Politisi PKS Dukung Nur Mahmudi, Minta Jokowi Taati Aturan di Depok

Upaya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk mencegah banjir di Jakarta rasanya akan terpentok di Depok, Jabar. Niat Jokowi untuk membeli lahan dan membangun waduk dipersoalkan, ganjalan terutama muncul dari para politisi PKS yang saat ini menguasai wilayah tersebut, padahal pembelian belum dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Setelah wali kota Depok Nur Mahmudi, kini Ketua FPKS DPRD Depok Muttaqin yang meminta Jokowi taat aturan.
"Kalau mau beli lahan boleh saja, kalau peruntukkannya sesuai. Semua dengan aturan, tidak hanya niat baik. Kalau mau buat bendungan harus menyesuaikan dengan tata ruang Depok," jelas Muttaqin, Rabu (27/11/2013).
Menurut dia, semua orang boleh membeli lahan di Depok. Jangankan Jokowi, pihak swasta pun diperkenan. "Yang penting peruntukkannya sesuai tata ruang yang ditetapkan, ada Perdanya," jelas Muttaqin.
Kalau Jokowi berkeras ingin membangun waduk, dia harus melobi tingkat pemerintahan yang di atas Depok. Ada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, atau ke pihak yang mengatur tata ruang nasional.
"Kalau Jokowi ingin membangun waduk, masukkan ke tata ruang ke Jabar atau nasional. Masih ada revisi, bisa dimasukkan dalam tata ruang provinsi," tutupnya.

Sumber :
detik.com