Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dia telah menemui dan membicarakan proses pengerjaan normalisasi Kali Ciliwung dengan Kementerian PU. Namun, lanjut dia, pemprov hanya bertanggung jawab soal pembebasan lahan.
"Kita sudah siapkan anggaran pembebasan lahan," ujar Jokowi di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (05/12/2013).
Jokowi menegaskan anggaran pembebasan tersebut berasal dari APBD. Namun, dia enggan membeberkan dana anggaran normalisasi Kali Ciliwung tersebut.
"Jadi mereka kerja setelah lahan kita bebaskan. Sistemnya bertahap," kata Jokowi.
Jokowi menambahkan pemerintah pusat melalui Kementerian PU dan Pemprov DKI tengah bekerja sama untuk melakukan pengerjaan normalisasi Kali Ciliwung.
"Kita saling mengisi. Kita fokus pembebasan lahan. Kementerian fokus pengerjaan," pungkas Jokowi.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum melakukan penandatanganan kontrak pekerjaan konstruksi dan supervisi normalisasi Kali Ciliwung. Direktur Jenderal Sumber Daya Air KemenPU Mohammad Hasan menjelaskan kontrak yang ditandatangani adalah pekerjaan konstruksi dan supervisi masing-masing sebanyak empat paket. Paket konstruksi akan dikerjakan oleh para pemenang tender. Antara lain adalah PT Adhi Karya - PT Jaya Konstruksi MP dengan nilai kontrak 298M (paket 1). PT Waskita Karya - PT Hutama Karya dengan nilai kontrak 298M (paket 2). PT Brantas Abipraya - PT Nindya Karya dengan nilai kontrak 288M (paket 3). PT Basuki Rahmanta Putra - PT Bumi Karsa dengan nilia kontrak 297M (paket 4).
Adapun supervisi pada paket 1 dan 2 akan dilaksanakan oleh PT Binatama Wirawredha Konsultan - PT Tarareka Paradya - PT Barunadri Engineering Consultant senilai 18M. Sementara itu, untuk paket supervisi 3 dan 4 yang dilaksanakan oleh PT Inakko Internasional Konsulindo - PT Mitratama Asia Pasific - PT Brahma Seta Indonesia - PT Multirema Harapan dengan nilai kontrak 17M.
Menurut Hasan, pekerjaan normalisasi Kali Ciliwung dapat membuat Jakarta lebih tertib dan teratur, terutama dalam hal penggunaan lahan.
"Tapi, ada 34.000 kepala keluarga di Ciliwung yang harus dipindahkan, dan masalah sosial bila tidak ditangani secara intensif akan membuat pekerjaan tersebut selesai lebih lama," kata Hasan. Pekerjaan selanjutnya yang harus diselesaikan Kementerian PU, menurut Hasan, adalah normalisasi Kali Krukut dan juga Cipinang Hulu. "Walaupun kedua kali ini tidak menimbulkan banjir luar biasa layaknya Ciliwung, tetap tidak boleh luput dari perhatian," pungkas dia.
Sumber :
merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar