Benarkah Dana CSR Jadi Bancakan Anak Buah Jokowi?

Pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), Pemprov DKI Jakarta banyak melakukan program yang dananya bersumber dari Corporate Social Responsibility (CSR). Bahkan Jokowi terkesan memberikan porsi perhatian yang besar untuk mengurusi dana CSR daripada penyerapan APBD.
Menurut pengamat perkotaan dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah, Jokowi lebih cenderung dan sibuk mengurusi dana CSR, padahal itu bisa menjadi salah satu penyebab terhalangnya pelaksanaan program yang bersumber dari APBD.
"Gubernur terlalu sibuk dengan dana CSR ketimbang melakukan monitoring terhadap penyerapan APBD 2013," ujar Amir di Balai Kota, Jakarta, Kamis (11/7/2013).
Banyaknya penggunaan dana CSR diduga jadi bancakan anak buah Jokowi di tingkat SKPD. Terlebih saat ini banyak perusahaan yang mau memberikan CSR. Dikhawatirkan, banyak dana CSR yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Kekhawatiran ini memang cukup beralasan, menurut Amir, SKPD dan jajaran wali kota saat ini mudah dan bisa langsung menggunakan dana CSR. Hal inilah yang kemudian dianggap rawan.
Jokowi pun sadar dengan kerawanan tersebut dan segera mengeluarkan Instruksi. Dalam Instruksi Gubernur Nomor 67 Tahun 2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang penggunaan bantuan program CSR yang ditujukan ke Kepala SKPD, tidak boleh langsung digunakan. Tetapi lebih dahulu harus dilaporkan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah.
"Ketentuan dalam perundang-undangan ini adalah untuk menjaga agar dana CSR di satu sisi tidak dimanfaatkan sebagai gratifikasi kepada pejabat pemerintah. Dan di sisi lain untuk mencegah terjadinya pencucian uang," jelas Amir.
Instruksi tersebut juga ditembuskan ke Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Plt Sekretaris Daerah dan segenap asisten Sekda di bawahnya.

Sumber :
merdeka.com