Jokowi Bantah Ada Masalah dengan Depok Soal Waduk

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya membeli lahan di kawasan Depok, Jawa Barat untuk pembangunan waduk. Namun, rencana itu ditolak mentah-mentah pemerintah Kota Depok. Bahkan pemkot Depok merasa Jakarta terlalu jauh campur tangan dalam pengelolaan tata air di daerah tersebut. Meskipun dalam kontek nasionalisme, penolakan Depok ini sangat memalukan, tetapi penolakan ini dapat dimaklumi, karena Depok dikuasai oleh punggawa PKS dan selama ini PKS dikenal merupakan partai yang sangat berusaha keras menjegal langkah Jokowi.
Dikonfirmasi soal penolakan itu, Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) santai. Dia membantah jika ada masalah antara pihaknya dengan pemerintah Kota Depok.
"Enggak ada (masalah), kita kan dalam lingkup NKRI," ujarnya tanpa merinci ucapannya selepas membuka seminar di Universitas Indonesia, Depok, Selasa (26/11/2013).
Jokowi, demikian dia biasa disapa, mengklaim hubungan dengan administrasi Jabodetabek baik-baik saja. Terutama yang terkait masalah penanganan banjir.
"Kerjasama dengan wilayah sekitar bagus, dengan Depok bagus, Bogor bagus," cetusnya.
Namun, terkait rencana pembangunan waduk di Depok, Jokowi mengaku belum bisa memberi komentar. Pemprov DKI sampai saat ini masih mengkaji rencana itu. "Waduknya belum, semuanya masih proses," kata Jokowi.
Pembangunan waduk di Depok akan membantu dalam rencana normalisasi aliran air DKI. Pemerintah daerah ibu kota meminta kota Depok menginformasikan bila ada tanah lembah tersedia buat dibangun waduk.
Penolakan pemkot sempat memicu kemarahan Wakil Gubernur DKI Basuki T. Purnama. Pekan lalu, pria biasa disapa Ahok itu mengatakan Depok harus bertanggung jawab karena penanganan IMB di kawasan tersebut tidak tertata sehingga, pengelolaan air tak berjalan. Dampak negatifnya turut dirasakan DKI.
"Masalahnya, air lu tuh buangnya ke Jakarta, bos. Kami hanya menawarkan, kalau ada tanah seperti itu jangan dibikin real estate, kita bikin tanah saja," kata Ahok di Balai Kota pekan lalu.
Penolakan atas rencana Jakarta membeli tanah untuk waduk, disuarakan pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok Wijayanto. Dia meminta Ahok tidak mengurusi daerah lain.
"Ahok suruh urus Jakarta saja, jangan urus daerah lain. Artinya, enggak usah urusin orang lain, urusin diri sendiri saja," ujarnya di Balai Kota Depok (15/11/2013).

Sumber :
merdeka.com