Jokowi-Basuki Copot Kepala Rusun Marunda

Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa Marunda, Jakarta Utara, Jati Waluyo, dicopot dari jabatannya.
"Itu hanya mutasi biasa, hanya dimutasi," ujar Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Jonathan Pasodung saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (5/7/2013).
Jonathan tidak banyak berkomentar mengenai alasan mutasi terhadap Jati Waluyo dari jabatannya. Menurutnya, kinerja Jati bagus. "Pemindahan pejabat dari satu tempat ke tempat lain kan sesuai tuntutan dan pelayanan organisasi," ujar Jonathan.
Jonathan menyebutkan, mutasi jabatan tersebut telah berdasarkan prosedur yang benar. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah menyetujui mutasi tersebut.
"Semua yang ada di sini kan instruksi Gubernur dan Pak Wagub. Prosedur yang biasa," katanya.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Sesalkan Ada Warga Miskin Tak Dapat BLSM

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyesalkan data Badan Pusat Statistik yang kurang akurat tentang warga miskin. Akibatnya, banyak warga miskin yang tidak menerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM atau balsem).
"Enggak tahu kenapa gitu. Datanya BPS gimana sih, kayak enggak tahu saja," ujar Jokowi saat hendak beranjak dari kantornya, Jumat (5/7/2013).
Meski demikian, Jokowi enggan berbicara terlalu jauh tentang hal tersebut karena merasa itu bukan wewenangnya. Ia memilih melakukan "operasi diam-diam" dengan memberikan bantuan ke sejumlah warga miskin yang tak tersentuh BLSM.
"Kok tahu saya kasih? Orang saya enggak ke sana juga, kan? Ya, kemarin saya kirim," kata Jokowi tentang bantuan uang yang ia berikan kepada Isroni alias Yoyon (62), warga miskin di Pecenongan, Jakarta Pusat.
Jokowi mengaku tak hapal jumlah warga miskin yang sudah ia bantu. Yang terakhir ia tahu, ia memberikannya kepada Yoyon dan seorang pria yang mengidap penyakit meningitis di Jakarta Barat. Jokowi mengaku tidak memiliki maksud apa-apa atas pemberian "bantuan langsung Jokowi" itu.
"Atas dasar apa, ya? Ya, dia harusnya dapat, kok malah enggak dapat. Itu saja," katanya.
Dua hari lalu seorang ajudan Jokowi mengunjungi rumah Isroni atau Yoyon (62) yang tinggal di gubuk reyot di Jalan Kingkit I No 20, RT 09/RW 04, Pecenongan, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat. Melalui ajudannya, Jokowi memberikan uang sebesar Rp 600.000.
Yoyon yang tinggal hanya beberapa ratus meter dari Istana Presiden tidak mendapat BLSM. Padahal, sehari-hari janda miskin itu hidup dengan mengandalkan bantuan tetangganya. Dua tahun lalu, ia masuk dalam daftar penerima bantuan langsung tunai (BLT). Entah bagaimana, namanya kini tidak ada dalam daftar penerima BLSM. Padahal, Yoyon masih tergolong miskin.

Sumber :
kompas.com

Jokowi: Biar Masyarakat Yang Desak DPRD

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa keputusan soal kenaikan tarif angkutan umum ada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Menurut Jokowi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah menyerahkan hasil keputusan kenaikan tarif angkutan sehari setelah keputusan kenaikan harga BBM.
"Jadi jangan tanya saya kapan akan diputuskan. Tanya Dewan," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Jumat.
Dia menyebutkan pihak Pemprov tidak memilik hak untuk mendesak DPRD DKI Jakarta untuk segera memutuskan kenaikan tarif angkutan umum di Jakarta.
"Biar masyarakat saja yang mendesak," katanya.
Dia menyebutkan bahwa perhitungan yang diberikan kepada dewan juga sudah memasukkan perhitungan dari pihak masyarakat yang akan menggunakan jasa angkutan. Jokowi memberikan contoh bahwa perhitungan yang diberikan Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta sebesar 80 persen.
"Tapi kami hanya menaikkan 40 persen saja. Itu kan kami sudah melakukan perhitungan," katanya.
Sebelumnya, keputusan DPRD DKI Jakarta masih menunggu perbaikan perhitungan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Menurut dewan, perhitungan yang diajukan beberapa hari yang lalu masih belum memasukkan perhitungan sisi masyarakat serta kenaikan transportasi penyebrangan.
Jokowi memutuskan bahwa kenaikan tarif angkutan kecil dari Rp2.500 menjadi Rp3.000. Sedangkan tarif angkutan sedang dan besar reguler naik dari harga Rp2.000 menjadi Rp3.000.
Meski kenaikan tarif belum diputuskan oleh DPRD DKI Jakarta, namun sudah ada beberapa trayek perjalanan yang memberlakukan kenaikan tarif. Jokowi menyebutkan hal ini melanggar peraturan.
"Ya tetap enggak boleh. Kan harus ada aturannya," kata Jokowi. 

Sumber :
antaranews.com

Jokowi Diprediksi Raih 60% Suara di Pilpres

Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) diprediksi terus melonjak. Jika nyapres, Jokowi diprediksi bisa menyamai rekor SBY, meraih 60% suara di Pilpres.
"Jokowi bisa menang 60 persen tapi PDIP belum tentu merebut suara sama sebesar Jokowi dan bisa seperti Partai Demokrat hanya 25 persen," prediksi pengamat ekonomi politik, Christianto Wibisono, dalam diskusi 'Anatomi Kepresidenan RI 1-7 ' di Gedung Nyi Ageng Serang, Jl HR Rasuna Said Kav C-22, Jakarta, Jumat (5/6/2013).
Jokowi dikategorikan capres di luar dinasti yang punya peluang menang di Pilpres 2014. Tentu saja jika Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri legowo menyerahkan tiket Pilpres 2014 ke Jokowi.
"Capres di luar dinasti, kecuali Jokowi belum mempunyai rating elektabilitas yang mengesankan," tuturnya.
Diskusi yang diprakarsai oleh Institute Kepresidenan Indonesia tersebut juga membedah kelebihan dan kelemahan presiden Soekarno hingga SBY, termasuk para capres yang namanya sudah muncul dan siap berlaga pada Pemilu 2014. Menurut Christianto, capres 2014 harus mempunyai kepemimpinan kuat ke dalam maupun ke luar negeri.
"Bahwa presiden yang ideal adalah yang memenuhi kompetensi memimpin RI serta memenuhi karakter utama negarawan unggulan. Tapi realitas kandidat hanya memberi pilihan dari lima dinasti presiden RI dan sedikit calon alternatif non dinasti yang berpotensi menjadi capres ketujuh," katanya.
Christianto membeberkan keunggulan yang harus dimiliki presiden setelah SBY. Capres ketujuh nantinya diharapkan memiliki karakter negarawan yang asertif, bersih, cerdas, tidak munafik dan tegas dalam memutuskan kebijakan yang menghormati moral etika trias politika dan supremasi hukum.
"Kedua, capres tersebut harus memiliki karakter pemersatu dalam mengkapitalisasi pluralisme sebagai aset secara meritokrasi, konstruktif dan kreatif. Ketiga, karakter pemimpin untuk dalam satu generasi mewujudkan visi dan misi Indonesia negara. Keempat, sedunia dalam kualitas substansial bukan sekadar kuantitas numerik," ungkapnya.

Sumber :
detik.com

Diam-diam Jokowi Akan Survei Lurah-Camat Baru

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan melakukan survei secara diam-diam untuk menilai kinerja lurah dan camat yang baru dilantik pada Kamis (27/6/2013) lalu. Survei itu untuk memastikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.
"Nanti itu disurvei diam-diam setelah berjalan. Camat dan lurah baru berapa hari kerja, kok," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (5/7/2013).
Karena sifatnya rahasia, Jokowi tidak akan mengumumkan kapan akan melakukan survei pelayanan lurah dan camat tersebut. Jokowi ingin mendapatkan fakta yang nyata dari warga terkait pelayanan lurah dan camat yang baru.
Yang pasti, kata Jokowi, survei itu dilakukan oleh lembaga non-pemerintah atau independen yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi DKI. Target dari survei ini adalah warga Ibu Kota.
"Menanyakan langsung, 'Kamu puas apa enggak dilayani di kelurahan atau kecamatan?'," ujarnya.
Jokowi menambahkan, dengan dorongan itu, tidak ada lagi lurah dan camat yang mengatakan bahwa suatu masalah di wilayahnya bukan tugas pokok dan fungsinya, seperti yang terjadi dulu.
Lurah dan camat baru itu ditunjuk berdasarkan hasil seleksi dan promosi terbuka atau lelang jabatan sejak tiga bulan lalu. Dari seribuan calon peserta lelang jabatan, terpilih 415 orang camat dan lurah yang dilantik pekan lalu.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Tak Terbendung, PDIP Tunggu Keputusan Mega

Elektabilitas Jokowi yang melejit luar biasa tak membuat PDIP buru-buru menasbihkan mantan Wali Kota Solo itu sebagai capres. PDIP masih sabar menunggu keputusan Megawati.
"Kita serahkan sepenuhnya keputusan pencapresan kepada kebijakan dan kearifan Bu Megawati," kata Wasekjen PDIP, Ahmad Basarah, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2013).
Basarah menegaskan pencapresan PDIP belum dibahas di internal partai banteng itu. PDIP masih menunggu titah Megawati, meskipun elektabilitas Jokowi kian melejit mengungguli capres potensial sekelas Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, dan Mega sendiri.
"Pencapresan kita tunggu keputusan Bu Mega, termasuk kapan capres dan cawapres akan diumumkan secara resmi sebagai pasangan calon dari PDIP," ujarnya.
Berdasarkan survei terakhir yang dilakukan LIPI, elektabilitas Jokowi memang berada di atas calon lain. Jokowi bahkan unggul jauh atas capres Gerindra Prabowo Subianto. Namun hingga kini belum ada keputusan, baik dari PDIP dan Jokowi, mengenai kemungkinan suami Iriana itu akan berlaga di Pilpres 2014.
Jokowi sendiri selama ini selalu berkilah jika ditanya peluangnya nyapres. Dia kerap menggunakan kalimat 'nggak mikir' atau 'tanya Bu Mega' setiap kali ditanya soal kemungkinan nyapres di 2014.

Sumber :
detik.com

Jokowi Soal Kenaikan Tarif Angkutan Umum: Bukan Kita yang Ngikutin Pengusaha

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan masukan kepada DPRD DKI Jakarta untuk menentukan besaran kenaikan tarif angkutan umum di Jakarta. Jokowi membantah 'disetir' oleh pengusaha dalam menentukan tarif.
Sarjana Kehutanan UGM ini menjelaskan sebelum menyerahkan masukan ke DPRD DKI, pihaknya telah melakukan perhitungan besaran kenaikan tarif dengan pengusaha angkutan umum yang tergabung dalam Organda. Keputusan diambil berdasarkan dengan kesepakatan bersama yang berpatokan pada kepentingan masyarakat.
"Kemarin itungannya sudah saya sampaikan kan, Organda ada yang sampai 80%, ada yang minta 60%. Kita sudah fight di dalam rapat gitu loh, bukan kita ngikutin Organda minta 80% jadinya 80%, minta 60% jadinya 60% jugs, tidak seperti itu," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (4/7/2013).
"Jadi kita sudah punya hitung-hitungannya. Organda juga punya, kemudian diambil jalan yang paling baik untuk masyarakat di dalam rapat itu. Bukan kita ngikutin pengusaha," ujar dia.
DPRD DKI Jakarta hingga kini belum memutuskan berapa besaran tarif kenaikan angkutan umum di Jakarta. Jokowi menyerahkan kepada masyarakat untuk bertanya langsung ke DPRD DKI.
"Biar yang mendesak masyarakat. Dulukan dari itu suratnya langsung kita kirim ke sana, agar cepat keluar, sehingga di lapangan tidak terjadi (kenaikan tarif angkot sepihak)," kata Jokowi.
Jokowi berharap para pengusaha angkutan umum tidak menaikkan tarif secara sepihak sebelum diputuskan oleh DPRD DKI dan dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda). "Memang harus ada aturannya dulu, baru keluar (tarif barunya)," ungkapnya.

Sumber :
detik.com

Jokowi dan Motivasi bagi Para "Pemegang Kunci" Ibu Kota

Wajahnya berbinar. Kedua tangannya membopong kardus warna coklat. Di halaman kantor Unit Pengelola Teknis Peralatan dan Perbekalan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, Jalan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Mukandar (57) tak bisa menutupi kegembiraannya, Kamis (4/7/2013) petang.
Penjaga Pintu Air Kramatjati, Jakarta Timur, itu bergegas menuju sepeda motornya di tempat parkir. Kardus berisi aneka bahan kebutuhan pokok itu dia tutup dengan plastik agar terlindung dari guyuran hujan.
Seperti Mukandar, sukacita juga tampak di wajah tenaga honorer penjaga pintu air dan penyaring sampah Dinas PU DKI Jakarta sore itu. Selain bertatap muka dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, 545 petugas juga diundang untuk mengambil sumbangan bahan pangan.
Kotak coklat itu bertuliskan "Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1434 H". Isinya, antara lain, minyak goreng, sirup, kue kering, dan gula. Hal ini merupakan rutinitas tahunan. Namun, bagi Mukandar, pembagian kali ini terasa istimewa.
"Saya menerimanya langsung dari Pak Jokowi. Tadi salaman dan menyapanya dari dekat. Enam tahun jadi penjaga pintu, baru kali ini bertemu Gubernur," kata Mukandar.
Suasana ruangan tempat acara itu digelar terasa hangat dan guyub. Tak ada sekat antara pejabat dan petugas lapangan. Para penjaga pintu air itu dengan ceria dan terbuka menyampaikan perasaannya.
Salah satu petugas pintu air membuka dialog dengan menyampaikan dukungannya kepada Jokowi. "Saya selalu siaga di rumah pompa. Penuh sukacita mengemban amanat. Semoga kami lebih dapat perhatian," ujarnya.
Sebelum bertemu Jokowi, mereka dihibur pentas musik dangdut. Beberapa "melantai", berjoget bareng penyanyi.
Aneka celotehan dilontarkan beberapa petugas kepada Jokowi. Ada yang meminta uang lembur khusus bagi penyaring sampah, meminta perhatian untuk penanganan sampah di kali, dan minta diangkat jadi pegawai negeri sipil. Ada pula yang blakblakan minta tunjangan hari raya (THR).
"Pak, THR, Pak!" celoteh salah satu dari mereka yang segera disambut tawa meriah.
”Kok, THR, ini urusan pompa dulu,” jawab Jokowi yang juga disambut tawa.
”Kerja dulu yang benar. Jangan terlambat lapor dan atasi masalah. Sebab, hanya dalam hitungan menit atau jam, keterlambatan bisa memicu banjir,” kata Jokowi.
Ada dua hal yang disampaikan Jokowi. Pertama, terkait peran petugas di lapangan. ”Saudara ini kunci. Banyak yang tidak melihat dan merasakan betapa pentingnya saudara bagi Jakarta. Jangan teledor,” kata Jokowi memotivasi petugas.
Kedua, terkait perawatan dan pemeliharaan pompa. ”Jika ada yang rusak, segera lapor ke atasan. Jika tak ada reaksi, lapor saja ke atasannya lagi. Jika tetap tak ada tindakan atau solusi, lapor langsung ke Gubernur,” lanjut Jokowi.
Sore itu, Jokowi berulang memotivasi petugas. Dia menuntut tanggung jawab penuh dari petugas. Dia tak ingin peran kunci itu dilaksanakan dengan main-main. Soal perbaikan kesejahteraan, lanjut Jokowi, dia mengaku sudah membicarakannya dengan pejabat dinas terkait.

Sumber :
kompas.com

Golkar: Sekarang Tahun Keberuntungan Jokowi, Tahun Depan Bisa Berubah

Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak terbendung, ia terus memuncaki survei capres. Bagi elite Golkar, tahun 2013 adalah tahun keberuntungan bagi Jokowi.
"Dalam beberapa survei Jokowi memang memiliki popularitas, ketersukaan, dan elektabilitasnya sangat tinggi, bahkan tertinggi. Ya ini memang tahun keberuntungan Jokowi. Dalam terminologi Jawa, ini "tahun kabegjan" bagi Jokowi," kata Ketua DPP Golkar Hajriyanto Y Tohari kepada detikcom, Jumat (5/7/2013).
Menurut Hajri, sejak terpilih sebagai gubernur DKI Jokowi ibarat "kejugrugan gunung menyan": artinya, mendapatkan anugerah keberuntungan politik yang luar biasa. Jokowi dicintai, dipundi-pundi, dan digadang-gadang sebagai tumpuan harapan rakyat.
"Ya, kita ucapkan selamat kepadanya atas keberuntungan politik ini," kata Hajri.
Namun ia mengingatkan politik itu bidang kehidupan yang sangat cair. Gampang berubah. Tokoh yang tahun ini tidak terdengar, bisa saja tahun depan melejit ke atas bagaikan meteor. Tapi ada juga tokoh yang tahun ini dipuja-puji, tapi tahun depan tenggelam karena berbagai faktor dan variabel yang tidak mendukungnya.
"Singkatnya, politik itu sangat likuid. Kita lihat saja apakah di tahun ke depan mendatang ini Jokowi tetap menjadi melesat bak meteor atau terhenti," katanya.
Namun ia tak memungkiri Jokowi sudah berada di jalur kepemimpinan nasional yang lebar. Jokowi punya kesempatan besar dan sulit dibantah.
"Dalam politik tidak ada kamus khawatir. Dan Golkar tidak pernah khawatir dengan siapapun. Popularitas atau pesohor bukan segala-galanya," tandasnya.

Sumber :
detik.com

Elektabilitas Jokowi Tak Terbendung, Capres PDIP Belum Jelas

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) semakin kokoh memuncaki tangga survei capres. Namun sampai saat ini siapa capres yang akan diusung PDIP masih tanda tanya.
Berkaca pada survei terakhir yang disurvei LIPI, Jokowi kian moncer di survei capres. Hasil survei LIPI yang dirilis 27 Juni lalu menunjukkan Jokowi sebagai capres paling populer (22,6% responden), jauh di atas Prabowo Subianto (24,2%), Aburizal Bakrie (9,4%), bahkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (9,3%).
Namun demikian sampai saat ini PDIP belum memutuskan siapa capres yang akan diusung. PDIP memang memantau lonjakan elektabilitas Jokowi, namun tak mau gegabah cepat-cepat menunjuk Jokowi sebagai capres.
"Keputusan Bu Mega itu sama sekali tidak bisa diduga. Kita pun sebagai kadernya tidak bisa menebak," kata Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto.
Menurut sumber detikcom di internal PDIP, saat ini sejumlah skenario capres PDIP mulai dibahas. Meskipun Mega telah memberi isyarat tak lagi nyapres di 2014, masih banyak kader PDIP yang menginginkan Mega nyapres.
"Ada skenario Mega-Jokowi atau Mega-JK," kata sumber detikcom, Jumat (5/7/2013). Kabarnya JK yang masih mendapat cukup dukungan di Golkar terus menjalin komunikasi dengan Mega.
Sementara ada juga elite PDIP yang meyakini Mega akan merestui Jokowi menjadi capres PDIP di 2014. Mereka yakin Mega akan mengambil terobosan berani demi kemenangan PDIP di Pilpres 2014.
"Ada tanda-tanda Ibu (Mega) memberikan kesempatan ke Jokowi, tapi Pilpres masih jauh dan semua bisa berubah," kata sumber detikcom.
Pada akhirnya Mega yang paling berhak menentukan capres PDIP sesuai amanat Kongres PDIP di Bali, 2010 silam.

Sumber :
detik.com

Ex Relawan Busuk Jokowi-Ahok Mulai Cari Upeti

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mulai terusik dengan ulah relawannya yang pernah mendukung mereka pada Pilgub DKI Jakarta 2012 yang lalu. Menurut rumor yang santer beredar, para mantan relawan Jokowi-Ahok pada pilgub DKI Jakarta 2012 yang lalu, sekarang mulai beraksi menggerogoti Jokowi-Ahok dengan aksi mereka sebagai makelar proyek-proyek di pemprov DKI Jakarta.
Relawan busuk ini memanfaatkan nama pasangan Jokowi-Ahok untuk mengambil keuntungan pribadi menjadi makelar proyek Pemprov DKI Jakarta.
Modus relawan busuk ini adalah dengan melakukan pendekatan dengan PNS dengan iming-iming kenaikan jabatan yang diinginkannya asal menyetor sejumlah uang. Bahkan ada yang menjanjikan penunjukan langsung kepada pengusaha untuk proyek-proyek Jokowi. Semua itu dilakukan relawan dengan mencatut nama Jokowi-Ahok.
Ahok sendiri membenarkan praktik yang dilakukan para relawan busuk yang pernah mendukungnya dan mengakui namanya sering dicatut pihak tak bertanggung jawab itu untuk memalak para pengembang. Biasanya, mereka meminta sejumlah fasilitas pada pengembang.
"Ada sedikit, nggak sampai lima. Ada yang minta lahan ke pengembang, terus di Dinas Kebersihan, ada yang ngaku saya relawan Ahok tolong sumbang-sumbang, ada yang minta fasilitas Pemda. Minta macem-macem. Nggak sampai lima," ujar Ahok di Jakarta, Kamis (4/7/2013).
Bahkan Ahok menolak dengan tegas ketika ada mantan relawan Jokowi-Ahok pada Pilgub DKI Jakarta 2012 lalu meminta uang dan kantor di Balai Kota. "Enggak boleh lagi relawan-relawan yang buat onar. Makanya itu sejak awal kami tidak mau kasih uang, karena kalau kita kasih, semua datang minta. Kalau asli sudah kami usir dari awal, minta duit, ditolak minta kerja kami tolak. Pasti mereka udah males," kata Ahok.
Reaksi Jokowi tidak kalah keras terhadap makelar yang mengaku utusannya. Jokowi malah menyebut, hanya orang bodoh yang mau memakai jasa makelar proyek untuk mencari jabatan.
"Ya yang dimakelari itu siapa, yang bodoh ya yang mau dimakelari. Mengatasnamakan saya, makelari jabatan katanya, proyek. Proyek apa itu," kata Jokowi, Kamis (4/7/2013).

Sumber :
merdeka.com

Jokowi: Kampanye Sampah Setelah Lebaran

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), Kamis (4/7/2013) sore mengungkapkan akan menggandeng band rock Slank untuk membudayakan tertib membuang sampah. Untuk menanggulangi masalah banjir di Jakarta tidak cukup hanya melakukan pengerukan sungai dan Waduk.
"Nanti setelah lebaran ada kampanye buang sampah. Termasuk kita akan kerjasama dengan Slank untuk kampanye buang sampah pada tempatnya," ujar Jokowi di Jalan Pegangsaan II, Kelapa Gading, Jakarta Utara
Jokowi menuturkan selain akan berkampanye dengan Slank, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan memasang spanduk dan baliho supaya masyarakat turut membantu pemerintah dalam menyukseskan program Jakarta bebas banjir. Pemerintah juga tidak lupa untuk mempersiapkan berbagai infrastruktur pembuangan sampah.
"Nanti selain kampanye ada juga fasilitas infrastrukturnya. Semua layanan yang berkaitan dengan kampanye itu akan kita keluarkan dengan serempak," ucapnya
Kata Jokowi, kampanye buang sampah pada tempatnya itu harus dilakukan secara terus menerus. Membudayakan membuang sampah pada tempatnya perlu waktu yang lama dan konsisten.
"Membudayakan buang sampah di tempatnya susah, perlu proses, harus terus menerus sampai kita sadar semua untuk buang sampah pada tempatnya," kata Jokowi.

Masalah Banjir, Jokowi: Kalau Kadis Diam, Lapor Gubernur

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meminta para petugas pintu air untuk melapor langsung kepadanya jika dinas terkait tak merespons masalah, misalnya soal pompa air rusak.
"Saya tidak ingin mendengar banjir. Sekarang ada empat pompa, yang rusak empat juga. Jadi, rusak semua," ujar Jokowi ketika bertemu 822 petugas pintu air di Gedung Unit Pelaksana Teknis ALKAL di Jalan Pegangsaan 2, Jakarta Utara, Kamis (4/7/2013).
"Kalau kadis (kepala dinas) masih diam lagi, langsung ke Gubernur. Tidak usah ke mana-mana lagi. Tapi ingat, kita janjian, lapor ke saya setelah tak diperhatikan," tambah Jokowi.
Jokowi memang bertemu para petugas pintu air untuk memberikan pengarahan. Menurut Jokowi, para penjaga pintu air harus mengetahui masalah dan solusi pekerjaan dengan pasti dan jelas karena tugas mereka menentukan seluruh aktivitas Jakarta.

Sumber :
kompas.com

Jokowi Akan Alirkan Gas ke Rusun dan Perumahan di DKI

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk akan membantu Pemprov DKI Jakarta untuk menyediakan aliran gas bagi warga DKI. Nantinya beberapa rusun dan komplek perumahan di DKI akan dipasang pipa gas.
"Nanti di perumahan-perumahan juga kita buat agar pipa gas yang ada di PGN bisa kita tarik semua ke kawasan komplek perumahan dan komplek rusun," ujar Gubernur DKI Jakarta joko Widodo (Jokowi) di Gedung PGN, Jakarta Barat, kamis (4/7/2013).
Hal ini tentu untuk memudahkan warga yang tinggal di perumahan maupun di rusun dalam hal kebutuhan gas untuk rumah tangga.
"Karena lebih murah kalau pakai pipa (dibanding tabung, red)," samung Jokowi.
Kawasan perumahan dan rusun yang rencananya akan dialiri piap gas dari PGN ini diantaranya di wilayah Kemayoran, Tanmah Abang, Klender, Muara Baru dan Marunda.
"Jadi nanti ke rusun mana saja yang ada fitting (penyambung pipa) PGN-nya ditarik. Jadi semua jauh lebih murah," tutup Jokowi.

Sumber :
detik.com

Kunjungi PT PGN, Jokowi Uji Coba Mobil Pengisian Bahan Bakar Gas

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Jokowi melakukan uji coba mengisi Bahan Bakar Gas (BBG) dari unit pengisian gas berjalan yang disebut Mobile Refueling Unit (MRU) ke mobil percobaan.
Dalam ujicoba di pelataran kantor PT PGN, Jokowi didampingi Dirut PT PGN, Hendi Prio Santoso.
Hendi menjelaskan, kegiatan ini merupakan realisasi diskusi yang dilakukan dengan Jokowi sejak 2 bulan lalu. Hal tersebut juga menjadi salah satu bentuk dukungan PT PGN agar Jakarta menjadi kota gas yang ramah lingkungan dan juga mendukung daya beli masyarakat yang lebih ramah.
"Kemarin kan sudah ketemu dengan Pak Dirut (2 bulan yang lalu). Dan sekarang sudah ada realisasi. Jadi kita bicara itu ada realisasnya. Yang ini sudah, MRU. itu yang sebelumnya dikeluhkan," ujar Jokowi di kantor PT PGN, Kamis (4/7/2013).
Hendi juga menjelaskan bahwa MRU akan diutamakan untuk pengisian BBG bagi transportasi umum dan kendaraan operasional pemerintah, seperti Pemrov DKI maupun Kementerian. Untuk saat ini, telah tersedia 4 unit MRU. Tetapi pihak PGN akan terus melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah untuk kebutuhan penambahan unit ke depannya.
Selain itu, Hendi menambahkan, karena sistem MRU adalah mobile maka akan berkeliling atau berpindah-pindah ke lokasi yang tertentu, seperti instansi-instansi. Saat ini, MRU mulai beroperasi di Kementerian BUMN dan ESDM, di samping Pemrov DKI.
"Kita akan memohon MRU nantinya ditempatkan di fasilitas yang tidak menambah keramaian. Ini adalah titik awal. Ke depannya kita harapkan program ini akan terus didukung pemerintah, terutama Pemrov DKI," imbuh Hendi.

Sumber :
merdeka.com

Ahok Minta Anggota PKK "Blusukan" Seperti Jokowi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta agar tim penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) turun langsung ke lapangan seperti yang selama ini dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
Ahok mengatakan, tim penggerak PKK harus menjadi garda terdepan dalam memperhatikan kebutuhan warga Ibu Kota. Itu sebabnya ia menekankan pentingnya kegiatan blusukan oleh para kader PKK, sama seperti kegiatan blusukan yang dilakukan oleh Jokowi. "Kenapa sih Pak Gubernur suka blusukan ke mana-mana? Sebenarnya konsepnya Gubernur itu sudah sangat jelas. Dia ingin pejabat ada di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat merasa pejabatnya peduli terhadap permasalahan mereka," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (4/7/2013).
Basuki meminta kepada para istri pejabat Pemerintah Provinsi DKI yang tergabung dalam tim penggerak PKK dapat lebih kritis mendorong kader PKK menjadi pemerhati warga di lingkungannya masing-masing. Ia mengharap ada kader PKK di setiap RT/RW sehingga setiap kesulitan warga di RT atau RW dapat diketahui dan ditangani secara cepat, misalnya mendata jumlah lansia, bayi, maupun ibu hamil di lingkungannya.
"Makanya, saya juga ingin ibu PKK mencalonkan diri jadi ketua RT dan RW karena Anda semua punya hati melayani warga," kata Basuki.
Basuki juga memerintahkan semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) DKI mendayagunakan kader-kader PKK di setiap tempat.

Sumber :
kompas.com

Jokowi: Hanya Orang Bodoh Yang Mau Dimakelari

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak tahu ada dugaan bekas relawan Jokowi-Ahok dalam Pilgub DKI menjadi makelar proyek. Jokowi menegaskan, ia belum mendapat laporan soal dugaan adanya makelar proyek di lingkungan Pemprov DKI.
"Enggak tahu ya enggak tahu. Ya enggak tahu, siapa yang dimakelari. Ya siapa kalau ada makelar yang dimakelari itu siapa. Masalah apa sih itu," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Kamis (7/4/2013).
Jokowi malah menyebut, hanya orang bodoh yang mau memakai jasa makelar proyek untuk mencari jabatan. "Ya yang dimakelari itu siapa, yang bodoh ya yang mau dimakelari. Mengatasnamakan saya, makelari jabatan katanya, proyek. Proyek apa itu," ujarnya.
Jokowi tidak akan memberikan teguran selama belum tahu siapa makelar tersebut. Sebab, ia belum mendapatkan laporan.
"Teguran apa, yang mana orang yang dimakelari itu siapa, yang didudukkan pada jabatan itu siapa, ya beri tahu dong," tegas Jokowi.
Namun, ia sudah menegaskan kepada seluruh dinas untuk tidak terpengaruh dengan makelar proyek. "Kan saya sudah tegaskan pada seluruh dinas enggak ada hal-hal seperti itu. Dinas saya pun jangan percaya kalau bisa," tandasnya.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Wajibkan Fasilitas Disabilitas Untuk Mengurus IMB

Kabar baik bagi penyandang disabilitas yang ingin menikmati fasilitas publik di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta akan mencantumkan persyaratan pengadaan fasilitas untuk penyandang disabilitas (aksesible) dalam aturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Menurut Jokowi tiap pengembang yang ingin mendirikan fasilitas publik seperti Mall, Tempat Wisata, Perkantoran, Halte, Bandara dan Pelabuhan haruslah menyediakan fasilitas Disabilitas. Hal itu diperlukan untuk mempermudah akses bagi para penyandang cacat.
"Setiap IMB di bawahnya ada dicantumkan untuk disabilitas. Itu penting," ujar Jokowi kepada wartawan di Senen, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2013).
Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan, peninjauan tersebut penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana ketersediaan aksesible di lapangan.
"Kalau kita tidak ke lapangan nggak akan ngerti. Ini berat sekali, teman-teman kita berat sekali untuk mobilitas mereka di kota ini, berat. Semuanya akan kita perbaiki," kata Jokowi.

Sumber :
detik.com

Jokowi Diminta Terapkan Fasilitas bagi Penyandang Disabilitas di Tiap Bangunan

Para penyandang disabilitas (cacat) meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk menyediakan fasilitas bagi penyandang cacat (aksesibilitas) merata di setiap bangunan hotel, perkantoran dan fasilitas umum lainnya. Hal tersebut dapat ditegaskan lewat peraturan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
"Kami ingin mengimbau baik hotel atau perkantoran, disabilitas itu harus masuk IMB. Jadi mungkin kalau tidak aksesibel, tidak diberi izin untuk mendirikan bangunan Pak," ujar perwakilan penyandang disabilitas, Cucu kepada Jokowi di shelter bus TransJakarta di Senen, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2013).
Cucu merasa aksesibilitas di sarana umum seperti tempat wisata, pasar, hotel, perkantoran, sekolah, mal juga sarana transportasi bus TransJakarta masih sangat kurang.
"Kalau TransJakarta, mulai dari pintu masuk menuju halte, beli tiket, kemudian masuk ke busnya. Kemudian di dalam busnya sendiri. Terus dari sumberdayanya, sebenarnya ada beberapa fasilitas tapi tidak difungsikan dengan baik," jelas Cucu.

Sumber :
detik.com

Hibah MRT Zaman Foke Menyusut, Jokowi Pikul Akibatnya

Pemprov DKI mendapat hibah sebesar Rp 3,7 triliun dari pemerintah pusat untuk pembangunan kontruksi proyek Mass Rapid Transit (MRT). Tapi hingga pertengahan 2013, dana itu belum juga terpakai hingga dana menyusut menjadi Rp 1,7 triliun.
Saat dimintai tanggapan, Gubernur Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dana yang sia-sia itu harusnya terserap di tahun awal 2012 lalu.
"Ya itu untuk kemarin, karena harusnya diserapkan untuk kemarin," ucap Jokowi saat ditemui Halte Transjakarta Senen, Jakarta, Kamis (4/7/2013).
Tapi hal itu bukan satu masalah buat Jokowi. Dia akan mengalokasikan ulang di 2014.
"Ya pokoknya tahun kemarin yang belum terserap tapi ya ndak apa-apa setelah tahun ini ndak ada ya tahun depan untuk kebut-kebutan karena memang terlambat semua," jelasnya.
Sementara itu, terkait dana pendamping untuk operasional PT MRT yang dialokasi sebesar Rp 31 miliar, Jokowi mengaku belum dapat penjelasan lebih detil. Padahal menurut aturan, dana pendamping harus sebesar 10 persen dari dana hibah yang tersisa.
"Enggak tahu saya, enggak apal saya," tandasnya.

Sumber :
merdeka.com

Ini 5 Kritik Jokowi Soal Fasilitas TransJ bagi Penyandang Disabilitas

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) meninjau kesiapan fasilitas bagi penyandang disabilitas di bus TransJakarta. Ditemukan banyak kekurangan dalam pelayanan untuk penyandang disabilitas di bus berjalur khusus tersebut.
Pertama, Jokowi menyayangkan masih ada beberapa shelter bus TransJ yang belum menggunakan ramp (jalur khusus kursi roda).
"Yang baru ini dua koridor sudah (pakai ramp). Tapi yang lama-lama memang problemnya nggak ada rampnya, dan juga kemudian sempit," ujar Jokowi di shleter Senen bus TransJakarta, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2013).
Kedua, pegangan khusus bagi penderitan tuna netra (buta) yang masih belum memadai sehingga bisa membahayakan nyawa.
"Untuk pegangan tangannya terlalu rendah, ini bahaya," ujar dia.
Ketiga, lanjut Jokowi, suasana ruang loket yang belum cukup terang sehingga menyulitkan penderita tuna rungu (tuli) untuk membaca gerak bibir petugas loket.
"Ada masalah di loket. Loketnya kalau tidak terang, ini untuk tuna rungu, sangat mengganggu karena kan harus baca bibir kan. Bibirnya dari dalam loket tidak kelihatan, ini juga kesulitan. Banyak sekali," jelas mantan Wali Kota Solo ini.
Keempat, tidak adanya 'lidah' penyambung antara shelter dengan bus TransJ sehingga menyulitkan penderita disabilitas, khususnya yang menggunakan kursi roda untuk masuk ke dalam bus. Jelas ini sangat berbahaya.
"Lidah halte ke bus ini kadang tidak ada. Sehingga waktu bus ke halte ini ada ruang. Kadang bisa 20-30 cm. Ini sangat bahaya. Pernah ada yang terjepit, pernah ada yang jatuh. Karena ada ruang antara bus dan halte tidak penuh," jelasnya.
"Masuk dari halte ke bus juga sulit sehingga harus digotong, harusnya tidak seperti itu. Harusnya ada lidah tidak otomatis, ya kan," tambahnya.
Terakhir, kenyamanan dan keamanan bagi penderita disabilitas di dalam bus TransJ.
"Di busnya juga ada problem. Karena tidak ada safety belt untuk penyandang yang pegang kursi roda. Harusnya ini ada, untuk aman karena diguncang-guncang," jelas Jokowi.

Sumber :
detik.com

Dampingi SBY di RSCM, Jokowi Tinggalkan Acara Disabilitas

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bersama penyandang disabilitas, mengecek pelayanan dan fasilitas TransJakarta yang disediakan khusus untuk mereka. Rencananya Jokowi akan mendampingi mereka naik TransJakarta, dan dilanjut nail KRL dari Stasiun Cikini.
Namun hal itu terpaksa tak dapat dilanjutkan, karena Jokowi ada agenda mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan UPT Kesehatan mata di RSCM.
"Saya ini ada agenda dengan Pak Presiden, jadi cuma sampai di sini," ucap Jokowi kepada para penyandang cacat di halte TransJakarta Senen, Jakarta, Kamis (4/7/2013).
Cucu, salah satu penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda mengucapkan terima kasih atas ketersediaan Jokowi, mengetahui keluhan mereka saat naik TransJakarta. Dia berharap setiap bulan ada dinas terkait yang mendampingi, untuk melakukan kegiatan tersebut.
"Kami berharap kegiatan setiap bulan, dinas-dinas terkait, tiap bulan bisa mendampingi," ucap Cucu.
Selain sarana transportasi, dia juga mengeluhkan fasilitas di tempat wisata. Kemudian, gerbong KRL pun dinilai sempit untuk mereka.
"Oke ya nanti akan ada perbaikan ada mal, tempat wisata, pasar juga, KRL juga," tegasnya.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi Uji Coba Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas di TransJ

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melakukan uji coba fasilitas untuk penyandang cacat (disabilitas) di bus TransJakarta. Jokowi naik bus bertarif R-p 3.500 itu bersama para penyandang disabilitas.
Jokowi memulai perjalanannya dari shelter Monas, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2013). Saat hendak memasuki bus, penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda mengalami kesulitan untuk karena jarak yang cukup lebar antara bus dengan shelter.
Jokowi langsung turun tangan membantu penderita disabilitas tubuh tersebut.
"Tunggu, tunggu, saya mau tahu dulu, kalau begini bagaimana caranya masuk ke bus?" ujar mantan Wali Kota Solo ini.
Beberapa petugas bus TransJakarta dan Dinas Perhubungan segera membantu para penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda yang lain untuk masuk ke dalam bus. Namun, situasi di dalam bus sudah penuh dan berdesakan.
Beberapa penyandang disabilitas mengeluhkan susahnya untuk masuk ke dalam bus berjalur khusus tersebut.
"Susah masuk nih, (kursi roda) harus diangkat dulu," kata salah seorang penyandang disabiliitas.
Rombongan kemudian dibagi dalam dua bus. Perjalanan dari Monas dilanjutkan menuju shelter Senen.

Sumber :
detik.com

Jokowi Akan Blusukan Bersama Penyandang Disabilitas

Rencananya, pagi ini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan blusukan bersama para penyandang disabilitas. Blusukan yang dimaksud bukan ke kampung kumuh atau pasar, tetapi berkeliling Ibu Kota dengan menggunakan Transjakarta.
Rute-rute yang akan dilewati oleh tim JBFT berkumpul di seberang halte Balaikota di Jalan Medan Merdeka Selatan No 11 Jakarta Pusat, kemudian ke arah Halte Balaikota naik Transjakarta ke Pulogadung transit Senen, nyambung ke Harmoni transit menuju Juanda turun di Halte Juanda, naik KRL jurusan Cikini. Dari Cikini naik Kopaja turun di Halte terdekat arah Blok M.
Komunitas pemerhati disabilitas yang tergabung dalam Jakarta Barrier For Tourism (JBFT) melakukan agenda blusukan dengan Jokowi karena ingin melihat tempat wisata atau transportasi yang menjadi aksesbilitas seperti penyebrangan.
Penyebrangan yang ada di Jakarta dinilai belum memadai. Karena, tempat penyeberangan harus seperti Guiding blok semacam keramik untuk tuna netra.
"Kalau di sini blum ada. Jadi belum aksesable," ujar Koordinator bagian penelitian dan pengembangan di Bravo for Dissabilities, Angga Damayanto di depan halte Balai kota Jakarta, Kamis (4/7/2013).
Selain itu, ia mengatakan tuna rungu selama mempergunakan angkutan umum maupun fasilitas umum kesulitan bertanya. Sebab, Belum ada penunjuk arah yang disediakan khusus bagi tuna rungu.
"Sama di tempat-tempat kayak masjid jarang ada tulisan waktu. Pas lagi ceramah tidak ada teksnya. Kalau tempat khusus nanti kelihatan diskriminasinya. Kan Jakarta juga termasuk kota inklusi," katanya.
Hari ini, menurutnya akan direncanakan naik kereta ke stasiun Cikini. Namun, sebelumnya naik transjakarta hingga RSCM. "Paling blusukannya habis dari situ," ucapnya.
Dengan adanya rangkaian kegiatan lapangan ini, ia berharap Jokowi dapat mengetahui keluhan warga yang menyandang disabilitas. Ada sekitar 20 orang penyandang disabilitas baik tuna rungu, tuna netra, tuna grahita dan sebagainya akan mendampingi Jokowi.
"Semoga habis ini Jokowi bisa tahu," tandasnya.

Sumber :
merdeka.com

Jokowi: Abang-None Juga Urusi Monorel

Abang dan None Jakarta 2013, Dio Aufa Handoyo dan Delicia Gemma Syah Marita, tak hanya menyandang status duta pariwisata dan budaya, tetapi juga duta monorel, yang merupakan bagian moda transportasi massal berbasis rel (mass rapid transit/MRT).
Menurut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), hal-hal yang berkaitan dengan monorel dan MRT perlu disosialisasikan sejak dini supaya ketika proyek selesai, masyarakat bisa langsung menggunakannya dengan benar.
"Mereka juga menyosialisasikan monorel, MRT. Bagaimana antre yang baik, cara beli tiket yang benar. Mumpung kita masih punya tiga tahun untuk monorel dan lima tahun untuk MRT," ujar Jokowi usai menghadiri Malam Final Abang dan None Jakarta, Rabu (3/7/2013).
Ketika ditanya soal apakah Abang dan None akan diajak blusukan, Jokowi mengatakan, "Enggak diajak blusukan-lah. Itu kan bukan tugas mereka. Seperti acara (Enjoy Jakarta) di Kuala Lumpur kemarin, seharusnya orang seperti mereka ini yang ke sana."

Sumber :
kompas.com

Jokowi Ingin Abang None Jadi Duta Wisata Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan pemenang Abang None Jakarta 2013. Jokowi ingin pemenang ini bukan hanya menjadi pajangan belaka namun dapat berfungsi sebagai duta wisata Jakarta.
Usai menyematkan selendang terpilih kepada Abang None Jakarta 2013, JOkowi mengadakan jumpa pers di pelataran Monas, Rabu (3/7/2013).
"Ini sudah berproses dan sesuai tahap-tahap, Abang dan None yang terpilih yang terbaik," ujar orang nomor satu di DKI Jakarta ini.
Jokowi mengharapkan pemenang Abang None tahun ini tidak hanya seperti tahun-tahun sebelumnya, yang hanya bertugas mendampingi acara Gubernur DKI Jakarta. Ia ingin para pemenang dapat mempromosikan Jakarta.
"Ini kita akan balik agar menjadi marketersnya Jakarta, agar pengetahuan pariwisata Jakarta mereka berkembang. mereka mampu untuk itu dan dapat memasarkan ke negara lain untuk berbicara tentang Jakarta," tuturnya.
Jokowi menjelaskan dalam proses penyeleksian Abang None Jakarta, pihak penyelenggara tidak hanya menyeleksi berdasarkan penampilan fisik semata. Meski begitu ia merasa bahwa modal fisik finalis Abang None sudah cukup.
"Tadi di lihat, tapi gak cuma fisik dan semuanya diadu. Fisik saya rasa cukup," imbuhnya.
Ke depan ia mengharapkan pemenang Abang None dapat mempersiapkan dirinya. Sebagai jiwa pemuda-pemudi, keduanya diharapkan dapat mensosialisasikan Jakarta.
"Nanti sesuai dengan tahapan yang ada. Sehabis lebaran mungkin ya. Sama seperti kemarin ke Malaysia, Harusnya yang ke sana itu anak muda ini dan untuk mensosialisasikan MRT dan monorel yang baik," tandasnya.

Sumber :
detik.com

Jokowi: Abang-None Lebih dari Sekadar Kontes Kecantikan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menilai acara Abang dan None Jakarta 2013 bernilai lebih dari sekadar kontes kecantikan karena penilaian juri juga didasarkan pada intelektualitas, wawasan, dan inner beauty.
"Lho, tadi kan bisa dilihat, tidak hanya fisik, tapi juga inner beauty, kecerdasannya, diadu semua. Kalau cari fisiknya, mungkin saya cukup," ujar Jokowi seusai acara Malam Final Abang dan None Jakarta 2013 di Monumen Nasional (Monas), Rabu (3/7/2013) malam.
Menurut Jokowi, para peserta mendapatkan pembekalan dari orang-orang yang ahli di bidangnya sehingga hasilnya layak dibanggakan dan diandalkan untuk mempromosikan potensi pariwisata dan kebudayaan Jakarta.
Jokowi juga mengatakan, Abang dan None Jakarta harus proaktif dan independen sehingga tak hanya mengikuti gubernur, tetapi memperluas pandangan dan wawasan masyarakat.
"Fungsi hanya mendampingi gubernur saya kira harus pelan-pelan mulai dihilangkan," ujar Jokowi.
Gelar Abang dan None Jakarta 2013 diraih oleh Dio Aufa Handoyo dan Delicia Gemma Syah Marita. Mereka menyisihkan 34 finalis lain (17 pasang).
Acara Malam Final Abang dan None 2013 bisa disebut bersejarah, mengingat ini adalah kali pertama malam final acara tersebut dilaksanakan di ruang terbuka, yaitu di Plaza Monas sisi timur.
Suasana Malam Final Abang dan None 2013 juga terasa kian meriah karena masyarakat bisa menyaksikan secara gratis dan tak jauh dari panggung utama digelar acara pesta dan pasar rakyat.

Sumber :
kompas.com