Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan masukan
kepada DPRD DKI Jakarta untuk menentukan besaran kenaikan tarif angkutan
umum di Jakarta. Jokowi membantah 'disetir' oleh pengusaha dalam
menentukan tarif.
Sarjana Kehutanan UGM ini menjelaskan sebelum
menyerahkan masukan ke DPRD DKI, pihaknya telah melakukan perhitungan
besaran kenaikan tarif dengan pengusaha angkutan umum yang tergabung
dalam Organda. Keputusan diambil berdasarkan dengan kesepakatan bersama
yang berpatokan pada kepentingan masyarakat.
"Kemarin itungannya
sudah saya sampaikan kan, Organda ada yang sampai 80%, ada yang minta
60%. Kita sudah fight di dalam rapat gitu loh, bukan kita ngikutin
Organda minta 80% jadinya 80%, minta 60% jadinya 60% jugs, tidak seperti
itu," ujar Jokowi di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta
Pusat, Jumat (4/7/2013).
"Jadi kita sudah punya
hitung-hitungannya. Organda juga punya, kemudian diambil jalan yang
paling baik untuk masyarakat di dalam rapat itu. Bukan kita ngikutin
pengusaha," ujar dia.
DPRD DKI Jakarta hingga kini belum
memutuskan berapa besaran tarif kenaikan angkutan umum di Jakarta.
Jokowi menyerahkan kepada masyarakat untuk bertanya langsung ke DPRD
DKI.
"Biar yang mendesak masyarakat. Dulukan dari itu suratnya
langsung kita kirim ke sana, agar cepat keluar, sehingga di lapangan
tidak terjadi (kenaikan tarif angkot sepihak)," kata Jokowi.
Jokowi
berharap para pengusaha angkutan umum tidak menaikkan tarif secara
sepihak sebelum diputuskan oleh DPRD DKI dan dituangkan dalam Peraturan
Daerah (Perda). "Memang harus ada aturannya dulu, baru keluar (tarif
barunya)," ungkapnya.
Sumber :
detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar