Sikap wali kota Depok Nur Mahmudi yang menolak secara halus niat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi)
membeli lahan dan membangun waduk menuai kritik. Seharusnya Nur sadar,
sebagian besar warga Depok bekerja di Jakarta. Bila Jakarta banjir,
bagaimana mereka bisa memenuhi nafkah keluarga?
"Mungkin ini ada
unsur ketakutan dari pemerintah Depok. Mungkin saja ada unsur politik,"
jelas politisi PDIP Yuni Indriyani saat berbincang, Rabu (27/11/2013).
Yuni
yang aktif di bidang UKM di DPD PDIP Jabar ini berharap, Pemkot Depok
seharusnya bisa memahami persoalan Jakarta. Saling melengkapi antara dua
wilayah.
"Kalau ada kerjasama kan bagus. Waduk juga bisa jadi
resapan air bagi warga Depok," imbuh Yuni yang baru akan maju sebagai
Caleg PDIP untuk DPRD Depok pada 2014 ini.
Saran dia, Pemkot
Depok ada baiknya berkompromi membantu Jakarta yang juga merupakan ibu
kota negara. Jangan berlindung di balik Perda yang hanya mementingkan
wilayah Depok semata.
"Mari kita sama-sama membangun, toh ini untuk kepentingan nasional," imbuhnya.
Sebelumnya
Nur Mahmudi mempersilakan bila Jokowi ingin membeli lahan untuk waduk.
Tapi, tak boleh melanggar aturan. Bila tanah itu sudah diperuntukkan
untuk pemukiman atau lahan pertanian tak boleh diubah.
Sumber :
detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar