Itulah yang membuat Pemprov DKI menyegel 25 kantor ekspedisi di kawasan Tanah Abang dan akan menyusul 43 kantor ekspedisi lainnya yang diduga berdiri tanpa izin pembangunan.
"Coba dilihat di lapangan, orang dorong gerobak dan troli ke sana ke mari, itu sangat menganggu lalu lintas. Jangan dipandang sepele hal itu karena mobilisasi troli dan gerobak-gerobak itu mengganggu juga," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (12/7/2013).
Sementara untuk proses penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di pasar Tanah Abang, ia menargetkan penataan selesai sebelum Lebaran. Ia mengakui kalau permasalahan penataan PKL itu merupakan hal yang sulit untuk direalisasikan, namun ia meyakini kawasan Tanah Abang akan lebih rapi seperti Pasar Minggu yang sebelumnya telah tertata.
Di samping itu, mantan Wali Kota Surakarta itu mengaku tak menemukan banyaknya gesekan di lapangan saat Dinas Perhubungan DKI dan Satpol PP DKI menata PKL. "Saya sama Satpol PP masih menekankan komunikasi. Nanti ditunggulah, barang 6 bulan atau setahun, semuanya sudah benar-benar rapi. Tidak hanya di Tanah Abang dan Pasar Minggu saja," kata Jokowi.
Ia pun tak mempermasalahkan terkait relokasi PKL masuk ke dalam Blok G Tanah Abang. Apabila PKL itu memiliki KTP DKI, maka mereka akan diprioritaskan direlokasi ke dalam pasar. Apabila ruang di dalam pasar masih tersedia, maka ruang tersebut akan diundi untuk PKL dengan KTP non-DKI.
Rencananya, Pemprov DKI Jakarta akan mempercepat penataan PKL Tanah Abang, Pasar Minggu, dan Jatinegara. Dengan masuknya para PKL ke dalam pasar, Jokowi meyakini, hal tersebut dapat meminimalisir kemacetan di wilayah itu.
Sumber :
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar