Mulai Selasa (15/1/2013) pekan depan, bus Kopaja dengan trayek P20
jurusan Lebak Bulus-Senen dan S13 jurusan Ragunan-Grogol akan mulai
diuji coba melintas di jalur busway. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo
menyatakan, uji coba itu akan mulai dilakukan pada koridor I dengan rute
Blok M-Kota.
"Kita coba dulu satu koridor seperti apa karena memang kita pengin jalur busway itu produktif," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (10/1/2013).
Jalur yang produktif itu, lanjut Jokowi, berarti jarak waktu (headway)
antara satu bus dan bus di belakangnya menjadi lebih singkat, yakni
tiga sampai lima menit, dan selalu ada kendaraannya. Jika hal itu dapat
dilakukan, jumlah penumpang yang menunggu di halte atau shelter busway
tidak terlalu banyak. Penumpang juga tak perlu menunggu angkutan selama
setengah jam atau bahkan satu jam.
Selain itu, Jokowi berjanji
bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan menyediakan 102 bus
transjakarta tambahan. Pada Juli mendatang, Pemprov DKI Jakarta akan
kembali menambah jumlah bus transjakarta sebanyak 450 unit. Dinas
Perhubungan DKI Jakarta juga akan menambah seribu unit Kopaja dan
metromini.
"Kalau sudah maksimal, baru kita masuk ke mass rapid transit
(MRT), monorel, kereta rel listrik, kereta api, semuanya, kemudian
diintegrasikan dengan satu tiket. Tapi, akhir tahun ini, paling enggak
kita sudah menyiapkan yang kereta api sampai Dukuh Atas, masuk ke busway
satu tiket. Kemungkinan kalau siap masuk ke bus sedang itu satu tiket,"
ujar Jokowi.
Jokowi menambahkan, dalam uji coba pekan depan,
jalur busway yang terintegrasi dengan Kopaja AC berada di sepanjang
Jalan Sudiman hingga Thamrin. Kopaja yang dapat masuk ke jalur busway
Koridor I itu adalah Kopaja trayek S13 (Ragunan-Grogol) dan P20 (Lebak
Bulus-Senen). Kopaja dua trayek itu telah dilengkapi dengan fasilitas
AC, Wi-Fi gratis, dan global positioning system (GPS). Tarif yang dikenakan sebesar Rp 5.000.
Kepala
Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan, Dishub DKI
mulai mengubah bentuk pelayanan angkutan umum di Jakarta dengan
mengintegrasikan angkutan umum reguler dengan bus transjakarta. "Saat
ini baru dua Kopaja yang sudah memiliki kesiapan ke arah itu. Operator
bus tersebut telah memiliki 20 unit bus baru untuk masing-masing trayek
yang akan masuk busway," kata Pristono.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Kamis, 10 Januari 2013
Jokowi Setujui Uji Jalan Layang Antasari-Blok M
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau jalan Layang non-tol di Jalan Antasari didampingi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ery Basworo dan Walikota Jakarta Selatan Anas Effendi, Kamis 10 Januari 2013. Jokowi menyetujui untuk membuka salah satu lajur di jalan layang tersebut pada 15 Januari 2013 mendatang.
"Tadi sudah kami coba," ujar Jokowi usai melintasi Jalan Layang tersebut bersama beberapa mobil wartawan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ery Basworo mengatakan tinggal membenahi arus lalu lintas yang melalui jalan layang tersebut. "Strukturnya sudah bisa dipakai semua," ujarnya saat mendampingi Jokowi meninjau jalan layang tersebut.
Lajur yang akan diuji coba adalah lajur selatan, yaitu arah Blok M-Cipete. Sedangkan lajur utara, yaitu arah Cipete-Blok M masih menunggu pembangunan jalur masuknya, "Mungkin Maret, mungkin kalau satu jalur naik sudah bisa," ujar Ery Basworo. Selain itu, jalan layang tersebut juga akan ditanami dengan pohon-pohon untuk penghijauan.
Kepala Seksi Simpang Tak Sebidang Dinas Pekerjaan Umum DKI, Heru Suwondo mengatakan uji coba fly over atau jalan layang non-tol Antasari-Blok M pekan depan. Uji coba karena pekerjaan fisik bangunan telah selesai 99 persen. Uji coba akan berlangsung selama satu hari. Jika tidak ada masalah, akses jalan dinyatakan layak digunakan.
Jalan layang non-tol ini merupakan salah satu cara pemerintah Jakarta mengurai kemacetan lalu lintas.
Sumber :
www.tempo.co
"Tadi sudah kami coba," ujar Jokowi usai melintasi Jalan Layang tersebut bersama beberapa mobil wartawan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ery Basworo mengatakan tinggal membenahi arus lalu lintas yang melalui jalan layang tersebut. "Strukturnya sudah bisa dipakai semua," ujarnya saat mendampingi Jokowi meninjau jalan layang tersebut.
Lajur yang akan diuji coba adalah lajur selatan, yaitu arah Blok M-Cipete. Sedangkan lajur utara, yaitu arah Cipete-Blok M masih menunggu pembangunan jalur masuknya, "Mungkin Maret, mungkin kalau satu jalur naik sudah bisa," ujar Ery Basworo. Selain itu, jalan layang tersebut juga akan ditanami dengan pohon-pohon untuk penghijauan.
Kepala Seksi Simpang Tak Sebidang Dinas Pekerjaan Umum DKI, Heru Suwondo mengatakan uji coba fly over atau jalan layang non-tol Antasari-Blok M pekan depan. Uji coba karena pekerjaan fisik bangunan telah selesai 99 persen. Uji coba akan berlangsung selama satu hari. Jika tidak ada masalah, akses jalan dinyatakan layak digunakan.
Jalan layang non-tol ini merupakan salah satu cara pemerintah Jakarta mengurai kemacetan lalu lintas.
Sumber :
www.tempo.co
Setujui Jalan Tol, Sikap Jokowi Dinilai Kontraproduktif
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya menyetujui pembangunan enam
ruas jalan tol dalam kota meski dalam kesempatan lain pernah
menunjukkan sikap menolak proyek tersebut. Perubahan sikap yang
ditunjukkan Jokowi itu dinilai kontraproduktif.
Saat mencalonkan diri sebagai gubernur, Jokowi beberapa kali menyampaikan bahwa pembangunan jalan tol tidak sejalan dengan visinya untuk memberikan akses lalu lintas kepada warga tidak mampu. Namun, setelah mengadakan pertemuan dan mendapat pemaparan dari Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Rabu (9/1/2013), Jokowi akhirnya menyetujui pembangunan jalan bebas hambatan itu dengan sejumlah catatan.
Perubahan sikap Jokowi tersebut mendapat sorotan serius dari Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azas Tigor Nainggolan. Ia mengatakan, sikap Jokowi terasa kontraproduktif karena sebelum ini Jokowi selalu menyatakan mendukung pembangunan transportasi publik dibandingkan pembangunan jalan tol yang akan mengakomodasi kepentingan pemilik kendaraan pribadi.
"Kami menyayangkan Pak Jokowi tidak bisa menolak proyek tersebut. Sikapnya kontraproduktif. Padahal, beliau selalu mengatakan konsen angkutan umum daripada pembangunan ruas jalan tol yang bisa membuat masyarakat ingin memiliki kendaraan pribadi," kata Azas Tigor saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/1/2013).
Azas Tigor menuturkan, dalam pertemuannya dengan Jokowi pada 28 Desember 2012 di Balaikota, Jokowi sudah menyatakan bahwa dia akan menolak proyek pembangunan jalan tol karena tidak memecahkan masalah dan dia tidak mendukung. Jokowi lebih mengedepankan pengadaan sarana transportasi massal berikut jalur transportasinya.
"Dalam pertemuan di Balaikota pada 28 Desember 2012 dengan DTKJ, Pak Jokowi paham betul bahwa membangun jalan tol tidak akan menyelesaikan masalah kemacetan. Pak Jokowi ada mengatakan, 'Saya menolak kok proyek jalan tol. Saya lebih mempertahankan pembangunan angkutan umum'," ujar Azas Tigor.
Azas Tigor secara tegas menolak sikap Jokowi karena, menurutnya, tidak ada proyek yang mengedepankan jalan tol di kota-kota besar dunia, tetapi justru mendorong pembangunan transportasi massal. "Tren internasional itu membangun angkutan umum, bukan jalan tol," ujarnya.
Jokowi menyetujui proyek dari Kementerian PU itu dengan sejumlah syarat, yaitu jalan tol tersebut dapat terintegrasi dengan transportasi umum, misalnya bus transjakarta. Selain itu, setelah mendapat pemaparan dari Djoko Kirmanto, Jokowi menyadari bahwa keenam ruas jalan tol itu akan memberi manfaat mengurangi kemacetan.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Saat mencalonkan diri sebagai gubernur, Jokowi beberapa kali menyampaikan bahwa pembangunan jalan tol tidak sejalan dengan visinya untuk memberikan akses lalu lintas kepada warga tidak mampu. Namun, setelah mengadakan pertemuan dan mendapat pemaparan dari Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Rabu (9/1/2013), Jokowi akhirnya menyetujui pembangunan jalan bebas hambatan itu dengan sejumlah catatan.
Perubahan sikap Jokowi tersebut mendapat sorotan serius dari Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azas Tigor Nainggolan. Ia mengatakan, sikap Jokowi terasa kontraproduktif karena sebelum ini Jokowi selalu menyatakan mendukung pembangunan transportasi publik dibandingkan pembangunan jalan tol yang akan mengakomodasi kepentingan pemilik kendaraan pribadi.
"Kami menyayangkan Pak Jokowi tidak bisa menolak proyek tersebut. Sikapnya kontraproduktif. Padahal, beliau selalu mengatakan konsen angkutan umum daripada pembangunan ruas jalan tol yang bisa membuat masyarakat ingin memiliki kendaraan pribadi," kata Azas Tigor saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/1/2013).
Azas Tigor menuturkan, dalam pertemuannya dengan Jokowi pada 28 Desember 2012 di Balaikota, Jokowi sudah menyatakan bahwa dia akan menolak proyek pembangunan jalan tol karena tidak memecahkan masalah dan dia tidak mendukung. Jokowi lebih mengedepankan pengadaan sarana transportasi massal berikut jalur transportasinya.
"Dalam pertemuan di Balaikota pada 28 Desember 2012 dengan DTKJ, Pak Jokowi paham betul bahwa membangun jalan tol tidak akan menyelesaikan masalah kemacetan. Pak Jokowi ada mengatakan, 'Saya menolak kok proyek jalan tol. Saya lebih mempertahankan pembangunan angkutan umum'," ujar Azas Tigor.
Azas Tigor secara tegas menolak sikap Jokowi karena, menurutnya, tidak ada proyek yang mengedepankan jalan tol di kota-kota besar dunia, tetapi justru mendorong pembangunan transportasi massal. "Tren internasional itu membangun angkutan umum, bukan jalan tol," ujarnya.
Jokowi menyetujui proyek dari Kementerian PU itu dengan sejumlah syarat, yaitu jalan tol tersebut dapat terintegrasi dengan transportasi umum, misalnya bus transjakarta. Selain itu, setelah mendapat pemaparan dari Djoko Kirmanto, Jokowi menyadari bahwa keenam ruas jalan tol itu akan memberi manfaat mengurangi kemacetan.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Yoga: Jokowi Harus Fokus ke Transportasi Umum
Country Director Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Yoga Adiwinarto menyayangkan disetujuinya proyek enam ruas tol dalam kota oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Yoga menilai bahwa enam ruas tol ini tidak akan menyelesaikan kemacetan.
"Namun di sisi lain memang posisi Pak Jokowi dilematis, karena beliau tidak dalam posisi mendesain ulang rancangan dari gubernur sebelumnya," kata Yoga saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/1/2013) petang.
Secara khusus ia juga menyayangkan keputusan yang dinilai bertentangan dengan janji awal Jokowi saat kampanye pilgub. Pada masa kampanye, Jokowi memang menyatakan menolak pembangunan tol dalam kota. "Pak Jokowi sebenarnya punya kesempatan untuk memperbaiki sarana angkutan umum, seperti perbaikan metro mini, juga diskusi mengenai MRT dan monorel. Effort Pak Jokowi ini sebenarnya sudah bagus dan tidak bertentangan," ujar Yoga.
Ia pun mengingatkan bahwa pembenahan transportasi umum harus dilakukan secara total serta membutuhkan fokus dari Jokowi. Dengan disetujuinya proyek enam ruas jalan tol ini, otomatis fokus perhatian Jokowi akan semakin terbagi.
"Program perbaikan transportasi kan banyak yang bentuknya, megaproyek seperti perbaikan Transjakarta atau proyek MRT. Dan ini semua harus dikawal terus. Kalau proyek enam ruas jalan tol ini dilepas, Pak Jokowi bisa lebih fokus ke perbaikan transportasi umum dan success rate-nya bisa lebih besar," kata Yoga.
Alasan lain yang dikemukakan Yoga adalah enam ruas jalan tol akan menghilangkan konsep kota yang ramah untuk pejalan kaki. "Sekarang saja untuk menyeberang, pejalan kaki sudah memenuhi kesulitan. Kalau nanti Jakarta isinya jalanan semua, bagaimana dengan pejalan kaki?" kata Yoga.
Selain itu, Yoga beranggapan bahwa gagasan membangun jalan tol untuk mengurangi kemacetan sebenarnya ide yang sudah usang. "Kalau kita lihat di kota-kota besar seperti London atau Paris, mereka fokus ke perbaikan sarana transportasi umum, dibanding membangun jalan tol untuk mengatasi masalah kemacetan," ujarnya.
Karena itulah, Yoga berpendapat bahwa Jokowi tetap harus memprioritaskan perbaikan sarana transportasi massal. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan sarana yang sudah ada seperti Transjakarta dan KRL, karena prosesnya bisa dikendalikan langsung.
"Saya rasa itu yang paling mungkin dilaksanakan dalam waktu dekat dibanding harus menunggu megaproyek yang makan banyak waktu," tandas Yoga.
Menurutnya, proyek monorel, MRT dan pembangunan jalan tol memang berpotensi mengurangi kemacetan. Tapi semuanya baru bisa dirasakan lima tahun mendatang.
"Apalagi dengan adanya mega proyek tersebut juga bisa menimbulkan kemacetan dengan adanya galian atau konstruksi," jelas Yoga.
Yoga juga menilai, prospek akan adanya halte bus kota di enam ruas jalan tol juga mempengaruhi Jokowi dalam menyetujui kelanjutan proyek ini. Hal ini pun tak luput menjadi hal yang dipertanyakan oleh Yoga. Menurutnya, dari beberapa desain, tinggi jalan tolnya antara 12-18 meter.
"Yang harus dicermati, apakah orang mau menggunakan jembatan untuk mencapai halte tersebut? Sedangkan jembatan Transjakarta yang mungkin hanya sekitar 5 meter saja masih banyak yang enggan menggunakan," kata Yoga.
Hal lain lagi yang harus dicermati ialah bagaimana angkutan umum tersebut dapat mengangkut pengguna yang menunggu di pinggir jalan. "Menurut saya justru harusnya angkutan umum tetap di bawah saja," katanya.
Untuk itu, Yoga pun menawarkan solusi sekiranya proyek enam ruas jalan tol tersebut akan benar-benar dilaksanakan. "Kalau mau, silakan ada jalan tol. Tapi di bawah dibuka dua lajur khusus tambahan untuk Transjakarta atau bus-bus lain," usul Yoga.
Seperti diketahui, pembangunan enam ruas jalan tol dibagi empat tahap yang rencananya selesai pada 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Serta terakhir yaitu, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.
Jika sudah selesai, keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.
Saat ditemui seusai pertemuan tertutup dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Jokowi meyakini proyek itu dapat memberikan kontribusi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. "Tadi sudah dirapatkan bahwa akan mengurangi macet, lingkar jaringan dan radial, saya menangkap itu ada kontribusi untuk mengurangi kemacetan," kata Jokowi, di Kementerian PU, Jakarta, Rabu
Sumber :
megapolitan.kompas.com
"Namun di sisi lain memang posisi Pak Jokowi dilematis, karena beliau tidak dalam posisi mendesain ulang rancangan dari gubernur sebelumnya," kata Yoga saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/1/2013) petang.
Secara khusus ia juga menyayangkan keputusan yang dinilai bertentangan dengan janji awal Jokowi saat kampanye pilgub. Pada masa kampanye, Jokowi memang menyatakan menolak pembangunan tol dalam kota. "Pak Jokowi sebenarnya punya kesempatan untuk memperbaiki sarana angkutan umum, seperti perbaikan metro mini, juga diskusi mengenai MRT dan monorel. Effort Pak Jokowi ini sebenarnya sudah bagus dan tidak bertentangan," ujar Yoga.
Ia pun mengingatkan bahwa pembenahan transportasi umum harus dilakukan secara total serta membutuhkan fokus dari Jokowi. Dengan disetujuinya proyek enam ruas jalan tol ini, otomatis fokus perhatian Jokowi akan semakin terbagi.
"Program perbaikan transportasi kan banyak yang bentuknya, megaproyek seperti perbaikan Transjakarta atau proyek MRT. Dan ini semua harus dikawal terus. Kalau proyek enam ruas jalan tol ini dilepas, Pak Jokowi bisa lebih fokus ke perbaikan transportasi umum dan success rate-nya bisa lebih besar," kata Yoga.
Alasan lain yang dikemukakan Yoga adalah enam ruas jalan tol akan menghilangkan konsep kota yang ramah untuk pejalan kaki. "Sekarang saja untuk menyeberang, pejalan kaki sudah memenuhi kesulitan. Kalau nanti Jakarta isinya jalanan semua, bagaimana dengan pejalan kaki?" kata Yoga.
Selain itu, Yoga beranggapan bahwa gagasan membangun jalan tol untuk mengurangi kemacetan sebenarnya ide yang sudah usang. "Kalau kita lihat di kota-kota besar seperti London atau Paris, mereka fokus ke perbaikan sarana transportasi umum, dibanding membangun jalan tol untuk mengatasi masalah kemacetan," ujarnya.
Karena itulah, Yoga berpendapat bahwa Jokowi tetap harus memprioritaskan perbaikan sarana transportasi massal. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan sarana yang sudah ada seperti Transjakarta dan KRL, karena prosesnya bisa dikendalikan langsung.
"Saya rasa itu yang paling mungkin dilaksanakan dalam waktu dekat dibanding harus menunggu megaproyek yang makan banyak waktu," tandas Yoga.
Menurutnya, proyek monorel, MRT dan pembangunan jalan tol memang berpotensi mengurangi kemacetan. Tapi semuanya baru bisa dirasakan lima tahun mendatang.
"Apalagi dengan adanya mega proyek tersebut juga bisa menimbulkan kemacetan dengan adanya galian atau konstruksi," jelas Yoga.
Yoga juga menilai, prospek akan adanya halte bus kota di enam ruas jalan tol juga mempengaruhi Jokowi dalam menyetujui kelanjutan proyek ini. Hal ini pun tak luput menjadi hal yang dipertanyakan oleh Yoga. Menurutnya, dari beberapa desain, tinggi jalan tolnya antara 12-18 meter.
"Yang harus dicermati, apakah orang mau menggunakan jembatan untuk mencapai halte tersebut? Sedangkan jembatan Transjakarta yang mungkin hanya sekitar 5 meter saja masih banyak yang enggan menggunakan," kata Yoga.
Hal lain lagi yang harus dicermati ialah bagaimana angkutan umum tersebut dapat mengangkut pengguna yang menunggu di pinggir jalan. "Menurut saya justru harusnya angkutan umum tetap di bawah saja," katanya.
Untuk itu, Yoga pun menawarkan solusi sekiranya proyek enam ruas jalan tol tersebut akan benar-benar dilaksanakan. "Kalau mau, silakan ada jalan tol. Tapi di bawah dibuka dua lajur khusus tambahan untuk Transjakarta atau bus-bus lain," usul Yoga.
Seperti diketahui, pembangunan enam ruas jalan tol dibagi empat tahap yang rencananya selesai pada 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Serta terakhir yaitu, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.
Jika sudah selesai, keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.
Saat ditemui seusai pertemuan tertutup dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Jokowi meyakini proyek itu dapat memberikan kontribusi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. "Tadi sudah dirapatkan bahwa akan mengurangi macet, lingkar jaringan dan radial, saya menangkap itu ada kontribusi untuk mengurangi kemacetan," kata Jokowi, di Kementerian PU, Jakarta, Rabu
Sumber :
megapolitan.kompas.com
ICW Puas terhadap Kepemimpinan Jokowi-Basuki
Indonesia Corruption Watch (ICW) cukup puas terhadap kepemimpinan
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja
Purnama. Hal itu berkaitan dengan jaminan keterbukaan informasi dan
transparansi pengelolaan anggaran, termasuk di seluruh sekolah di
Jakarta.
Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri mengatakan, keseriusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta nampak dari respons cepat dan jaminan yang diberikan Basuki akan kemudahan memeroleh informasi pengelolaan anggaran di sekolah. Pada Kamis (10/1/2013) sore, ICW bersama perwakilan beberapa orangtua siswa menemui Basuki di Balaikota Jakarta untuk mengadukan sulitnya memeroleh informasi pengelolaan anggaran di lima sekolah negeri.
"Tadi Pak Wagub bilang akan memerintahkan semua sekolah untuk terbuka, mulai dari kwitansi sampai rancangan anggaran sekolah," kata Febri di Balaikota Jakarta.
Febri mengatakan, permintaan serupa pernah disampaikan kepada Fauzi Bowo yang menjadi Gubernur DKI sebelum Jokowi. Namun hal itu tak pernah ada sambutan positif dan semua sekolah masih tidak transparan terkait pengelolaan anggarannya. "Ini cukup baik karena kasusnya sudah lama banget dan sebelumnya enggak seperti ini. Sekolah harus terbuka karena biasanya penyelewengan terjadi di-mark up kwitansi," ujarnya.
Kasus ini bermula sejak awal 2011. Saat itu ICW bersama sejumlah orangtua siswa yang tergabung dalam Aliansi Orangtua Murid Peduli Pendidikan Indonesia (APPI) melaporkan dugaan maladministrasi yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan lima kepala SMP negeri ke Ombudsman RI. Lima kepala SMP negeri Jakarta yang turut dilaporkan adalah Kepala SMPN 190, SMPN 95, SMPN 84, SMPN 67, dan SMPN 28. Dugaan maladministrasi tersebut terkait tidak dilaksanakannya putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan lima kepala SMP negeri untuk menyerahkan kwitansi dan salinan surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) periode 2007-2009 kepada ICW.
Dalam penjelasan yang diterima ICW, waktu itu Pemprov DKI Jakarta, terutama Kepala Dinas Pendidikan, masih bersikukuh bahwa kwitansi dan SPJ merupakan informasi yang dikecualikan dan hanya dapat diberikan kepada lembaga berwenang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurut ICW, tidak diserahkannya dokumen ini mengakibatkan kerugian bagi ICW dan perwakilan masyarakat karena tidak memeroleh material untuk melakukan investigasi. Selain itu, pengelola tempat kegiatan belajar mengajar (TKBM) juga mengalami kerugian karena tidak mengetahui penggunaan dana BOS dan BOP. Oleh karenanya, ICW bersama APPI merekomendasikan Ombudsman untuk meminta penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta beserta lima kepala SMP yang dimaksud. Meskipun demikian, SPJ penggunaan dana BOS dan BOP belum juga diberikan sampai hari ini karena.
Gerah dengan kondisi tersebut, ICW mengajukan surat permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (4/9/2012). Surat permohonan eksekusi berdasarkan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) No. 006/VII/KIP- PS-M-A/2010 tersebut diajukan ICW bersama dengan kuasa hukum David Tobing pertama kalinya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Dinas Pendidikan dan sekolah tidak bersedia memberikan informasi itu, padahal menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, dengan adanya keterbukaan informasi publik, mereka berkewajiban memberikan salinan dokumen-dokumen yang dimaksud. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan MA Nomor 12 Tahun 2011 soal tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan. Pasal 12 ayat 1 dalam peraturan itu menyatakan, "Putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang berwenang oleh Pemohon Informasi."
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri mengatakan, keseriusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta nampak dari respons cepat dan jaminan yang diberikan Basuki akan kemudahan memeroleh informasi pengelolaan anggaran di sekolah. Pada Kamis (10/1/2013) sore, ICW bersama perwakilan beberapa orangtua siswa menemui Basuki di Balaikota Jakarta untuk mengadukan sulitnya memeroleh informasi pengelolaan anggaran di lima sekolah negeri.
"Tadi Pak Wagub bilang akan memerintahkan semua sekolah untuk terbuka, mulai dari kwitansi sampai rancangan anggaran sekolah," kata Febri di Balaikota Jakarta.
Febri mengatakan, permintaan serupa pernah disampaikan kepada Fauzi Bowo yang menjadi Gubernur DKI sebelum Jokowi. Namun hal itu tak pernah ada sambutan positif dan semua sekolah masih tidak transparan terkait pengelolaan anggarannya. "Ini cukup baik karena kasusnya sudah lama banget dan sebelumnya enggak seperti ini. Sekolah harus terbuka karena biasanya penyelewengan terjadi di-mark up kwitansi," ujarnya.
Kasus ini bermula sejak awal 2011. Saat itu ICW bersama sejumlah orangtua siswa yang tergabung dalam Aliansi Orangtua Murid Peduli Pendidikan Indonesia (APPI) melaporkan dugaan maladministrasi yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan lima kepala SMP negeri ke Ombudsman RI. Lima kepala SMP negeri Jakarta yang turut dilaporkan adalah Kepala SMPN 190, SMPN 95, SMPN 84, SMPN 67, dan SMPN 28. Dugaan maladministrasi tersebut terkait tidak dilaksanakannya putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan lima kepala SMP negeri untuk menyerahkan kwitansi dan salinan surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) periode 2007-2009 kepada ICW.
Dalam penjelasan yang diterima ICW, waktu itu Pemprov DKI Jakarta, terutama Kepala Dinas Pendidikan, masih bersikukuh bahwa kwitansi dan SPJ merupakan informasi yang dikecualikan dan hanya dapat diberikan kepada lembaga berwenang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurut ICW, tidak diserahkannya dokumen ini mengakibatkan kerugian bagi ICW dan perwakilan masyarakat karena tidak memeroleh material untuk melakukan investigasi. Selain itu, pengelola tempat kegiatan belajar mengajar (TKBM) juga mengalami kerugian karena tidak mengetahui penggunaan dana BOS dan BOP. Oleh karenanya, ICW bersama APPI merekomendasikan Ombudsman untuk meminta penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta beserta lima kepala SMP yang dimaksud. Meskipun demikian, SPJ penggunaan dana BOS dan BOP belum juga diberikan sampai hari ini karena.
Gerah dengan kondisi tersebut, ICW mengajukan surat permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (4/9/2012). Surat permohonan eksekusi berdasarkan putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) No. 006/VII/KIP- PS-M-A/2010 tersebut diajukan ICW bersama dengan kuasa hukum David Tobing pertama kalinya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Dinas Pendidikan dan sekolah tidak bersedia memberikan informasi itu, padahal menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, dengan adanya keterbukaan informasi publik, mereka berkewajiban memberikan salinan dokumen-dokumen yang dimaksud. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan MA Nomor 12 Tahun 2011 soal tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan. Pasal 12 ayat 1 dalam peraturan itu menyatakan, "Putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang berwenang oleh Pemohon Informasi."
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi Ingin Tahun Pertama Habis-habisan Garap Banjir
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pihaknya akan
melakukan pengerukan dasar kali pada tahun ini dalam rangka mengurangi
dampak banjir di Jakarta.
Hal itu akan dilakukan besar-besaran guna mengatasi banjir.
"Penginnya tahun pertama habis-habisan garap banjir," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Kamis (10/1/2012).
Jokowi mengungkapkan, langkah awal yakni melakukan pengerukan dengan sistem dredging. Tidak hanya itu, Jokowi juga meminta bantuan dari pihak TNI untuk melakukan pengerukan.
"Semuanya, dari Kopassus, Marinir, dan Kodam. Tetapi hanya satu jurus, misalnya normalisasi kali Pesanggrahan, Angke, dan Sunter," kata
Jokowi.
Namun, Jokowi mengungkapkan, hal itu belum memecahkan masalah banjir di Ibu Kota. Menurutnya, masalah banjir di Jakarta memerlukan waktu yang panjang untuk menyelesaikannya. "Salah satu programnya yaitu termasuk deep tunnel itu," ucap Jokowi.
Sumber :
m.tribunnews.com
Hal itu akan dilakukan besar-besaran guna mengatasi banjir.
"Penginnya tahun pertama habis-habisan garap banjir," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Kamis (10/1/2012).
Jokowi mengungkapkan, langkah awal yakni melakukan pengerukan dengan sistem dredging. Tidak hanya itu, Jokowi juga meminta bantuan dari pihak TNI untuk melakukan pengerukan.
"Semuanya, dari Kopassus, Marinir, dan Kodam. Tetapi hanya satu jurus, misalnya normalisasi kali Pesanggrahan, Angke, dan Sunter," kata
Jokowi.
Namun, Jokowi mengungkapkan, hal itu belum memecahkan masalah banjir di Ibu Kota. Menurutnya, masalah banjir di Jakarta memerlukan waktu yang panjang untuk menyelesaikannya. "Salah satu programnya yaitu termasuk deep tunnel itu," ucap Jokowi.
Sumber :
m.tribunnews.com
Alasan Jokowi setuju bangun enam ruas tol
Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo mengungkapkan alasannya menyetujui pembangunan enam
ruas jalan tol dalam kota, yaitu kecilnya rasio jalan di DKI Jakarta,
hanya 6,2 persen.
Padahal, rasio jalan ideal di Jakarta adalah 12 persen, kata Jokowi usai meninjau jalan layang non tol Antasari, Kamis.
Untuk itu Jokowi merasa harus memperbanyak dan memperlebar jalan. "Ya kan jadinya mau tidak mau," katanya.
Meski begitu, Jokowi memastikan perbaikan sistem transportasi umum tetap dilanjutkan,d engan ditunjang oleh segala kebijakan pendukung.
"Tanpa dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung juga tidak akan kelihatan hasilnya," katanya seraya menyebut lagi aturan ganjil-genap yang akan mulai diberlakukan Maret 2013 dan Electronic Road Pricing (ERP) di beberapa jalan protokol Jakarta, serta pajak parkir.
"Ini memang sebuah kerja yang terintegrasi," kata dia.
Jokowi mengaku telah melakukan kalkulasi efek pembangunan sebelum memutuskan untuk melanjutkan pembangunan proyek dari Kementerian Pekerjaan Umum itu, dengan syarat harus bisa dilalui transportasi massal seperti Transjakarta.
"Ada jalur khusus dong, bisa naik turun, tapi pada halte-halte tertentu. Saya mau juga karena itu," katanya.
Sumber :
anataranews.com
Padahal, rasio jalan ideal di Jakarta adalah 12 persen, kata Jokowi usai meninjau jalan layang non tol Antasari, Kamis.
Untuk itu Jokowi merasa harus memperbanyak dan memperlebar jalan. "Ya kan jadinya mau tidak mau," katanya.
Meski begitu, Jokowi memastikan perbaikan sistem transportasi umum tetap dilanjutkan,d engan ditunjang oleh segala kebijakan pendukung.
"Tanpa dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung juga tidak akan kelihatan hasilnya," katanya seraya menyebut lagi aturan ganjil-genap yang akan mulai diberlakukan Maret 2013 dan Electronic Road Pricing (ERP) di beberapa jalan protokol Jakarta, serta pajak parkir.
"Ini memang sebuah kerja yang terintegrasi," kata dia.
Jokowi mengaku telah melakukan kalkulasi efek pembangunan sebelum memutuskan untuk melanjutkan pembangunan proyek dari Kementerian Pekerjaan Umum itu, dengan syarat harus bisa dilalui transportasi massal seperti Transjakarta.
"Ada jalur khusus dong, bisa naik turun, tapi pada halte-halte tertentu. Saya mau juga karena itu," katanya.
Sumber :
anataranews.com
DPRD DKI "Serang" Kartu Jakarta Sehat Jokowi
Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta mempertanyakan payung hukum
dan anggaran program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diluncurkan Gubernur
DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) 10 November lalu.
Sebab, menurut Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Triwisaksana, yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang sistem kesehatan adalah masyarakat miskin, bukan pemilik KTP Jakarta.
Sani, sapaan Triwisaksana, juga khawatir anggaran kesehatan dalam APBD 2013 Rp1,2 triliun tidak mencukupi untuk menanggung biaya kesehatan pemegang KJS. "Jadi Perdanya perlu di kritisi dan diperbaiki," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (10/1/2013).
Selain payung hukum dan anggaran, adanya KJS juga melipatgandakan jumlah pasien di rumah sakit, antara 40 hingga 50 persen. Hal ini, kata dia, secara otomatis akan mengganggu kualitas pelayanan. Ditambah dengan fasilitas tenaga medis di RSUD yang belum dampat menampung banyak orang.
“Karena target Jamkesda di 2012 itu kan 1,2 atau 1,3 juta orang. Nah KJS di 2013 itu targetnya sampai 4,7 juta orang. Sekarang saja, yang jumlah pasiennya masih di bawah satu juta sudah kewalahan, apalagi di 2013, jadi harus diantisipasi lonjakan, sebab sampai saat ini Pemprov DKI masih belum memiliki persiapan yang baik," kata Sani.
Sejauh ini, pihaknya mengaku banyak menerima pengaduan dari puskesmas-puskesmas dan rumah sakit. “Makanya KJS menjadi primadona DPRD untuk ditanya terus ke Dinas Kesehatan dan Pemprov DKI," ujar Wakil Ketua DPRD ini.
Sumber :
okezone.com
Sebab, menurut Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Triwisaksana, yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang sistem kesehatan adalah masyarakat miskin, bukan pemilik KTP Jakarta.
Sani, sapaan Triwisaksana, juga khawatir anggaran kesehatan dalam APBD 2013 Rp1,2 triliun tidak mencukupi untuk menanggung biaya kesehatan pemegang KJS. "Jadi Perdanya perlu di kritisi dan diperbaiki," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (10/1/2013).
Selain payung hukum dan anggaran, adanya KJS juga melipatgandakan jumlah pasien di rumah sakit, antara 40 hingga 50 persen. Hal ini, kata dia, secara otomatis akan mengganggu kualitas pelayanan. Ditambah dengan fasilitas tenaga medis di RSUD yang belum dampat menampung banyak orang.
“Karena target Jamkesda di 2012 itu kan 1,2 atau 1,3 juta orang. Nah KJS di 2013 itu targetnya sampai 4,7 juta orang. Sekarang saja, yang jumlah pasiennya masih di bawah satu juta sudah kewalahan, apalagi di 2013, jadi harus diantisipasi lonjakan, sebab sampai saat ini Pemprov DKI masih belum memiliki persiapan yang baik," kata Sani.
Sejauh ini, pihaknya mengaku banyak menerima pengaduan dari puskesmas-puskesmas dan rumah sakit. “Makanya KJS menjadi primadona DPRD untuk ditanya terus ke Dinas Kesehatan dan Pemprov DKI," ujar Wakil Ketua DPRD ini.
Sumber :
okezone.com
Keputusan Jokowi Menuai Kritik
Keputusan Jokowi mengenai persetujuan pembangunan enam ruas jalan tol
menuai kritik. Keputusan ini bertentangan dengan program pemerintah
tentang penghematan bahan bakar minyak. Persetujuan pembangunan enam
ruas jalan tol ini justru semakin mendorong orang menggunakan mobil.
Persetujuan Jokowi yang ingin memaksimalkan jalan itu sebagai jalan angkutan massal tidak mungkin. Jika hanya dilewati penumpang bisa dilakukan, tetapi tidak bisa untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
"Jalan itu nanti terdiri dari tiga lajur, lalu di mana naik-turunnya penumpang dilakukan? Apakah hanya satu arah," kata Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi Darmaningtyas, Kamis (10/1/2013), di Jakarta.
Dia khawatir keputusan ini akan berdampak pada semakin parahnya kemacetan di Ibu Kota. Rencana awalnya, enam ruas jalan tol ini dilengkapi dengan 17 titik keluar-masuknya kendaraan. Di seluruh titik tersebut akan muncul pusat kepadatan kendaraan baru. "Ini kekonyolan yang harus ditolak demi kepentingan warga Jakarta," katanya.
Dia berpendapat jika ingin mengurai kemacetan, yang harus dibangun adalah angkutan massal. Membangun enam ruas jalan tol dalam kota belum tentu dapat mengurai kemacetan yang selama ini sudah merepotkan warga.
Menurut Darmaningtyas, Jokowi belum banyak mendengarkan para pakar transportasi dari beragam latar belakang. Dia khawatir keputusan ini terjadi bukan karena pertimbangan ilmiah untuk mengurai kemacetan, melainkan karena sebab lain di luar hal tersebut. "Semoga kekhawatiran saya tidak benar," kata Darmaningtyas.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Persetujuan Jokowi yang ingin memaksimalkan jalan itu sebagai jalan angkutan massal tidak mungkin. Jika hanya dilewati penumpang bisa dilakukan, tetapi tidak bisa untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
"Jalan itu nanti terdiri dari tiga lajur, lalu di mana naik-turunnya penumpang dilakukan? Apakah hanya satu arah," kata Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi Darmaningtyas, Kamis (10/1/2013), di Jakarta.
Dia khawatir keputusan ini akan berdampak pada semakin parahnya kemacetan di Ibu Kota. Rencana awalnya, enam ruas jalan tol ini dilengkapi dengan 17 titik keluar-masuknya kendaraan. Di seluruh titik tersebut akan muncul pusat kepadatan kendaraan baru. "Ini kekonyolan yang harus ditolak demi kepentingan warga Jakarta," katanya.
Dia berpendapat jika ingin mengurai kemacetan, yang harus dibangun adalah angkutan massal. Membangun enam ruas jalan tol dalam kota belum tentu dapat mengurai kemacetan yang selama ini sudah merepotkan warga.
Menurut Darmaningtyas, Jokowi belum banyak mendengarkan para pakar transportasi dari beragam latar belakang. Dia khawatir keputusan ini terjadi bukan karena pertimbangan ilmiah untuk mengurai kemacetan, melainkan karena sebab lain di luar hal tersebut. "Semoga kekhawatiran saya tidak benar," kata Darmaningtyas.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Andrinof: Enam Ruas Tol Itu Bukan Kebijakan Jokowi
Pakar kebijakan publik Andrinof Chaniago menilai kebijakan enam ruas
jalan tol bukan merupakan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Menurut dia, kebijakan itu merupakan "warisan" dari kepemimpinan
sebelumnya yang dipaksakan untuk berjalan di era Jokowi.
"Keliru kalau itu disebut kebijakan Jokowi. Ini kan agenda lama yang terus didesak kepada Jokowi," kata Andrinof kepada Kompas.com, Kamis (10/1/2013).
Andrinof meminta semua pihak melakukan klarifikasi kepada mantan Wali Kota Surakarta tersebut terkait putusannya yang menyetujui pembangunan enam ruas jalan tol. Pasalnya, menurut Andrinof, kebijakan transportasi dan lalu lintas Jokowi difokuskan pada peningkatan peran transportasi massal dan rekayasa prasarana seperti pembangunan underpass atau flyover dan lain sebagainya.
Menurut Andrinof, mungkin saja ada beda pemahaman antara pernyataan Jokowi dan pemberitaan di media massa. Baginya, tidak menutup kemungkinan yang dimaksud Jokowi adalah menyetujui rencana penambahan jalan seiring dengan rencana peningkatan kapasitas angkutan massal.
"Ini harus diklarifikasi lagi karena dari sisi kebijakan publik, tidak etis kalau tambahan jalan lebih banyak dalam bentuk jalan tol. Menambah jalan umum adalah kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah," ujarnya.
Pada Rabu (9/1/2012), Jokowi akhirnya menyetujui pembangunan enam ruas jalan tol yang bernilai sekitar Rp 42 triliun. Dengan catatan, tol tersebut dapat dipakai untuk jalur busway dan transportasi massal lainnya. Pembangunan enam ruas jalan tol dibagi empat tahap yang rencananya selesai pada 2022.
Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Terakhir, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.
Jika sudah selesai, maka keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tetapi dengan tarif terpisah dari tol lingkar luar.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
"Keliru kalau itu disebut kebijakan Jokowi. Ini kan agenda lama yang terus didesak kepada Jokowi," kata Andrinof kepada Kompas.com, Kamis (10/1/2013).
Andrinof meminta semua pihak melakukan klarifikasi kepada mantan Wali Kota Surakarta tersebut terkait putusannya yang menyetujui pembangunan enam ruas jalan tol. Pasalnya, menurut Andrinof, kebijakan transportasi dan lalu lintas Jokowi difokuskan pada peningkatan peran transportasi massal dan rekayasa prasarana seperti pembangunan underpass atau flyover dan lain sebagainya.
Menurut Andrinof, mungkin saja ada beda pemahaman antara pernyataan Jokowi dan pemberitaan di media massa. Baginya, tidak menutup kemungkinan yang dimaksud Jokowi adalah menyetujui rencana penambahan jalan seiring dengan rencana peningkatan kapasitas angkutan massal.
"Ini harus diklarifikasi lagi karena dari sisi kebijakan publik, tidak etis kalau tambahan jalan lebih banyak dalam bentuk jalan tol. Menambah jalan umum adalah kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah," ujarnya.
Pada Rabu (9/1/2012), Jokowi akhirnya menyetujui pembangunan enam ruas jalan tol yang bernilai sekitar Rp 42 triliun. Dengan catatan, tol tersebut dapat dipakai untuk jalur busway dan transportasi massal lainnya. Pembangunan enam ruas jalan tol dibagi empat tahap yang rencananya selesai pada 2022.
Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Terakhir, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.
Jika sudah selesai, maka keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tetapi dengan tarif terpisah dari tol lingkar luar.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Bangun Deep Tunnel, Jokowi Lihat Malaysia, Menteri PU Jepang
Untuk mengatasi banjir sekaligus mengurangi kemacetan, Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ingin membuat deep tunnel. Awal ide itu
tercipta saat Jokowi melihat SMART, terowongan raksasa milik Malaysia.
Kementerian Pekerjaan Umum ternyata lebih memilih desain terowongan raksasa dari Jepang daripada Malaysia. Menurut Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto menilai konsep deep tunnel milik Jepang sesuai dengan desain dan kebutuhan untuk ibukota Jakarta.
"Kemarin saya contoh model yang kayak Jepang begitu, yang sudah ada Malaysia tapi kondisi Malaysia sangat jauh dengan kondisi di Indonesia," ujar Djoko Kirmanto di kantor Kementerian Perekonomian, Kamis (10/1/2013).
Namun Djoko Kirmanto belum memutuskan desain deep tunnel dari negara mana yang akan dibuat."Jepang dan Amerika punya proyek Deep Tunnel. tapi mana yang kita tiru kita belum tau," ungkap Djoko Kirmanto.
Berdasarkan data yang dihimpun Tribunnews.com dari roadtraffic-technology, SMART dibangun pada 2003. Proyek ini merupakan proyek terowongan terpanjang di Malaysia dan menggunakan teknologi yang tinggi.
Berdiameter 13,2 meter, mencakup 9,7 km terowongan untuk banjir dan 4 km dua jalur kendaraan. Total investasi yang dihabiskan untuk mega proyek ini Rp 16 triliun atau sekitar 514 juta dollar AS. Sedangkan biaya yang dibutuhkan untuk membuat deep tunnel sebesar Rp 16 triliun.
Sumber :
tribunnews.com
Kementerian Pekerjaan Umum ternyata lebih memilih desain terowongan raksasa dari Jepang daripada Malaysia. Menurut Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto menilai konsep deep tunnel milik Jepang sesuai dengan desain dan kebutuhan untuk ibukota Jakarta.
"Kemarin saya contoh model yang kayak Jepang begitu, yang sudah ada Malaysia tapi kondisi Malaysia sangat jauh dengan kondisi di Indonesia," ujar Djoko Kirmanto di kantor Kementerian Perekonomian, Kamis (10/1/2013).
Namun Djoko Kirmanto belum memutuskan desain deep tunnel dari negara mana yang akan dibuat."Jepang dan Amerika punya proyek Deep Tunnel. tapi mana yang kita tiru kita belum tau," ungkap Djoko Kirmanto.
Berdasarkan data yang dihimpun Tribunnews.com dari roadtraffic-technology, SMART dibangun pada 2003. Proyek ini merupakan proyek terowongan terpanjang di Malaysia dan menggunakan teknologi yang tinggi.
Berdiameter 13,2 meter, mencakup 9,7 km terowongan untuk banjir dan 4 km dua jalur kendaraan. Total investasi yang dihabiskan untuk mega proyek ini Rp 16 triliun atau sekitar 514 juta dollar AS. Sedangkan biaya yang dibutuhkan untuk membuat deep tunnel sebesar Rp 16 triliun.
Sumber :
tribunnews.com
5 Tamu Asing dan pujian untuk Gubernur Jokowi
Beberapa di antara para duta besar ini mengagumi sosok Jokowi sebagai pejabat yang bisa dijadikan teladan. Beberapa di antaranya menawarkan kerja sama antara negara mereka dengan DKI Jakarta. Reputasi Jokowi sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia versi World Mayor memang menjadi daya tarik tersendiri bagi para duta negara sahabat. Berikut ini tamu penting Jokowi dalam beberapa hari terakhir.
Dari Australia
Dubes Australia untuk Indonesia Greg Moriarty menjadi tamu Jokowi, Selasa (8/1). Pertemuan keduanya membahas kerja sama Pemprov DKI Jakarta membahas kemungkinan membantu sejumlah perusahaan swasta yang terkait dengan penyediaan air bersih di Jakarta dalam jangka waktu lama.
"Saya juga sangat tertarik mendengar perspektif pemprov terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi, terutama dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta," terang Greg.
Kesempatan ini, kata Greg merupakan pertemuan untuk membicarakan mengenai kerja sama di antara Indonesia dan Australia berbagi pengalaman atas perkembangan Australia di sejumlah bidang berkelanjutan. Sehingga nantinya dapat berkontribusi untuk perkembangan dari kota Jakarta.
Jokowi mengatakan Dubes Australia memiliki berbagai konsep manajemen di bidang transportasi. Sehingga, nantinya mempunyai bantuan untuk memperbaiki manajemen transportasi di DKI.
"Baik memperbaiki halte, juga memperbaiki alat transportasi itu sendiri, belum secara detail kita bicarakan," katanya.
Selain itu, Jokowi juga mengungkapkan mengenai manjemen bencana. Hal itu dianggap penting karena mereka juga mempunyai masalah yang sama. "Banjir kayak kemarin brisbane, banjir besar juga ya perlu saling sharing dengan mereka," tandasnya.
Pariwisata Brunei
Salah satu poin pembahasan utama pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan Duta Besar Brunei Darussalam Dato Paduka Haji Mahmud Bin Haji Saidin adalah di bidang pariwisata. Brunei memperkenalkan sejumlah pariwisata andalannya dan begitu pula sebaliknya.
Dubes Brunei lebih memilih pembahasan seputar bidang pariwisata dibandingkan persoalan dan solusi kerja sama dalam mengatasi banjir. Banjir merupakan penyakit kronis yang sudah lama dan dirasakan warga ibu kota yang butuh antisipasi penyelesaian secepatnya.
Adapun alasan Dato Paduka Haji Mahmud menilai lebih mampu dalam mengatasi banjir dibandingkan negaranya.
"Kita tak begitu pengalaman dalam menangani banjir. Jakarta lebih punya pengalaman dari kami," ungkap Dato Paduka Haji Mahmud usai bertemu dengan Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (7/1).
Dato Paduka Haji Mahmud mengaku telah mengenal Jokowi sebelum dirinya menjadi orang nomor satu DKI Jakarta.
"Pertama kali (kenal) semenjak beliau Wali Kota Solo. Dulu saya temui wali kota sekarang sudah jadi gubernur," terangnya.
"Kita memperkenalkan pariwisata Brunei dan memperkenalkan pariwisata Jakarta," tambahnya.
Pujian dari Korea
Dubes Korea Selatan untuk Indonesia Kim Yeong Seon mengajak Jokowi menjalin kerja sama antar kota yaitu Jakarta dengan Seoul. Kerja sama dilakukan per lapis. "Sebenarnya akan dilaksanakan dalam beberapa layer. Jadi tingkat pemerintah pusat terus DKI Jakarta dan provinsi Seoul, lalu tingkat antara masyarakat. Akan dilaksanakan per layer," ujar Dubes Kim.
Pertemuan ini juga dilakukan untuk mengenang 40 tahun hubungan Korsel dan Indonesia. "Jadi tahun ini adalah tahun 40 tahun terjalinnya hubungan diplomasi antara kedua negara. Untuk merayakan itu akan menyelenggarakan acara konser musik pada 9 Maret di Gelora Bung Karno. Jadi Big Bang, Super Junior, 2pm. Para wartawan silakan datang kita bisa merayakan bersama," kata Kim.
Dubes Kim juga memuji Jokowi. "Saya percaya sekali dengan leadership-nya Pak Jokowi. Saya yakin DKI Jakarta bisa jadi global city untuk masyarakat dunia," ujarnya.
Dubes Palestina
DKI Jakarta dengan Palestina akan melakukan kerja sama bilateral dalam menambah kuantitas penanganan masalah Ibukota. Hal ini terungkap dari perbincangan Jokowi dengan Dubes Palestina Fariz Mehdawi.
"Dengan Pak Dubes, kan kita Jakarta sister city dengan Palestina, jadi kita ingin? berbicara lebih konkrit apa yang diimplementasikan. Tidak hanya dalam tulisan tetapi diimplementasikan secepatnya," ujar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Balaikota Jakarta, Kamis (3/1).
Menurutnya, nanti akan ada pertukaran dari masing-masing pemerintah untuk saling belajar. Adapun, permasalahan yang dibicarakan tentang kebakaran, demokrasi, penataan kota dan masalah Pekerjaan Umum.
Selama ini, Jokowi mengaku belum terdapat tindak lanjut secara konkrit. Sehingga nantinya akan melakukan pembicaraan lebih detail.
"Pak dubes minta agar itu konkrit dan akan kita tindak lanjuti jangan sampai hanya dikertas saja," tandasnya.
United Cities and Local Governments Asia-Pacific
Jokowi kedatangan tamu kepala United Cities and Local Governments Asia-Pacific, Peter Woods. Menurut Peter Woods, kedatangannya adalah bagian kunjungan persahabatan dengan Jakarta setelah pergantian gubernur. "Jakarta? sebagai sebuah kota terbesar di Indonesia dan merupakan salah satu kota terbesar di Asia Pasifik," ujarnya.
Dia mengaku berbincang tentang sejarah pada masa lalu tepatnya pada tahun 1955. Saat itu Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno dan memprakarsai terbentuknya sebuah persekutuan Asia Afrika. Dimana pada saat itu perkumpulan independen tersebut bersatu untuk melawan kolonialisme. "Prakarsa tersebut akhirnya membangkitkan semangat di Asia Pasifik, seperti negara China, Indonesia dan yang lainnya untuk melawan kemiskinan. "Dengan pergantian gubernur baru tersebut diharapkan juga ada semangat untuk mendorong pengurangan kemiskinan dan memperhatikan pemerintahan yang berada di bawah," ujar Woods.
Sumber :
kemendagri.go.id
Dari Australia
Dubes Australia untuk Indonesia Greg Moriarty menjadi tamu Jokowi, Selasa (8/1). Pertemuan keduanya membahas kerja sama Pemprov DKI Jakarta membahas kemungkinan membantu sejumlah perusahaan swasta yang terkait dengan penyediaan air bersih di Jakarta dalam jangka waktu lama.
"Saya juga sangat tertarik mendengar perspektif pemprov terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi, terutama dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta," terang Greg.
Kesempatan ini, kata Greg merupakan pertemuan untuk membicarakan mengenai kerja sama di antara Indonesia dan Australia berbagi pengalaman atas perkembangan Australia di sejumlah bidang berkelanjutan. Sehingga nantinya dapat berkontribusi untuk perkembangan dari kota Jakarta.
Jokowi mengatakan Dubes Australia memiliki berbagai konsep manajemen di bidang transportasi. Sehingga, nantinya mempunyai bantuan untuk memperbaiki manajemen transportasi di DKI.
"Baik memperbaiki halte, juga memperbaiki alat transportasi itu sendiri, belum secara detail kita bicarakan," katanya.
Selain itu, Jokowi juga mengungkapkan mengenai manjemen bencana. Hal itu dianggap penting karena mereka juga mempunyai masalah yang sama. "Banjir kayak kemarin brisbane, banjir besar juga ya perlu saling sharing dengan mereka," tandasnya.
Pariwisata Brunei
Salah satu poin pembahasan utama pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan Duta Besar Brunei Darussalam Dato Paduka Haji Mahmud Bin Haji Saidin adalah di bidang pariwisata. Brunei memperkenalkan sejumlah pariwisata andalannya dan begitu pula sebaliknya.
Dubes Brunei lebih memilih pembahasan seputar bidang pariwisata dibandingkan persoalan dan solusi kerja sama dalam mengatasi banjir. Banjir merupakan penyakit kronis yang sudah lama dan dirasakan warga ibu kota yang butuh antisipasi penyelesaian secepatnya.
Adapun alasan Dato Paduka Haji Mahmud menilai lebih mampu dalam mengatasi banjir dibandingkan negaranya.
"Kita tak begitu pengalaman dalam menangani banjir. Jakarta lebih punya pengalaman dari kami," ungkap Dato Paduka Haji Mahmud usai bertemu dengan Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (7/1).
Dato Paduka Haji Mahmud mengaku telah mengenal Jokowi sebelum dirinya menjadi orang nomor satu DKI Jakarta.
"Pertama kali (kenal) semenjak beliau Wali Kota Solo. Dulu saya temui wali kota sekarang sudah jadi gubernur," terangnya.
"Kita memperkenalkan pariwisata Brunei dan memperkenalkan pariwisata Jakarta," tambahnya.
Pujian dari Korea
Dubes Korea Selatan untuk Indonesia Kim Yeong Seon mengajak Jokowi menjalin kerja sama antar kota yaitu Jakarta dengan Seoul. Kerja sama dilakukan per lapis. "Sebenarnya akan dilaksanakan dalam beberapa layer. Jadi tingkat pemerintah pusat terus DKI Jakarta dan provinsi Seoul, lalu tingkat antara masyarakat. Akan dilaksanakan per layer," ujar Dubes Kim.
Pertemuan ini juga dilakukan untuk mengenang 40 tahun hubungan Korsel dan Indonesia. "Jadi tahun ini adalah tahun 40 tahun terjalinnya hubungan diplomasi antara kedua negara. Untuk merayakan itu akan menyelenggarakan acara konser musik pada 9 Maret di Gelora Bung Karno. Jadi Big Bang, Super Junior, 2pm. Para wartawan silakan datang kita bisa merayakan bersama," kata Kim.
Dubes Kim juga memuji Jokowi. "Saya percaya sekali dengan leadership-nya Pak Jokowi. Saya yakin DKI Jakarta bisa jadi global city untuk masyarakat dunia," ujarnya.
Dubes Palestina
DKI Jakarta dengan Palestina akan melakukan kerja sama bilateral dalam menambah kuantitas penanganan masalah Ibukota. Hal ini terungkap dari perbincangan Jokowi dengan Dubes Palestina Fariz Mehdawi.
"Dengan Pak Dubes, kan kita Jakarta sister city dengan Palestina, jadi kita ingin? berbicara lebih konkrit apa yang diimplementasikan. Tidak hanya dalam tulisan tetapi diimplementasikan secepatnya," ujar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Balaikota Jakarta, Kamis (3/1).
Menurutnya, nanti akan ada pertukaran dari masing-masing pemerintah untuk saling belajar. Adapun, permasalahan yang dibicarakan tentang kebakaran, demokrasi, penataan kota dan masalah Pekerjaan Umum.
Selama ini, Jokowi mengaku belum terdapat tindak lanjut secara konkrit. Sehingga nantinya akan melakukan pembicaraan lebih detail.
"Pak dubes minta agar itu konkrit dan akan kita tindak lanjuti jangan sampai hanya dikertas saja," tandasnya.
United Cities and Local Governments Asia-Pacific
Jokowi kedatangan tamu kepala United Cities and Local Governments Asia-Pacific, Peter Woods. Menurut Peter Woods, kedatangannya adalah bagian kunjungan persahabatan dengan Jakarta setelah pergantian gubernur. "Jakarta? sebagai sebuah kota terbesar di Indonesia dan merupakan salah satu kota terbesar di Asia Pasifik," ujarnya.
Dia mengaku berbincang tentang sejarah pada masa lalu tepatnya pada tahun 1955. Saat itu Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno dan memprakarsai terbentuknya sebuah persekutuan Asia Afrika. Dimana pada saat itu perkumpulan independen tersebut bersatu untuk melawan kolonialisme. "Prakarsa tersebut akhirnya membangkitkan semangat di Asia Pasifik, seperti negara China, Indonesia dan yang lainnya untuk melawan kemiskinan. "Dengan pergantian gubernur baru tersebut diharapkan juga ada semangat untuk mendorong pengurangan kemiskinan dan memperhatikan pemerintahan yang berada di bawah," ujar Woods.
Sumber :
kemendagri.go.id
Jokowi Wali Kota Terbaik Ketiga Dunia
Gubernur terpilih DKI Jakarta yang baru, Joko Widodo alias Jokowi,
tercatat sebagai wali kota terbaik ketiga dunia dalam penghargaan World
Mayor Prize 2012.
Penghargaan ini diterima Jokowi terkait perannya saat menjabat wali kota Surakarta atau lebih dikenal Solo. Selama tujuh tahun Jokowi menjabat wali kota Solo, Jawa Tengah, ia giat memberantas korupsi serta mempromosikan Solo sebagai salah satu pusat seni dan budaya di Indonesia.
Jokowi terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada September. Ia memimpin sekitar 20 juta penduduk ibu kota, pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
World Mayor Prize pertama kali diluncurkan pada 2004 oleh City Mayors Foundation, lembaga yang beranggotakan para pemikir perkotaan. Nominasi dan testimoni datang dari berbagai kawasan dunia. Lewat penghargaan ini, City Mayors Foundation ingin mencari sosok yang “melayani masyarakat dengan baik serta menjalankan pemerintahan jujur dan terbuka,” demikian keterangan pada situs institusi tersebut.
Jokowi berada pada peringkat ketiga. Posisinya dikalahkan Iñaki Azkuna, wali kota Bilbao, Spanyol pada posisi pertama dan Lisa Scaffidi, wali kota Perth, Australia untuk peringkat kedua.
Jokowi menerima banyak testimoni positif dari warga sekaligus pendukungnya di Solo. Testimoni yang diposkan dalam situs World Mayor itu dianggap isyarat positif bagi perkembangan Jakarta, tempat Jokowi kini harus berhadapan dengan korupsi yang menjamur dan infrastruktur yang tidak layak.
“Jokowi melakukan semua upaya, sehingga Solo menjadi tempat tinggal dan bekerja yang lebih baik,” bunyi testimoni yang diposkan dalam situs World Mayor atas nama Esther N. yang mengaku tumbuh di Solo. “Semoga Joko Widodo, sebagai gubernur terbaru Jakarta, tetap menjadi sosok yang jujur, rendah hati, dan bekerja keras, seperti yang selama ini dikenal warga Solo.”
Sebagian warga Jakarta tidak terlalu mengenal Jokowi sebagai politikus, sebelum ia mengalahkan mantan gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada pemilihan gubernur, September lalu. Jokowi menolak gaji selama menjabat wali kota Solo, salah satu poin yang diperhatikan World Mayor Project.
Para pengguna jejaring sosial mengucapkan selamat kepada Jokowi atas penghargaan terbarunya. Di media sosial, Jokowi mendapat banyak pendukung dari kalangan muda dan melek teknologi. Sejumlah warga Indonesia menganggap Jokowi berhasil menempatkan Indonesia di panggung dunia melalui jalur-jalur yang positif.
Namun, tentu saja, ada kubu yang cenderung skeptis terhadap performa Jokowi. Menurut mereka, Jokowi masih harus melewati berbagai ujian. Bagaimanapun, kata mereka, Jakarta lebih besar, rumit, dan vital secara ekonomi dibandingkan Solo, kota dengan populasi sedikit melampaui setengah juta orang.
“Saya harap penghargaan Jokowi ini untuk Solo, bukan Jakarta,” tulis pengguna Twitter Rio Helmi (@ubudroi). “Kami menyukainya. Namun, kami juga butuh bukti.”
Sumber :
indo.wsj.com
Penghargaan ini diterima Jokowi terkait perannya saat menjabat wali kota Surakarta atau lebih dikenal Solo. Selama tujuh tahun Jokowi menjabat wali kota Solo, Jawa Tengah, ia giat memberantas korupsi serta mempromosikan Solo sebagai salah satu pusat seni dan budaya di Indonesia.
Jokowi terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada September. Ia memimpin sekitar 20 juta penduduk ibu kota, pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
World Mayor Prize pertama kali diluncurkan pada 2004 oleh City Mayors Foundation, lembaga yang beranggotakan para pemikir perkotaan. Nominasi dan testimoni datang dari berbagai kawasan dunia. Lewat penghargaan ini, City Mayors Foundation ingin mencari sosok yang “melayani masyarakat dengan baik serta menjalankan pemerintahan jujur dan terbuka,” demikian keterangan pada situs institusi tersebut.
Jokowi berada pada peringkat ketiga. Posisinya dikalahkan Iñaki Azkuna, wali kota Bilbao, Spanyol pada posisi pertama dan Lisa Scaffidi, wali kota Perth, Australia untuk peringkat kedua.
Jokowi menerima banyak testimoni positif dari warga sekaligus pendukungnya di Solo. Testimoni yang diposkan dalam situs World Mayor itu dianggap isyarat positif bagi perkembangan Jakarta, tempat Jokowi kini harus berhadapan dengan korupsi yang menjamur dan infrastruktur yang tidak layak.
“Jokowi melakukan semua upaya, sehingga Solo menjadi tempat tinggal dan bekerja yang lebih baik,” bunyi testimoni yang diposkan dalam situs World Mayor atas nama Esther N. yang mengaku tumbuh di Solo. “Semoga Joko Widodo, sebagai gubernur terbaru Jakarta, tetap menjadi sosok yang jujur, rendah hati, dan bekerja keras, seperti yang selama ini dikenal warga Solo.”
Sebagian warga Jakarta tidak terlalu mengenal Jokowi sebagai politikus, sebelum ia mengalahkan mantan gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada pemilihan gubernur, September lalu. Jokowi menolak gaji selama menjabat wali kota Solo, salah satu poin yang diperhatikan World Mayor Project.
Para pengguna jejaring sosial mengucapkan selamat kepada Jokowi atas penghargaan terbarunya. Di media sosial, Jokowi mendapat banyak pendukung dari kalangan muda dan melek teknologi. Sejumlah warga Indonesia menganggap Jokowi berhasil menempatkan Indonesia di panggung dunia melalui jalur-jalur yang positif.
Namun, tentu saja, ada kubu yang cenderung skeptis terhadap performa Jokowi. Menurut mereka, Jokowi masih harus melewati berbagai ujian. Bagaimanapun, kata mereka, Jakarta lebih besar, rumit, dan vital secara ekonomi dibandingkan Solo, kota dengan populasi sedikit melampaui setengah juta orang.
“Saya harap penghargaan Jokowi ini untuk Solo, bukan Jakarta,” tulis pengguna Twitter Rio Helmi (@ubudroi). “Kami menyukainya. Namun, kami juga butuh bukti.”
Sumber :
indo.wsj.com
Rabu, 09 Januari 2013
Jokowi Yakin Enam Ruas Jalan Tol Beri Kontribusi Urai Kemacetan
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya menyetujui proyek enam ruas
jalan tol dalam kota untuk dilanjutkan. Jokowi menyetujui proyek
tersebut dengan catatan ruas tol dalam kota tersebut dapat dipakai untuk
jalur busway dan transportasi massal lainnya.
Dalam pertemuan tertutup yang dilakukan antara Jokowi dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Jokowi telah mendapatkan gambaran terhadap proyek enam ruas jalan tol dalam kota tersebut.
Dengan melihat gambaran tersebut, Jokowi meyakini proyek itu dapat memberikan kontribusi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. "Tadi sudah dirapatkan bahwa akan mengurangi macet, lingkar jaringan dan radial, saya menangkap itu ada kontribusi untuk mengurangi kemacetan," kata Jokowi, di Kementerian PU, Jakarta, Rabu (9/1/2013).
Setelah dijelaskan oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto terkait proyek enam ruas jalan tol, Jokowi sepakat dengan Djoko Kirmanto terkait alasan mengapa proyek enam ruas jalan tol dalam kota tersebut harus dijalankan, yaitu karena kurangnya jalan dan permasalahan transportasi umum.
"Ya memang kurang banyak, saya menangkap itu ada kontribusi mengurangi kemacetan dengan catatan tol itu bisa dipakai untuk busway dan transportasi massal lainnya," kata Jokowi.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, untuk proyek enam ruas jalan tol, dari kajian sistem jalan, feasibility, semuanya sudah terkaji. Karena alasan jalan di Jakarta hanya 6-7 persen, proyek tersebut harus dijalankan.
"Untuk Ibu Kota di mana pun masih sangat kecil, maka harus ditambah. Dilihat dari sistem juga baik, jalan tol ini satu-satunya yang bisa dipakai untuk public transportation," kata Djoko.
Djoko Kirmanto pun memahami kalau dengan cara menambah jalan tidak akan menyelesaikan masalah kemacetan. Oleh karena itu, harus ada perbaikan dan penambahan transportasi umum.
"Jadi, untuk mengurangi kemacetan, tidak betul kalau hanya menambah jalan, harus ditambah dengan transportasi umum, semua transportasi publik," ujarnya.
Seperti diketahui, pembangunan enam ruas jalan tol dibagi empat tahap yang rencananya selesai pada 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Serta terakhir yaitu, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.
Jika sudah selesai, keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tetapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Dalam pertemuan tertutup yang dilakukan antara Jokowi dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Jokowi telah mendapatkan gambaran terhadap proyek enam ruas jalan tol dalam kota tersebut.
Dengan melihat gambaran tersebut, Jokowi meyakini proyek itu dapat memberikan kontribusi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. "Tadi sudah dirapatkan bahwa akan mengurangi macet, lingkar jaringan dan radial, saya menangkap itu ada kontribusi untuk mengurangi kemacetan," kata Jokowi, di Kementerian PU, Jakarta, Rabu (9/1/2013).
Setelah dijelaskan oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto terkait proyek enam ruas jalan tol, Jokowi sepakat dengan Djoko Kirmanto terkait alasan mengapa proyek enam ruas jalan tol dalam kota tersebut harus dijalankan, yaitu karena kurangnya jalan dan permasalahan transportasi umum.
"Ya memang kurang banyak, saya menangkap itu ada kontribusi mengurangi kemacetan dengan catatan tol itu bisa dipakai untuk busway dan transportasi massal lainnya," kata Jokowi.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, untuk proyek enam ruas jalan tol, dari kajian sistem jalan, feasibility, semuanya sudah terkaji. Karena alasan jalan di Jakarta hanya 6-7 persen, proyek tersebut harus dijalankan.
"Untuk Ibu Kota di mana pun masih sangat kecil, maka harus ditambah. Dilihat dari sistem juga baik, jalan tol ini satu-satunya yang bisa dipakai untuk public transportation," kata Djoko.
Djoko Kirmanto pun memahami kalau dengan cara menambah jalan tidak akan menyelesaikan masalah kemacetan. Oleh karena itu, harus ada perbaikan dan penambahan transportasi umum.
"Jadi, untuk mengurangi kemacetan, tidak betul kalau hanya menambah jalan, harus ditambah dengan transportasi umum, semua transportasi publik," ujarnya.
Seperti diketahui, pembangunan enam ruas jalan tol dibagi empat tahap yang rencananya selesai pada 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp 6,95 triliun.
Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun. Serta terakhir yaitu, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun.
Jika sudah selesai, keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tetapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi Setuju Proyek Enam Ruas Jalan Tol Dilanjutkan
Akhirnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyetujui proyek enam ruas
jalan tol dalam kota. Hal ini sangat bertentangan dengan pernyataannya
saat masih menjadi Calon Gubernur DKI yang saat ia berkampanye menolak
pembangunan jalan tol dalam kota.
Karena menurutnya dengan pembangunan tol dalam kota, tidak akan mengurai kemacetan justru menambah keinginan warga untuk membeli kendaraan pribadi.
"Bukan setuju dan tidak setuju, tapi ini kebutuhan yang saya lihat kebutuhan ada kalkulasi, yang kedua bis masuk dan transportasi massal bisa masuk," kata Jokowi, di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Rabu (9/1/2012).
Jokowi menyampaikan hal tersebut setelah ia mengadakan pertemuan tertutup selama sekitar 3 jam bersama Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Setelah mendapatkan gambaran dari Djoko Kirmanto terkait proyek tersebut, Jokowi merasa lebih mencerahkan.
"Setelah tadi dijelaskan oleh Pak Menteri, memang kita ini ada dua kekurangan yaitu kurang jalan dan transportasi umum. Dan memang benar kurang banyak," kata Jokowi.
Jokowi akhirnya menyetujui mega proyek yang bernilai sekitar Rp 42 triliun itu dengan catatan tol tersebut dapat dipakai untuk jalur busway dan transportasi massal lainnya.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan untuk proyek enam ruas jalan tol, dari kajian sistem jalan, feasibility, semuanya sudah terkaji. Oleh karena alasan jalan di Jakarta hanya 6-7 persen, proyek tersebut harus dijalankan.
"Untuk Ibu Kota dimanapun masih sangat kecil. Maka harus ditambah. Dilihat dari sistem juga baik, jalan tol ini satu-satunya yang bisa dipakai untuk public transportation," kata Djoko.
Seperti diketahui, pembangunan enam ruas jalan tol dibagi empat tahap yang rencananya selesai pada 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp 6,95 triliun. Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun.
Serta terakhir yaitu, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun. Jika sudah selesai, keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development tapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Berita Serupa :
- news.detik.com : "Jokowi Restui Proyek 6 Ruas Tol Dalam Kota DKI, Asal... "
- bisnis.news.viva.co.id : "Jokowi Setuju 6 Jalan Tol Layang Dibangun di Jakarta"
Karena menurutnya dengan pembangunan tol dalam kota, tidak akan mengurai kemacetan justru menambah keinginan warga untuk membeli kendaraan pribadi.
"Bukan setuju dan tidak setuju, tapi ini kebutuhan yang saya lihat kebutuhan ada kalkulasi, yang kedua bis masuk dan transportasi massal bisa masuk," kata Jokowi, di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Rabu (9/1/2012).
Jokowi menyampaikan hal tersebut setelah ia mengadakan pertemuan tertutup selama sekitar 3 jam bersama Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Setelah mendapatkan gambaran dari Djoko Kirmanto terkait proyek tersebut, Jokowi merasa lebih mencerahkan.
"Setelah tadi dijelaskan oleh Pak Menteri, memang kita ini ada dua kekurangan yaitu kurang jalan dan transportasi umum. Dan memang benar kurang banyak," kata Jokowi.
Jokowi akhirnya menyetujui mega proyek yang bernilai sekitar Rp 42 triliun itu dengan catatan tol tersebut dapat dipakai untuk jalur busway dan transportasi massal lainnya.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan untuk proyek enam ruas jalan tol, dari kajian sistem jalan, feasibility, semuanya sudah terkaji. Oleh karena alasan jalan di Jakarta hanya 6-7 persen, proyek tersebut harus dijalankan.
"Untuk Ibu Kota dimanapun masih sangat kecil. Maka harus ditambah. Dilihat dari sistem juga baik, jalan tol ini satu-satunya yang bisa dipakai untuk public transportation," kata Djoko.
Seperti diketahui, pembangunan enam ruas jalan tol dibagi empat tahap yang rencananya selesai pada 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai investasi Rp 9,76 triliun dan Koridor Sunter-Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp 7,37 triliun.
Tahap kedua, Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai investasi Rp 5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp 6,95 triliun. Tahap ketiga, koridor Ulujami-Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp 4,25 triliun.
Serta terakhir yaitu, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp 5,71 triliun. Jika sudah selesai, keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development tapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Berita Serupa :
- news.detik.com : "Jokowi Restui Proyek 6 Ruas Tol Dalam Kota DKI, Asal... "
- bisnis.news.viva.co.id : "Jokowi Setuju 6 Jalan Tol Layang Dibangun di Jakarta"
Jokowi Telah Siapkan Jalan Soekarno
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) berharap, Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo dapat memberi nama salah satu jalan di Ibu Kota
dengan nama Dr Ir Soekarno. Pasalnya, Jokowi adalah kader PDI-P.
Menanggapi usulan PDI-P, Jokowi mengaku sudah mempersiapkan jalan mana yang akan dijadikan sebagai jalan Soekarno tersebut. "Pokoknya jalan yang besar-besar, termasuk Jalan Panjang. Baru lima hari yang lalu dibicarakan, jadi itu yang nanti akan kami tentukan, jalan ini untuk nama ini, jalan ini nama ini," kata Jokowi seusai melakukan pertemuan tertutup dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Kementerian PU, Jakarta, Rabu (9/1/2012).
Ia pun akan memilih jalan besar dan strategis yang akan menggunakan nama proklamator tersebut. Jokowi pun merasa tak berlebihan adanya usulan tersebut karena Soekarno adalah pahlawan nasional.
"Bung Karno sudah enggak usah saya sebutkan alasannya, semua warga tahu, ya karena beliau proklamator dan pahlawan nasional," kata Jokowi.
Seperti diketahui, Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah mengatakan, Jokowi sebagai kader unggulan PDI-P harus dapat memperjuangkan Jalan Soekarno. Basarah mengatakan, peresmian nama-nama jalan Dr Ir Soekarno di beberapa daerah menjadi salah satu agenda dari rangkaian HUT PDI-P. Puncak acara HUT akan digelar di Waduk Djuanda, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Kamis.
Pemberian nama Jalan Soekarno itu dilakukan setelah pemerintah memberi gelar pahlawan nasional kepada Soekarno pada November 2012. Dengan demikian, katanya, tuduhan yang diarahkan kepada Soekarno dalam Tap MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tidak berlaku.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Menanggapi usulan PDI-P, Jokowi mengaku sudah mempersiapkan jalan mana yang akan dijadikan sebagai jalan Soekarno tersebut. "Pokoknya jalan yang besar-besar, termasuk Jalan Panjang. Baru lima hari yang lalu dibicarakan, jadi itu yang nanti akan kami tentukan, jalan ini untuk nama ini, jalan ini nama ini," kata Jokowi seusai melakukan pertemuan tertutup dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Kementerian PU, Jakarta, Rabu (9/1/2012).
Ia pun akan memilih jalan besar dan strategis yang akan menggunakan nama proklamator tersebut. Jokowi pun merasa tak berlebihan adanya usulan tersebut karena Soekarno adalah pahlawan nasional.
"Bung Karno sudah enggak usah saya sebutkan alasannya, semua warga tahu, ya karena beliau proklamator dan pahlawan nasional," kata Jokowi.
Seperti diketahui, Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah mengatakan, Jokowi sebagai kader unggulan PDI-P harus dapat memperjuangkan Jalan Soekarno. Basarah mengatakan, peresmian nama-nama jalan Dr Ir Soekarno di beberapa daerah menjadi salah satu agenda dari rangkaian HUT PDI-P. Puncak acara HUT akan digelar di Waduk Djuanda, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Kamis.
Pemberian nama Jalan Soekarno itu dilakukan setelah pemerintah memberi gelar pahlawan nasional kepada Soekarno pada November 2012. Dengan demikian, katanya, tuduhan yang diarahkan kepada Soekarno dalam Tap MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tidak berlaku.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi ingin MRT, lanjut monorail, lalu "deep tunnel"
Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo mengatakan akan merampungkan satu persatu proyek
pembangunan di Jakarta mulai dari Mass Rapid Transportation (MRT),
monorail dan terowongan multifungsi (deep tunnel).
"Satu-satu dulu, MRT diputuskan, Monorail diputuskan, baru kita bahas terowongan (multifungsi)," ujar Gubernur DKI Joko Widodo usai rapat dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Rabu.
Jokowi mengatakan terowongan multifungsi yang rencananya akan dibahas tahun ini merupakan salah satu terobosan untuk mengatasi permasalahan banjir di ibu kota.
Sementara itu, terkait masalah pendanaan, Jokowi mengatakan akan menggandeng sejumlah investor untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan proyek tersebut.
"Jadi, proyek ini nantinya tidak hanya menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI, tetapi saya juga akan mencari investor untuk turut serta dalam proyek ini, karena memang butuh dana yang sangat banyak," kata dia.
Rencananya, terowongan multifungsi ini memiliki diameter hingga 16 meter, dan akan dibangun di sepanjang Jalan MT Haryono sampai Pluit, Jakarta Utara.
Terowongan bawah tanah tersebut, memiliki tiga fungsi yaitu dapat digunakan sebagai jaringan transportasi yaitu sebagai jalan tol bagi kendaraan, tempat pengolahan limbah dan saluran jaringan utilitas seperti kabel telepon dan listrik.
Bangunan tersebut memiiki kegunaan untuk mengendalikan puncak banjir, memperbaiki sanitasi lingkungan dan limbah cair, mengurangi pemompaan air tanah, tidak memerlukan pembebasan tanah dan dapat dimanfaatkan untuk jalan tol.
Sumber :
antaranews.com
"Satu-satu dulu, MRT diputuskan, Monorail diputuskan, baru kita bahas terowongan (multifungsi)," ujar Gubernur DKI Joko Widodo usai rapat dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Rabu.
Jokowi mengatakan terowongan multifungsi yang rencananya akan dibahas tahun ini merupakan salah satu terobosan untuk mengatasi permasalahan banjir di ibu kota.
Sementara itu, terkait masalah pendanaan, Jokowi mengatakan akan menggandeng sejumlah investor untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan proyek tersebut.
"Jadi, proyek ini nantinya tidak hanya menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI, tetapi saya juga akan mencari investor untuk turut serta dalam proyek ini, karena memang butuh dana yang sangat banyak," kata dia.
Rencananya, terowongan multifungsi ini memiliki diameter hingga 16 meter, dan akan dibangun di sepanjang Jalan MT Haryono sampai Pluit, Jakarta Utara.
Terowongan bawah tanah tersebut, memiliki tiga fungsi yaitu dapat digunakan sebagai jaringan transportasi yaitu sebagai jalan tol bagi kendaraan, tempat pengolahan limbah dan saluran jaringan utilitas seperti kabel telepon dan listrik.
Bangunan tersebut memiiki kegunaan untuk mengendalikan puncak banjir, memperbaiki sanitasi lingkungan dan limbah cair, mengurangi pemompaan air tanah, tidak memerlukan pembebasan tanah dan dapat dimanfaatkan untuk jalan tol.
Sumber :
antaranews.com
Jokowi : "Ngapain kita berutang"
Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kemungkinan membatalkan rencana gubernur
sebelumnya mengenai penerbitkan obligasi atau surat utang daerah untuk
membiayai pembangunan infrastruktur.
"Kemungkinan kita tidak akan menerbitkan surat utang tahun ini. `Ngapain` kita berutang, wong kita punya Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran-red) APBD 2012 yang mencapai sekitar Rp10 triliun," kata Jokowi seusai Rapat Koordinasi Soal Transportasi, di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu.
Saat ini Pemda DKI a membutuhkan dana untuk mempercepat penyelesaian pembangunan beberapa infrastruktur seperti proyek pembangunan "mass rapid transit" (MRT).
Proyek yang terkendala sejak tahun 2005 itu akan dilanjutkan kembali dengan total investasi sekitar Rp15 triliun.
Sebelumnya, di masa kepemimpinan Fauzi Bowo Pemda DKI telah merencanakan menerbitkan surat utang daerah senilai Rp1,2 triliun pada 2013.Obligasi Pemda DKI ini akan digunakan untuk membiayai sejumlah multi proyek infrastruktur.
Melihat Silpa APBD DKI yang masih cukup besar, Jokowi memutuskan tidak menggunakan obligasi sebagai instrumen pembiayaan.
Ia tidak menampik bahwa tingginya Silpa tersebut karena rendahnya serapan anggaran Pemda DKI.
"Ya itulah (dampaknya) ada sisa anggaran yang jumlahnya masih cukup besar," ujarnya.
Untuk itu tambah Jokowi, pihaknya segera menginformasikan pembatalan rencana penerbitan utang yang dimaksud.
"Ya nanti kita urus untuk dibatalkan ke Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan," ujarnya.
Sesungguhnya Pemda DKI memiliki sejumlah proyek pembangunan infrastruktur seperti MRT, pembangunan rumah sakit, dan rumah susun.
Khusus MRT, proyek yang tersendat sejak tahun 2005 senilai Rp15 triliun tersebut, Pemda DKI memilih untuk dibiayai secara keroyokan atau membentuk konsorsium.
Sumber :
antaranews.com
"Kemungkinan kita tidak akan menerbitkan surat utang tahun ini. `Ngapain` kita berutang, wong kita punya Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran-red) APBD 2012 yang mencapai sekitar Rp10 triliun," kata Jokowi seusai Rapat Koordinasi Soal Transportasi, di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu.
Saat ini Pemda DKI a membutuhkan dana untuk mempercepat penyelesaian pembangunan beberapa infrastruktur seperti proyek pembangunan "mass rapid transit" (MRT).
Proyek yang terkendala sejak tahun 2005 itu akan dilanjutkan kembali dengan total investasi sekitar Rp15 triliun.
Sebelumnya, di masa kepemimpinan Fauzi Bowo Pemda DKI telah merencanakan menerbitkan surat utang daerah senilai Rp1,2 triliun pada 2013.Obligasi Pemda DKI ini akan digunakan untuk membiayai sejumlah multi proyek infrastruktur.
Melihat Silpa APBD DKI yang masih cukup besar, Jokowi memutuskan tidak menggunakan obligasi sebagai instrumen pembiayaan.
Ia tidak menampik bahwa tingginya Silpa tersebut karena rendahnya serapan anggaran Pemda DKI.
"Ya itulah (dampaknya) ada sisa anggaran yang jumlahnya masih cukup besar," ujarnya.
Untuk itu tambah Jokowi, pihaknya segera menginformasikan pembatalan rencana penerbitan utang yang dimaksud.
"Ya nanti kita urus untuk dibatalkan ke Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan," ujarnya.
Sesungguhnya Pemda DKI memiliki sejumlah proyek pembangunan infrastruktur seperti MRT, pembangunan rumah sakit, dan rumah susun.
Khusus MRT, proyek yang tersendat sejak tahun 2005 senilai Rp15 triliun tersebut, Pemda DKI memilih untuk dibiayai secara keroyokan atau membentuk konsorsium.
Sumber :
antaranews.com
Bahas Lingkungan, Dubes AS Sambangi Jokowi
Dubes Amerika Serikat (AS) Scott Marciel menyambangi Balaikota
Jakarta untuk bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Scott
mengaku pertemuannya bersama Jokowi hanya sekadar untuk melakukan ramah
tamah dan memberikan ucapan selamat kepada Jokowi sebagai Gubernur DKI
terpilih.
Selain itu, mereka juga membahas mengenai hal-hal yang khususnya berhubungan dengan perlindungan lingkungan. "Kita membahas tentang hal-hal dan area-area apa yang akan kita bahas. Tadi juga kita utarakan bahwa agency perlindungan lingkungan kita itu sudah melakukan kerjasama dengan kantor Gubernur untuk masalah perlindungan polusi," kata Scott, di Balaikota Jakarta, Selasa (8/1/2013).
Hal-hal konkret yang akan dilakukan oleh pihak Kedubes AS untuk melaksanakan permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan komunikasi antara staf Kedubes AS dengan staf Pemprov DKI.
"Jadi nanti staf dari kedutaan kami pastinya akan menghubungi staf dari kantor Gubernur tentang hal-hal apa saja yang bisa dilakukan untuk kerjasama nanti. Tapi pada umumnya tadi kita hanya ramah tamah saja, simple-simple saja," kata Scott.
Sementara itu, saat ditanyakan terkait permasalahan tuntutan Hizbut Tahrir Indonesia untuk tidak membangun Kantor Kedubes Amerika yang rencananya akan diperluas dengan dibangun hingga 10 lantai yang mencapai nilai 450 juta dolar amerika (sekitar 4,2 triliun).
Scott mengatakan dalam pertemuannya bersama Jokowi hanya sekilas membahas persoalan tersebut. Karena sebagian besar hasil dari pertemuan tersebut adalah sebagai perkenalan. "Memang proyeknya akan segera dimulai, tapi tujuan kita bukan itu di pertemuan ini. Tujuan pertemuan ini untuk ramah tamah," kata Scott.
Scott pun belum merencanakan untuk mengadakan pertemuan selanjutnya bersama Jokowi. Ia memaklumi kesibukan Jokowi sebagai Gubernur baru di DKI yang sangat padat. Namun di satu sisi, ia merasa Amerika Serikat harus selalu menjaga hubungan bersama Jokowi.
"Saya berharap juga bertemu Gubernur dari waktu ke waktu tapi sepertinya kita harus menjaga Pak Gubernur tugasnya terlebih dahulu. Sebagai penduduk Jakarta, kita mendoakan yang terbaik untuk beliau," kata Scott.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Selain itu, mereka juga membahas mengenai hal-hal yang khususnya berhubungan dengan perlindungan lingkungan. "Kita membahas tentang hal-hal dan area-area apa yang akan kita bahas. Tadi juga kita utarakan bahwa agency perlindungan lingkungan kita itu sudah melakukan kerjasama dengan kantor Gubernur untuk masalah perlindungan polusi," kata Scott, di Balaikota Jakarta, Selasa (8/1/2013).
Hal-hal konkret yang akan dilakukan oleh pihak Kedubes AS untuk melaksanakan permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan komunikasi antara staf Kedubes AS dengan staf Pemprov DKI.
"Jadi nanti staf dari kedutaan kami pastinya akan menghubungi staf dari kantor Gubernur tentang hal-hal apa saja yang bisa dilakukan untuk kerjasama nanti. Tapi pada umumnya tadi kita hanya ramah tamah saja, simple-simple saja," kata Scott.
Sementara itu, saat ditanyakan terkait permasalahan tuntutan Hizbut Tahrir Indonesia untuk tidak membangun Kantor Kedubes Amerika yang rencananya akan diperluas dengan dibangun hingga 10 lantai yang mencapai nilai 450 juta dolar amerika (sekitar 4,2 triliun).
Scott mengatakan dalam pertemuannya bersama Jokowi hanya sekilas membahas persoalan tersebut. Karena sebagian besar hasil dari pertemuan tersebut adalah sebagai perkenalan. "Memang proyeknya akan segera dimulai, tapi tujuan kita bukan itu di pertemuan ini. Tujuan pertemuan ini untuk ramah tamah," kata Scott.
Scott pun belum merencanakan untuk mengadakan pertemuan selanjutnya bersama Jokowi. Ia memaklumi kesibukan Jokowi sebagai Gubernur baru di DKI yang sangat padat. Namun di satu sisi, ia merasa Amerika Serikat harus selalu menjaga hubungan bersama Jokowi.
"Saya berharap juga bertemu Gubernur dari waktu ke waktu tapi sepertinya kita harus menjaga Pak Gubernur tugasnya terlebih dahulu. Sebagai penduduk Jakarta, kita mendoakan yang terbaik untuk beliau," kata Scott.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Garap "Deep Tunnel", Jokowi dan Djoko Kirmanto Bentuk Tim
Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI
Jakarta telah bersepakat untuk membuat tim bersama untuk membahas kajian
dan pembahasan teknis pengerjaan megaproyek deep tunnel atau terowongan multiguna.
Hal ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dalam pertemuannya bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan.
"Masalah deep tunnel, kita bentuk joint team atau tim bersama dari Dinas PU dan Kementerian PU untuk membahas hal tersebut secara lebih teknis dalam proyek itu," ujar Djoko Kirmanto di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (9/1/2013).
Selain mengkaji teknis pembangunan, Djoko mengatakan pembentukan tim ini bertujuan untuk membahas efektifitas deep tunnel dalam mengatasi banjir dan kemacetan di Ibu Kota.
"Seberapa jauh itu efektif untuk menangani banjir dan macet, nantinya dibangun jalan tol disana. Kita lihat ini bagaimana, seberapa jauh terowongan tersebut dapat menangani banjir dan macet," katanya.
Namun Djoko mengatakan proyek deep tunnel itu masih harus dikaji lebih dalam, dan joint team yang akan dibentuk itu yang akan mengkaji apakah deep tunnel itu dapat berfungsi mengurangi berapa titik banjir di Jakarta.
Selain itu, joint team juga berfungsi untuk mengkaji besaran biaya yang akan dikeluarkan untuk membuat tewongan yang rencananya akan membentang dari Jalan MT. Haryono hingga Waduk Pluit tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan joint team tersebut berfungsi untuk mempertajam kajian deep tunnel.
"Apakah dengan uang sebanyak itu untuk membangun deep tunnel dapat mengurangi berapa kubik dan berapa titik banjir," kata Jokowi.
Sementara itu untuk pendanaan deep tunnel, Jokowi mengatakan Menteri PU siap apabila pembangunan terowongan tersebut dibantu melalui penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan pihak Pemprov DKI juga telah siap untuk menyisihkan dana APBD untuk pembangunan deep tunnel. Namun, ia tetap memberikan prioritas kepada investor.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa Jakarta membutuhkan saluran raksasa di dalam tanah atau disebut sebagai deep tunnel. Terowongan ini dibutuhkan untuk mengatasi persoalan banjir yang berimbas pada kemacetan parah.
Menurut Jokowi, deep tunnel nantinya bisa berfungsi untuk beragam kepentingan. Selain sebagai saluran air raksasa pada saat banjir, di saat yang lain juga bisa sebagai sarana transportasi.
Deep tunnel yang dimaksud mirip dengan konsep smart tunnel yang ada di Kuala Lumpur. Rencananya, deep tunnel akan membentang dari MT Haryono sampai Pluit.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Berita Serupa :
- news.detik.com : "Jokowi dan Djokir Kompak Bangun Terowongan Raksasa"
Hal ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dalam pertemuannya bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan.
"Masalah deep tunnel, kita bentuk joint team atau tim bersama dari Dinas PU dan Kementerian PU untuk membahas hal tersebut secara lebih teknis dalam proyek itu," ujar Djoko Kirmanto di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (9/1/2013).
Selain mengkaji teknis pembangunan, Djoko mengatakan pembentukan tim ini bertujuan untuk membahas efektifitas deep tunnel dalam mengatasi banjir dan kemacetan di Ibu Kota.
"Seberapa jauh itu efektif untuk menangani banjir dan macet, nantinya dibangun jalan tol disana. Kita lihat ini bagaimana, seberapa jauh terowongan tersebut dapat menangani banjir dan macet," katanya.
Namun Djoko mengatakan proyek deep tunnel itu masih harus dikaji lebih dalam, dan joint team yang akan dibentuk itu yang akan mengkaji apakah deep tunnel itu dapat berfungsi mengurangi berapa titik banjir di Jakarta.
Selain itu, joint team juga berfungsi untuk mengkaji besaran biaya yang akan dikeluarkan untuk membuat tewongan yang rencananya akan membentang dari Jalan MT. Haryono hingga Waduk Pluit tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan joint team tersebut berfungsi untuk mempertajam kajian deep tunnel.
"Apakah dengan uang sebanyak itu untuk membangun deep tunnel dapat mengurangi berapa kubik dan berapa titik banjir," kata Jokowi.
Sementara itu untuk pendanaan deep tunnel, Jokowi mengatakan Menteri PU siap apabila pembangunan terowongan tersebut dibantu melalui penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan pihak Pemprov DKI juga telah siap untuk menyisihkan dana APBD untuk pembangunan deep tunnel. Namun, ia tetap memberikan prioritas kepada investor.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa Jakarta membutuhkan saluran raksasa di dalam tanah atau disebut sebagai deep tunnel. Terowongan ini dibutuhkan untuk mengatasi persoalan banjir yang berimbas pada kemacetan parah.
Menurut Jokowi, deep tunnel nantinya bisa berfungsi untuk beragam kepentingan. Selain sebagai saluran air raksasa pada saat banjir, di saat yang lain juga bisa sebagai sarana transportasi.
Deep tunnel yang dimaksud mirip dengan konsep smart tunnel yang ada di Kuala Lumpur. Rencananya, deep tunnel akan membentang dari MT Haryono sampai Pluit.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Berita Serupa :
- news.detik.com : "Jokowi dan Djokir Kompak Bangun Terowongan Raksasa"
Jokowi Minta PPD Dihibahkan
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menginginkan pengambilalihan Perum Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD) dari pusat ke DKI menggunakan skema hibah. "PPD kita minta, enggak ada dana (yang dikeluarkan). Orang, PPD (juga ada) utang," katanya seusai rapat kordinasi di Kementerian Perekonomian, Rabu 9 Januari 2013.
Ia mengatakan pengambilalihan itu dapat menunjang transportasi di Jakarta. "Karena mereka sudah punya pool dan menejemen yang siap memayungi kopaja dan metro mini," katanya.
Diwawancara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan Gubenur dan Menteri Badan Usaha Milik Negara sudah memiliki nota kesepahaman. "PPD, diberikan opsi masuk ke pemda. Jadi MoU menyatakan kalau PPD dilebur diprioritaskan masuk Pemda," katanya.
Direktur Utama PPD Pande Putu menyatakan, sejak awal pendirian PPD memang milik pemda, namun sejak tahun 1970 dikelola pusat. Terkait permintaan Pemda ia mengatakan PPD siap. "Pada dasarnya kami sudah siap dari sisi due deligence."
Ia pun mengatakan sampai saat ini utang PPD kurang dari Rp 60 miliar. "Hutang itu warisan masa lalu dalam bentuk RDI (Rekening Dana Investasi) Rp 3 miliar," katanya. "Namun, karena ada bunganya, jadi melonjak menjadi Rp 22 miliar." ujarnya. Sisanya menurut dia terdiri dari utang pajak. "Tapi lebih kecil dar aset PPD yang mencapai Rp 600 miliar," katanya.
Pada tahun 2012 ia mengatakan pendapatan PPD terealisasi sebesar Rp 5,4 miliar dari target awal Rp 6,1 miliar. "Target pendapatan 2013 belum diputuskan karena menunggu proses pemgambialihan PPD oleh DKI Jakarta."
Menurut catatan, aset Perum PPD terdapat di 12 lokasi antara lain Depo Ciputat seluas 67.875 meter persegi dengan daya tampung bus 400 bus, Depo Pulo Gadung 7.344 m2 (80 bus), Depo Klender 17.860 meter (120 bus).Selanjutnya, Depo Jelambar 12.335 meter (90 bus), Depo Cakung 12.000 meter (80 bus), Depo Depok 7.135 meter (60 bus), Depo Tangerang 3.371 (40 bus) dan Depo Cawang 8.251 meter.
Selain itu PPD memiliki aset berupa satu unit villa di kawasan Mega Mendung, Jawa Barat seluas 2.950 meter, tanah kosong di Ciracas 53.187 meter, dan dua kavling tanah di Depok 141 meter dan 186 meter. Selain aset tanah, PPD memiliki aset saham di PT Transjakarta pengelola Busway, yaitu koridor 1 sebesar 18,76 persen, koridor 2-3 sebesar 22,2 persen, di koridor 4-6 punya 23,53 persen. Saham pada koridor 5-7 sebesar 23,81 persen, koridor 9 punya 28,44 persen, dan koridor 10 sebesar 16,18 persen.
Sumber :
www.tempo.co
Ia mengatakan pengambilalihan itu dapat menunjang transportasi di Jakarta. "Karena mereka sudah punya pool dan menejemen yang siap memayungi kopaja dan metro mini," katanya.
Diwawancara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan Gubenur dan Menteri Badan Usaha Milik Negara sudah memiliki nota kesepahaman. "PPD, diberikan opsi masuk ke pemda. Jadi MoU menyatakan kalau PPD dilebur diprioritaskan masuk Pemda," katanya.
Direktur Utama PPD Pande Putu menyatakan, sejak awal pendirian PPD memang milik pemda, namun sejak tahun 1970 dikelola pusat. Terkait permintaan Pemda ia mengatakan PPD siap. "Pada dasarnya kami sudah siap dari sisi due deligence."
Ia pun mengatakan sampai saat ini utang PPD kurang dari Rp 60 miliar. "Hutang itu warisan masa lalu dalam bentuk RDI (Rekening Dana Investasi) Rp 3 miliar," katanya. "Namun, karena ada bunganya, jadi melonjak menjadi Rp 22 miliar." ujarnya. Sisanya menurut dia terdiri dari utang pajak. "Tapi lebih kecil dar aset PPD yang mencapai Rp 600 miliar," katanya.
Pada tahun 2012 ia mengatakan pendapatan PPD terealisasi sebesar Rp 5,4 miliar dari target awal Rp 6,1 miliar. "Target pendapatan 2013 belum diputuskan karena menunggu proses pemgambialihan PPD oleh DKI Jakarta."
Menurut catatan, aset Perum PPD terdapat di 12 lokasi antara lain Depo Ciputat seluas 67.875 meter persegi dengan daya tampung bus 400 bus, Depo Pulo Gadung 7.344 m2 (80 bus), Depo Klender 17.860 meter (120 bus).Selanjutnya, Depo Jelambar 12.335 meter (90 bus), Depo Cakung 12.000 meter (80 bus), Depo Depok 7.135 meter (60 bus), Depo Tangerang 3.371 (40 bus) dan Depo Cawang 8.251 meter.
Selain itu PPD memiliki aset berupa satu unit villa di kawasan Mega Mendung, Jawa Barat seluas 2.950 meter, tanah kosong di Ciracas 53.187 meter, dan dua kavling tanah di Depok 141 meter dan 186 meter. Selain aset tanah, PPD memiliki aset saham di PT Transjakarta pengelola Busway, yaitu koridor 1 sebesar 18,76 persen, koridor 2-3 sebesar 22,2 persen, di koridor 4-6 punya 23,53 persen. Saham pada koridor 5-7 sebesar 23,81 persen, koridor 9 punya 28,44 persen, dan koridor 10 sebesar 16,18 persen.
Sumber :
www.tempo.co
Didongkrak Jokowi Cs, PDIP Diprediksi Menangi Pemilu 2014
Tokoh-tokoh PDIP yang dikenal pro rakyat seperti Gubernur DKI Jakarta
Joko Widodo (Jokowi) diyakini bisa mendongkrak popularitas PDIP
melampaui Golkar. Namun tetap saja PDIP belum berminat mencapreskan
Jokowi di Pilpres mendatang.
"Sementara PDIP mendapat keuntungan karena konsisten berada di luar kekuasaan maka kecenderungannya akan naik. Ada sosok populis yang akan mengangkat PDIP, seperti Jokowi, kemudian Rustriningsih di Jawa Tengah. Saya kira PDIP akan naik," kata pengamat politik UIN Jakarta Gun Gun Heryanto kepada detikcom, Rabu (9/1/2013).
Gun menuturkan, PDIP akan semakin melejit jika Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tak lagi nyapres di Pilpres 2014 mendatang. Mega, menurut dia, lebih baik menjadi king maker, menjadi tokoh di balik capres alternatif yang dimunculkan di Pilpres 2014 mendatang.
"Terlebih kalau capresnya bukan Mega, namun tokoh alternatif yang didorong, bisa JK, Mahfud MD, atau yang lain," katanya.
Sementara Golkar diprediksi akan turun perolehan suaranya di Pemilu 2014, posisi Golkar diprediksi di bawah PDIP. "Posisi Partai Golkar akan stagnan tapi posisi PDIP merangkak naik. Golkar sejak pencalonan Ical menjadi capres dan terus melakukan treatment politik ke Ical, maka Ical akan dianggap menjadi bagian Golkar. Padahal sejak awal elektabilitas Golkar naik namun tak dibarengi elektabilitas Ical," katanya.
PDIP sendiri memang memandang Partai Golkar sebagai pesaing di Pemilu 2014 mendatang. Namun hingga kini PDIP belum memutuskan siapa capres yang akan diusungnya. "Jadi kalau Pemilu Legislatif PDIP memang bersaing dengan Golkar, kalau Pilpres Ibu Mega bersaing dengan Pak Prabowo," kata Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait.
Sumber :
news.detik.com
"Sementara PDIP mendapat keuntungan karena konsisten berada di luar kekuasaan maka kecenderungannya akan naik. Ada sosok populis yang akan mengangkat PDIP, seperti Jokowi, kemudian Rustriningsih di Jawa Tengah. Saya kira PDIP akan naik," kata pengamat politik UIN Jakarta Gun Gun Heryanto kepada detikcom, Rabu (9/1/2013).
Gun menuturkan, PDIP akan semakin melejit jika Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tak lagi nyapres di Pilpres 2014 mendatang. Mega, menurut dia, lebih baik menjadi king maker, menjadi tokoh di balik capres alternatif yang dimunculkan di Pilpres 2014 mendatang.
"Terlebih kalau capresnya bukan Mega, namun tokoh alternatif yang didorong, bisa JK, Mahfud MD, atau yang lain," katanya.
Sementara Golkar diprediksi akan turun perolehan suaranya di Pemilu 2014, posisi Golkar diprediksi di bawah PDIP. "Posisi Partai Golkar akan stagnan tapi posisi PDIP merangkak naik. Golkar sejak pencalonan Ical menjadi capres dan terus melakukan treatment politik ke Ical, maka Ical akan dianggap menjadi bagian Golkar. Padahal sejak awal elektabilitas Golkar naik namun tak dibarengi elektabilitas Ical," katanya.
PDIP sendiri memang memandang Partai Golkar sebagai pesaing di Pemilu 2014 mendatang. Namun hingga kini PDIP belum memutuskan siapa capres yang akan diusungnya. "Jadi kalau Pemilu Legislatif PDIP memang bersaing dengan Golkar, kalau Pilpres Ibu Mega bersaing dengan Pak Prabowo," kata Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait.
Sumber :
news.detik.com
Dahlan-Jokowi Beda Pendapat soal PPD
Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo
memiliki pendapat yang berbeda soal rencana pelepasan aset Perusahaan
Umum Pengangkutan Djakarta (PPD). Dahlan setuju aset PPD dibeli
Pemerintah DKI, tetapi Jokowi justru sebaliknya.
"Ya, saya setuju PPD dibeli DKI Jakarta," kata Dahlan selepas Rapat Koordinasi di Kementerian Perekonomian Jakarta, Rabu (9/1/2013).
Menurut Dahlan, Kementerian BUMN memang berniat melepas aset PPD. Sebab, PPD dinilai tidak memberikan kontribusi ke Kementerian BUMN. Justru PPD lebih cocok diubah menjadi badan usaha milik daerah (BUMD) untuk menangani masalah transportasi Ibu Kota.
Di tempat yang sama, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo justru tidak berminat membeli PPD. Namun, PPD lebih cocok diambil alih oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Tidak ada pembelian, PPD kami minta," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, pihaknya sudah melayangkan surat ke Kementerian BUMN untuk meminta PPD dialihkan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Iya, suratnya sudah kami layangkan ke Kementerian BUMN," tambahnya.
Meski sudah melayangkan surat ke Dahlan, Jokowi belum mendapat tanggapan khusus terkait hal tersebut. Sekadar catatan, Kementerian BUMN menginginkan PPD akan dilikuidasi. Aset milik PPD akan diambil alih oleh Perum Damri dan aset berupa tanah akan dilelang. Proses likuidasi diharapkan bisa terjadi pada akhir tahun.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
"Ya, saya setuju PPD dibeli DKI Jakarta," kata Dahlan selepas Rapat Koordinasi di Kementerian Perekonomian Jakarta, Rabu (9/1/2013).
Menurut Dahlan, Kementerian BUMN memang berniat melepas aset PPD. Sebab, PPD dinilai tidak memberikan kontribusi ke Kementerian BUMN. Justru PPD lebih cocok diubah menjadi badan usaha milik daerah (BUMD) untuk menangani masalah transportasi Ibu Kota.
Di tempat yang sama, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo justru tidak berminat membeli PPD. Namun, PPD lebih cocok diambil alih oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Tidak ada pembelian, PPD kami minta," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, pihaknya sudah melayangkan surat ke Kementerian BUMN untuk meminta PPD dialihkan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Iya, suratnya sudah kami layangkan ke Kementerian BUMN," tambahnya.
Meski sudah melayangkan surat ke Dahlan, Jokowi belum mendapat tanggapan khusus terkait hal tersebut. Sekadar catatan, Kementerian BUMN menginginkan PPD akan dilikuidasi. Aset milik PPD akan diambil alih oleh Perum Damri dan aset berupa tanah akan dilelang. Proses likuidasi diharapkan bisa terjadi pada akhir tahun.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Jokowi Tunjuk Adhi Karya Garap Monorail Jakarta
PT Adhi Karya Tbk (ADHI) melakukan pertemuan dengan Pemprov DKI Jakarta
yang sekarang dipimpin oleh Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan
pembangunan monorail Jakarta hari ini. Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan
keputusan untuk meneruskan konsesi lama yaitu PT Jakarta Monorail (JM)
sebagai pemegang konsesi akan pelaksanaan pembangunan monorail jalur
green line dan blue line.
ADHI, sebagai kontraktor lama, masih akan mempertimbangkan apabila ditunjuk sebagai kontraktor pada pembangunan dua jalur tersebut. PT Jakarta Monorail akan memenuhi kewajiban pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh ADHI yakni berupa tiang-tiang monorail.
“ADHI tetap diminta untuk melakukan kajian kembali atas proposal pemecahan masalah transportasi di wilayah DKI Jakarta yang pernah disampaikan sebelumnya,” kata Corporate Secretary Amrozi Hamidi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/1/2013).
Jalur monorail yang diajukan ADHI dalam proposal adalah dari Bekasi Timur-Cawang-Kuningan dan Cibubur-Cawang-Kuningan (East Line). Saat ini ADHI bekerja sama dengan lembaga survei independen untuk mengkaji willing to pay dan ability to pay calon konsumen monorail tersebut.
“Pihak Pemprov DKI Jakarta meminta ADHI untuk meneruskan kajian jalur dari Tangerang-Palmerah (West Line) untuk melayani lalu lintas transportasi dari wilayah Barat,” jelas dia.
Sumber :
economy.okezone.com
ADHI, sebagai kontraktor lama, masih akan mempertimbangkan apabila ditunjuk sebagai kontraktor pada pembangunan dua jalur tersebut. PT Jakarta Monorail akan memenuhi kewajiban pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh ADHI yakni berupa tiang-tiang monorail.
“ADHI tetap diminta untuk melakukan kajian kembali atas proposal pemecahan masalah transportasi di wilayah DKI Jakarta yang pernah disampaikan sebelumnya,” kata Corporate Secretary Amrozi Hamidi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/1/2013).
Jalur monorail yang diajukan ADHI dalam proposal adalah dari Bekasi Timur-Cawang-Kuningan dan Cibubur-Cawang-Kuningan (East Line). Saat ini ADHI bekerja sama dengan lembaga survei independen untuk mengkaji willing to pay dan ability to pay calon konsumen monorail tersebut.
“Pihak Pemprov DKI Jakarta meminta ADHI untuk meneruskan kajian jalur dari Tangerang-Palmerah (West Line) untuk melayani lalu lintas transportasi dari wilayah Barat,” jelas dia.
Sumber :
economy.okezone.com
PDIP Belum Berminat Capreskan Jokowi di Pilpres 2014
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang dikenal merakyat
dipandang sebagai pemimpin muda potensial Indonesia di masa datang.
Namun apa daya, PDIP belum berminat mencapreskan Pak Joko. Apa
alasannya?
Rupanya PDIP meminta Jokowi menyelesaikan terlebih dahulu tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun ke depan. Jelas PDIP tak mau Jokowi maju Pilpres.
"Ujiannya 5 tahun memimpin DKI ini, kita lihat dulu kinerjanya sampai berakhirnya tugas sebagai Gubernur DKI," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo saat ditanya peluang pencapresan Jokowi.
Hal ini disampaikan Tjahjo saat dihubungi detikcom, Rabu (9/1/2013).
PDIP, lanjut Tjahjo, masih akan mengevaluasi performa Jokowi dan memutuskan masa depan mantan wali kota Solo setelah periode pertama kepemimpinannya di Ibu Kota. Jika dianggap sukses di Ibu Kota, besar peluang Jokowi untuk maju di Pilpres 2019 pun belum dibuka lebar-lebar.
"Ya belum tahu (masa depan Jokowi), kan masih 5 tahun jabatan sampai tahun 2017. Bisa diperpanjang lagi atau bagaimana kan partai akan melihatnya ke depan," tuturnya.
Alasan lain, sebagian besar kalangan PDIP masih mendukung pencapresan Mega. Popularitas Mega saat ini tengah bersaing dengan capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Warga Jakarta sendiri saat ini sepertinya masih menikmati euforia bersama pria kurus berusia 51 tahun itu. Kehadirannya bersama Ahok di tengah-tengah masyarakat membawa harapan kepada perubahan Jakarta ke arah yang lebih baik.
Namun memang ada yang menganggap popularitas, ide-ide segar dan visinya layak naik level ke jenjang nasional. Jokowi dipandang memiliki segala potensi untuk duduk di singgasana RI 1.
Sumber :
news.detik.com
Rupanya PDIP meminta Jokowi menyelesaikan terlebih dahulu tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun ke depan. Jelas PDIP tak mau Jokowi maju Pilpres.
"Ujiannya 5 tahun memimpin DKI ini, kita lihat dulu kinerjanya sampai berakhirnya tugas sebagai Gubernur DKI," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo saat ditanya peluang pencapresan Jokowi.
Hal ini disampaikan Tjahjo saat dihubungi detikcom, Rabu (9/1/2013).
PDIP, lanjut Tjahjo, masih akan mengevaluasi performa Jokowi dan memutuskan masa depan mantan wali kota Solo setelah periode pertama kepemimpinannya di Ibu Kota. Jika dianggap sukses di Ibu Kota, besar peluang Jokowi untuk maju di Pilpres 2019 pun belum dibuka lebar-lebar.
"Ya belum tahu (masa depan Jokowi), kan masih 5 tahun jabatan sampai tahun 2017. Bisa diperpanjang lagi atau bagaimana kan partai akan melihatnya ke depan," tuturnya.
Alasan lain, sebagian besar kalangan PDIP masih mendukung pencapresan Mega. Popularitas Mega saat ini tengah bersaing dengan capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Warga Jakarta sendiri saat ini sepertinya masih menikmati euforia bersama pria kurus berusia 51 tahun itu. Kehadirannya bersama Ahok di tengah-tengah masyarakat membawa harapan kepada perubahan Jakarta ke arah yang lebih baik.
Namun memang ada yang menganggap popularitas, ide-ide segar dan visinya layak naik level ke jenjang nasional. Jokowi dipandang memiliki segala potensi untuk duduk di singgasana RI 1.
Sumber :
news.detik.com
Jokowi Umumkan Pelaksana MRT Pekan Depan
Gubernur Jakarta Jokowi mengatakan akan mengumumkan perusahaan pelaksana proyek MRT pada Rabu 16 Januari 2013. "Jadi Menteri Hatta putuskan subsidi tanggal 15 (Januari), saya putuskan tanggal 16 (Januari)," kata dia, Rabu 9 Januari 2013.
Untuk tahap awal, Jokowi mengatakan pembangunan MRT dari Lebak Bulus ke Dukuh Atas segera dilakukan setelah keputusan diambil. Sedangkan rute Dukuh Atas-Kampung Bandan (Kota) akan dikerjakan pada tahap berikutnya. "Nanti dari Dukuh Atas-Kampung Bandan akan dibuat DED (Detail Engineering Detail) pada Maret 2013," katanya.
Untuk nilai proyeknya, Jokowi memperkirakan pembangunan MRT akan menghabiskan dana sebesar Rp 15 triliun. Tapi dia menilai angka itu masih bisa berubah menjadi lebih rendah. "Nanti kalau sudah dilelang bisa turun banyak. Lebih rendah dari itu (Rp 15 triliun)," katanya.
Untuk karcis, Jokowi menegaskan bahwa Pemprov DKI ingin harga tiket tidak lebih dari Rp 10 ribu. Karena itulah, dia meminta rasio beban pengembalian utang dari pemerintah pusat lebih besar dari beban DKI. "Karena pemprov nanti juga harus memberikan subsidi untuk tiket," ujar Jokowi.
MRT Lebak Bulus-Dukuh Atas sendiri ditargetkan bisa beroperasi pada tahun 2015, lebih cepat dari rencana awal tahun 2016. Sedangkan untuk Dukuh Atas-Kampung Bandan ditargetkan mulai beroperasi tahun 2017, lebih cepat dua tahun. "Kita berkejar-kejaran dengan macet," ujarnya.
Sumber :
www.tempo.co
Untuk tahap awal, Jokowi mengatakan pembangunan MRT dari Lebak Bulus ke Dukuh Atas segera dilakukan setelah keputusan diambil. Sedangkan rute Dukuh Atas-Kampung Bandan (Kota) akan dikerjakan pada tahap berikutnya. "Nanti dari Dukuh Atas-Kampung Bandan akan dibuat DED (Detail Engineering Detail) pada Maret 2013," katanya.
Untuk nilai proyeknya, Jokowi memperkirakan pembangunan MRT akan menghabiskan dana sebesar Rp 15 triliun. Tapi dia menilai angka itu masih bisa berubah menjadi lebih rendah. "Nanti kalau sudah dilelang bisa turun banyak. Lebih rendah dari itu (Rp 15 triliun)," katanya.
Untuk karcis, Jokowi menegaskan bahwa Pemprov DKI ingin harga tiket tidak lebih dari Rp 10 ribu. Karena itulah, dia meminta rasio beban pengembalian utang dari pemerintah pusat lebih besar dari beban DKI. "Karena pemprov nanti juga harus memberikan subsidi untuk tiket," ujar Jokowi.
MRT Lebak Bulus-Dukuh Atas sendiri ditargetkan bisa beroperasi pada tahun 2015, lebih cepat dari rencana awal tahun 2016. Sedangkan untuk Dukuh Atas-Kampung Bandan ditargetkan mulai beroperasi tahun 2017, lebih cepat dua tahun. "Kita berkejar-kejaran dengan macet," ujarnya.
Sumber :
www.tempo.co
Demokrat: Jokowi Belum Jadi Apa-Apa, SBY Sudah Blusukan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) gerah disebut meniru Gubernur
DKI Jakarta yang kerap blusukan bertemu dengan masyarakat di
kampung-kampung.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, menerangkan, SBY sudah jauh lebih dulu melakukan kunjungan ke kampung-kampung. “Jika ingin membuktikan SBY menemui rakyat di kampung-kampung bisa membuka lembaran atau kliping 2003 dan 2004. Bahkan, ketika SBY sudah terpilih pun, terus menemui rakyat. Tapi kami tidak menggunakan istilah blusukan, melainkan Turba atau turun ke bawah," ungkap Ramadhan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (9/1/2013).
Wakil Ketua Komisi I ini menegaskan, SBY merupakan presiden terlama yang menginap di Papua dari presiden Indonesia lain yang pernah ada. "Ketika ada bencana tsunami Aceh, SBY pun langsung terbang ke Aceh. Jadi blusukan itu sudah menjadi hal yang biasa," sambungnya.
Ramadhan menganggap, langkah SBY memang sudah seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin. Sejak pemilihan umum digelar secara langsung, mengharuskan calon legislatif, calon presiden dan calon gubernur lebih dekat dengan rakyat.
"Jadi pada saat itu mohon maaf, Pak Jokowi belum jadi apa-apa, sedangkan SBY sudah melakukan. Bahkan kalau kita lihat saat SBY jd Kasdam (Kepala Staff Daerah Militer), itu sudah blusukan dan bertemu dengan mahasiswa, serta kerumunan," paparnya.
Sehingga, lanjut Ramadhan, langkah SBY itu bukan hal baru. Pasalnya, ini adalah tradisi yang sejak dulu jadi trademarknya, karena beliau merupakan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat.
"Terbukti SBY terpilih lagi untuk kali kedua. Kalau misalnya, langkah itu tidak efektif maka tentu tidak terpilih lagi. Ini merupakan program-program pro-rakyat SBY. Kalau SBY tak turun langsung, bagaimana beliau bisa tahu keluhan dari masyarakatnya," simpulnya.
Sumber :
news.okezone.com
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, menerangkan, SBY sudah jauh lebih dulu melakukan kunjungan ke kampung-kampung. “Jika ingin membuktikan SBY menemui rakyat di kampung-kampung bisa membuka lembaran atau kliping 2003 dan 2004. Bahkan, ketika SBY sudah terpilih pun, terus menemui rakyat. Tapi kami tidak menggunakan istilah blusukan, melainkan Turba atau turun ke bawah," ungkap Ramadhan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (9/1/2013).
Wakil Ketua Komisi I ini menegaskan, SBY merupakan presiden terlama yang menginap di Papua dari presiden Indonesia lain yang pernah ada. "Ketika ada bencana tsunami Aceh, SBY pun langsung terbang ke Aceh. Jadi blusukan itu sudah menjadi hal yang biasa," sambungnya.
Ramadhan menganggap, langkah SBY memang sudah seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin. Sejak pemilihan umum digelar secara langsung, mengharuskan calon legislatif, calon presiden dan calon gubernur lebih dekat dengan rakyat.
"Jadi pada saat itu mohon maaf, Pak Jokowi belum jadi apa-apa, sedangkan SBY sudah melakukan. Bahkan kalau kita lihat saat SBY jd Kasdam (Kepala Staff Daerah Militer), itu sudah blusukan dan bertemu dengan mahasiswa, serta kerumunan," paparnya.
Sehingga, lanjut Ramadhan, langkah SBY itu bukan hal baru. Pasalnya, ini adalah tradisi yang sejak dulu jadi trademarknya, karena beliau merupakan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat.
"Terbukti SBY terpilih lagi untuk kali kedua. Kalau misalnya, langkah itu tidak efektif maka tentu tidak terpilih lagi. Ini merupakan program-program pro-rakyat SBY. Kalau SBY tak turun langsung, bagaimana beliau bisa tahu keluhan dari masyarakatnya," simpulnya.
Sumber :
news.okezone.com
Langganan:
Postingan (Atom)