Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kemungkinan membatalkan rencana gubernur
sebelumnya mengenai penerbitkan obligasi atau surat utang daerah untuk
membiayai pembangunan infrastruktur.
"Kemungkinan kita tidak akan menerbitkan surat utang tahun ini. `Ngapain` kita berutang, wong
kita punya Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran-red) APBD 2012 yang
mencapai sekitar Rp10 triliun," kata Jokowi seusai Rapat Koordinasi Soal
Transportasi, di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu.
Saat ini Pemda DKI a membutuhkan dana untuk mempercepat
penyelesaian pembangunan beberapa infrastruktur seperti proyek
pembangunan "mass rapid transit" (MRT).
Proyek yang terkendala sejak tahun 2005 itu akan dilanjutkan kembali dengan total investasi sekitar Rp15 triliun.
Sebelumnya, di masa kepemimpinan Fauzi Bowo Pemda DKI telah
merencanakan menerbitkan surat utang daerah senilai Rp1,2 triliun pada
2013.Obligasi Pemda DKI ini akan digunakan untuk membiayai sejumlah
multi proyek infrastruktur.
Melihat Silpa APBD DKI yang masih cukup besar, Jokowi memutuskan tidak menggunakan obligasi sebagai instrumen pembiayaan.
Ia tidak menampik bahwa tingginya Silpa tersebut karena rendahnya serapan anggaran Pemda DKI.
"Ya itulah (dampaknya) ada sisa anggaran yang jumlahnya masih cukup besar," ujarnya.
Untuk itu tambah Jokowi, pihaknya segera menginformasikan pembatalan rencana penerbitan utang yang dimaksud.
"Ya nanti kita urus untuk dibatalkan ke Dirjen Perimbangan Kementerian Keuangan," ujarnya.
Sesungguhnya Pemda DKI memiliki sejumlah proyek pembangunan
infrastruktur seperti MRT, pembangunan rumah sakit, dan rumah susun.
Khusus MRT, proyek yang tersendat sejak tahun 2005 senilai Rp15
triliun tersebut, Pemda DKI memilih untuk dibiayai secara keroyokan atau
membentuk konsorsium.
Sumber :
antaranews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar