Sekitar pukul 11.30 WIB, gedung KPK yang berada di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan ini, disambangi oleh puluhan orang yang menamakan diri mereka sebagai Banteng Kedaulatan Rakyat (Bakar).
Tujuan mereka datangi kantor KPK yaitu menyuarakan pendapat mereka bahwa Jokowi seharusnya diperiksa oleh KPK lantaran adanya laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan adanya potensi kerugian negara sebesar Rp1,54 triliun.
"Ini cerita tentang sosok Jokowi telah berubah seperti kara pepatah bahwa sedalam-dalamnya menyimpan bangkai baunya tetap tercium dan sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga," ujar Koordinator Bakar, M Gunawan di depan Gedung KPK.
Dengan adanya temuan itu, M Gunawan mendesak KPK untuk segera mengusut dan menetapkan Jokowi sebagai Tersangka terkait laporan BPK, begitu juga dengan pengadaan bus sebesar Rp1,45 triliun.
"Dan kami meminta KPK jangan takut kepada Jokowi dan timnya, karena rakyat bersama KPK," ucap M Gunawan.
Ada Penambahan Ada Pengurangan
Jokowi selama tiga jam menjalani klarifikasi harta kekayaan yang sebelumnya sudah dilaporkan ke KPK.
Jokowi mengungkap terdapat penambahan dan pengurangan terhadap harta miliknya.
"Penambahan ada. Aset juga ada, pengurangannya juga ada," kata Jokowi di kantor KPK, Jakarta, Kamis (26/6/2014).
Mantan Wali Kota Solo itu mengungkapkan, penambahan terjadi karena adanya pembelian aset. Sementara pengurangan terjadi karena Jokowi menjual aset lainnya.
"Ada yang saya beli sesuatu, dari mana? Dari jual aset yang lain," ujar Jokowi.
Dalam proses klarifikasi tadi, Jokowi menjelaskan bahwa tim KPK menanyai harta miliknya secara detail. Satu persatu hartanya, mulai dari rekening hingga sepeda motor ikut diklarifikasi kepemilikannya oleh KPK.
"Kami sangat menghargai, apresiasi apa yang telah dikerjakan KPK selama ini," kata Jokowi.
Klarifikasi harta kekayaan bukan menjadi barang baru untuk Jokowi. Pasalnya sebagai penyelenggara negara, Jokowi sudah beberapa kali melaporkan kepemilikan harta ke KPK, yaitu pada 2005, 2010 dan 2012.
Berdasarkan pasal 5 huruf f dan Pasal 14 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 42/2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, calon presiden dan wakil presiden wajib melaporkan hartanya ke KPK.
Segera setelah Prabowo- Hatta dan Jokowi-JK mendaftar menjadi capres dan cawapres, kedua pasangan ini melaporkan harta kekayaan yang dimiliki ke KPK.
Atas laporan itu KPK akan melakukan verifikasi dan pengecekan di lapangan. Setelah proses verifikasi, KPK bersama KPU akan mengumumkan jumlah harta milik masing-masing pasangan capres cawapres pada tanggal 1 Juli.
Dalam melakukan verifikasi harta, KPK menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Tak hanya capres dan cawapres, PPATK juga memverifikasi harta yang dimiliki oleh keluarga kedua pasangan capres cawapres.
Hasil verifikasi itu, sudah diserahkan kepada KPK pada pekan lalu. [tribun,beritasatu]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar