan ke sana. Dua backhoe ini difokuskan untuk kebersihan waduk, yaitu pengangkutan sampah dan eceng gondok saja," ujarnya.
Sumber :
Warta Kota
Tidak ada komentar:
Posting Komentar